Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pengusutan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekaligus mempertanyakan kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mengawasi wilayah perairan Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para wakil rakyat, Jumat (14/8/2026).

“Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” ujar Prabowo.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rangka membahas penertiban sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang dilakukan pada akhir tahun lalu.

Prabowo juga meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan ribuan tambang ilegal tersebut.

Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang dalam jumlah besar bisa berlangsung tanpa diketahui oleh aparat yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan.

“Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” kata Prabowo.

Menurutnya, pemberian pangkat maupun jabatan kepada pejabat TNI dan Polri harus diiringi dengan tanggung jawab untuk memastikan anak buah menjalankan tugas sesuai aturan.

Prabowo menekankan pentingnya keberanian para komandan dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan jumlah tersebut berdasarkan daftar hadir yang diterima Sekretariat Jenderal MPR sebelum persidangan dimulai.

“Menurut daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR, yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD,” kata Muzani.

Dengan jumlah tersebut, sebanyak 103 anggota MPR tercatat tidak hadir dalam agenda kenegaraan tersebut.

Muzani memastikan jumlah kehadiran telah memenuhi ketentuan kuorum sehingga sidang dapat dimulai. Hal itu mengacu pada Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR, dan Pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD.

Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR-DPD resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda sidang mencakup penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden serta pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejumlah tokoh nasional juga terlihat hadir dalam sidang tersebut. Di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

Selain para mantan kepala negara dan wakil kepala negara, Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, dan Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, turut hadir.

Sementara itu, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak tampak dalam acara tersebut.

Kehadirannya diwakili putrinya, Puan Maharani, yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

“Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani,” ujar Muzani.

Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR 2026.

Ketidakhadiran SBY sebelumnya telah dijelaskan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman pada Selasa (11/8/2026). Menurut Benny, SBY sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat.

“Beliau lagi check up di Amerika. Jadi tidak hadir (sidang tahunan MPR),” kata Benny. []

Jokowi menambahkan, 10 tahun tidak cukup untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa.

Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat 16 Agustus 2024.

“Sepuluh tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya,” kata Jokowi.

“Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun,” tambahnya.

Jokowi mengakui tak bisa memenuhi setiap harapan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya dan Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai,” ujarnya.

“Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” imbuhnya.

Jokowi meyakini pemerintahan yang mengusung tema berkelanjutan akan membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.

“Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak, ibu semua,”bebernya.

“Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkas Jokowi. []

Jakarta- Sidang tahunan bersama MPR RI- DPR RI- DPD RI digelar secara terbatas di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Senin (16/8). Peserta sidang yang menghadiri secara fisik hanya dibatasi 60 orang..

Selain pembatasan jumlah orang yang hadir, dari aspek waktu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI juga dipercepat dan lebih sederhana. Sidang yang digelar terbatas ini menyesuaikan kondisi pandemi Covid-

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet membuka Sidang Tahunan MPR bersama Presiden Joko Widodo, Senin (16/8/2021) pagi. Dalam sambutannya, ia langsung menyoroti pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan.

Bamsoet menyatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, khususnya dari sisi ekonomi.

“Kita semua masyarakat merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan atau pedesaan. Utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan atau lapangan kerja,” tuturnya dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Ditekankan Bamsoet, pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling dirasakan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah. Utamanya mereka-mereka yang mencari nafkah sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat, pengusaha kecil, maupun menengah,” ujar dia.

Namun, Ketua MPR mengapresiasi pemerintah yang telah berupaya meredam pelemahan ekonomi dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan.

Politisi Golkar ini pun berterimakasih terhadap pemerintah yang secara sukarela mau memotong belanja anggarannya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

“Kami sangat mendukung sepenuhnya relokasi APBN dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran,” ungkap dia.

“Refocussing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN, adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” papar Bamsoet.