JAKARTA, Eranasional.com – Jadwal sidang Sambo dkk pekan ini, 9-13 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

PN Jaksel kembali menggelar sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan pada 9-13 Januari 2023 terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriasyah Yosua Hutabarat dan kasus obstruction of justice.

Sidang Sambo dkk tersebut memasuki pekan ke-13, sejak dimulai pada 17 Oktober 2022 lalu.

Berikutnya, sidang akan digelar pada Senin (9/1/2023). Agendanya, adalah pemeriksaan terdakwa Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal.

Kemudian, Selasa (10/1/2023), sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo.

Selanjutnya, Rabu (11/1/2023), sidang dengan pemeriksaan terdakwa Putri Candrawathi.

Pada Rabu itu pula, digelar sidang tuntutan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Berikutnya, Kamis (12/1/2023), sidang digelar untuk kasus obstruction of justice, dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman.

Pada hari yang sama, jaksa penuntut umum juga menghadirkan ahli untuk sidang terdakwa Baiquni Wibowo dan Chuck Putranto.

Terakhir, Jumat (13/1/2023), sidang menghadirkan saksi yang diajukan terdakwa Irfan Widyanto. **

JAKARTA, Eranasional.com – Sidang kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat masih terus bergulir. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (05/01/2023).

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sidang hari ini beragendakan pemeriksaan terdakwa.

Sidang kasus pembunuhan ini bakal digelar di ruang sidang utama.

Dijadwalkan sidang dimulai pada pukul 09.30 WIB, sidang hari ini dipimpin oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa.

Sementara itu, Bharada E merupakan salah satu dari lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Ia menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal.

Kelimanya didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. **

Jakarta- Sidang lanjutan bekas penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuiu kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021). Agenda sidang masih seputar pemanggilan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Plt Juru Bicara Ali Fikri menyebut, jaksa KPK di antaranya menghadirkan dua saksi untuk memberikan keterangan di persidangan terdakwa Robin dalam kasus suap sejumlah penanganan perkara di KPK .

Mereka yakni eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan terpidana eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna.

“Informasi yang kami terima, benar saksi yang dipanggil hari ini antara lain M. Azis Syamsudin dan Ajay M. Priatna,” kata Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).

Seperti diketahui, Azis kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka menyuap Robin dalam membantu penanganan perkara di Lampung Tengah yang tengah disidik KPK.

Dalam surat dakwaan Robin, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado mengirim sejumlah uang Rp3.009.887.000,00 dan USD 36 Ribu kepada Robin untuk KPK tidak mengusut dugaan korupsi di Lampung Tengah. Sedangkan Ajay dalam dakwaan Robin, menyuap Robin mencapai Rp 507.390.000,00.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, Stepanus menerima suap mencapai Rp 11.025.077.000,00 dan 36 ribu USD. Stepanus dalam mengurus perkara sejumlah pihak dibantu oleh Advokat Maskur Husein yang kini juga sudah menjadi terdakwa.

“Telah melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis menerima hadiah dan janji berupa uang berjumlah keseluruhan Rp11.025.077.000,00 (sebelas miliar dua puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 36 ribu USD atau setidak-tidaknya sejumlah itu,” kata Jaksa Lie Putra Setiawan dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).

Stepanus didakwa melanggar pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 37 Juncto Pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.