Bahkan salah satu tim kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Maqdir Ismail, berharap Allah SWT tidak menjatuhkan murka dan azab kepada pemimpin yang sengaja melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilpres 2024.

“Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jatuhkan azab dan murkamu kepada pemimpin-pemimpin kami yang secara sengaja telah melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan segala cara ini, bukakanlah pintu hati mereka untuk bertobat dan menyesali perbuatan laknat mereka,” ucap Maqdir, Senin 22 April 2024 usai mendengar keputusan sidang.

“Jangan pula engkau biarkan para pemimpin kami menjadi Megalomania karena haus akan kekuasaan, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami, bahwa kekuasaan itu tidak pernah ada yang kekal, dan kekuasaan itu adalah titipan rakyat, suatu saat akan diminta dan harus dikembalikan secara baik,”tambahnya.

Maqdir juga mengomentari putusan hakim konstitusi menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan pihaknya.

“Kepada Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat mengabulkan karena berbagai alasan, termasuk karena adanya ancaman tangan yang tak terlihat, maka jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang sabar dan bertawakal,” ungkapnya.

“Sekiranya permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi dapat mereka kabulkan, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang sabar dalam menerima kebaikan, jauhkan kami dari sikap riya dan sombong, serta sikap-sikap buruk dan tidak terpuji,”pungkasnya. []

Capres terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk menyaksikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di rumah ataupun di kantor saja.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada pergerakan massa ke gedung MK atau di tempat-tempat lain saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024.

Menurut Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Prabowo sudah meminta agar tidak mengelar aksi dalam bentuk apa pun di MK dan di tempat-tempat lain.

Pesan tersebut juga berlaku saat MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024.

Prabowo menyarankan relawan, pendukung hingga pemilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyaksikan pembacaan putusan MK di rumah, kantor atau menggelar nonton bareng (nobar).

“Kami mengimbau agar pendukung dan pemilih Prabowo Gibran tetap tenang untuk menyaksikan pembacaan putusan di rumah masing-masing atau di kantor atau acara-acara Nobar tanpa harus melakukan aksi baik di MK mau pun di tempat lain,” ujar Dasco di Sekber Pemenangan Prabowo-Gibran.

Dasco menambahkan, saat pembacaan putusan TKN Prabowo-Gibran juga tidak mengadakan acara khusus.

Adapun acara Nobar hanya dilakukan secara sederhana oleh pengurus TKN dan tidak mengundang massa.

Prabowo, sambung Dasco, mempercayakan hakim konstitusi dapat memutus perkara perselisihan hasil Pilpres dengan sebaik-baiknya tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

“Pesan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk tanggal 22 April 2024 nanti kita sama-sama tahu MK akan mengucapkan putusan sidang sengketa pilpres. Diminta kepada para pendukung dan pemilih untuk tidak turun mengadakan aksi-aksi, baik di MK maupun di tempat-tempat lain,” ujar Dasco.

“Semoga Allah melindungi kita semua. Dan semoga para pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran dalam keadaan sehat-sehat semua,” pungkasnya. []

Walau pun kini beredar luas di Media Sosial terkait hasil keputusan mahkamah konstitusi.

“Kami memastikan kalau ada bocor-bocor itu tentu bukan dari Mahkamah Konstitusi,” kata dia di gedung MK, Jakarta, Jumat 19 April 2024.

Dia menegaskan bahwa ada ketentuan khusus yang diberlakukan di ruangan yang dipakai rapat permusyawaratan hakim (RPH). Itu dilakukan guna mencegah kebocoran informasi.

Kata dia, tak sembarang orang masuk dalam ruangan RPH. Bahkan semua yang masuk dalam ruangan sudah disumpah.

“Kita sudah punya mekanisme untuk mensterilkan RPH. Kita punya teknologi, kita punya mekanisme, kita punya sumpah, semua petugas kita tersumpah, ruang RPH juga restriktif tidak semua orang bisa melintas atau bahkan masuk gitu ya, semua mekanisme untuk mencegah kebocoran informasi apapun dari RPH sudah kita lakukan,” jelas Fajar

Kemudian, personel kepolisian yang ditugaskan di MK pun menjaga banyak titik. Bahkan lift di MK tidak bisa dipakai sembarang orang.

Fajar juga menjelaskan bahwa RPH secara tertutup sehingga tidak diketahui prosesnya.

“RPH itu karena kita tidak bisa akses ya, RPH itu kan tertutup, jadi saya nanti tahunya sama seperti teman-teman, hasil RPH itu nanti ketika diucapkan itu kita juga baru tahu. Apakah musyawarah mufakat, apakah seperti apa, nanti kita tahu itu di putusan di bagian akhir itu kan,” katanya.

Sebelumnya, beberapa akun media sosial mengklaim telah mendapat informasi mengenai putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024.

Unggahan itu lantas mendapat berbagai macam respons.

Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) baru membacakan putusan atas gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada 22 April.

Pembacaan putusan di ruang sidang pleno MK itu dijadwalkan digelar mulai pukul 09.00 WIB.

“Senin 22 April 2024, 09:00 WIB,” bunyi keterangan jadwal sidang di laman resmi MK. []

Adapun, Muhadjir mengatakan, anggaran tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah direncanakan sejak awal.

“Pelaksanaan program di atas sudah direncanakan sejak awal mencegah angka kemiskinan dan menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir menggarisbawahi peran Kemenko PMK memang rentan dikaitkan dengan kontestasi politik pada 2024 kemarin.

Namun salah satu saksi ahli yang dihadirkan yakni Andi Asrun diprotes tim hukum Ganjar-Mahfud Maqdir Ismail

Alasannya karena Andi Asrun sempat menjadi Direktur Sengketa Pilpres untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

“Kami mendengar salah satu ahli yang dihadirkan ini adalah Prof Andi Muhammad Arsun, saudara ahli ini begitu kita mula mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai direktur sengketa pilpres untuk 03,” protes Maqdir.

Ketua MK Suhartoyo bertanya apakah Andi Arsun sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Sengketa Pilpres atau tidak.

Maqdir lantas mengakui jika yang bersangkutan sudah mundur, namun sempat terlibat dalam persiapan gugatan ke MK ini.

“Yang kami khawatir kehadiran beliau sebagai ahli akan terjadi konflik kepentingan sehingga saya secara pribadi saya keberatan dengan kehadiran Andi,” tegas dia.

Tak hanya itu, tim hukum Ganjar-Mahfud lainnya Todung Mulya Lubis juga memprotes kehadiran M Qodari sebagai ahli.

Qodari, lanjutnya, kerap terlibat dalam kegiatan Prabowo Satu Putaran.

Kehadiran Kapolri kata Tim hukum Ganjar-Anies untuk mendalami dugaan intimidasi di Pilpres 2024.

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menilai sah-sah saja jika para pemohon meminta dihadirkan Kapolri hingga menteri di sidang sengketa Pilpres 2024.

Menurut Yusril, jika Kapolri dihadirkan oleh MK, maka kehadiran jenderal empat tersebut bukan sebagai saksi maupun ahli.

Kehadiran Jenderal Listyo, sambung Yusril, hanya sebagai pemberi keterangan atau informasi.

Namun informasi dan keterangan dari Kapolri tidak bisa dijadikan alat bukti lantaran tidak di bawah sumpah.

“Kalau Kapolri menteri dihadirkan, dipanggil MK, itu adalah pemberi keterangan dan tidak disumpah. Beda kedudukannya. Kalau disumpah itu, keterangannya menjadi alat bukti,” ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta, Selasa 2 April 2024.

Yusril menilai dihadirkannya menteri hingga Kapolri dalam persidanganan hanya sebatas informasi untuk hakim memahami konteks persoalan yang didalilkan pemohon.

Semisal mengenai bantuan sosial (bansos), dugaan intimidasi yang dinilai pemohon menguntungkan pihak terkait yakni Prabowo-Gibran.

Namun keterangan-keteragan yang diberikan pihak-pihak tersebut bukanlah alat bukti, layaknya keterangan yang diberikan saksi dan ahli.

Di sisi lain Kapolri adalah satu jabatan institusi. Oleh karena itu, kehadirannya tidak bisa diminta atau dihadirkan oleh pemohon, melainkan dari hakim MK.

“Hakim tidak bisa menjadikannya alat bukti, tetapi (Kapolri) memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini,” ujar Yusril. []

“Jadi totalnya ada 19 orang y,” kata Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Selasa (2/4/2024).

Para saksi dan ahli akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim MK untuk menguatkan dalil gugatan Ganjar-Mahfud. Dalam petitumnya, mereka meminta MK untuk menggelar pemungutan suara ulang namun dengan menggugurkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Para ahli yang akan memberikan keterangan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto; Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simambura;
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran Didin Damanhuri;
dan Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno.

Selain itu, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk; Mantan anggota KPU I Gusti Putu Artha; Dosen TI Universitas Pasundan Leony Lidya; Sosiolog Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial Risa Permana Deli; dan Soenarko.

Sedangkan para saksi yang dihadirkan adalah Dadan Aulia Rahman, Endah Subekti Kuntariningsih, Pami Rosidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Ali Jaya, Mukti Ahmad, Maruli Manunggang Purba, Sunandi Hartoro, Suprapto, dan Nendy Sukma Wartono.

Untuk diketahui, gugatan ini dilayangkan setelah adanya putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat lantaran ada pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua MK saat itu Anwar Usman.

Karena dinilai cacat, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 7 November lalu melengserkan Anwar Usman dari kursi Ketua MK.

Berkat putusan MK di bawah kepemimpinan Anwar Usman, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru berusia 36 tahun bisa menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.

Anwar Usman sendiri adalah pamannya Gibran dan adik ipar dari Presiden Jokowi. Putusannya dinilai bernuansa nepotisme.

“Rabu 29 November 2023 pengucapan putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023,” bunyi pengumuman di situs MK, Jumat, 24 November 2023.

Dalam gugatannya, Brahma Aryana meminta usia di bawah 40 tahun yang boleh maju sebagai capres-cawapres adalah yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur saja, tidak termasuk Wali Kota atau Bupati. Gibran sendiri saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.