Menanggapi hasil sidang, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan enggan berkomentar banyak.

Dirinya mengaku akan memberikan komentar pada waktu yang tepat.

“Kita tadi sudah dengarkan ya keputusan dari MK. Jadi sore ini kita akan memberikan pernyataan terkait dengan putusan tadi,” kata Anies usai sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin 22 April 2024.

Anies menambahkan, pihaknya akan menyampaikan secara langsung peryataan usai mendengarkan putusan MK.

Anies meminta awak media untuk menunggu kabar tersebut.

“Berikan kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir yang nantinya akan menjadi respons kami atas putusan,” ujarnya.

Sebelumnya, MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK. []

Namun MK membuka kesempatan bagi para pemohon I dan II, termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI menyampaikan kesimpulan paling lambat Selasa 16 April 2024.

MK meminta pihak terkait untuk menyampaikan kesimpulan dalam tertulis yang nantinya menjadi bahan pertimbangan delapan hakim konstitusi memutus perkara sengketa Pilpres pada 22 April 2024.

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud akan memberikan kesimpulan pada Selasa 16 April 2024.

Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan kesimpulan tertulis dan akan diserahkan ke MK, Selasa 16 April 2024.

Kesimpulan yang disampaikan kubu Ganjar-Mahfud kata Ronny, tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Di antaranya soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tidak diubah.

Yang masih menggunakan yang lama dengan mensyaratkan capres/cawapres minimal berusia 40 tahun.

Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berharap hakim konstitusi memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk bertanya kepada 4 menteri tersebut.

“Buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu. Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim kami menerima itu sepenuh hati,” kata Todung, dikutip dari Kompas TV.

“Buat kami itu suatu langkah maju dari Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap apa yang disebut kecurangan pemilu atau ada yang menyebut kejahatan pemilu,”sambungnya.

Todung lebih lanjut mengapresiasi keputusan hakim untuk memanggil empat menteri karena bisa jadi bukti dan kesaksian hingga keterangan ahli tidak cukup.

“Kalau hanya saksi dan ahli yang kami bawa, kalau hanya bukti yang kami berikan kepada majelis mungkin itu tidak cukup, majelis hakim dihadapkan pada pertaruhan yang luar biasa,” jelas Todung.

“Kalau dalam perkara pilkada majelis hakim sudah memutuskan diskualifikasi terhadap beberapa bupati juga memutuskan pemungutan suara ulang di beberapa tempat, ini kan taruhannya lebih besar, ini (pemilu) presiden wakil presiden, butuh penguatan,”sambungnya.

Todung optimis gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena melihat dari bukti yang ada.

Permohonan saksi empat menteri itu langsung diminta Tim Hukum Anies-Muhaimin (Amin) kepada Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan tanggapan permohonan pemohon di MK, Kamis 28 Maret 2024.

“Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim, untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia,” ujar Ketua tim hukum AMIN, Ari Yusuf Amir.

Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, pihaknya akan mempertimbangkan permohonan saksi yang diajukan.

Sebab dalam perkara sengketa bersifat adversarial, MK harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon.

Untuk itu jika nantinya dihadirkan menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan Mahkamah.

“Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim,” ujar Suhartoyo.

“Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan,” tegas Suhartoyo. []

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sidang akan digelar mulai pukul 08.00 WIB.

Sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi untuk pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Jadwal sidang: Senin, 1 April 2024, pukul 08:00 WIB. Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon),” demikian keterangan yang dikutip Eranasional dari laman mkri.id.

Adapun jadwal sidang tersebut sebelumnya telah disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan Kamis 29 Maret 2024.

“Untuk memberikan kesempatan kepada pemohon 1 (Anies-Muhaimin) menghadirkan saksi-ahli, maka persidangan hari ini ditunda sampai Senin 1 April 2024, pukul 08.00 WIB di MK,” kata Suhartoyo, Kamis.

Sementara itu, untuk sidang hari ini, Tim Hukum Anies-Muhaimin, Heru Widodo menyebut pihaknya berencana menghadirkan 19 saksi ahli.

Meski demikian ia belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait porposi antara jumlah saksi dan ahli yang akan memberikan keterangan di sidang hari ini.

“Kami sudah merencanakan menghadirkan 19 (saksi ahli), dengan porposi 40 ahli dan 60 saksi atau sebaliknya masih dalam proses di musyawarahkan,” kata Heru, Minggu 31 Maret 2024. []

Informasih ini tertuang dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal PHPU 2024 yang diteken Ketua MK Suhartoyo pada 18 Maret 2024.

“Pemeriksaan Pendahuluan, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon,” demikian keterangan kegiatan dalam beleid tersebut.

Sidang perdana yakni memeriksa berkas terlebih dahulu yakni pada 26 Maret 2024.

Dalam kasus ini, MK memiliki waktu 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa Pilpres 2024 sebelum putusan.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melansir Kompas.com, waktu 14 hari kerja sudah mulai berjalan per 25 Maret 2024 yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara meski sidang perdana digelar pada 27 Maret 2024.

Sebagai informasih, gugatan PHPU Pilpres 2024 diajukan oleh dua pasangan Capres-Cawapres, yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.