Sidang batal karena pihak termohon, yakni Kepolisian RI cq Polda Metro Jaya cq Kepala Kepolisian Resor Metro Depok, tidak hadir dalam persidangan.

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Dpk. Praperadilan itu diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Tomsir.

Sidang dipimpin hakim tunggal Yudi Dharma. Sementara Tomsir selaku pemohon diwakili tim kuasa hukum dari DPP LBH Gultom Center.

Kuasa hukum Tomsir, Haris, mengatakan pihaknya telah hadir dalam sidang perdana. Namun, agenda persidangan tidak dapat dilanjutkan karena termohon tidak hadir.

“Hari ini, kami dari DPP LBH Gultom Center sudah menghadiri sidang praperadilan dari prinsipal kami, Tomsir Benediktus Gultom. Namun, termohon Polres Metro Depok mangkir dalam persidangan, sehingga sidang kali ini gagal,” kata Haris.

Ia berharap pihak termohon hadir dalam persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada 5 Oktober 2026.

Kuasa Hukum Persoalkan Penangkapan dan Penahanan

Setelah menjelaskan ketidakhadiran termohon, tim kuasa hukum menyampaikan alasan pengajuan praperadilan.

Tomsir sebelumnya ditangkap dan kemudian ditahan pada 2 September 2026. Menurut kuasa hukum, tindakan tersebut menjadi bagian yang mereka persoalkan melalui praperadilan.

Pengacara Tomsir, Friska JM Gultom, mengatakan permohonan praperadilan telah didaftarkan ke PN Depok pada 7 September 2026.

“Besar harapan kami dalam peradilan ini adalah kami dapat meluruskan dan mendudukkan proses hukum yang saat ini sedang dialami oleh klien kami, yang menurut hemat kami di luar prosedur yang diatur KUHAP,” ujar Friska.

Menurut Friska, sebelum ditahan Tomsir telah berstatus sebagai tersangka dan menjalani kewajiban wajib lapor.

Ia mengeklaim Tomsir selalu memenuhi kewajiban tersebut serta hadir setiap kali dipanggil penyidik.

“Setiap dipanggil, hadir. Bahkan penyerahan mobil pribadinya yang menjadi barang bukti, mobilnya dihantarkan sendiri. Artinya, di sinilah terbukti Tomsir, klien kami, amat sangat kooperatif,” katanya.

Atas dasar itu, Friska mempertanyakan alasan penahanan terhadap kliennya.

“Kok tiba-tiba jam 12 siang ia sudah datang wajib lapor, malamnya Tomsir ditangkap,” ujarnya.

Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Kaitan dengan Rencana Demonstrasi

Selain mempersoalkan penangkapan dan penahanan, tim kuasa hukum juga menyampaikan dugaan mengenai latar belakang penahanan Tomsir.

Haris menduga penahanan tersebut berkaitan dengan rencana demonstrasi yang disebut akan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.

Menurut Haris, pada 1 September 2026 terdapat dorongan dari oknum organisasi kemasyarakatan kepemudaan Batak untuk menggelar demonstrasi.

“Nah, itulah yang menjadi pertanyaan atau tanda tanya besar bahwa pada tanggal 1 September 2026 dengan adanya dorongan dari oknum ormas kepemudaan Batak yang akan melakukan demonstrasi besar. Maka diduga pada tanggal 2 September 2026 dilakukan penahanan,” kata Haris.

Pernyataan mengenai dugaan keterkaitan tersebut merupakan klaim dari tim kuasa hukum dan belum mendapat konfirmasi dari pihak kepolisian maupun pihak organisasi yang disebut.

Bantah Tomsir Terlibat Pengeroyokan

Sementara itu, terkait perkara yang menjadi dasar penahanan, Tomsir disebut ditahan dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap Amran Rajagukguk.

Tim kuasa hukum membantah Tomsir terlibat dalam pemukulan atau pengeroyokan tersebut.

Friska mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima tim kuasa hukum, peristiwa itu bermula dari perkelahian antara Bonar Napitupulu dan Amran Rajagukguk di sebuah lapo di kawasan Jalan Raya Jakarta-Bogor, sekitar Simpangan Depok, pada Jumat (24/7/2026).

Menurut Friska, Tomsir memang berada di lokasi kejadian, tetapi tidak berada di dalam lapo saat perkelahian berlangsung.

“Yang mana klien kami memang berada di lokasi tersebut, tetapi tidak melakukan suatu yang namanya pemukulan ataupun pengeroyokan,” kata Friska.

Friska menjelaskan Tomsir datang bersama Bonar menggunakan mobil miliknya. Setelah tiba di lokasi, Bonar turun dari mobil dan kemudian terjadi perkelahian dengan Amran.

“Tapi kalau berdasarkan informasi yang kami dapat, itu adalah perkelahian satu lawan satu,” ujarnya.

Minta Polres Depok Hadir di Sidang Berikutnya

Melalui praperadilan tersebut, tim kuasa hukum meminta hakim menguji proses penangkapan dan penahanan Tomsir berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Friska juga meminta Kapolres Metro Depok, Christian, hadir atau mengutus perwakilan dalam persidangan berikutnya.

“Salam Presisi, Bapak Kapolres. Pesan kami, bisa hadir dan janganlah Polri bisa ditekan-tekan oleh oknum ormas dalam suatu perkara hukum. Terima kasih,” pungkasnya.

Sidang praperadilan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, Polres Metro Depok dan Amran Rajagukguk belum memberikan keterangan terkait ketidakhadiran dalam persidangan maupun menanggapi pernyataan dan dugaan yang disampaikan tim kuasa hukum Tomsir Gultom.

Massa yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai untuk mengawal sidang praperadilan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh Padepokan Padang Ati, Desa Simbang Kulon, berinisial AH.

Sambil berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan keadilan bagi para korban santriwati, massa menuntut majelis hakim menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan pihak tersangka.

Massa Sempat Kejar Kuasa Hukum Tersangka

Kericuhan kecil sempat mewarnai area pengadilan sesaat setelah persidangan selesai digelar. Massa yang emosional langsung mengejar tim kuasa hukum tersangka AH, yakni Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova.

Melihat situasi memanas, petugas kepolisian di lokasi bergerak cepat melakukan pengamanan ketat dan berhasil mengevakuasi tim advokat tersangka ke dalam gedung pengadilan.

Musaogah, salah satu warga Simbang Kulon, menegaskan bahwa aksi massa ini merupakan bentuk kemarahan masyarakat atas dugaan kejahatan seksual di lingkungan keagamaan.

“Masyarakat berharap pelaku kejahatan seksual ini dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Jika dibiarkan, ini akan menjadi sejarah memalukan di lingkungan pesantren dan kami akan all-out untuk membela korban,” tegas mantan Muhibbin Padepokan Padang Ati tersebut.

Hakim Tolak Praperadilan, Penetapan Tersangka Sah

Ketegangan massa akhirnya mencair setelah Hakim Tunggal PN Pekalongan, Ardhianti Prihastuti, membacakan putusan perkara nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Pkl. Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan dari pihak AH.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ardhianti saat membacakan amar putusan di ruang sidang.

Dengan diketuknya putusan tersebut, penetapan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan terhadap AH oleh pihak kepolisian dinyatakan sah secara hukum.

Respons Kuasa Hukum Korban, Polres dan Kuasa Hukum Tersangka

Kuasa Hukum para korban, Ahmad Fauzi, mengapresiasi ketegasan majelis hakim yang menolak gugatan pemohon.

“Kami berharap, pada persidangan pokok perkara nanti akan memberikan keadilan kepada korban, dan terdakwa diberikan hukuman yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Termohon, Kompol Dr. Akhwan Nadzirin, bersyukur karena putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta hukum serta prosedur KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang diterapkan penyidik.

“Alhamdulillah bahwa saat ini sudah dilakukan putusan praperadilan, dan rekan-rekan tahu sendiri putusannya. Karena kami sesuai prosedur, maka praperadilan dari pemohon ditolak,” ujarnya.

Menanggapi kekalahannya di tingkat praperadilan, Kuasa Hukum AH, Arif N.S., menyatakan bahwa pihaknya menerima dan menghormati penuh putusan hakim tersebut.

“Kami sebagai Tim Advokat dari AH menghormati putusan pengadilan, artinya menghormati putusan praperadilan yang sudah dibacakan tadi,” kata Arif usai sidang.

Aksi Borong Jajanan dan Syukuran Warga

Sebagai bentuk rasa syukur atas penolakan praperadilan tersebut, warga Simbang Kulon merayakannya secara spontan di depan gedung PN Pekalongan.

Warga memborong seluruh dagangan para pedagang kaki lima di sekitar pengadilan, lalu membagikan makanan dan jajanan tersebut secara gratis kepada massa serta warga yang hadir.

Aksi syukuran ini menjadi penutup pengawalan persidangan yang berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri dengan kondusif. (em-aha)

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon ini dipimpin oleh hakim tunggal PN Pekalongan.

Pemohon AH didampingi tim kuasa hukum Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova. Sementara pihak termohon, Kapolres Pekalongan Kota cq Kasat Reskrim, diwakili Wakapolres Kompol Dr. Akhwan Nadzirin.

Dalam permohonannya, kubu AH meminta hakim membatalkan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan karena dinilai tidak sah. Kuasa hukum menilai syarat materiil minimal dua alat bukti belum terpenuhi dalam proses penetapan tersangka kliennya.

Selain itu, kuasa hukum pemohon, Arif N.S., mengkritik proses hukum yang terkesan terburu-buru. Laporan polisi dibuat pada 26 Mei 2026, dan kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2026 atau dalam rentang 1×24 jam.

“Kami tidak mempermasalahkan penegakan hukumnya, tetapi hukum acaranya tidak boleh dikesampingkan. Kami minta termohon menguraikan fakta dan bukti permulaan yang diperoleh dalam rentang 1×24 jam tersebut,” tegas Arif.

Menjawab tudingan itu, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Dr. Akhwan Nadzirin menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Pihaknya bahkan mengklaim telah mengantongi tiga alat bukti sah untuk menjerat tersangka.

“Kami sudah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi korban, surat hasil pemeriksaan psikologi korban, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut,” terang Kompol Akhwan.

Di luar ruang sidang, suasana PN Pekalongan tampak memanas usai dipadati sekitar 150 warga dari beberapa desa di Kecamatan Buaran. Massa yang kompak mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai mengawal jalannya persidangan.

Warga membentangkan puluhan poster dan spanduk berisi tuntutan keadilan, penolakan praperadilan, dukungan terhadap para korban dugaan pelecehan seksual serta desakan agar pelaku dihukum berat.

Sebagai informasi, tersangka AH dijerat Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atas dugaan pelecehan terhadap enam santriwati.

Persidangan praperadilan perkara ini dijadwalkan kembali berlanjut pada Kamis (27/8/2026) dengan agenda pembacaan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. (em-aha)

Permohonan praperadilan diajukan lantaran pihak kuasa hukum menilai penetapan tersangka terhadap Yosep tidak sah, cacat prosedur, dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perkara yang seharusnya masuk ranah keperdataan.

Kuasa hukum Yosep, Anton Setyo Nugroho, SH, M.Agr, PhD, mengatakan kliennya yang telah berusia lanjut dan dalam kondisi kesehatan menurun tetap diproses secara pidana meski seluruh kewajiban yang dipermasalahkan disebut telah diselesaikan sejak lama.

“Klien kami hanya bertindak sebagai penjamin dalam hubungan hukum perdata. Namun justru ditetapkan sebagai tersangka, padahal kewajiban yang menjadi objek sengketa telah diselesaikan secara penuh,” ujar Anton, Selasa (26/5/2026).

Anton menjelaskan, perkara tersebut bermula dari investasi pelapor dalam proyek pensertifikatan tanah melalui PT Cihunimas pada tahun 2016. Dalam proyek itu, Yosep disebut hanya bertindak sebagai penjamin atas dana investasi yang diberikan pelapor.

Namun proyek pensertifikatan tanah tersebut kemudian tidak dapat dilanjutkan akibat kendala nonteknis di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik, Yosep disebut telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pelapor melalui mekanisme yang disepakati bersama, yakni novasi saham senilai Rp12,5 miliar, pembayaran tunai Rp2,5 miliar, serta pembayaran bunga sekitar Rp3 miliar.

“Semua kewajiban telah clear dan diselesaikan dengan baik. Karena itu kami menilai sangat tidak tepat apabila perkara ini dipaksakan menjadi perkara pidana,” jelas Anton.

Pihak kuasa hukum juga menyoroti adanya hasil gelar perkara khusus yang disebut menyatakan perkara tersebut tidak memenuhi unsur pidana dan terdapat dugaan error in persona dalam penetapan subjek hukum.

“Dalam hasil pengawasan internal bahkan disebutkan perkara ini merupakan ranah perdata. Namun fakta tersebut justru diabaikan dalam proses penyidikan,” ungkapnya.

Selain itu, kuasa hukum Yosep menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penetapan tersangka, termasuk tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait standar minimal alat bukti.

“Atas dasar itu kami mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap klien kami,” tegas Anton.

Sementara itu, Yosep mengaku heran dirinya baru dilaporkan setelah bertahun-tahun sejak penyelesaian kewajiban dilakukan.

“Tujuh tahun kemudian saya dilaporkan dan langsung dijadikan tersangka. Saya tidak memahami dasar hukumnya,” ujar Yosep.

Yosep juga mengaku justru memiliki piutang terhadap pihak pelapor dalam jumlah yang lebih besar, yakni sekitar Rp114 miliar. Perkara tersebut saat ini disebut telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam persidangan praperadilan, Yosep menghadirkan tiga saksi ahli, yakni Komjen (Purn) Drs. Oegroseno, SH sebagai ahli penyidikan kepolisian, Dr. Alfitra, SH, M.Hum sebagai ahli pidana dari UIN Jakarta, serta Dr. Erwin Syahruddin, SH, MH sebagai ahli perdata dari Universitas Bhayangkara.

Ketiga ahli tersebut disebut sepakat bahwa perkara tersebut merupakan ranah perdata dan menilai terdapat dugaan penghilangan alat bukti dalam proses penyidikan.

Melalui praperadilan ini, pihak Yosep berharap aparat penegak hukum menjunjung tinggi profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum.

“Kami berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara serta mengoreksi proses penegakan hukum yang kami nilai tidak tepat dan cenderung mengkriminalisasi hubungan keperdataan,” pungkas Anton.