Program hasil kerja sama Polije dengan KNU yang didukung National Information Society Agency (NIA) ini telah memasuki tahun ketujuh penyelenggaraan sejak 2019. Tahun ini, kegiatan juga diikuti sekitar 10 politeknik dari berbagai daerah di Indonesia.

Presiden WFK ICT Volunteers dari Polije, Azrieal Akbar Zackiansyah, mengatakan keterlibatan mahasiswa dalam seluruh tahapan kegiatan memberikan pengalaman nyata bekerja sama dengan tim internasional sekaligus melatih kemampuan kepemimpinan.

“Kami terlibat langsung sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengalaman ini membangun kepercayaan diri untuk berkolaborasi di tingkat global,” ujar Azrieal.

Presiden WFK ICT Volunteers dari KNU, Jeong Donggi, menjelaskan mahasiswa Indonesia dan Korea bersama-sama menyusun seluruh agenda kegiatan. Selain pertukaran budaya, peserta juga mengembangkan proyek Smart City untuk Jember dan Media Facade yang menampilkan keindahan batik Indonesia.

“Kami merancang seluruh program bersama sejak awal. Program ini bukan hanya milik Korea atau Indonesia, tetapi milik kita bersama dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran,” kata Jeong Donggi.

Menurut Prof. Wonil Chung, pendekatan student-centered membuat mahasiswa tidak hanya belajar teknologi, tetapi juga membangun kemampuan berkomunikasi dan memahami budaya negara lain.

“Mahasiswa dari kedua negara mampu bekerja sama dengan sangat baik. Melalui pertukaran budaya, mereka belajar menghargai perbedaan dan tumbuh sebagai warga global,” ungkap Prof. Wonil Chung.

Direktur Polije, Saiful Anwar, S.TP., M.P., menilai WFK-ICT menjadi salah satu program internasional yang mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara Polije dan KNU.

“Program ini tidak hanya memperkuat kompetensi teknologi, tetapi juga membangun komunikasi lintas budaya. Kami berharap kolaborasi ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi kedua institusi,” ujar Saiful Anwar.

Selain kegiatan berbasis teknologi, peserta juga mengikuti berbagai aktivitas budaya seperti K-Food, K-Game, dan permainan tradisional Korea yang semakin mempererat hubungan mahasiswa kedua negara.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab menyampaikan bahwa revisi ini penting dilakukan mengingat adanya perubahan dalam struktur pemerintahan daerah serta perkembangan isu-isu strategis di masyarakat.

“Hari ini kita melakukan diskusi terkait master plan Smart City di Kota Pekalongan. Perubahan ini dilakukan karena adanya pergantian pemerintah daerah,” katanya di ruang Buketan, Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Kamis (23/10/2025).

Ia berharap revisi master plan ini, bisa menyesuaikan kondisi dan isu-isu pembangunan terkini di Kota Pekalongan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa konsep Smart City bukan hanya sekadar penerapan teknologi digital, melainkan juga bagaimana kota dibangun dengan pendekatan yang cerdas dan berkelanjutan.

“Smart City ini memadukan semua aspek – mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, hingga teknologi yang dikemas menjadi satu sistem cerdas untuk masyarakat Pekalongan agar menjadi smart people,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan ini juga didasarkan pada dua hal utama, yakni visi-misi dalam RPJMD serta kebutuhan nyata masyarakat saat ini.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian setempat, Kusuma Adi Achmad menjelaskan bahwa revisi master plan kali ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada digitalisasi.

“Terkait revisi master plan, hal pertama yang kami lakukan adalah menyesuaikan dengan dokumen RPJMD. Kemudian, program atau rencana yang masih relevan dari master plan sebelumnya tetap kami akomodasi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menerima masukan dari akademisi dan mengacu pada kebijakan perkotaan nasional.

“Pendekatan Smart City yang diterapkan diharapkan tidak hanya tidak hanya fokus pada pendekatan smart dalam arti digital tetapi pendekatan smart dalam arti non digital,” katanya.

Sehingga pendekatan kota cerdas ini adalah pendekatan yang holistik terkait dengan kepastian unsur-unsur atau elemen smart city baik dari suprastruktur, infrastruktur dan struktur bisa memberikan support untuk memberikan layanan yang terpetakan dalam dimensi smart city.

“Pemkot Pekalongan mengusung tujuh dimensi utama Smart City, yakni Smart Economy, Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Environment, Smart Mobility,” paparnya.

Selain itu, Pemkot rencananya akan menambahkan Smart Disaster Management sebagai dimensi tambahan, mengingat kondisi geografis Kota Pekalongan yang rentan terhadap bencana.

Sebagai tindak lanjut, ia menambahkan bahwa pihaknya bersama tim penyusun akan melakukan proses finalisasi dokumen revisi master plan. Hasilnya akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana aksi guna mewujudkan implementasi Smart City. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bandung Dadang Darmawan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet pada program Bandung Smart City.

Tak hanya itu, Yana dan Dadang ternyata juga menerima suap berupa fasilitas liburan ke Thailand bersama keluarga.

“Sekitar Januari 2023, YM (Yana Mulyana) bersama keluarga, DD (Dadang Darmawan) dan KR (Khairul Rijal) juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA (Sarana Mitra Adiguna),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi persnya, Minggu (16/4/2023).

Lanjut Ghufron, Yana juga menerima uang untuk membeli sepatu merek Louis Vuitton. Diketahui, PT SMA merupakan perusahaan yang dijadikan penyedia layanan CCTV dan internet.

Dijelaskan Ghufron, Dadang juga menerima uang dari AG (Andreas Guntoro, manajer PT SMA) melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan ISP senilai Rp2,5 miliar dari 3 termin menjadi 4 termin dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut Lebaran di tahun ini,” ungkapnya.

Diketahui, 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepada Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan), Sekretaris Dishub Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi, dan Manajer PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Andreas Guntoro.

Benny, Sony, dan Andreas diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sementara, Yana Mulyana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima suap telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Kota Palangka Raya terpilih masuk 50 Kabupaten/Kota penerima pendampingan penyusunan masterplan Smart City, yang sebelumnya melalui proses asesmen dengan pertimbangan enam indikator Smart City, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu pada kesempatan itu mengajak seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat bersinergi dalam mengimplementasikan Smart City dengan optimal.

“Harapannya melalui program Smart City ini kita bisa mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Cerdas yang bisa memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ucap Hera.

Tampak hadir di Ruang Command Center, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palangka Raya, perwakilan dari perangkat daerah terkait, Bagian Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya, serta Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya.

Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri kegiatan Penilaian (Assessment) Gerakan Menuju Smart City 2023 yang dilaksanakan secara virtual, bertempat di Paviliun Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Kamis, (14/4/2022).

Kementerian Kominfo RI melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melaksanakan penilaian (assessment) terhadap Kota/Kabupaten, untuk mengukur kesiapan dan akan memilih Kota/ Kabupaten yang akan mendapatkan pendampingan penyusunan masterplan Kota Cerdas (Smart City).

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan paparannya kepada tim penilai tentang kesiapan Kota Palangka Raya menjadi Smart City, dari mulai visi misi hingga implementasi kebijakan e-Government/Smart City.

Fairid menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk mewujudkan Smart City di Kota Palangka Raya. Hal itu sejalan dengan salah satu visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya.

“Dalam rangka mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Smart City untuk mendorong kemudahan penyelenggaraan layanan publik, maka diperlukan adanya kerja sama yang sinergi dan strategis di antara semua pihak”, tambah Wali Kota.

Kegiatan Assessment Menuju Smart City 2023 dihadiri 5 (lima) asesor dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui video conference.

Hadir dalam kegiatan assessment tersebut lewat vicon dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya, Sekda Kota Palangka Raya, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Palangka Raya beserta jajaran.