Jakarta – Belakangan ini banyak kasus mafia tanah mencuat di publik. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil pun angkat bicara mengenai maraknya kasus mafia tanah ini.

Dilansir dalam Program InvesTime CNBC Indonesia, Rabu malam (01/12/2021), dia mengatakan bahwa kasus mafia tanah makin marak akhir-akhir ini karena pihaknya sedang memerangi mafia tanah, sehingga membuat banyak kasus ini muncul di publik.

“Banyak (kasus) 2016 dan sebelumnya selama ini gak jadi perhatian publik,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (01/12/2021).

Dengan makin banyak kasus yang tampil, maka menurutnya akan membuat masyarakat lebih berhati-hati. Pasalnya, jika sudah menjadi korban mafia tanah, maka akan rumit menyelesaikan masalahnya.

“Pergi ke Polda belum selesai, juga dengan tampil seperti ini masyarakat dengar, dan kantor saya akan perhatikan secara serius,” lanjutnya.

Dia mengimbau agar sertifikat menjadi bentuk kepemilikan tanah harus dijaga dengan baik. Dia mencontohkan, kasus yang kerap terjadi dalam kasus mafia tanah adalah jual beli dengan orang yang kurang dikenal.

Setelah memberikan uang muka, si oknum mafia tanah ini akan meminjam sertifikat tanah milik penjual untuk melakukan pengecekan. Akan tetapi, sertifikat yang dikembalikan ke pemilik tanah adalah sertifikat palsu, dan pelaku membaliknamakan sertifikat aslinya.

“Mungkin kasih uang Rp 100-200 juta. Minta pinjam sertifikat, cek sertifikat kemudian dipalsukan, dengan demikian dikembalikan lagi sertifikat, padahal palsu,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak orang yang ahli dalam pemalsuan sertifikat, sehingga mata rantai ini menurutnya perlu untuk dikejar.

Dia meminta agar masyarakat yang mau menjual tanah dan tidak kenal dengan pembelinya agar menggunakan agen properti yang bonafide.

Jakarta – Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melantik 11 orang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP), serta 8 orang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW). MPPP diketuai oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana.

Menteri ATR/Kepala BPN, mengharapkan MPPP dan MPPW yang baru dilantik, dapat segera bekerja nyata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT.

“Segera lakukan koordinasi yang intens antara Kementerian ATR/BPN dengan Pengurus IPPAT di setiap lini. Bagi MPPW agar segera melantik Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah,” ujarnya saat melantik MPPW secara daring di 8 provinsi, serta melantik MPPP secara langsung di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Selasa (05/10/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN mendapat beberapa laporan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum PPAT.