Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut dugaan penerimaan uang tersebut berlangsung sejak Silmy menjabat Dirjen Imigrasi pada periode 2023–2024 dan berlanjut ketika ia menduduki posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 2025–2026.

Menurut Asep, informasi tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, tersangka lain, serta keterangan Silmy sendiri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2–3 Juni 2026.

“Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan dalam waktu singkat ini, ditemukan indikasi praktik tersebut berlangsung sejak yang bersangkutan menjabat Dirjen dan berlanjut saat menjadi Wamen,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6) malam.

KPK menduga praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi telah berlangsung selama periode 2022 hingga 2026.

Total dana yang diduga diterima sejumlah pihak, baik secara tunai, transfer maupun melalui perantara, diperkirakan mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.

Khusus untuk Silmy Karim, penyidik menduga ia menerima bagian sebesar Rp100 juta setiap pekan yang diserahkan secara rutin setiap Jumat.

“Praktik ini bersifat sistematis dan sudah mengakar,” kata Asep.

KPK menegaskan penyidikan tidak akan berhenti pada delapan tersangka yang telah ditetapkan saat ini. Penyidik masih akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk membuka peluang penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim menyatakan akan melacak keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.

“Saya baru hari pertama menjabat. Saya akan mempelajari, nanti saya cek kemungkinannya seperti apa,” kata Silmy di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Selain itu, Silmy juga menyoroti soal izin perlintasan internasional yang mulai melonggar. Hal itu menurutnya imbas dari melandainya angka penyebaran virus COVID-19 sehingga izin berpergian lintas negara menjadi lebih mudah.

Karena itu, Silmy pun akan meningkatkan lagi pelayanan imigrasi. Sebab, imigrasi memiliki peran penting dalam mengawasi setiap orang yang melakukan perjalanan keluar dan masuk ke Indonesia.

“Oleh karena itu kewaspadaan dalam penegakan hukum keimigrasian dan pelayanan terbaik keimigrasian harus kita tingkatkan lagi,” tuturnya.

Polri Ikut Lacak Keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri turut membantu KPK memburu tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku.

Polri mengatakan, Bareskrim dan Divisi Hubinter terus berkoordinasi dengan KPK untuk melacak jejak Harun Masiku.

“Polri terus berkoordinasi dengan KPK untuk mencari Harun Masiku,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (9/11/2022).

Namun, Dedi tidak menyebut bentuk koordinasi yang dilakukan, termasuk ketika ditanya penyisiran lokasi yang diduga tempat singgah Harun Masiku. Dia hanya mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Divisi Hubinter diturunkan dalam pencarian politisi PDIP tersebut.

“Direktorat Tipikor Bareskrim terus berkoordinasi untuk melakukan pencarian bersama Divisi Hubinter,” ujarnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas.

Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia. Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun Masiku dan Wahyu, dua nama lainnya adalah Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai pihak swasta.

Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 20 Januari 2020. “Sudah DPO,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Harun Masiku juga telah masuk red notice Interpol. Namun hingga kini keberadaannya masih misterius keberadaannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Dirut PT Krakatau Steel Silmy Karim resmi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham RI.

Silmy Karim menggantikan Widodo Ekatjahjana sebagai Dirjen Imigrasi yang sebelumnya menjabat Pelaksana tugas (Plt).

Menkumham Yasonna Laoly langsung memimpin pelantikan Silmy Salim, pada Rabu (4/1/2024).

“Bersediakah saudara Silmy Karim bersumpah menurut agama islam?” tanya Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly saat mengambil sumpah jabatan Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Jakarta, Rabu 4 Desember 2023.

Dalam pengucapan sumpah jabatan yang dibacakan Menkumham dan diikuti Silmy Karim, Yasonna mengatakan setelah menjabat maka Silmy harus setia dan taat kepada UUD NRI 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan lurus.

Yasonna melanjutkan pejabat yang diambil sumpah juga harus menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya termasuk menjaga integritas dan tidak akan menyalahgunakan kewenangan.

Sementara itu, usai dilantik Silmy Karim berharap dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas untuk menjadikan imigrasi yang lebih baik.

“Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi,” kata Silmy.

Ia berharap dapat bekerja sama dan bahu-membahu dengan seluruh jajaran imigrasi di Indonesia untuk menjadikan imigrasi yang lebih maju.

Menurutnya, inovasi untuk memberikan pelayanan publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Imigrasi harus menjadi garda terdepan yang andal dalam menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia. ***

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim, ditunjuk menjadi Direktur Jenderal (dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Penunjukan Silmy berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budi Revianto mengatakan, penunjukan Silmy Karim telah melalui proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahap.

“Silmy Karim terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi terbuka Dirjen Imigrasi mulai dari proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial, dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga wawancara oleh tim pansel,” kata Andap dalam keterangannya, kemarin.

Andap memaparkan, penilakan dilakukan oleh pansel yang terdiri dari berbagai stakeholder seperti dari internal Kemenkum HAM, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dia menyebut, Simly Karim menjadi salah satu dari tiga peserta terbaik yang direkomendasikan pansel kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly.

Selanjutnya, Yasonna mengajukan nama-nama tersebut kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilaian Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.

Andap menekankan, dengan terpilihnya Dirjen Imigrasi yang baru, maka Imigrasi akan mengoptimalkan pelayanan keimigrasian bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal,” tuturnya.

Adapun langkah selanjutnya Kemenkum HAM akan menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dirjen Imigrasi.

Seleksi terbuka Dirjen Imigrasi dibuka sejak 27 Juli 2022 lalu. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI, dan Polri, serta kategori non-PNS. Dalam hal ini, Silmy Karim mengikuti seleksi dari kategori non-PNS.

Keikutsertaan non-PNS dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” jelas Andap.