Menurut pengakuannya, MBA di Depok diprakarsai oleh dua orang, yakni Hendra yang disebut sebagai Manager Office dan Rahmat Budianto yang berperan sebagai Manager Perekrutan. DN mengaku dirinya diajak langsung oleh salah satu dari keduanya untuk bergabung.

Sebelum memutuskan bergabung, DN menuturkan sempat mempertanyakan legalitas aplikasi tersebut. Ia mengaku mendapatkan jaminan bahwa MBA merupakan aplikasi legal.

“Saya sempat bertanya apakah ini legal atau ilegal. Mereka menjawab ini legal dan bahkan menjamin kalau akun ini ilegal, mereka siap mengganti 10 kali lipat,” ungkap DN saat ditemui Eranasional, Senin (16/2/2026).

MBA diperkenalkan sebagai perusahaan periklanan yang diklaim telah merekrut karyawan di 74 negara dan memiliki banyak permintaan pemasangan iklan. Dengan alasan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, masyarakat ditawari peluang untuk bergabung.

Sistem kerja yang ditawarkan berupa penyelesaian tugas harian, seperti mengklik atau mengunggah foto yang dikirim oleh pihak MBA. Selain itu, member dijanjikan bonus tambahan apabila berhasil merekrut anggota baru.

Adapun skema deposit dan keuntungan yang ditawarkan antara lain:

• Level E1: Deposit Rp500 ribu, mengerjakan 15 tugas per hari, pendapatan Rp15 ribu per hari.
• Level E2: Deposit Rp1,4 juta, pendapatan Rp43.500 per hari.
• Level E3: Deposit Rp4,5 juta, pendapatan Rp150 ribu per hari.

Selanjutnya tersedia level yang lebih tinggi seperti A1, A2, hingga A3 dengan nominal deposit yang lebih besar.

DN mengaku sempat meningkatkan level keanggotaan dengan mengumpulkan dana dari keuntungan sebelumnya serta menambahkan dana pribadi.

Faktor Bergabung ke MBA

DN menuturkan, keputusan bergabung didorong oleh faktor ekonomi serta keterbatasan pemahaman terhadap sistem aplikasi digital.

“Selain dijanjikan keuntungan besar secara instan, bahasa mereka sangat meyakinkan bahwa ini aman dan uang dijamin kembali. Karena kondisi dan ketidakpahaman saya, akhirnya saya percaya dan bergabung,” ujarnya.

Ia juga mengakui sempat menerima sejumlah keuntungan dari MBA. Namun, uang tersebut digunakan untuk membantu mendaftarkan anggota keluarga dan teman dekat agar ikut bergabung.

“Uang yang saya dapat justru, Malah saya pakai membantu keluarga dan teman untuk daftar lagi. Pada akhirnya, ya tetap rugi juga,” katanya.

DN mengaku sempat mengajak beberapa anggota keluarga dan kerabat dekat, meski tidak dalam jumlah banyak. Hingga saat ini, menurutnya, belum ada tuntutan besar dari pihak keluarga. Meski demikian, ia mengaku tetap merasa memiliki tanggung jawab moral atas keterlibatan orang-orang terdekatnya.

Soal Pertanggungjawaban

Terkait pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas persoalan ini di wilayah Depok, DN menyebut dua nama yang sejak awal memprakarsai dan melakukan perekrutan, yakni Hendra dan Rahmat Budianto sesuai dengan peran yang dijalankan.

Namun demikian, ia menegaskan siap bersikap kooperatif apabila kasus ini berlanjut ke ranah hukum.

“Apabila ada pelaporan resmi ke kepolisian, saya siap menjadi saksi dan memberikan keterangan sesuai apa yang saya alami saat menjadi bagian dari MBA,” tegasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Rahmat Budianto membantah disebut sebagai pencetus MBA di Depok. Ia menyatakan tidak mengetahui siapa pihak pertama yang memulai.

“Pencetus saya tidak tahu siapa. Saya diajak Hendra. Dua bulan setelah dia gabung, baru saya diajak. Sebelum itu tentu sudah ada yang lebih dulu bergabung,” ujar Rahmat.

Ia juga membantah dirinya sebagai Manager Perekrutan.

“Yang benar saya Direktur Toko. Manager perekrutan itu Miss Lorna,” jelasnya.

Rahmat menambahkan, untuk informasi lebih rinci terkait awal mula MBA di Depok, ia mempersilakan agar menanyakan langsung kepada Hendra.

“Untuk lebih jelas silakan tanya Hendra ya. Saya di sini juga sebagai korban,” pungkasnya.

Hingga kini, polemik dugaan praktik penipuan berkedok periklanan digital tersebut masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Para korban diharapkan dapat menempuh jalur hukum guna mendapatkan kejelasan serta pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi.

Sebelumnya, Aplikasi investasi bernama MBA atau MBA7.com tengah menjadi sorotan disejumlah daerah, setelah banyak anggotanya mengaku tidak lagi bisa menarik dana dari platform tersebut. Fitur penarikan (withdraw) dilaporkan macet, sementara saldo di dalam aplikasi disebut terus berkurang atau berstatus “diproses” tanpa pernah masuk ke rekening pengguna.

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas dan memperkuat dugaan bahwa platform tersebut merupakan investasi bodong. Ribuan anggota dilaporkan mengalami kerugian capai ratusan Juta hingga Miliaran, karena dana yang telah disetorkan tidak dapat dicairkan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas dan memperkuat dugaan bahwa platform tersebut merupakan investasi bodong. Ribuan anggota dilaporkan mengalami kerugian karena dana yang telah disetorkan tidak dapat dicairkan.

Sebelumnya, aplikasi MBA dikenal aktif menawarkan keuntungan tinggi dengan berbagai kemudahan. Namun belakangan, sejumlah pihak menilai platform ini menunjukkan ciri-ciri skema ponzi yang mulai runtuh.

Sejak awal, beberapa sumber, berita dan pengamat telah memperingatkan bahwa MBA memiliki karakteristik yang mirip dengan skema ponzi, yakni sistem tanpa bisnis riil yang mengandalkan dana anggota baru untuk membayar anggota lama.

Beberapa tanda yang dinilai relevan antara lain:
–  Menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat
–  Mendorong anggota untuk terus melakukan deposit
–  Mengutamakan perekrutan member baru
–  Tidak transparan terkait izin dan legalitas
–  Penarikan dana mulai tertunda dengan berbagai alasan
–  Pengumuman internal sering berubah-ubah

Platform / Aplikasi ini juga sempat mengumumkan penurunan biaya penarikan. Namun pada saat yang sama, layanan withdraw justru dihentikan sementara dengan alasan transisi sistem. Setelah masa tersebut berlalu, penarikan dana tetap tidak berjalan normal.

Kantor Perwakilan di Depok Disegel

Sebagai contoh di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Kota Depok, berdasarkan informasi yang didapat, sejumlah member yang telah lama maupun baru bergabung mengaku sangat kecewa karena dana mereka tidak dapat ditarik. Kekecewaan tersebut memicu laporan ke aparat penegak hukum.

Akibatnya, Senin (9/2/2026) malam, kantor perwakilan MBA di wilayah Pancoranmas, Depok dilaporkan telah disegel dan dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, proses penanganan masih berlangsung dan pihak berwenang tengah mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi.

Apakah Dana Korban Bisa Kembali?

Halaman selanjutnya………………….

Salah satu aplikasi yang belakangan ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial dan forum daring adalah aplikasi bernama MBA, yang juga menggunakan domain seperti mba7.com.

Aplikasi ini diduga kuat memiliki pola operasional yang menyerupai skema Ponzi atau penipuan investasi (investment scam).

Berbeda dengan platform investasi resmi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aplikasi MBA dinilai memiliki sejumlah indikator risiko yang patut diwaspadai oleh masyarakat sebelum menanamkan dana.

Berdasarkan berbagai ulasan dan testimoni pengguna di internet, aplikasi MBA menawarkan penghasilan dengan cara yang terkesan sederhana.

Pengguna disebut dapat memperoleh uang hanya dengan melakukan tugas ringan, seperti memberikan rating produk, menyelesaikan misi harian, atau aktivitas digital lain yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

Namun, pada praktiknya, banyak laporan menyebut bahwa pengguna justru diarahkan untuk melakukan deposit uang agar bisa “naik level” atau mendapatkan akses ke komisi yang lebih besar. Semakin tinggi level keanggotaan yang diambil, semakin besar pula dana yang harus disetorkan.

Pola ini menimbulkan tanda tanya besar, karena keuntungan yang dijanjikan tidak berasal dari aktivitas bisnis riil yang jelas, melainkan dari sistem internal aplikasi.

Sejumlah pengamat dan warganet menilai sistem yang dijalankan aplikasi MBA memiliki kemiripan dengan skema Ponzi. Dalam skema ini, keuntungan yang diterima oleh anggota lama bukan berasal dari hasil usaha atau investasi nyata, melainkan dari dana yang disetorkan oleh anggota baru.

Ciri utama skema Ponzi antara lain:

• Pendapatan sangat bergantung pada perekrutan anggota baru

• Tidak ada produk atau aktivitas ekonomi riil yang transparan

• Janji keuntungan stabil dan tinggi tanpa risiko

• Sistem keanggotaan atau level berbasis deposit

]]> https://eranasional.com/96476/janji-cuan-instan-di-aplikasi-mba-mba7-com-disorot-ojk-tidak-terdaftar/feed 10 Aditya https://eranasional.com/37221/ppatk-dana-nasabah-ksp-indosurya-digunakan-untuk-beli-jet-pribadi-dan-operasi-plastik https://eranasional.com/37221/ppatk-dana-nasabah-ksp-indosurya-digunakan-untuk-beli-jet-pribadi-dan-operasi-plastik#respond Tue, 14 Feb 2023 23:05:50 +0000 https://eranasional.com/37221/ppatk-dana-nasabah-ksp-indosurya-digunakan-untuk-beli-jet-pribadi-dan-operasi-plastik

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut total transaksi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mencapai Rp240 triliun. Dia mengungkapkan, ada aliran dana dari Indosurya ke 10 negara.

“Terkait kasus Indosurya, total yang kita temukan hasil transaksi saja hampir Rp240 triliun,” kara Ivan usai rapat bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Namun, dia tidak menyebutkan satu per satu negara-negara mana yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, negara-negara tersebut adalah negara yang suaka pajak alias tax haven, seperti wilayah negara Bermuda.

“10 negara. Ada Bermuda, ada tax haven. Banyak lah,” ujarnya.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Ivan melaporkan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indosurya digunakan untuk kepentingan hura-hura pribadi. Dia menyebut dana milik nasabah digunakan untuk membeli jet, yacht, hingga operasi plastik.

“Banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahan terafiliasi. Contohnya, dibelikan jet, dibayarkan yatch, bahkan dibayarkan untuk operasi plastik, untuk kecantikan, suntik, macam-macam,” ungkap Ivan.

Saat ini, Ivan menyebut, PPATK terus menelusuri aliran dana Indosurya. Dia menyebut aliran dana sampai ke luar negeri.

“Jika ditanya, apakah ada aliran ke luar negeri, saya jawab ya. PPATK mengikuti aliran dana itu sampai ke luar negeri,” imbuhnya.

Kata Ivan, tindak pidana ini dilakukan Indosurya dengan skema Ponzi. Dia mengaku telah melaporkan hal ini kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Alirannya sebenarnya sederhana. Secara keseluruhan skemanya sebenarnya skema Ponzi. Itu sudah kami sampaikan ke Pak Menteri Koperasi, Pak Teten. Koperasi KSP Indosurya ini skemanya skema Ponzi,” jelas Ivan.

Untuk diketahui, skema Ponzi adalah bentuk penipuan yang memikat investor dan membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari investor yang baru.

Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyebut, dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menetapkan tiga tersangka, yakni, RPW, ZHP, dan MU. Mereka telah ditangkap dan dilakukan penahanan.

“Dit Tipideksus Bareskrim Polri telah mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana perdagangan yang terjadi sejak 2020 sampai sekarang di Jakarta dan wilayah lainnya di NKRI, yang dilakukan PT. Trust Global Karya dengan cara menawarkan investasi bodong robot trading viral blast global yang pelaksanaannya menggunakan skema Ponzi/Piramida,” kata Whisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/2/2022).

Whisnu menjelaskan, dalam melancarkan aksinya, pelaku telah berhasil menipu belasan ribu masyarakat yang menjadi member. Diduga, investasi bodong itu telah mencapai Rp900 miliar hingga Rp1,2 triliun. “Jumlah member Viral Blast berjumlah sekitar 12.000 member, dengan total investasi sekitar Rp900 miliar sampai dengan Rp1,2 triliun,” ujar Whisnu.

Dalam kasus ini, ketiga tersangka, memiliki peran memberikan presentasi dan meyakinkan calon member bahwa tidak akan rugi berinvestasi di Viral Blast atau selalu untung, karena ada dana proteksi.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp1 miliar.

Dan Pasal 105 Jo Pasal 9 dan/atau Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengam ancaman penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, dan Pasal 55 KUHP.