Penegasan tersebut disampaikan Waka BGN Sony dalam acara MBG Talks seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Perintah kami yang kepada seluruh SPPG wajib menerapkan label kandungan gizi dan harga pada setiap makanan yang diberikan,” ucap Waka BGN Sony.

Dia mengatakan langkah ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan tanggung jawab para mitra penyedia makanan serta mencegah praktik penurunan kualitas bahan pangan.

“Dengan adanya pencantuman harga secara terbuka, setiap komponen bahan yang digunakan harus ditulis sesuai harga riil di pasaran,” ucap dia.

Lanjut dia mengatakan biaya operasional tidak boleh dibebankan ke harga bahan, karena dukungan operasional rata-rata sebesar Rp3.000 per porsi sudah dialokasikan secara terpisah.

Dengan demikian, jika terdapat upaya menurunkan kualitas bahan namun tetap mencantumkan harga tertentu, Sony mengatakan hal tersebut akan mudah terdeteksi.

Transparansi ini diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa malubagi mitra untuk tidak mengurangi mutu bahan, sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat.

Ketika ditanya wartawan apakah ada sanksi yang diberikan kepada SPPG yang tidak mencantumkan label harga, Waka BGN Sony mengatakan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap.

Tentu Sony berharap, baru tiga hari yang lalu dirinya telah memerintahkan kepada seluruh SPPG dan ini adalah untuk meningkatkan kualitas.

“Jadi setidaknya bagi yang akan berniat curang, misalkan mengurangi kualitas, maka masyarakat kemudian akan mengontrol. Teor harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus diberi label,” tandas Waka BGN Sony.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyampaikan proses analisis dan evaluasi terhadap seluruh calon pengajuan mitra tahap sebelumnya telah selesai dilakukan.

“Kami telah menyelesaikan proses analisis dan evaluasi terhadap calon mitra yang sudah mengajukan sebelumnya. Semua usulan SPPG yang tidak menunjukkan perkembangan sudah kami hapus dari sistem,” jelas Sony dalam siaran pers, Senin (3/11).

Sony menegaskan seleksi mitra dapur MBG akan dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya pihak yang serius dan komitmen yang diterima. Selain itu, BGN juga tidak akan ragu menghapus SPPG yang tidak menunjukkan perkembangan dalam 45 hari.

“Kami berharap calon mitra yang mendaftar benar-benar memiliki komitmen membangun SPPG dan mendukung pelaksanaan Program MBG ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan calon mitra agar memilih lokasi yang masih memiliki kuota SPPG demi percepatan dan pemerataan pelaksanaan Program MBG.

“Beberapa wilayah sudah memenuhi kuota SPPG. Oleh karena itu, kami mendorong calon mitra untuk mendaftar di kecamatan yang masih memiliki sisa kuota. Informasi kuota dapat dilihat langsung di portal pendaftaran,” jelasnya.

Berdasarkan data per pukul 09.00 WIB, 3 November 2025 tercatat 14.003 unit SPPG telah tersebar di 38 provinsi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mitra baru yang mendaftar dan membangun SPPG, terutama di kecamatan yang masih kekurangan unit SPPG.