Namun menurut salah satu anggota KPU RI Idham Holik, sebelum digunakan kembali untuk Pilkada, terlebih dahulu akan memperbaikinya.

“Kami akan menggunakan Sirekap. Ya, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan tersebut, itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada 27 November 2024,” ujar Idham di kantor KPU, Jakarta, Selasa 23 April 2024.

Idham mengatakan pihaknya menggunakan kembali Sirekap sebagai salah satu prinsip KPU yakni keterbukaan.

Menurutnya, Sirekap merupakan salah satu alat untuk mengaktualisasikan prinsip itu dengan mempublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Namun, ia belum menjelaskan perbaikan yang akan dilakukan pada Sirekap.

Saat ditanya soal tindak lanjut pertimbangan hukum MK terkait Sirekap, Idham mengatakan salah satu prinsip pemilu atau pilkada adalah profesional.

Idham berpendapat ciri-ciri profesional yaitu selalu berinovasi dan selalu melakukan tindakan yang lebih baik. Maka, hal itu harus dilakukan KPU.

Selain itu, Idham juga menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan Sirekap dikelola lembaga selain penyelenggara pemilu.

Dalam pengelolaan tahapan pemilu ada aspek hal yang paling fundamental, yaitu berkaitan dengan kemandirian lembaga pemilu.

“Untuk itu sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilihan ulang,” kata Rofiq kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Rofiq mengungkap, banyaknya anomali Sirekap KPU membuat kerugian terhadap partai politik sehingga para peserta Pemilu mengalami satu kebingungan di dalam mengikuti proses ini.

“Kita akhirnya bersikap bahwa tentu dengan adanya Sirekap yang telah dibuktikan yang telah kita tampilkan ini sangat sangat tidak profesional,” ucap Rofiq.

“Apa yang ada di dalam sirekap itu juga menunjukkan bahwa penyelenggara tidak berkompeten di dalam menjadikan sebuah data,” imbuh dia.

Selain itu, lanjut Rofiq, lembaga pengawasan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dinilai tak bisa mengakomodir berbagai dugaan kecurangan pemilu.

“Hari ini Pemilu sangat berkurang soal legitimasinya, bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sesungguhnya apa yang terjadi karena ketika kami menyatakan bahwa prosesnya sudah benar tetapi hasilnya tidak pernah benar,” tegas dia.

“KPU nanti akan membahas surat, semua surat pun biasanya memang selalu dibahas dalam rapat pimpinan. Nanti tentunya kami juga akan sampaikan hasilnya,” ujar Komisioner KPU Idham Holik di kantor KPU, Kamis (22/2/2024).

Terkait dengan penolakan Sirekap oleh kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin, KPU kembali mengingatkan fungsi keberadaan Sirekap.

“Dalam aturan teknis, Sirekap itu adalah alat bantu, bukan alat penentu,” kata Idham menegaskan.

Hasil resmi penghitungan suara, jelas Idham, tetap berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung. Penghitungan dilakukan mulai dari tingkat PPK sampai nanti tingkat nasional.

Idham turut menjalaskan UU pemilu memberikan batas waktu paling lama 35 hari harus sudah menetapkan hasil pemilu. Sehingga di lampiran 1 PKPU nomor 4/2024 tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa batas akhir rekapitulasi itu tanggal 20 Maret 2024.

“Mari masyarakat saksikan rekapitulasi secara berjenjang. Kami telah memerintahkan jajaran kami dalam setiap pelaksanaan rekapitulasi tersebut harus disiarkan secara langsung,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, PDIP resmi melayangkan surat kepada KPU berisi penolakan terhadap Sirekap dalam menghitung Pemilu 2024. PDIP juga menyoroti keputusan KPU yang menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan imbas kegagalan Sirekap

Surat yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto pada tanggal 20 Februari 2024 itu, berisi 6 poin.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah pun membenarkan surat tersebut. “(Ya), itu kan ada stempel dan tanda-tanngan Pengurus DPP nya,” kata dia ketika dikonfirmasi.

Pada awal surat, dituliskan bahwa adanya permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional, kemudian diikuti pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, PDI Perjuangan menyampaikan Surat Pernyataan Penolakan yang berisi: