Kali ini, puluhan karyawan restoran kuliner mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran pada Senin (9/11/2026).

Pelatihan dan simulasi ini digelar khusus bagi para pekerja gerai resto mie ternama di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan. Langkah edukatif ini diambil guna meningkatkan keterampilan awal para karyawan dalam mengenali hingga memadamkan potensi titik api.

Kabid Damkarmat (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Kukuh Adi Sri Satyanto melalui Kasi Pencegahan dan Informasi Satpol PP Damkar Kota Pekalongan, Falentino Eka Laksana Putra (Eka), menegaskan pentingnya pelatihan di sektor usaha kuliner.

Lingkungan kerja restoran dinilai sangat rentan karena beraktivitas langsung dengan kompor dan sumber panas setiap harinya.

“Terlebih, lingkungan usaha kuliner memiliki aktivitas yang cukup dekat dengan sumber panas dan api, seperti kompor serta berbagai peralatan memasak, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh karyawan,” ucap Eka, Senin (9/11/2026).

Eka menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan memperluas edukasi pencegahan kebakaran di sektor usaha kuliner. Menurutnya, restoran mie di Jalan Imam Bonjol ini menjadi lokasi utama yang mengadakan kegiatan serupa secara rutin.

“Ini penting karena setiap harinya mereka bergelut dengan api. Otomatis, karyawan harus diajarkan bagaimana bersikap apabila terjadi potensi kebakaran, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan tidak panik,” terangnya.

Dalam simulasi tersebut, para pekerja tidak hanya dibekali teori dasar kebakaran dan karakteristik api. Mereka juga diajarkan praktik langsung memadamkan api menggunakan metode tradisional karung goni basah hingga Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis powder.

“Melalui praktik langsung ini, karyawan diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keberanian dan keterampilan untuk melakukan tindakan awal ketika menghadapi situasi darurat,” beber Eka.

Eka menambahkan, pihak Damkar menargetkan para karyawan mampu melakukan penanganan awal dalam waktu kurang dari lima menit selama api masih terkendali. Kecepatan tindakan dinilai sangat krusial untuk meminimalisir kerugian materiil maupun korban jiwa.

“Kecepatan dan ketepatan tindakan awal dinilai penting untuk mencegah api berkembang lebih besar serta mengurangi risiko kerugian maupun korban,” tegasnya.

Sementara itu, Store Manager resto mie tersebut, Anisa Shafara, menyambut positif simulasi kebencanaan yang diinisiasi petugas Damkar. Ia mengakui sebagian besar krunya baru pertama kali memegang serta menggunakan APAR secara langsung.

“Pelatihan seperti ini sangat penting. Sebelumnya kru kami belum mendapat pelatihan dan belum mengenal APAR. Dengan kegiatan ini, kami berterima kasih karena karyawan jadi lebih paham,” kata Anisa.

Anisa menyebutkan, pelatihan kali ini diikuti oleh 24 karyawan perwakilan dari total 79 staf. Untuk menunjang keselamatan operasional, outletnya telah menyiagakan lima titik APAR yang tersebar di area dapur (kitchen) dan area pelayanan (dine in).

Komandan Regu II Damkar Kota Pekalongan, Dwi Sanyoto, menambahkan bahwa kendala utama saat musibah kebakaran terjadi adalah rasa panik masyarakat akibat minimnya edukasi. Karena itu, latihan penanganan darurat menjadi kunci utama membangun keberanian bertindak.

“Dengan karyawan yang terlatih, ketersediaan sarana pemadam, serta respons awal yang tepat, potensi kebakaran di lingkungan usaha diharapkan dapat ditangani lebih dini,” pungkas Dwi. (em-aha)

Tapi, jangan salah, semua itu bukan unjuk rasa sungguhan melainkan bagian dari Latihan Penanggulangan Huru-Hara (Latharpuan) yang digelar oleh Polres Pekalongan Kota bertempat di Halaman Setda Kota Pekalongan, Senin (26/8/2025) sore.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi mengatakan bahwa tujuan kegiatan simulasi ini untuk memastikan setiap personel siap dan sigap dalam menghadapi situasi nyata tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat maupun aparat.

“Hari ini Polres Pekalongan Kota melaksanakan kegiatan Latharpuan, simulasi penanganan unjuk rasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Wali Kota yang sudah memberikan ijin dan mengakomodir kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar serta baik,” kata Kapolres.

Ia menegaskan, bahwa simulasi dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mencakup tahapan persuasif, negosiasi, penanganan massa, hingga penindakan terukur.

“Ada sekitar 400 personel gabungan dari Polres Pekalongan Kota yang kita libatkan dengan beragam peran, mulai dari tim negosiator, tim dalmas awal dan lanjut, tim raimas, serta bulshit atau perusuh,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa latihan ini penting agar pola penanganan unjuk rasa tetap profesional, humanis, dan sesuai hukum, sehingga dapat meminimalisir potensi kerusuhan serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Pekalongan.

“Meski demikian, kami tetap berupaya. Jika nantinya ada aksi unjuk rasa, agar tidak terjadi kericuhan atau anarkis di Kota Pekalongan yang sudah kondusif ini,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid usai menyaksikan simulasi mengatakan, meski Kota Pekalongan tidak termasuk kota yang rawan. Namun, harus tetap diantisipasi.

“Insya Allah, kalau di Kota Pekalongan belum pernah dan jangan pernah ada aksi-aksi demo yang berujung anarkis. Tetapi, potensi sekecil apapun itu harus kita antisipasi. Dan simulasi yang saya lihat tadi sangat luar biasa, seperti nyata,” kata Aaf, sapaan akrabnya.

Ia berharap, Kota Pekalongan tetap aman, kondusif, dan segala permasalahan bisa diselesaikan. Karena, permasalahan itu bisa ditangani secara cepat, sedang dan lama.

“Bisa sedang karena peraturan. Dan juga lama, karena bukan kewenangan kita. Kewenangan provinsi maupun pusat. Tapi mudah-mudahan semua aman. Pemkot Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota tidak bisa sendiri. Kita harus sinergi untuk menjaga kondusivitas di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Jakarta- Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melaporkan bahwa kita bersimulasi dengan 4 (empat) tanggal Pemilihan Umum atau Pemungutan Suara, Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang dimulai pada tanggal 24 April, 15 Mei, 8 atau 6 Mei.

“Sesudah disimulasikan berbagai hal yang terkait misalnya supaya bisa memperpendek kegiatan-kegiatan Pemilu agar efisien waktu maupun uangnya masa kampanye diperpendek, jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan Presiden tidak terlalu lama. Kalau terpilih sudah diantisipasi apabila ada peradilan atau sengketa di MK,” ujar Mahfud saat keterangan pers melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam, Senin (27/9).

Perlu diketahui, lanjut kata Mahfud, memperhitungankan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional, maka kemudian pilihan pemerintah adalah pada tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober dan tidak bisa dimundurkan lagi karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya itu sudah keputusannya tadi.

“Jika pilihannya jatuh pada tanggal 15 Mei maka partai politik baru sudah mulai mempersiapkan diri yang akan diteliti persyaratannya, kalau masih ada yang menginginkan mendirikan partai baru itu masih terbuka kemungkinan sampai awal Mei kalau memang mau ikut Pemilu,” bebernya

Apabila, lanjut Menko Polhukam berujar, mendirikan partai baru sesudah itu berartikan kurang dari setengah tahun dilarang oleh undang-undang, kalau kurang dari dua setengah tahun itu dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang jadwal itu resminya ditetapkan oleh KPU, tapi setelah mendengar usulan-usulan dari pemerintah dan DPR.

Lebih jauh dikatakan Menko Polhukam mengenai usulan dari KPU sendiri itu pada tanggal 21 Febuari terlalu panjang ke belakang dan ke depan.

Ia mengatakan dalam arti panjang ke belakang itu adalah tahapan pemilu itu 20 bulan, jadi kalau mulai Febuari berarti sudah dimulai tahun ini 20 bulannya. Dan kedepannya akan menjadi panjang dari Febuari ke bulan Oktober lama sekali pelantikan Presiden.

“Sehingga yang tepat itu sebenarnya adalah pada tanggal 15 Mei itu sangat rasional menurut pemerintah. Tapi nanti kita dengarkan dari KPU dan DPR seperti apa, dan juga penetapan tersebut baik KPU, DPR akan sama dengan pemerintahan karena kita menghitung hari mundur dan maju,” pungkasnya