Jakarta – Sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengurusi agraria/pertanahan dan tata ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat luas.

Sofyan A. Djalil berkata bahwa pihaknya senantiasa tegas dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat luas. Ia tak segan melaksanakan penegakan hukum bagi oknum Kementerian ATR/BPN yang terbukti turut campur dalam kasus-kasus kejahatan pertanahan.

“Kalau orang BPN terlibat, bukan berarti mereka kebal hukum. Ada yang kita pidanakan, kita pecat, kita copot jabatannya, kita turunkan jabatannya, tergantung kesalahan yang dilakukan,” tegasnya melalui keterangan pers, Jakarta Selasa (30/11)

Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa pihaknya juga terus fokus melakukan perbaikan dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa selain melakukan perbaikan hilir melalui pemberantasan mafia tanah dan penyelesaian sengketa, pihaknya juga terus mempercepat perbaikan hulu melalui perbaikan administrasi pertanahan.

“Administrasi pertanahan itu kita lakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kita daftar dan ukur tanah melalui PTSL maka kita punya koordinat yang jelas. Jika seluruh tanah terdaftar dan tersertipikat, praktik-praktik mafia tanah akan berkurang,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengimbau kepada masyarakat luas agar mulai untuk menjaga hak dan aset tanah yang dimiliki. Ia berkata bahwa tanah harus dijaga dengan baik. Mulai dari batas-batas kepemilikan tanah hingga tingkat kemakmurannya sehingga tanah berfungsi secara sosial maupun ekonomi.

“Kami mohon kerja samanya bersama. Masyarakat juga harus terus berhati-hati jika akan melakukan transaksi jual beli. Gunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang punya reputasi baik,” imbaunya.

Melalui kasus kejahatan pertanahan yang menimpa pesohor Nirina Zubir, Sofyan A. Djalil berharap bahwa hal ini menjadi perhatian kepada masyarakat agar semakin waspada dalam menjaga aset tanah miliknya. “Setelah ini, harapannya tim Satgas Anti-Mafia Tanah semakin solid dalam melakukan pemberantasan. Jangan pernah toleran terhadap mafia tanah,” tegas Menteri

Jakarta – Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber dalam Diskusi Akhir Pekan dengan tema “Reforma Agraria: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur” yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita secara daring, Minggu (17/10/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN terbagi dalam 2 (dua) komponen, yaitu penataan aset dan penataan akses. Dalam hal penataan aset, Kementerian ATR/BPN telah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

“Pak Jokowi merasakan sekali masalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan ini. Maka dari itu, harus kita tingkatkan pendaftaran tanah. Apa yang kita lakukan, kita targetkan seluruh tanah terdaftar pada tahun 2025. Kenapa kita daftarkan? Supaya tidak ada sengketa dan masyarakat mempunyai kepastian hukum,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa selain memberi kepastian hukum, penataan akses juga terus ditingkatkan agar masyarakat mendapat akses ke perbankan secara formal.

“Kita ingin memberikan akses kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama orang-orang kecil. Bukan hanya kepastian hukum, tapi akses kepada perbankan formal. Alhamdulillah, masyarakat menanggapi dan menerima program ini, salah satu program yang sangat diapresiasi,” tuturnya.

Selain itu, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, penguatan koperasi dalam penataan akses sekarang ini dirasa diperlukan. Pengelolaan koperasi yang dikelola menjadi standar korporasi menjadi suatu terobosan. Dengan demikian keadilan redistribusi dalam hal penataan akses dapat lebih baik dan produktif.

“Koperasi ini harus kita berdayakan, jadi bagaimana kita mengkorporasikan koperasi. Apa maksudnya, aspek governance, manajemen, akuntabilitas dan lain-lain itu bisa dikelola sebaik korporasi. Maka tidak ada alasan koperasi tidak maju, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.

Selain itu, Sofyan A. Djalil berkata bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN dalam bagian menjalankan Reforma Agraria, serta munculnya mafia tanah pun menjadi hal yang akan terus diperangi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pencegahan dan juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung.

“Pak Presiden sangat serius dalam hal ini karena merupakan komitmen Presiden Jokowi dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, serta memerangi mafia tanah. Jika ada yang terlibat mafia tanah baik dari oknum BPN, oknum aparat penegak hukum, oknum pejabat pemerintah, dan lain-lain akan ditindak tegas,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Guru Besar Universitas Brawijaya, Rachmad Safa’at; Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik; Ketua Ombudsman RI, M. Najih; perwakilan dari LPPSLH, Barid Hariyanto; serta Akademisi Universitas Indonesia, Rocky Gerung.

Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan mafia tanah tidak hanya menggasak lahan milik warga. Tetapi juga menyasar tanah-tanah milik negara.

Bahkan, salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina turut menjadi korban mafia tanah.

“Ini (perbuatan mafia tanah) terjadi di seluruh Indonesia. Siapa saja korban? Korban bukan hanya masyarakat. Korban (juga) Pertamina dengar? Itu kasus di Rawamangun, tanah Pertamina digugat,” kata Sofyan dalam diskusi virtual Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertahanan di Peradilan, Kamis (7/10).

Ia mengatakan dalam kasus sengketa lahan di Rawamangun, Pertamina digugat oleh pihak yang diduga mafia tanah dengan menggunakan dokumen palsu.

Berdasarkan putusan persidangan, kata Sofyan, Pertamina menang. Namun, tiba-tiba pihak pengadilan mendebet (auto debit) rekening Pertamina. Perusahaan plat merah itu kehilangan uang senilai Rp224 miliar.

“Setelah mendebet uang Pertamina itu hilang saja, sampai sekarang tidak diketahui. Jadi hebat sekali mafia tanah ini,” kata Sofyan.

Tidak hanya Pertamina, mafia tanah juga pernah menggugat nyaris sepertiga tanah wilayah Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Tak tanggung-tanggung, mereka hendak menggasak tanah milik pemerintah kota, anak perusahaan BUMN, Pelindo dan PLN, dan Masjid Al Markaz Al Islami yang juga termasuk aset negara dan aset-aset lainnya.

“Di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan hampir sepertiga Ujung Pandang digugat mafia tanah dan menang,” tutur Sofyan.

Sofyan mengatakan, jumlah mafia tanah dalam perkara tersebut memang sedikit. Namun, mereka memiliki banyak teman yang mengawal perkara itu.

Beruntung, majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan dan mengalahkan gugatan mafia tanah itu.

Selanjutnya, kata Sofyan, pihaknya bekerja sama dengan pihak kepolisian dan berhasil memenjarakan mafia tanah yang menggunakan sertifikat palsu.

“Itu nggak mungkin, yang digugat apa? Tanah Pelindo, tanah PLN, tanah Universitas Hasanudin, Masjid Al Markaz Al Islami, tanah wali kota, tanah Pemda hampir sepertiga,” kata Sofyan heran.

Lanjut iamengatakan jika mafia tanah tidak diperangi, maka hidup masyarakat tidak akan tenang. Sebab, bisa saja proses pengadilan sudah berjalan dan kepemilikan tanah dialihkan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Setelah itu, tiba-tiba terdapat penggusuran.

Dalam kasus semacam ini, kata Sofyan, tanah seseorang bisa saja diperebutkan oleh dua pihak mafia yang sama sekali tidak dikenal oleh pemilik sah. Mereka bertarung merebutkan klaim di pengadilan pertama, tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali.

“Di PK kalah si B nanti tinggal dieksekusi, dieksekusi tanah orang yang nggak tahu apa-apa karena sudah ada keputusan. Jadi praktek-praktek mafia tanah ini luar biasa,” ujarnya.

Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui beberapa pegawai BPN menjadi mafia tanah.

“Jadi (anggota) BPN juga kalau orang mengatakan bagian dari mafia tanah saya akui betul,” kata Sofyan dalam diskusi virtual Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertahanan di Peradilan, Kamis (7/10).

Menurutnya, jumlah aktor mafia tanah sedikit. Namun, jaringan mereka begitu banyak bahkan terdapat di lembaga-lembaga negara seperti pengadilan dan BPN.

Kasus pertanahan, kata Sofyan, bisa dihindari apabila pegawai BPN tidak terlibat dalam operasi mafia tanah. Saat kasus sengketa yang digulirkan para mafia itu bertemu pegawai BPN yang berintegritas, kata dia, perkara tersebut tidak akan berkembang.

“Bagaimanapun kasus tanah itu bisa terhindar banyak sekali kalau oknum BPN tidak terlibat,” jelasnya.

Sofyan mengklaim pihaknya sedang memerangi internal BPN yang menjadi bagian dari mafia tanah. Pihaknya membentuk Satuan Anti Mafia dan telah memecat banyak orang.

Ia mencontohkan berkaitan dengan kasus sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur, yang dimainkan para mafia tanah. Sofyan telah mencopot pejabat terkait dan menghukum setidaknya 10 orang.

“Sekarang ini semua sedang diadili, Kanwilnya saya copot, Kepala Kantornya saya copot, 10 orang di BPN Jakarta Timur dihukum administrasi bergantung besar dan kecil kesalahannya,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan dalam kasus tersebut mulanya warga Cakung yang telah menguasai sertifikat lahan sejak 1975 tidak mengalami masalah pertanahan. Bahkan ketika mereka mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Masalah muncul setelah ia mengangkat Kepala Kantor BPN Wilayah Jakarta tanpa memperhatikan latar belakangnya lebih jauh.

Mafia tanah lantas mengajukan gugatan atas lahan di Cakung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tingkat I dengan menggunakan girik palsu dan dinyatakan menang. Kepala Kantor BPN Wilayah yang terlibat dengan mafia lantas membatalkan sertifikat milik warga.

Tindakan ini tidak wajar karena sengketa masih terus berlanjut kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

“Aturan kita tidak boleh terjadi seperti itu kalau terjadi permasalahan dalam sengketa. Dibatalkan (surat milik warga). Dia perintahkan Kepala Kantor (BPN) Jakarta Timur mengeluarkan sertifikat pada kelompok mafia,” tuturnya.

Tidak hanya menggunakan girik palsu, setelah surat baru itu terbit, dilakukan pengukuran fiktif di suatu lahan kosong. Sebab, di tanah sengketa terdapat pagar beton.

“Dapat ukur tanah kosong itu 2,2 hektar. Kemudian dibawa ke kantor oleh quality control yang 2,2 hektare entah di mana diubah dengan surat gambar ukur 7,7 hektar persis tanah yang kita bicarakan tadi yang sudah ada dokumennya BPN. Kemudian dikeluarkan sertifikat,” jelasnya.

Setelah skandal itu terungkap, kata Sofyan, pihaknya mencopot beberapa pimpinan. Namun, persoalan belum selesai. Juru ukur yang ditugaskan tadi justru dipidanakan oleh mafia. Kelompok itu menuding juru ukur sebagai mafia tanah.

“Hebatnya lagi mafia ngatur kasasi itu diputuskan dalam waktu 14 hari, dihukum 2 bulan, yang penting dihukum,” tutur Sofyan.

Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dorong agar penyelesaian kasus sengketa lahan antara PT Sentul City Tbk dengan Warga Bojong Koneng, Bogor dilakukan melalui mediasi

Sofyan mengatakan pihaknya melalui BPN Kabupaten Bogor telah mengusulkan dan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.

Ia mengatakan, sengketa atau konflik pertanahan dapat diselesaikan dengan cara mediasi guna mempersingkat waktu dan memudahkan kedua belah pihak.

“Jadi itu yang Anda sebutkan tadi ada edaran dari Kakan (Kepala Kantor) BPN Bogor, supaya dapat diselesaikan secara baik-baik. Sehingga masalah ini bisa selesai dengan baik,” jelasnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (7/10).

Apabila upaya musyawarah tersebut masih tidak membuahkan hasil, Sofyan mengatakan langkah yang tersisa hanyalah lewat persidangan. Ia pun berharap kasus sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Kepemilikan lahan di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor saat ini dalam sengketa.

Sentul City mengaku pihaknya merupakan pemilik sah atas lahan yang berada di Desa Bojong Koneng. Klaim tersebut berdasarkan SHGB untuk tanah di Desa Bojong Koneng dengan nomor 2411 dan 2412 yang diterbitkan Pemkab Bogor pada 1994.

Head of Corporate Communication Sentul City David Rizar Nugroho mengatakan proses penerbitan SHGB pun telah dilakukan secara legal serta sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Sementara itu, warga Desa Bojong Koneng termasuk Rocky Gerung, mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut berdasarkan penguasaan lahan secara fisik dan surat pernyataan oper alih garapan.

Terbaru, sejumlah warga Desa Bojong Koneng dikabarkan meminta perlindungan kepada aparat desa guna menghentikan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Sentul City pada Sabtu (2/10) siang.

Namun, aparat desa setempat justru kabur ketika dimintai bantuan. Hal tersebut kemudian diduga menyulut emosi warga yang berujung pada perusakan sejumlah fasilitas kantor Pemerintah Desa.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melanjutkan inovasinya dalam pelayanan digital pertanahan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kemudahan pelayanan secara mandiri bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN meluncurkan fitur Loketku dan Aplikasi Layanan Informasi Publik secara daring dan luring pada Jumat (24/09/2021) bertempat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berterima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam terwujudnya layanan Loketku dan Aplikasi Layanan Informasi Publik, sehingga inovasi ini dapat selesai dan siap digunakan untuk publik. “Tentunya kita akan terus perbaiki apa yang kurang agar kualitas layanan semakin baik,” jelasnya.

Sofyan A. Djalil menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke salah satu Kantor Pertanahan di Kota Pekanbaru. Ia menemukan bahwa antrean nampak sepi meski di hari biasa atau jam kerja yang biasanya cenderung sibuk.

“Saya tanya, kok tidak ada orang? Ternyata sudah ada daftarnya mana saja antreannya dan harus ke loket mana saja. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa dalam hal pelayanan publik. Layanan Loketku ini artinya di BPN itu tidak ada lagi orang antre begitu banyak. Ini salah satu dari akibat Covid-19 yang mendorong kita untuk melakukan perbaikan,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait Layanan Informasi Publik, Sofyan A. Djalil berkata bahwa hal ini teramat penting mengingat Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik-RED) mewajibkan badan publik berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Saya pikir sudah menjadi tugas kita untuk melayani secara profesional, agar menuju kantor pertanahan yang profesional, melayani dan terpercaya. Terpercaya ini yang menjadi tantangan dan komitmen bersama,” jelas Sofyan A. Djalil.

“Terima kasih kepada semua yang terlibat sehingga program ini bisa dilaksanakan. Selamat atas pelayanan kita yang semakin baik, saya sangat mengapresiasi, memberikan kebanggaan untuk negeri kita yang kita cintai,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya berkata bahwa adanya Loketku didasari dari keluhan masyarakat yang bolak-balik datang ke Kantor Pertanahan sehingga prosesnya begitu panjang.

“Sesungguhnya ini aplikasi berawal dari inovasi di Kantor Pertanahan untuk memperbaiki layanan menjadi lebih baik sehingga kami dari pusat ingin mengeskalasi secara nasional,” terangnya.

Virgo Eresta Jaya menjelaskan masyarakat dapat langsung mendaftar dan mengunggah secara elektronik berkasnya melalui layanan Loketku di Aplikasi Sentuh Tanahku. Juga akan ada kolom chat interaktif antara masyarakat dengan petugas loket di mana prosesnya harus tuntas hingga sukses terverifikasi.

“Ada fitur antrean online juga sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih terpantau dan efisien. Saat ini layanan ini sudah dinikmati di 96 Kabupaten dan Kota, semoga gaungnya semakin tinggi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” terang Virgo Eresta Jaya.

Terkait Aplikasi Permohonan Informasi Publik Online, Virgo Eresta Jaya berkata bahwa masyarakat tidak perlu ke Kantor Pertanahan untuk meminta informasi. Cukup mengajukan pertanyaan melalui laman ppid.atrbpn.go.id dan hasilnya akan dikirim secara elektronik.

“Kelihatannya ini sederhana tapi ini tindakan yang kuat bagi kita untuk bergeser dari lembaga yang fokusnya pencatatan. Pengumpulan dan pendaftaran data menjadi lembaga yang kuat dalam mengelola informasi. Diharapkan melalui peluncuran aplikasi ini dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati berkata bahwa peluncuran ini adalah bagian dari transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Ia berkata bahwa layanan digital yang senantiasa dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN ini sebagai upaya efisiensi baik bagi masyarakat maupun kantor pertanahan.

“Tahun lalu kita meluncurkan empat layanan digital yaitu Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Tahun ini kita meluncurkan Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Kita harapkan ke depannya seluruh layanan di Kementerian ATR/BPN ini beralih ke digital sesuai dengan DILAN atau Digital Melayani yang sering didengungkan oleh Bapak Presiden RI,” tutupnya.

Jakarta – Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti upacara peringatan hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ke-61 atau Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2021, Jumat (24/09/2021).

Upacara berlangsung secara khidmat dan diikuti secara luring di Lapangan Upacara Kementerian ATR/BPN, Jakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Upacara juga diikuti secara daring oleh seluruh pegawai dari Sabang sampai Merauke melalui aplikasi zoom meeting.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Turut hadir di lapangan upacara, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Para Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pada peringatan HANTARU Tahun 2021 ini, Kementerian ATR/BPN mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”. Maksud dari diusungnya tema tersebut adalah agar dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya, agar dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

Dalam pidatonya, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa UUPA merupakan UU yang monumental dan hasil dari pemikiran yang cukup progresif. Walaupun, kemudian pada pelaksanaannya terasa kurang optimum pada zamannya dan kemudian saat ini kondisinya sudah berubah, UUPA tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai implementasi UUPA dalam menyesuaikan zaman, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan keyakinannya bahwa dengan bank tanah yang akan terbentuk, tujuan dari UUPA akan jauh lebih mudah tercapai terutama dalam Reforma Agraria.

“Ini adalah bagaimana merespon sesuatu yang ideal dengan kondisi yang berbeda. Kita sudah punya pengalaman, sebelah kanan diberikan tanah kemudian diberikan sertipikat tapi sebelah kiri dikasih ke orang lain. Nah sekarang kita mencoba bagaimana memberdayakan mereka dengan akses, tapi bukan pola yang dulu, kalau dulu semua orang bekerja tapi kurang efektif, kita inginkan nanti sedikit orang bekerja tapi kemudian dengan pendekatan yang tepat dengan bekerja sama dengan investor misalnya,” ujar Sofyan A. Djalil.

Merujuk kepada tema HANTARU 2021, Menteri ATR/Kepala BPN berpikir bahwa Tata Ruang disatukan dengan BPN itu adalah suatu hal yang sangat benar karena bisa jauh lebih mudah dan efektif. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar seluruh insan BPN dan Tata Ruang harus tunjukkan pelayanan yang profesional.

“Oleh sebab itu Kementerian ATR/BPN ini sudah benar sekali kelembagaannya, mari kita bekerja secara profesional melayani masyarakat baik dalam bidang pertanahan dan tata ruang sehingga dengan demikian kelembagaan ini benar, begitu juga dengan tujuan dari UU Cipta Kerja bisa kita laksanakan. Di samping itu, untuk dukungan kemudahan perizinan di sini kunci tata ruang menjadi sangat penting melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Oleh sebab itu KKPR ini harus benar-benar kita perhatikan dan makin hari makin kita ciptakan kualitas yang lebih baik,” imbau Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan dalam rangka pelayanan yang lebih profesional, ia senang bahwa Kementerian ATR/BPN sudah semakin memudahkan masyarakat dengan sarana IT dan semakin transparan.

“Oleh sebab itu kita terus perbaiki sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), dan semua informasi pertanahan harus masuk ke KKP, apapun itu kkp akan kita perbaiki tidak boleh lagi ganti-ganti data yang ada di sana kalaupun ada penggantian harus bisa dilacak. Jadi, tantangan kita jangan sampai orang bisa mengubah peta yang sudah ada dalam KKP, tapi syukur sudah ada Gistaru jadi nanti ketahuan dan bisa kita investigasi apa yang terjadi,” tuturnya.

Sejalan dengan percepatan informasi online hari ini Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan aplikasi sistem pendaftaran online Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat.

“Ini bagus sekali, saya senang sekali, sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Alhamdulillah kita sudah betul-betul menuju pelayanan yang lebih profesional,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam rangka memperingati HANTARU Tahun 2021, sebelumnya Presiden telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Dalam hal ini ia berpesan agar sertipikat tanah yang telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan.

“Mari kita bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penerima sertipikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” imbaunya.

Dalam pidatonya Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN terus memerangi kejahatan pertanahan atau yang biasa kenal dengan mafia tanah, baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Menurutnya dengan memerangi mafia tanah, orang yang memiliki tanah bisa lebih tenang, begitupun juga dengan investor bisa yakin untuk melakukan investasi di Indonesia.

“Dengan demikian maka ekonomi akan tumbuh, anak-anak kita akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, pendapatan lebih baik, ekonomi indonesia akan menjadi ekonomi maju dan semua rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari tanah yang terbatas ini,” tegas Sofyan A. Djalil.

Upaya dalam melakukan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Menteri ATR/Kepala BPN dalam pidatonya mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.

“Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya.

Ucapan terima kasih yang tulus juga dilayangkan Menteri ATR/Kepala BPN kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, berkat kerja baik seluruh jajaranlah yang membuat Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya.

Di akhir pidato, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan agar semangat perubahan yang telah terbentuk selama ini hendaknya menjadi landasan bagi pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan.

Maka dari itu, seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan talent pool, sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab.

“Saya mengucapkan selamat merayakan HANTARU Tahun 2021 kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, bukan ulang tahunnya, tapi spirit UUPA yang harus sama-sama kita laksanakan dalam rangka menciptakan keadilan pertanahan di republik Indonesia,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam upacara ini, juga diserahkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Jakarta – Tata ruang saat ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi dan juga menjadi penyelamat lingkungan. Namun, selama ini terdapat kondisi dan kendala yang dihadapi sehingga dirasa belum optimal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia pada tahun lalu telah melakukan terobosan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK sebagai jawaban atas permasalahan mengenai perizinan sampai regulasi yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam webinar Alumni Bicara #1 dengan tema “Perencanaan di Era Kemudahan Investasi: Menciptakan Ruang yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Alumni Planologi ITB (API) secara daring, Jumat, (10/09/2021).

Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa peran tata ruang akan semakin penting dan dominan, maka dari itu tata ruang perlu dijaga dengan baik agar ke depannya menjadikan tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan.

“Menjaga tata ruang menjadi bagian penting untuk kita, maka kita sebagai pembuat regulasi perlu melibatkan peran akademisi maupun praktisi agar mereka dapat memberikan petunjuk, sehingga dibutuhkan lebih banyak kerja sama antara regulator dan praktisi,” ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga berkata peran tata ruang dalam perizinan dan investasi begitu penting. Dan saat ini telah diperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengawal atau pengawas baik itu persetujuan lingkungan maupun persetujuan bangunan.

“KKPR yang ideal menurut saya ialah pemanfaatan ruang yang fit for purpose. Misalnya kalau di suatu tempat boleh dibangun perumahan maka memang _fit for purpose perumahan di sana dituangkan dalam KKPR. Dan kalau dalam KKPR, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sudah ditentukan ternyata tidak fit for purpose maka diperkenalkan partisipasi masyarakat atau yang disebut Forum Penataan Ruang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dwi Haryawan menjelaskan pembagian kewenangan KKPR terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan di antaranya terdapat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Di tingkat pusat merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, bersifat strategis nasional, perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga. Dan di provinsi usulan kegiatan pemanfaatan ruang berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam satu provinsi,” imbuhnya.

Jakarta- Peningkatan layanan di seluruh satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dimasifikasi. Kendati demikian, perlu adanya dukungan serta komitmen dari seluruh jajaran selaku pelaksana. Hal ini yang menjadi latar belakang kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil untuk memastikan peningkatan layanan, baik secara konvensional maupun digital di beberapa satuan kerja di Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada Rabu (08/09/2021).

Turut mendampingi pada kunjungan kali ini, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati.

Sesampainya di Kantor Pertanahan Kota Depok, Menteri ATR/Kepala BPN langsung menyapa masyarakat yang sedang mengajukan permohonan salah satunya terkait layanan roya.

Menanggapi masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa dengan adanya kekurangan yang terjadi di Kantor Pertanahan, mendorong Kementerian ATR/BPN terus bebenah ke arah yang lebih baik.

Salah satunya dengan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat teredukasi baik dari segi layanan yang dibutuhkan maupun informasi umum seperti kebijakan yang terus berkembang.

“Kementerian ATR/BPN kini sudah lebih baik, tapi belum sepenuhnya baik. Oleh sebab itu kita akan terus perbaiki, dengan melakukan berbagai upaya yang merupakan best practice untuk perbaikan di segala lini. Di kota-kota besar memang layanannya banyak sekali, jadi wajar kalau kemudian terdapat komplain. Namun kita berkomitmen akan terus melakukan perbaikan,” ujar Sofyan A. Djalil.

Perbaikan yang sangat menonjol dilihat dari transformasi digital yang terus dikembangkan di seluruh satuan kerja. Terbukti, dengan dilakukan digitalisasi pada empat layanan seperti Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta Pengecekan Sertipikat Tanah dapat mengurangi antrean pada Kantor Pertanahan sebanyak 40%.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan dapat mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dalam waktu beberapa tahun ke depan. Untuk itu, perbaikan dari segi sarana dan prasarana pendukung seperti alat ukur juga diperlukan.

Maka dari itu, Menteri ATR/Kepala BPN mendorong ide-ide kreatif dari seluruh jajaran untuk menciptakan hal baru berupa teknologi dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah.

Seperti yang dilakukan salah seorang pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Menteri ATR/Kepala BPN sangat mengapresiasi ide-ide kreatif para jajaran dalam melakukan inovasi.

“Intinya dengan ide-ide kreatif kita melayani masyarakat. Kabupaten Bogor ini luar biasa penduduknya mencapai kurang lebih 5 juta. Dengan membawa teknologi yang dikembangkan oleh jajaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dirasa dapat membantu percepatan pendaftaran tanah, bahkan satu desa itu bisa satu hari barangkali kalau ada dua tiga petugas ukur,” kata Sofyan A. Djalil.

Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah yang turut mendampingi pada peninjauan ke beberapa Kantor Pertanahan mengatakan telah melihat kesiapan dari masing-masing satuan kerja dalam mendukung implementasi layanan digital.

“Jadi persiapan semua mereka sudah lakukan, mulai dari digitalisasi warkah dan lainnya yang mendukung hal itu sudah berproses. Bahkan untuk penerapan layanan Loketku juga sudah siap dilaksanakan dan ini merupakan tuntutan pelayanan dalam meningkatkan layanan supaya lebih baik lagi,” ucapnya.

Dijelaskan dia layanan berbasis digital ini bagus untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga waktu pelayanan lebih baik, akurasi informasi juga lebih baik.

“Kemudian yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat supaya masyarakat terbiasa dengan sistem yang berbasis digital,” pungkas Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

Jakarta- Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil melakukan peninjauan layanan digitalisasi Loketku di dua Kantor Pertanahan Kota Adimintrasi Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara , Selasa (7/8). Dimana nantinya dalam pelayanan digitilasi loketku akan digunakan di setiap Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil mengatakan Kantor Pertanahan Jakpus dan Kantor Pertanahan Jakut berbagai indikator sudah jauh lebih baik. “Alhamdulillah kantor BPN saat ini sudah lebih baik,” ujarnya.

Lanjutnya, Menteri ATR/BPN menuturkan nantinya dengan layanan Digitalisasi masyarakat bisa mendaftar melalui online dan masyarakat bisa mengatur waktu kapan mau datang ke kantor pertanahan.

“Kantor BPN sudah lebih baik, pelayanan masyarakat sudah praktis, masyarakat dilayani dengan baik dan antrian sudah berkurang itu baik melalui digitalisasi maupun secara online dan itu terjadi di berbagai kantor,” ungkap Menteri ATR/BPN.

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil juga mendorong kepada pegawai PPNPN agar mengikuti seleksi CPNS. “Saya dorong pegawai non pegawai negeri agar mengikuti CPNS supaya mereka punya karir masa depan lebih praktis,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Shamy Ardian mengatakan kunjungan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil untuk memastikan bagaimana persiapan kantor Pertanahan Jakarta Utara terhadap kualitas peningkatan data menuju layanan digital Kementerian ATR/BPN.

“Beliau memberikan suport dan arahan terhadap langkah percepatan kuliatas data. Beliau juga menekankan bahwa faktor kualitas yang harus diutamakan dalam persiapan pelayanan elektronik di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Terkait layanan Loketku, Kakantah Jakpus mengatakan pihaknya saat ini sudah tahap sosialisasi. Ia menuturkan layanan Loketku masyarakat bisa membuat perjanjian waktu kapan mau datang ke Kantor Pertanahan.

“Ini supaya kita meningkatkan jumlah masyarakat yang bermohon secara langsung tidak tanpa secara kuasa”, ungkapnya.

Senada, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Farid menuturkan kunjungan Menteri ATR/BPN untuk memastikan kesiapan Kantor Pertanahan menuju transformasi digital, kondisi data dan pelayanan.

“Kami terus berupaya ciptakan kondisi kenyamanan bagi pemohon dan itu sudah kami siapkan semuanya”, ujarnya.

Terkait layanan Loketku, Farid menuturkan sudah melakukan sosialisasi melalu sosial media baik melalui Facebook, YouTube, Instagram. “Kami secara detailnya sudah melihat melalui Instagram layanan loketku semua jenis akun medsos sudah kita punya”. tuturnya.

Jakarta – Bekerja di sektor pelayanan publik, terutama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi pilihan terbaik untuk mengabdi kepada negara. Dengan menjadi ASN, warga negara bisa berkontribusi nyata dan mempengaruhi kebijakan serta memberikan dampak di tingkat nasional ataupun daerah. Profesi ASN juga dapat dibilang menjanjikan karena memiliki jenjang karir yang terbuka bagi setiap pekerjanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, untuk berkontribusi kepada negara tidak harus memiliki jabatan yang tinggi. “Yang penting adalah menjadi pejabat publik, menjadi Menteri bukan dari jabatannya, tapi pengaruh apa yang bisa kita lakukan kepada negara ini,” ujarnya melalui keterangan pers, Senin (6/9)

Sofyan A. Djalil menyebutkan, kunci sukses menjadi ASN sama dengan profesi lainnya, yaitu integritas. Menurutnya, tidak ada jalan pintas untuk bisa menjadi orang yang sukses, melainkan tergantung kecepatan seseorang dalam belajar. Selain integritas, profesionalisme juga harus diperhatikan. Profesionalisme bisa diasah dengan menambah pengetahuan, bukan hanya dalam bidang pendidikan yang diambil.

“Untuk birokrasi atau jabatan ASN itu kuncinya sama. Anda harus punya integritas yang paling penting. Ini yang sekarang jarang sekali, banyak orang-orang ingin cepat kaya, ingin jalan pintas. Pengalaman saya tidak ada jalan pintas. Yang ada adalah kurva pembelajaran, tergantung anda cepat belajar, bisa diperpendek, tapi jalan pintas tidak ada. Yang kedua tingkatkan profesionalisme. Belajar apa pun dan di mana pun. Dan kemudian saya lihat, pengalaman saya, apapun yang kita pelajari itu ada manfaatnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Hal tersebut dikatakan berdasarkan pengalamannya berkiprah di sektor pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, Sofyan A. Djalil telah beberapa kali menjadi menteri di bidang yang berbeda-beda. Meski tidak memiliki latar belakang pada setiap bidangnya, ia tidak pernah berhenti untuk belajar. Oleh karena itu, ia tidak pernah segan memberikan kesempatan belajar bagi orang-orang yang memiliki potensi, terutama untuk menjadi seorang pemimpin.

“ASN sekarang adalah yang terbaik. Banyak ASN yang masuk dalam tiga tahun terakhir ini luar biasa dari segi intelektual dan pintarnya luar biasa. Dan sekarang saya memberikan kesempatan betul-betul kepada mereka menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan karena dulu orang yang menyekolahkan saya, sekarang di mana pun saya berada, saya yang menyekolahkan orang dan mencari orang potensial. Karena negeri ini sangat membutuhkan ASN atau pejabat publik yang pintar, yang arif, yang bisa menjawab tantangan,” papar Sofyan A. Djalil.

Ia juga menegaskan, profesi ASN sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. Sofyan A. Djalil berharap agar ASN di masa depan dapat memimpin dan mengarahkan bangsa ke arah yang lebih baik. “ASN sangat berperan untuk bangsa ini menuju ke arah yang kita inginkan. Jadi, menjadi ASN, menurut saya itu adalah pilihan yang layak untuk dipertimbangkan,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Dumai – Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah. Dalam hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menghadiri Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Pendopo Wali Kota Dumai pada Kamis (02/09/2021). Dari sebanyak 5.000 sertipikat tanah yang diserahkan di Provinsi Riau, Sofyan A. Djalil menyerahkan langsung sertipikat tanah kepada 30 perwakilan masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan melalui program PTSL yang juga merupakan concern Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 lalu. Menurutnya, program PTSL akan mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah. Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar pada tahun 2025.

“Jika seluruh tanah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir konflik, karena ada tanahnya, ada ukurannya, ada sertipikatnya. Masyarakat yang mau berusaha bisa menjadikan sertipikat ini sebagai jaminan, pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Banyak orang sebelumnya terpaksa ke rentenir, besar sekali bayarnya. Dengan sertipikat tanah yang ada, masyarakat tidak perlu pergi ke rentenir,” ujar Sofyan A. Djalil melalui keterangan resmi, Jumat (3/9)

Ia juga memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN kini sudah semakin baik dan akan terus memperbaiki layanan pertanahan agar lebih memudahkan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil menyambut baik usulan Gubernur Riau agar Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau membantu percepatan program PTSL, salah satunya dengan menyediakan anggaran, khususnya untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) demi meringankan beban masyarakat.

“Atas usulan Pak Gubernur tadi, saya sangat berterima kasih jika bapak/ibu membantu BPN dalam rangka untuk mempercepat penyertipikatan tanah. Kalau Bupati/Wali Kota menyediakan anggaran untuk pra sertipikat itu akan sangat memudahkan. Yang kedua, untuk pembayaran BPHTB itu Bupati/Wali Kota bisa membuat kebijakan mengurangi bahkan sampai dengan 100%. Bisa dengan surat keputusan Bupati/Wali Kota, atau mengurangi sampai 50%. Itu dalam rangka kita menciptakan administrasi pertanahan yang lebih baik,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur Riau, Syamsuar pada kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dalam memberikan sertipikat tanah kepada masyarakat Provinsi Riau. Selain itu, sebagai bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah daerah, ia meminta perhatian kepada Bupati/Wali Kota untuk kelancaran pelaksanaan PTSL serta menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. “Kami memohon kepada para Bupati/Wali Kota untuk melakukan pengurangan penetapan BPHTB guna mengurangi beban masyarakat atas pendaftaran tanah pertama kali,” ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir menyebutkan bahwa program PTSL telah berjalan 49,25% atau sebanyak 1.859.267 bidang tanah yang sudah terdaftar. Untuk tahun 2021 ini, Provinsi Riau mendapatkan target PTSL Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 105.770 bidang dan sudah selesai 100%. “Alhamdulillah, karena Pak Bupati, Pak Wali Kota sudah turun ke lapangan, kendala-kendala sudah mengerucut, sudah mengecil, jadi sudah bisa kami atasi,” tegasnya.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Wali Kota Dumai, Paisal; Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai, Robert H. Sirait; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau. Penyerahan sertipikat ini juga diselenggarakan secara daring yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau.

Sebagai informasi, acara ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN di Provinsi Riau. Mengakhiri kunjungan kerjanya, Sofyan A. Djalil berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk meninjau langsung pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Bintan – Indonesia yang merupakan negara kepulauan mendorong masyarakat untuk tinggal di wilayah pesisir atau permukiman di atas air. Hal ini menjadi suatu persoalan dikarenakan permasalahan legalisasi aset atas wilayah yang ditempati masyarakat tersebut. Untuk itu, pemerintah membuat suatu terobosan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) yang diupayakan dapat mengatasi permasalahan wilayah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun permukiman di atas air.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya di acara Diskusi Publik #Road to Wakatobi From Kepri dengan tema “Legalisasi Permukiman Masyarakat di Atas Air Pasca UUCK,” secara daring, Rabu, (01/09/2021).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa negara hadir dalam memfasilitasi masyarakat yang tinggal di permukiman di atas air dan diberikan hak di atas bangunannya yang pada umumnya masyarakatnya memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik. Sehingga, diharapkan masyarakat mendapatkan akses perbankan.

“Saya konsisten sekali dalam hal ini, saya selalu katakan berikan HGB (Hak Guna Bangunan) jika tidak bisa diberikan hak miliknya, karena HGB bisa diperpanjang jangka waktunya atau diperbarui,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Staf Presiden, Moeldoko menuturkan jika Presiden RI, Joko Widodo menaruh perhatian yang besar terhadap Reforma Agraria. Jika Reforma Agraria berhasil dijalankan dengan baik, akan menimbulkan efek positif terhadap masyarakat.

“Dengan penguatan Reforma Agraria masyarakat menjadi meningkat kesejahteraannya. Untuk itu, keterlibatan kementerian/lembaga dibutuhkan sehingga tanah-tanah tersebut dapat membawa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tuturnya.

Manfaat lain dari legalisasi aset pada wilayah pesisir maupun wilayah pulau-pulau terluar, selain mendapatkan kejelasan hak hukum atas tanah, dapat juga menjadi alat bukti jika terjadi konflik antar negara. “Pulau-pulau terluar perlu disertipikasi sehingga jika ada konflik antar negara di perbatasan bisa menjadi alat bukti, maka dari itu hal ini diperlukan kerja sama antar kementerian,” ujar Kepala Staf Presiden.

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra yang hadir secara luring ini mengatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk menyinkronkan penataan aset dan akses dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk percepatan legalisasi aset di wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kita butuh kerja sama dan kami siap, kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk mendiskusikan sehingga menjadi banyak catatan dan nanti dapat kita bawa ke dalam GTRA Summit di Wakatobi serta kami Kementerian ATR/BPN akan terus lakukan konsolidasi guna mempercepatnya,” kata Surya Tjandra.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menuturkan kepemilikan hak atas tanah dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena mendapat kepastian hukum.

“Hadirnya UUCK diharapkan masyarakat yang tinggal di pesisir laut segera bisa diberikan haknya, khususnya Provinsi Kepri yang wilayahnya banyak pesisir,” imbuhnya.

Pada acara ini turut hadir secara daring Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Adi Darmawan; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian KKP, Pamuji Lestari dan juga hadir secara luring Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani; beserta jajaran

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan akan terus berupaya mempercepat Reforma Agraria serta penyelesaian konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah secara bertahap, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan mempercepat program serta penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

“Seluruh pihak yang terlibat harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini, bukan hanya LPRA yang bekerja sama dengan Civil Society Organization (CSO) saja tetapi juga redistribusi yang lainnya juga harus dimonitor. Tentu juga banyak redistribusi di luar kerja sama dengan CSO maka seluruhnya harus diselesaikan juga, sehingga penanganannya dapat diselesaikan secara menyeluruh,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, melalui keterangan pers, Jakarta Sabtu (28/8).

Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa segala macam yang berhubungan dengan konflik agraria harus segera diselesaikan.

“Siapapun itu, mafia tanah harus disikat tuntas, itu pula yang menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan terkait dengan LPRA dalam pelaksanaannya diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama yang erat antar kementerian/lembaga, seperti dalam penyelesaian konflik yang melibatkan beberapa instansi.

Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu, KSP akan memfasilitasi pertemuan antar instansi dan intinya memang diharapkan ada dukungan dari yang lainnya sehingga penanganan konflik dapat segera terselesaikan.

Surya Tjandra juga mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang terlibat dan bekerja langsung di lapangan.

“Saya sangat mengapresiasi sekali, beberapa kali saya bersama dengan beberapa direktur turun langsung untuk melihat dan memang luar biasa semangat bekerjanya. Semoga hasil dari kerja keras tersebut dapat membuahkan hasil dengan maksimal,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau memaparkan progres penanganan LPRA. Ia menyampaikan bahwa pada LPRA Prioritas 1 (satu) yang telah selesai diredistribusi terdapat 6 (enam) lokasi yaitu Buleleng, Bengkulu Utara, Kolaka Timur, Tanjung Jabung Barat, Konawe Selatan, dan Nganjuk serta nantinya akan dilaksanakan penyerahan sertipikat redistribusi tanah pada LPRA oleh Presiden sebagai bentuk glorifikasi dan pembuktian atas pencapaian kerja bersama, yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 (dalam rangka Hari Tani Nasional).

Andi Tenrisau menambahkan pada LPRA Prioritas 1 (satu) terdapat 10 (sepuluh) lokasi yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu Bengkulu Tengah, Kepahiang, Minahasa Selatan, Semarang, Ciamis, Pemalang, Lebak, Batu, dan Malang. Ia juga menegaskan bahwa ditargetkan seluruhnya akan diselesaikan akhir tahun 2021 ini.

Jakarta – Pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Pengambilan kebijakan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kesehatan, namun juga perekonomian masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah sangat responsif dalam menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam acara Bincang Santai Klikdokter dengan tema Tingkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pandemi Covid-19 secara daring pada Senin (26/07/2021).

“Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, kelebihannya sangat responsif. Leadership model Pak Jokowi ini sangat membantu kita, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, komplainnya didengar, presiden menanggapi untuk mengatasinya,” ujarnya.

Sofyan A. Djalil mengatakan, percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, yakni akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat serta media.

Menurutnya, saat ini masyarakat tengah memasuki era post-truth , di mana banyak penyebaran informasi yang beragam, sehingga masyarakat harus mampu memilah informasi tersebut agar tidak menyesatkan diri sendiri maupun orang lain.

Pandemi Covid-19 telah bergulir selama dua tahun, maka penguatan pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan harus dilakukan agar nantinya masyarakat lebih siap, bahkan bisa melakukan mitigasi untuk menghadapi situasi yang akan datang.

“Dalam menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan, dibutuhkan pendekatan yang holistik,” katanya.

“Saya yakin, tidak ada hujan yang tidak berhenti, tidak ada perang yang tak berakhir, begitu juga tidak ada pandemi yang tidak akan berakhir. Seluruh umat manusia di seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah ini,” tambah Sofyan A. Djalil.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi mengungkapkan bahwa perlu upaya menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan, agar nantinya kelompok sosial ini mampu mendeteksi dini Covid-19. Hal ini disebut dengan triage community, yaitu masyarakat yang bisa memilah, kondisi Covid-19 seperti apa yang harus ditangani di rumah sakit atau masih bisa isolasi mandiri di rumah.

Ini kita ajarkan kepada masyarakat, lanjutnya, sehingga ada kelompok-kelompok sosial yang menjadi satu bagian kontrol sosial, melakukan pemantauan bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri.

“Termasuk juga pemberdayaan ekonomi. Kita ajak civil society ini mendukung semua program yang dilakukan pemerintah. Kita tidak mampu jika hanya dari tenaga kesehatan dan pemerintah saja,” terang Adib Khumaidi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI), Ari Fahrial Syam menegaskan bahwa saat ini seluruh tenaga kesehatan juga telah digerakkan untuk turut serta membantu penanganan Covid-19.

“Memang dalam kondisi seperti ini semua dokter, tidak melihat spesialis apa, bisa bahu membahu membantu Covid-19. Kita juga membentuk relawan dari dokter spesialis yang lain. Ini yang namanya mulai mobilisasi,” tuturnya.