JAKARTA, Eranasional.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkukuh mengusulkan penggunaan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meskipun usulan itu mendapatkan tentangan dari partai-partai lain di parlemen, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan mereka tetap pada pilihannya tersebut.

Hasto mengatakan partainya tak mau memikirkan penolakan dari partai lain. Dia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan bahwa menempuh jalan ideologi tidak mudah dan mulus. Namun, dengan perjuangan panjang.

“Berpolitik memang terkadang melawan arus, yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, menempuh jalan ideologi bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang terjal bahkan kadang berliku, penuh dengan jebakan-jebakan politik,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jumat (3/1/2023).

Hasto menyatakan sistem proporsional terbuka seperti yang digunakan selama ini berpotensi memunculkan anggota dewan yang dipilih berdasarkan popularitas maupun nepotisme.

“Menjadi anggota dewan tidak hanya bisa mengandalkan saya keluarga pejabat a, saya istri dari pejabat b, saya anak dari pejabat c, itu kalau proporsional terbuka,” ujarnya.

Dia menyebut anggota dewan di seluruh tingkatan harus dipersiapkan. Menurut Hasto, bentuk persiapan itu dilakukan melalui sekolah partai untuk menggembleng caleg dan memberikan pendidikan politik.

Oleh sebab itu, Hasto menegaskan partainya tetap memilih sistem proporsional tertutup. Menurut dia, sistem proporsional terbuka cenderung menempatkan parpol kurang bertanggung jawab mempersiapkan kualitas kadernya.

“Kalau proporsional tertutup, (seseorang) bisa menjadi anggota dewan karena saya mengenal petani Indonesia, saya mengenal masalah petani Indonesia dan ini solusi bagi petani Indonesia, itu proporsional tertutup. Based on quality, ini yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya,” kata Hasto.

Sebanyak 8 partai politik parlemen menolak Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Mereka adalah Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan PPP. Mereka pun telah membuat pernyataan bersama.

Pada Ahad, 8 Januari 2023 lalu, 7 dari 8 parpol tersebut, minus Gerindra, bersua di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Persamuhan ini menghasilkan 5 poin kesepakatan.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan mereka menolak sistem proporsional tertutup demi mewujudkan komitmen menjaga demokrasi Indonesia.

Dia menjelaskan, sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Di sisi lain, Airlangga menyebut sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat dalam menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Dia menyebut 8 parpol ini berkomitmen untuk berkompetisi secara sehat dan damai dalam Pemilu 2024. Ia turut menegaskan bahwa persamuhan 8 parpol ini akan kembali digelar untuk mengawal sikap penolakan terhadap usulan sistem proporsional tertutup.

“Ini bukan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,” kata dia.

Kedelapan parpol kembali membuat pernyataan sikap bersama pada Rabu, 11 Januari 2023 lalu. Bertempat di Gedung DPR, mereka kembali menegaskan penolakannya dan menyatakan akan mengawal demokrasi Indonesia agar tetap ke arah yang lebih maju.

Perdebatan soal sistem proporsional tertutup dan terbuka ini pun telah masuk ke ranah hukum setelah sejumlah pihak mengajukan gugatan uji materiil Undang-Undang Pemilu soal sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pemohon perkara adalah kader PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

RIAU, Eranasional.com – Partai Golkar telah memutuskan akan mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Saat ini, Golkar tengah fokus menolak usulan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem pemilu tertutup.

“Soal nama capres, Partai Golkar sudah meresmikan di Munas (Musyawarah Nasional) 2019 lalu,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1/2023).

Diketahui, pada Munas 2019 Partai Golkar memutuskan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Keputusan Munas itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.

Airlangga menegaskan, soal keputusan capres sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi Golkar. Dia mengungkapkan, saat ini Golkar tengah memperjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.

Menurutnya, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menyikapi hal tersebut, Golkar telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan bersama beberapa partai pada awal tahun 2023. Dia pun mengklaim, Golkar adalah ‘rajanya’ pemilihan tertutup.

“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru, bahkan di era reformasi di tahun 2004 Golkar juaranya. Tetapi Golkar menolak sistem itu digunakan kembali karena ingin menjaga demokrasi,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian ini menyebut, Golkar tetap menginginkan kedaulatan tetap di tangan rakyat. Mayoritas partai, kata Airlangga, sudah sepakat tidak mengubah UU Pemilu. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.

“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik, tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah dibunyikan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, delapan partai yang memiliki keterwakilan di DPR RI, kecuali PDIP, menyatakan menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Saat ini, beberapa pihak tengah mengajukan gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka ini ke MK.