Kedua pelaku masing-masing berinisial MNM (54) dan S (49).

Keduanya ditangkap pada Jumat 12 Juli 2024 atau sehari setelah kejadian.

“Kurang dari 1×24 jam sekitar tanggal 12 Juli sudah diamankan dua orang yang melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap orang atau pengeroyokan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin 15 Juli 2024.

Kata dia, dua pelaku ditangkap berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian.

“Dua orang tersebut adalah saudara MNM (54), itu diduga memukul korban, satu lagi saudara S (49), diduga menendang dan memukul korban serta merusak kamera korban,” ujarnya.

Ade Ary menyebut kedua pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara.

“Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sejak tanggal 13 Juli telah dilakukan penahanan,” jelas dia.

Sebelumnya, jurnalis televisi bernama Bhodiya Vimala melaporkan aksi dugaan pengeroyokan yang dialaminya pasca sidang vonis eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan teregister dengan nomor LP/B/3926/VII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 11 Juli 2024. Bhodiya menduga aksi pengeroyokan itu diduga oleh massa pendukung SYL yang memang turut hadir dalam persidangan tersebut.

“Jadi awalnya kan memang ormas itu sudah datang dari pagi, kayak biasa lah, kita selesai sidang anak-anak TV blocking untuk ngambil doorstop akhir di persidangan. Terus ormas itu masuk nutupin pintu ruang sidang,” kata Bhodiya di Polda Metro Jaya.

Bhodiya menyebut saat itu dirinya sempat terjatuh karena saling berdesakan.

Kata dia, kala itu dirinya berusaha melindungi peralatan kerja miliknya sehingga dirinya akhirnya terinjak massa.

“Kalau pukulan itu, awalnya memang ada teriakan dari saya, saya teriak koruptor gitu, lalu ormas itu datang ke saya, coba melakukan pemukulan dan penendangan itu,” ujarnya. []

Laporan itu tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/3926/SPKT/Polda Metro Jaya.

Laporan diterima dengan Pasal 170 KUHP atas dugaan tindak pidana pengeroyokan UU Nomor 1 Tahun 1946.

“Saya sudah membuat laporan atas tindakan kurang mengenakkan saat meliput sidang vonis SYL di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat,” ujar Bodhiya.

Namun Bodhiya tidak mencantumkan nama pelaku dalam laporannya karena dia tak mengenal sosoknya namun dia mengenali wajah pelaku yang memukul dan menendangnya.

“Kalau terlapornya masih dalam lidik,” ucapnya.

Dengan adanya laporan ini, Bodhiya berharap, kejadian serupa tak terulang dan menimpa rekan seprofesinya.

“Harapannya tidak ada kejadian seperti ini lagi untuk teman-teman seprofesi,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, sempat terjadi kericuhan saling dorong saat sidang vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Aksi saling dorong bermula saat SYL keluar dari ruang sidang setelah pembacaan vonis. Saat keluar, simpatisan SYL langsung mengerubungi SYL.

Wartawan yang sudah mengambil tempat untuk wawancara SYL terdorong.

Gerak langkah SYL pun tertahan. Akhirnya, aksi saling dorong antara wartawan dengan simpatisan SYL tak terhindarkan.

Di tengah aksi tersebut, SYL kemudian kembali digiring ke dalam ruang sidang. Akhirnya, SYL keluar ruang sidang melalui pintu belakang. []

Kericuhan terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa ke luar ruangan.

Wartawan tampak berdesak-desakan untuk mengabadikan momen eks Mentan itu keluar dari ruangan.

SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan.

Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu politikus Partai NasDem itu.

Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang.

Pada saat bersamaan, kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

Akibat kericuhan tersebut, kamera Kompas TV dan TV One rusak.

Tak sedikit alat-alat peliputan wartawan yang terinjak-injak. Misalnya tripod iNews TV yang ikut rusak.

Usai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kericuhan yang terjadi.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” ujar SYL.

Diketahui SYL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. []

Seperti diketahui, Febri bersama Donal Fariz dan Rasamala Aritonang pernah mendampingi SYL sebagai tim hukum saat kasus dalam proses penyelidikan di KPK.

“Ini nanti penyidik akan melihat lagi bagaimana perkembangannya, tidak menutup kemungkinan suatu waktu akan dipanggil dan dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam sidang,” kata Wakil Ketua KPK Johanis, Selasa 7 Mei 2024.

“Kalau sekarang dalam sidang tentunya karena dalam berita acara pemeriksaan sudah ada itu,” sambungnya.

Hal yang sama disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.

Ia menyebut semua pemanggilan saksi berada dalam kebutuhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

“JPU memiliki kewenangan dan perhitungan mana yang harus dihadirkan di persidangan untuk membuktikan atau keterangan dan memberikan dakwaannya dan keterangan-keterangan yang diperlukan, jadi di sana ada hak prerogatif pada JPU,” ujarnya.

Adapun wacana menghadirkan Febri Diansyah cs sebelumnya digulirkan Jaksa KPK, Meyer Simanjuntak usai persidangan perkara SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 24 April 2024.

Meyer mengatakan, pemanggilan Febri dkk diperlukan untuk mengkonfirmasi pengakuan saksi yang mengaku dipanggil oleh tim hukum SYL.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan membacakan surat dakwaan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar yang diterima SYL.

“Sidang perdana digelar Rabu, 28 Februari pekan depan,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Zulkifli Atjo, Kamis, 22 Februari 2024.

Zulkifli menyebutkan, majelis hakim yang menangani persidangan kasus ini telah ditetapkan yakni Rianto Adam Pontoh, Fahzal Hendri dan Ida Ayu Mustikawati sebagai Hakim ad hoc Tipikor.

Sebagai informasi, Rianto Adam Pontoh dan Fahzal Hendri pernah menangani perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menjerat eks Menteri Komunikaai dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Dalam putusannya, Johnny Plate dijatuhi vonis selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Johnny G Plate juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp15,5 miliar.

Selain perkara Johnny G Plate, Rianto Adam Pontoh juga pernah memimpin sidang perkara mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Papua.

Kala itu, Hakim Rianto menjatuhkan hukuman kepada Lukas Enembe berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Lukas Enembe juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp19.690.793.900 subsider 2 tahun penjara.

Kasus korupsi SYL

Dalam kasusnya, diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi bersama mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta untuk meminta uang dari para ASN eselon I dan II di lingkungan Kementan. Keduanya diduga meminta setoran itu secara paksa dari para pejabat Kementan seperti, Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

SYL juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini masih dalam tahap penyidikan di KPK. (*)