JAKARTA, Eranasional.com – Buntut cuitannya di media sosial (medsos) soal Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu coblos gambar partai, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Untuk diketahui, dalam unggahannya di Instagram @dennyindrayana99, Minggu (28/5), Denny Indrayana mengunggah sebuah foto yang disertai caption soal informasi terkait putusan MK. Dia menyebutnya sebagai ‘informasi penting’.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membenarkan pelaporan terhadap Denny Indrayana.

“Saat ini sedang dilakukan pendalam oleh penyidik Bareskrim Polri berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor atas nama AWW dan terlapor yang dilaporkan pada Rabu, 31 Mei 2023 yaitu, satu atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Twitter @dennyindrayana, dua atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Instagram @dennyindrayana99,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Lanjut Sandi Nugroho, laporan itu terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Kata Sandi, ada sejumlah saksi dan bukti yang diajukan dalam laporan ini.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP,” terangnya.

Sedangkan, saksi-saksinya ada dua orang, yakni WS dan AF. Kemudian barang buktinya adalah satu bundel tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu buah flash disk berwarna putih merek Sony 16 GB,” ungkapnya.

Saat melaporkan, pelapor mengaku melihat unggahan Denny Indrayana soal rumor putusan MK tersebut. Menurut dia, pelapor menilai unggahan tersebut mengandung hoax.

“Adapun uraian kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei 2023 pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 yang memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara,” paparnya.

JAKARTA, Eraasional.com – Ada lima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi UU Pemilu tentang sistem pemilu proporsional terbuka yang dibocorkan Denny Indrayana.

Denny Indrayana mengatakan, lima kemungkinan itu melahirkan skenario soal sistem Pemilu yang berlaku di Indonesia.

Yang pertama kata Denny Indrayana, majelis hakim konstitusi tidak menerima gugatan uji materi UU Pemilu.

Kedua mejaelis hakim konstitusi menolak gugatan. Jika keputusan ini yang ditetapkan hakim, maka sistem Pemilu tetap proporsional terbuka.

“Faktor yang mempengaruhi putusan legal standing pemohon, berhak atau tidak pemohon menggugat,” ujar Denny, Kamis (1/6/2023).

“Sistem pemilihan, level di mana sistem pileg dilaksanakan, dan waktu pelaksanaan sistem tertutup, apakah 2024 atau 2029,” sambungnya.

Yang ketiga, majelis hakim konstitusi mengabulkan gugatan.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

“Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting,” kata Denny Indrayana, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat? Denny enggan menyebutkan nama orangnya. Dia hanya mengatakan orang tersebut sangat dipercaya kredibilitasnya.

“Yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orde Baru, otoritarian dan koruptif,” ucap Denny.

Menko Polhukam Cek ke MK

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dirinya sudah bertanya ke MK soal rumor sistem Pileg 2024 kembali mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Katanya, MK menyatakan putusan belum diketok.

“Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi,” tegas Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) disebut akan segera memutus sistem Pemilu yang akan dijalankan di Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusul uji materi yang saat ini tengah berlangsung di MK.

“Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini,” kata SBY dalam tulisannya dikutip dari laman facebook pribadinya, Minggu (19/2/2023).

Dalam tulisan tersebut, SBY mempertanyakan urgensi diubahnya sistem Pemilu di Indonesia di tengah proses Pemilu 2024 yang tengah berjalan. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memiliki jadwal dan timelinenya sendiri pada Pemilu.

“Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan?” ungkapnya.

“Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini,” tambah SBY.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini lantas mempertanyakan kegentingan apa yang terjadi, sehingga sistem Pemilu perlu diganti di tengah berlangsungnya Pemilu.

SBY pun mencontohkan adanya pergantian sistem Pemilu di tengah Pemilu saat kegentingan pada tahun 1998 silam. Menurutnya, mengubah sistem Pemilu memang sangat dimungkinkan untuk menyempurnakan Pemilu di Indonesia.

Namun demikian, SBY lebih setuju perubahan itu dilakukan di masa ‘tenang’ dan dengan perembugan bersama.

“Ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK. Sangat mungkin sistem Pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan, karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik,” tuturnya.

Dalam hal sistem Pemilu, menurut SBY, rakyat perlu diajak ‘bicara’ dan dilibatkan. Hal ini juga sesuai dengan negara Indonesia yang menganut paham demokrasi.

Apalagi mengubah sistem Pemilu menurutnya bukanlah sebuah keputusan dan kebijakan (policy) yang lazim dalam proses dan kegiatan manajemen nasional.

“Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem Pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan,” pungkasnya.