Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo menjelaskan bahwa pungutan biaya berpotensi dikenakan oleh pihak swasta yang mengurusi proses pemulangan jenazah tersebut.

“Kalau ada yang pungut biaya adalah pihak swasta yang terkait dengan hal biaya handling yang tentunya dibicarakan langsung dengan pihak keluarga,” ujar Gatot dikutip dari Bloomberg Technoz, Sabtu (11/5/2024).

Bea Cukai selaku perwakilan dari pemerintah, tegas dia, tidak memungut biaya apapun dalam proses pemulangan jenazah, termasuk pemungutan untuk peti.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kemasan yang Berisi Jenazah atau Abu Jenazah.

“Terkait cerita itu tidak benar. Bea Cukai atas nama pemerintah tidak ada memungut biaya apapun bahkan semua pemulangan atau pemasukan jenazah dan petinya dari luar negeri diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor,” ujar Gatot.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan merespons riuh aduan netizen yang mengalami pungutan terhadap jenazah. Bea Cukai memastikan jenazah, termasuk peti jenazah, tidak dipungut Bea Cukai.

Bea Cukai menyebut tuitan yang diunggah netizen bahwa importasi peti jenazah dan jenazah yang dialami oleh temannya dipungut bea masuk sebesar 30%, dipastikan tidak benar.

JAKARTA – Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta, dokter Darmawali Handoko mengatakan karantina lima hari bagi pelaku perjalanan dari Luar Negeri mulai berlaku di Bandara Soekarno-Hatta.

“Iya sudah mulai berlaku,” ujarnya saat dhubungi Tempo, Ahad 17 Oktober 2021.

Darmawali mengatakan pemangkasan waktu karantina penumpang dari Luar Negeri dari delapan hari menjadi lima hari ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entty Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional.

Berikut petikan surat keputusan yang merupakan aturan perjalanan baru bagi penumpang internasional.

1.Menetapkan entry point ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan internasional melalui:

1 . Bandar Udara

a. Soekarno Hatta, Banten; dan

b. Samratulangi, Sulawesi Utara.

2. Pelabuhan Laut

a. Batam, Kepulauan Riau;

b. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dan

c. Nunukan, Kalimantan Utara.

3. Pos Lintas Batas Negara

a. Aruk, Kalimantan Barat; dan

b. Entikong, Kalimantan Barat.

2. Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional wajib melakukan karantina dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Karantina dengan jangka waktu 5 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah

b. Karantina dengan jangka waktu 14 x 24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya tinggi.

3.Pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mengikuti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

4. Menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat Karantina WNI Pelaku Perjalanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua yang masuk melalui entry point Bandara Soekarno-Hatta — Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kedatangan vaksin tahap ke-88 ini adalah bantuan dari pemerintah Prancis.

“Sore ini, telah tiba 688.800 dosis vaksin AstraZeneca sebagai dose-sharing jalur Covax Facilities dari Pemerintah Prancis,” kata Retno, Rabu (13/10/2021).

Dia menjelaskan, dengan ketibaan vaksin tahap ke-5 ini, total dukungan vaksin dari Prancis yang telah diterima Indonesia berjumlah 3.852.340 dosis AstraZeneca.

Jumlah ini melebihi komitmen awal yaitu 3 juta dosis yang disampaikan Presiden Prancis kepada Presiden Indonesia pada 4 Agustus 2021 yang lalu.

“Apresiasi mendalam atas bantuan dan dukungan dari Prancis. Solidaritas dan kerja sama yang kuat menjadi modal utama kita bersama mengatasi pandemi COVID-19,” katanya.

Sebagai informasi, dengan kedatangan ini maka jumlah vaksin yang telah tiba di Tanah Air mencapai 281.216.720 dosis baik berupa vaksin jadi mau pun masih dalam bahan baku atau bulk.

Sementara jumlah yang sudah disuntikkan sudah mencapai 101,673,077 dosis (48.82 persen) vaksin pertama dan 58,720,535 dosis (28.20 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.