“Empat Pilar Kebangsaan Indonesia yang harus dijaga, Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar Kebangsaan tersebut harus kokoh, karena berfungsi sebagai penangkal gangguan dan ancaman yang mengintai baik dari segi internal ataupun eksternal,” ujar Zulfikar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).

Politisi Fraksi Demokrat ini mengatakan Empat Pilar Kebangsaan juga biasa disebut sebagai soko guru yang artinya adalah tiang penyangga yang bersifat kokoh.

“Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara empat pilar yang dimaksud perlu adanya implementasi dari segala aspek baik dari Pendidikan, pemerintahan, masyarakat serta hokum dan keadilan,” katanya.

Zulfikar Achmad menyampaikan, sebagian memahami hanya pada isi dari Empat Pilar Kebangsaan tersebut, tapi praktiknya masih jauh dari kesesuaian.

“Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Sehingga Diharapkan masyarakat dapat memahami secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan,” tuturnya

Politisi ini juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga empat pilar tersebut sebagai cita-cita bangsa agar tercipta kerukunan dan keserjahteraan bersama dari perbedaan yang ada disekitar terutama dalam perbedaan agama.

“Mengingat persatuan dan kesatuan bangsa ini lahir dari proses yang Panjang dan penuh pengorbanan besar dari para leluhur dan pejuang,” tutup Zulfikar.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki pekerjaan rumah (PR), yaitu menghapus buta aksara Al Quran yang jumlahnya masih sangat banyak.

Data Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta menunjukkan sebanyak 72% dari jumlah umat Islam belum melek huruf Al Quran. Angka ini lebih besar daripada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yang menyebut umat Islam yang buta huruf Al Qur’an mencapai 53,57%.

Karena itu dia mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengentaskan buta aksara Al Quran. Menurutnya upaya ini bukan cuma menjadi tugas ulama, ustaz, dan guru ngaji, melainkan seluruh kalangan masyarakat.

“Pemerintah, DPR, para pengusaha dan guru ngaji, bahu membahu terlibat dalam kegiatan gotong royong mengentaskan buta aksara Al Quran. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada para ustaz dan guru ngaji saja, tetapi semua harus terlibat. Karena persoalan ini hanya akan selesai jika dilakukan secara bergotong royong dari seluruh kalangan,” kata Yandri, Jumat (10/3/2023).

Hal tersebut ia sampaikan di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pengurus juga anggota Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur’an (FKPQ), Provinsi Banten. Acara ini berlangsung di Nunia Tamansari Hotel, Kota Serang, Banten Selasa (8/3).

Yandri menilai pemerintah harus mendukung gerakan pemasyarakatan Al Quran lewat regulasi yang dibuat. Sebab dengan adanya aturan, dimungkinkan juga adanya bantuan dana, baik dari sumber pusat maupun daerah.

“Gerakan ini juga termasuk dalam delapan asnaf penerima manfaat zakat. Karena itu, lembaga seperti BAZNAS sudah waktunya mendukung gerakan ini. Semua harus terlibat, minimal bisa dilakukan di Kota atau Kabupaten Serang sebagai percontohan,” ungkapnya.

Di samping itu, Yandri juga mendorong keterlibatan pengusaha. Khususnya dalam membantu pengadaan Al Quran, atau memberikan kesejahteraan para guru ngaji. Jangan sampai, anak-anak mereka ternyata tidak bisa ngaji, karena tidak ada guru ngaji di sekitar rumahnya.

“Jumlah guru ngaji harus ditambah, agar mereka tersedia di semua tempat. Dan jangan menyalahkan mereka yang masih buta huruf Al Quran, karena bisa jadi bukan karena mereka malas, tapi belum ada kesempatan,” kata Yandri.

Yandri berharap gerakan gotong royong mengentaskan buta aksara Al Quran bisa segera terlaksana. Menurutnya langkah ini penting guna mencegah semakin menurunnya mentalitas masyarakat. Jangan sampai masyarakat lebih senang terhadap mabuk-mabukan dan narkotika, dibanding belajar mengaji atau melaksanakan sholat.