Tradisi pemberian gelar ini rutin dilakukan setiap tahun untuk menghormati tokoh-tokoh bangsa yang berjasa besar bagi negara, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan kemanusiaan.

Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang puluhan tahun mengenai status kepahlawanan sang ‘Bapak Pembangunan’..

Seperti dilansir melalui kanal YouTube Setpres Presiden menyerahkan piagam dan plakat penghargaan yang dibingkai dalam kotak kaca kepada masing-masing ahli waris.

Di deretan kursi depan, dua ahli waris berdiri di samping foto para tokoh penerima gelar yang berjajar rapi. Saat nama Marsinah disebut, suasana menjadi hening. Ahli warisnya tampak menunduk, wajah memerah, dan berulang kali menyeka air mata dengan tisu.

Tahun ini, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa dari berbagai daerah:

1. Abdurachman Wahid – Jawa Timur

2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah

3. Marsinah – Jawa Timur

4. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat

5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah

7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara

10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara

Dari sepuluh nama tersebut, Marsinah menjadi simbol perjuangan sosial dan keberanian kaum pekerja melawan ketidakadilan pada era 1990-an. Penetapan gelarnya dianggap sebagai pengakuan negara atas peran perempuan dalam gerakan buruh Indonesia.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara kepada warganya yang telah berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan, keadilan, dan martabat bangsa

AHY menyebut keputusan itu sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11).

Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.

“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” kata AHY.

Ia mencontohkan ketika menjabat sebagai Presiden RI, SBY juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-1 Soekarno.

“Tentu ada pro dan kontra, terapi Bapak SBY ketika melihat secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangannya juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat pak SBY. yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” tandas AHY

Nama Soeharto dan Gus Dur masuk dalam usulan yang akan mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Adanya nama Soeharto menimbulkan pro dan kontra.

Pengumuman itu bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November.

Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Minggu (9/10).

“Besok Insya Allah akan diumumkan oleh Presiden,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut ia menyebut ada 10 nama yang bakal diberikan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden besok.

“Kurang lebih 10 nama,” lanjutnya.

Saat disinggung apakah Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam 10 nama tersebut, Prasetyo membenarkan.

“Ya, masuk, masuk (Soeharto)” ungkapnya.

Ia pun menegaskan pemberian gelar pahlawan nasional kepada 10 nama itu untuk menghormati para pemimpin dahulu atas jasa-jasanya kepada bangsa ini.

Sebelumnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf

menilai Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Tak hanya Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga tokoh buruh Marsinah juga dianggap layak menerina gelar tersebut.

“Presiden Soeharto memenuhi syarat, Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi syarat, pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, Syaikhona Kholil juga memenuhi syarat,” kata Saifullah dalam keterangannya, Minggu (9/11).

Meski demikian, ia menekankan siapapun nanti yang diputuskan Presiden Prabowo sebagai penerima gelar pahlawan dipastikan telah memenuhi syarat.

Mensos pun meminta seluruh pihak menunggu ihwal pengumuman resmi terkait pemberian gelar pahlawan tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono menilai Soeharto merupakan tokoh yang banyak berjasa di negara. Selain Soeharto, kata Sugiono, Gerindra juga mendukung gelar pahlawan bagi Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

“Keduanya menurut kami merupakan pemimpin yang berhasil dan memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Republik Indonesia,” kata Sugiono dalam keterangannya, Jumat (7/11).

Sugiono menyampaikan Soeharto berjasa besar dalam menciptakan stabilitas nasional serta pembangunan ekonomi.

Menurut dia, banyak pencapaian Soeharto yang manfaatnya dirasakan masyarakat Indonesia. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, transmigrasi hingga ketahanan pangan.
“Saya yakin sebagian besar lapisan pemimpin di Indonesia saat ini juga merupakan orang-orang yang besar di dalam situasi kepemimpinan beliau dan merupakan hasil dari buah dan kerja keras beliau sebagai pemimpin pada saat itu,” katanya.

Di bawah Soeharto, lanjut Sugiono, Indonesia menjadi salah satu macan Asia, serta menempatkan Indonesia pada posisi strategis.

“Secara ekonomi juga pada saat itu kita dianggap sebagai satu negara yang besar, kita dianggap sebagai macan Asia dan itu merupakan menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis,” ucapnya.

Sementara itu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid dinilai banyak berkontribusi terhadap keberlangsungan Indonesia seiring negara usai gejolak di berbagai daerah. Gus Dur, ucap Sugiono, senantiasa mengedepankan demokrasi dan pluralisme yang manfaatnya terasa hingga saat ini.

Sugiono menyandang Gus Dur banyak berjasa dalam menjaga stabilitas dan keutuhan nasional, lewat nilai-nilai pluralitas dan keberagaman.

“Beliau seorang yang visioner yang berpikir jauh ke depan bagaimana bisa membangun dan menyatukan seluruh komponen masyarakat sehingga kesatuan negara Indonesia ini terjaga,” ucap Sugiono

Menurut Jokowi, Soeharto maupun Gus Dur memiliki peran dan jasa terhadap negara. Ia mengingatkan setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” katanya ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Kamis (6/10),

Jokowi mengatakan rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur telah melalui proses yang panjang. Menurutnya, sudah ada waktu untuk mempersembahkan gelar tersebut.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” ujarnya.

“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini,” sambungnya.

Jokowi menganggap lumrah. Ia kembali menegaskan semua pihak harus menghargai pengusulan tersebut.

“Ya, biasa di negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada tim, ada tim, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya,” jelasnya.

Jokowi juga sepakat dengan konsep mikul dhuwur mendhem jero (menjunjung tinggi hal baik dan memendam hal buruk) untuk para pemimpin sebelumnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan saat ini total ada 49 nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, 9 lainnya merupakan bawaan atau carry over dari tahun sebelumnya.

Selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah tokoh lainnya yang mengusulkan antara lain aktivis – aktivis buruhh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin KH. Biarin Syamsuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Awalnya, saat band DEWA hendak memainkan lagu berjudul ‘Kangen’. Dhani mengajak Titiek Soeharto naik ke panggung.

“Sebuah lagu yang berumur sudah lebih dari 30 tahun ya,” kata Ari Lasso, sang vokalis, di acara Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024.

Tiba-tiba, Dhani sambil berbicara berjalan ke arah Titiek Soeharto.

“Yes, kita akan bernyanyi bersama calon Ibu Negara kita,” katanya sambi menghampiri Titiek.

“Yuk mulai, jangan lupa coblos Mbak Titiek,” sambungnya.

Setelah itu, gitaris band DEWA, Andra, memainkan intro lagu ‘Kangen’.

Titiek Soeharto yang mengenakan baju kemeja biru dan topi berwarna broken white, mengikuti langkah Dhani ke depan panggung.

Di depan panggung, Titiek tidak ikut bernyanyi. Dia sibuk menyalami uluran tangan pendukung Prabowo-Gibran di depan panggung.

Setelah bersalaman, tak sampai lagu habis, putri Presiden RI ke-2 Soeharto tersebut kembali ke tempat semulanya. (*)

ERANASIONAL.COM- Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Omar Dhani merupakan salah satu orang yang disebut sebagai pelaku utama G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI (Gestok).

Daned-sapaan akrabnnya membeberkan keterlibatan CIA atau badan intelijen Amerika Serikat dalam G30S PKI atau Gestok.

Dia menjelaskan, pada pukul 16.00, 30 September 1965, laporan pertama masuk dari Asisten Direktur Intel AURI Letkol Heru Atmodjo, bahwa ada gerakan di lingkungan AD yang akan menjemput Jenderal AD untuk dihadapkan kepada Soekarno.

Mengutip dataTempo “Itu reaksi dari para perwira muda AD yang tidak puas terhadap keadaan AD. Lalu saya minta dia untuk mengecek kebenarannya. Kemudian pukul 20.00 malam dia datang lagi,” katanya ketika diwawancarai 25 Januari 2021 silam.

Dia mengaku bertanya kepada Letkol Heru, jam berapa operasi akan dilaksanakan. Heru menjawab, operasi bisa terjadi pada pukul 23.00, 01.00 atau 04.00.

“Kami heran, sudah lebih dari 24 jam kok (operasi) itu belum dipastikan waktunya. Kemudian ada yang menanyakan daftar yang akan diculik, disebutkan Ahmad Yani, Nasution, D.I. Panjaitan dan seterusnya,” jelasnya.

Menurutnya, jika orang ingin melakukan pemberontakan, hendaknya yang menjadi sasaran penculikan adalah jenderal yang memegang komando seperti Yani (Menpangad), Soeharto (Pangkostrad), Sarwo Edie (Komandan RKPAD), Umar Wirahadikusumah (Pangdam Jaya).

“La, Nasution kan nggak pegang komando. Saya pribadi tambah merasa aneh karena Nasution dan A.Yani dalam satu paket sasaran, padahal keduanya bertentangan terus,” tambahnya.

Sekitar pukul 07.00 pada 1 Oktober 1965 kata dia, tiba-tiba ada siaran dari RRI tentang gerakan yang menamakan diri G30S. Soekarno dijaga pasukan yang tidak ketahui saat itu mau pulang ke Istana juga tak bisa.

Penulis buku ”Tuhan, Pergunakanlah Hati, Tangan dan Pikiranku” ini mengaku mengeluarkan statement mendukung gerakan yang antirevolusioner itu atas saran Heru Atmodjo.

“Semalam sebelumnya, intel AURI melaporkan bahwa malam itu ada gerakan dari perwira-perwira muda AD terhadap atasannya yang didukung semua bawahan dan sipil dari empat angkatan. Lo, untuk apa? Ternyata akan menculik jenderal-jenderal,” bebernya.

Lelaki kelahiran Solo 1924 ini mengaku, Soeharto menolak menghadap ke Soekarno pada tanggal 1-4 Oktober 1965.

“Kalau Harto dipanggil nggak datang itu bukan keanehan lagi. Itu artinya menentang atasan, apalagi atas perintah Panglima Tertinggi (Pangti). Ini artinya subordinasi. Kalau dipanggil Panti harus datang, apapun situasinya. Jawaban Harto pada saat itu karena AD sudah kehilangan banyak Jenderal, Kadi dia nggak mau mengambil risiko lagi. Tetapi saya pikir tetap nggak boleh. Kalau A. Yani meninggal, katanya dia terus hendak mengambil alih Panglima AD juga, padahal tidak bisa dilakukan begitu saja,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait keterlibatan Soeharto, dia mengatakan, Omar Dani menyebut Soeharto dan Nasution lah yang mengorbankan para jenderal.

“Dua orang. Seoharto dan Nasution. Itu sudah ada rekayasa. Kok tahu-tahu muncul istilah G30S PKI. Sejak kapan? Kok PKI terus disangkut pautkan? Buktinya apa?,” tandasnya.

Dia menegaskan, Heru Atmodjo tidak pernah menandatangani pernyataan Dewan Revolusi.

“Ketika Letkol Untung jadi saksi dalam persidangan Soepardjo, hakim menanyakan siapa yang memimpin G30S, Untung langsung menyahut: saya. Keanehan lain soal pengumuman Dewan Revolusi 1 Oktober, bahwa pangkat di atas letnan kolonel harus dicopot menjadi letkol. Brigjen Soepardjo, waktu 1 Oktober 1965, pergi ke Halim menghadap BK (Bung Karno), memakai pangkat Brigjen,” ucapnya.

Lebih jauh dia menyebut, dugaan keterlibatan badan intelijen Amerika Serikat dan Soeharto hanya diperalat.

“G30S itu suatu rekayasa, memang begitulah. Menurut saya CIA itu sangat terlibat dan Harto adalah tangan yang dipakai,” sebutnya.

Pasalnya kata Omar Dani, saat itu tidak ada jenderal di Indonesia yang bisa membuat suatu operasi intelijen yang begitu canggih seperti G30S.

“Yani itu termasuk yang dikorbankan , seperti para jenderal itu,” pungkasnya.