Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang digalakkan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah awal untuk melahirkan generasi sehat, cerdas dan produktif.

Sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Aula Majelis Tangkuban Perahu, Kecamatan Sukajadi, DKI Jakarta pada Rabu (29/10).

Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Astrid Magdalena, Tenaga Ahli Direktorat Promosi Badan Gizi Nasional (BGN) Anyelir Puspa Kemala serta ratusan warga Sukajadi.

Dalam paparannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama, menegaskan bahwa Program MBG merupakan wujud nyata dari investasi masa depan bangsa yang diinisiasi Presiden Prabowo.
Lewat MBG pemerintah berharap, generasi yang sehat dan cerdas akan menjawab segala tantangan dimasa depan.

“Melalui pemberian makan bergizi bagi anak-anak sejak dini, kita sedang menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan,” kata Surya Utama.

Ia menambahkan bahwa dukungan masyarakat sekitar menjadi sangat penting ke Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

Dukungan masyarakat dapat membatu penyebaran MBG tersebar merata dan memenuhi standar gizi serta higienitas yang ditetapkan.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Astrid Magdalena menilai bahwa MBG bukan hanya tentang makan gratis, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat.

“Program ini membantu perputaran ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. Saya mengimbau masyarakat Sukajadi untuk mendukung pelaksanaannya demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menambahkan, Tenaga Ahli Direktorat Promosi Badan Gizi Nasional (BGN) Anyelir Puspa Kemala, menjelaskan bahwa MBG dirancang dengan empat standar utama: kecukupan kalori, komposisi gizi, higienitas, dan keamanan pangan.

Menurutnya, seluruh menu disusun oleh ahli gizi lokal agar sesuai dengan selera serta ketersediaan bahan baku daerah.

“Program ini adalah bentuk investasi masa depan. Melalui asupan bergizi yang tepat, kita sedang menyiapkan generasi kuat, cerdas, dan mandiri,” tegasnya.

Selain memberi manfaat gizi, program ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.

Dengan sistem pasokan berbasis lokal, MBG turut memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. []

Pada Minggu (24/8/2025), KAI Daop 1 Jakarta berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api Java Train menggelar Sosialisasi Anti Pelecehan Seksual di Stasiun Pasar Senen.

Selain penyampaian edukasi kepada pengguna jasa, pembagian materi sosialisasi, serta ajakan aktif untuk melapor, kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan petisi sebagai bentuk dukungan dari masyarakat dan pelanggan kereta api untuk mengecam setiap tindakan pelecehan seksual baik di stasiun maupun di atas kereta api.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata keterlibatan semua pihak dalam menciptakan ruang transportasi publik yang aman dan inklusif.

“Kami mengapresiasi partisipasi pelanggan dan komunitas railfans yang ikut menandatangani petisi dukungan anti pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan kepedulian bersama bahwa transportasi publik harus menjadi ruang yang aman bagi semua. Kami mengimbau pelanggan untuk tidak ragu melaporkan apabila menjadi korban atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual, baik kepada petugas di stasiun, kondektur, Polsuska, maupun melalui media sosial KAI 121,” ungkap Ixfan.

Kegiatan ini diikuti oleh Tim Humas Daop 1 Jakarta, PAM Stasiun Bojong Indah, serta melibatkan partisipasi aktif dari 3 komunitas pecinta kereta api (railfans).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI dalam menggandeng elemen masyarakat untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman dan lancar, khususnya di titik-titik rawan kecelakaan.

“Sosialisasi ini bukan hanya sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai ajakan kolaboratif bahwa keselamatan perjalanan kereta api adalah tanggung jawab bersama. Kehadiran teman-teman railfans sangat kami apresiasi karena mereka menjadi mitra strategis kami dalam menyuarakan pentingnya kepatuhan terhadap rambu dan aturan di perlintasan,” ujar Ixfan.

Dalam kegiatan tersebut, tim sosialisasi membentangkan spanduk himbauan, membagikan stiker dan souvenir keselamatan, serta mengingatkan kepada pengguna jalan agar tidak menerobos palang pintu perlintasan saat sinyal peringatan berbunyi dan kereta api akan melintas.

KAI Daop 1 Jakarta mencatat bahwa pelanggaran di perlintasan sebidang masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan yang melibatkan perjalanan kereta api. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya menerobos perlintasan.

Kandidat yang ingin maju pencalonan perseorangan wajib mengumpulkan dukungan yang dibuktikan dengan mengumpulkan KTP minimal dari 23.063 orang.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan proses sosialisasi tahapan pendaftaran Pilkada 2024 telah dimulai sejak 5 Mei 2024. Untuk penerimaan dukungan KTP dari pencalonan perseorangan dimulai pada Rabu 8 Mei hingga 12 Mei 2024.

”KTP dukungan sebanyak 23.063 tersebut ditempel di formulir Model B.1-KWK Perseorangan, di dalamnya berisi tanda tangan yang bersangkutan untuk menunjukkan orang tersebut memang mendukung bakal pasangan calon perseorangan ini,” ujar Fajar di Rumah Makan Ayam Gepuk Tirto Kota Pekalongan, Selasa 7 Mei 2024.

Untuk teknisnya, kata Fajar Randi Yogananda, hingga pukul 23.59 pada 12 Mei 2024, KPU Pekalongan akan menunggu bakal pasangan calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri dengan terlebih dulu membawa bukti 23.063 KTP dukungan.

”Kami berharap KTP dukungan yang dibawa bakal pasangan calon perseorangan ini, dapat terlebih dulu diinput di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Untuk mengetahui bukti fisik dukungan tersebut memenuhi jumlah minimal dukungan atau tidak,” tuturnya.

Jika ternyata memenuhi jumlah minimal 23.063 dukungan maka prosesnya berlanjut ke tahap verifikasi administrasi. Untuk mengetahui kesesuaiannya apakah betul orang ber-KTP tersebut mendukung bakal pasangan calon perseorangan ini.

”Kalau tidak lolos, masih ada proses perbaikan. Namun ketentuannya harus mengganti dua kali lipat jumlah KTP dukungan yang tidak memenuhi syarat saat diverifikasi administrasi. Data dukungan harus yang baru,” tegas Fajar.

Sementara bila lulus verifikasi administrasi maka akan dilanjut ke verifikasi faktual, yang proses pengecekannya dengan melakukan sensus dan bukan sampel.

Untuk memastikan kembali apakah yang bersangkutan benar-benar memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan tersebut.

”Prosesnya akan sama seperti saat verifikasi administrasi, kalau gagal harus mengganti dua kali lipat dari jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat,” lanjutnya.

Proses pencalonan perseorangan sudah pernah dilakukan pada Pilwalkot Pekalongan 2010 dan 2015. Bahkan di 2015 ada yang memenuhi persyaratan namun ternyata tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk melanjutkannya ke tahap berikutnya.

”Sejauh ini, belum ada yang datang ke kantor KPU Pekalongan untuk konsultasi maupun mengajukan diri menjadi bakal pasangan calon perseorangan. Untuk jangka waktu verifikasi, kami masih menunggu Juknis aturan PKPU terbaru,” jelas dia.

Fajar menambahkan, jumlah dukungan KTP sebanyak 23.063 orang minimal harus tersebar di 3 kecamatan di Kota Pekalongan.

”Proporsional jumlahnya, kami kembalikan ke masing-masing bakal pasangan calon perseorangan,” terang dia.

Menurutnya, jumlah dukungannya timpang tidak apa-apa asalkan memenuhi persyaratan persebaran dan jumlah batas dukungan minimalnya.

Misal di Kecamatan Pekalongan Timur dan Pekalongan Barat masing-masing 10 ribu dukungan, sementara di Pekalongan Selatan 3.063 dukungan, maka dukungannya masih tergolong sah.

”Ini karena basis masing-masing pendukung terkadang memang berbeda-beda,” pungkas Fajar. (em-aha)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sosialisasi yang diadakan di Kantor Kecamatan Pahandut ini juga dihadiri Camat Pahandut, Bappedalitbang, Dinas PUPR, DLH, Korkot KotaKu (Kota Tanpa Kumuh) Palangka Raya.

Perencana Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya, Bowo mengatakan sosialisasi dilakukan kepada warga yang tinggal di dalam kawasan permukiman kumuh tepian Sungai Kahayan di RW 25, 26, dan 27 Kelurahan Pahandut.

Melalui usulan program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 2024, warga yang tinggal di lokasi tersebut rencananya akan direlokasi ke Kawasan Parsiang.

Sosialisasi yang dipimpin oleh Camat Pahandut ini juga melibatkan Lurah, Ketua RW, Ketua RT, dan Sekretariat Relokasi Parsiang yang dibentuk warga sebagai persiapan relokasi ke Kawasan Parsiang secara mandiri.

Bowo menambahkan setelah dilakukan sosialisasi, maka tim bersama-sama melakukan peninjauan ke area yang akan direlokasi yaitu RW 25, 26, dan 27 Kelurahan Pahandut.

Sebagai hasil sosialisasi tersebut dilakukan penandatangan berita acara kesepakatan warga dan lurah terkait pernyatan kesiapan dan kesanggupan untuk direlokasi ke Kawasan Parsiang, Kelurahan Pahandut yang diwakili oleh Ketua RW 25, 26, dan 27. **

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengajak masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara dari sektor pendapatan pajak.

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang mendapatkan kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat. Karena DBHCHT memiliki manfaat besar untuk kesejahteraan rakyat.

“Rokok yang tidak ada cukainya itu merugikan negara, karena tidak membayar pajak. DBHCHT ini juga ada untuk Pemerintah Kota Pekalongan, yang manfaatnya dikembalikan lagi untuk masyarakat. Seperti, bantuan Covid-19, banjir, dan lainnya,” terang Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid usai mengikuti Sosialisasi di Kelurahan Padukuhan Kraton, Kamis (9/6/2022) malam.

Selain merugikan negara, Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan juga menilai rokok ilegal dapat memberikan dampak signifikan terkait pengendalian peredaran tembakau oleh negara. Apabila rokok ilegal beredar, peredaran tembakau yang berbahaya bagi kesehatan tak bisa dikendalikan.

Sementara itu, Sriyana Kasatpol P3KP Kota Pekalongan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia sudah berhasil menyita 686 bungkus rokok ilegal sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 di Kota Pekalongan.

“Tahun 2019 sebanyak 541 bungkus yang kami temukan di 3 wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Tahun 2020 ada 18 bungkus, dan tahun 2021 sebanyak 127 bungkus,” paparnya.

Untuk menekan laju peredaran, pihaknya menggelar sosialisasi Sistem Informasi Rokok Ilegal di berbagai kelurahan Kota Pekalongan. Karena menurutnya, peredaran rokok ilegal hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

“Saat ini kita sudah lakukan sosialisasi di 4 kelurahan, dan target kita nantinya semua kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat jadi tahu dan kami harap tidak ada lagi rokok ilegal karena merugikan negara,” katanya.

Sriyana juga mengajak masyarakat untuk ikut memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Pekalongan. Ia meminta masyarakat segera melapor ke pemerintah maupun aparat jika mengetahui ada peredaran maupun pembuatan rokok ilegal di lingkungannya.

“Kami berpesan kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal, apabila masyarakat yang lebih tahu dengan lingkungannya sendiri, mengetahui peredaran maupun pembuatan rokok ilegal segera lapor ke kami atau bea cukai langsung,” katanya. (em-aha)

Los Angeles – Ada sekitar 3 juta diaspora Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka terdiri WNI, anak dari WNI, eks WNI dan anak dari eks WNI. Sebagian diantara mereka telah memiliki status kewarganegaraan tetap, sebagian lagi belum. Kurangnya informasi terkait pelayanan kewarganegaraan menjadikan beberapa diantara diaspora kesulitan memperoleh status kewarganegaraan Indonesia padahal mereka menginginkannya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam satu minggu ini kunjungi Amerika untuk mensosialisasikan pelayanan kewarganegaraan.

Menurut Yasonna, sosialisasi ini penting dilakukan secara langsung olehnya agar masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri dapat memperoleh informasi dari sumber utama.

“Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Yasonna saat berdialog dengan WNI di Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Minggu waktu setempat (14/11/2021).

Lebih lanjut Menkumham menjelaskan, untuk memberikan kemudahan pelayanan kewarganegaraan bagi WNI yang berada di luar negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), telah meluncurkan Sistem Administrasi Kewarganegaraan secara Elektronik (SAKE), yang dapat memberikan pelayanan kewarganegaraan di seluruh dunia.

“SAKE ini bersifat borderless, tidak lagi berdimensi ruang dan waktu, karena permohonan dapat diakses di seluruh dunia melalui www.ahu.go.id di manapun, dan kapanpun,” ujarnya lebih lanjut.

Selanjutnya Menkumham menerangkan tentang kewarganegaraan ganda terbatas (limited dual citizenship), yang khusus diberlakukan pada anak hasil perkawinan campur antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA), dengan ketentuan harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun/dapat diperpanjang hingga 21 tahun, atau sudah menikah.

“limited dual citizenship ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,” tandas Yasonna.

Selain pelayanan kewarganegaraan, Yasonna juga menjelaskan pelayanan publik lain yang ada di Kemenkumham yaitu pemberian izin tinggal keimigrasian. Ditjen Imigrasi, dalam hal ini, terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitasnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Begitu juga dengan Pengembangan Kesisteman Keimigrasian, kebijakan, maupun peraturan-peraturan kepada masyarakat untuk memberikan solusi atas permasalahan dokumen keimigrasian bagi WNI di luar negeri, sebagai bentuk pelayanan dan upaya perlindungan WNI.

Menurut Yasonna, di era pandemi saat ini, Imigrasi telah turut serta membangun pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi baru, guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pemulihan ekonomi sangat penting untuk meraih kepercayaan investasi dari masyarakat internasional.

“Hal ini sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan dunia luar untuk berinvestasi di Indonesia. Tentunya didukung dengan fungsi Keimigrasian pada pelayanan publik, “ucap Yasonna.

Terkait Fasilitas Keimigrasian bagi Diaspora, Imigrasi memberikan kemudahan di pelayanan Visa, seperti Visa Tinggal terbatas bagi eks WNI, masa berlaku, alih status dan Affidavit.

“Ex WNI yang ingin kembali ke Indonesia bisa diberikan visa izin tinggal terbatas selama 1 Tahun, dan dapat dialih statuskan menjadi izin tinggal tetap sesuai yang tercantum dalam UU No.43 Tahun 2015. Sedangkan kemudahan dalam izin tinggal, visa dapat dialih statuskan menjadi izin tinggal tetap dan kartu affidavit bagi Diaspora,” pungkas Yasonna.

Purwakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi terkait program strategis di bidang tata ruang dan pertanahan. Salah satu program yang disosialisasikan ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Program yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini, juga perlu dipahami oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa PTSL mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Ia mendorong masyarakat agar segera mengikuti program PTSL karena program tersebut memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Saan Mustopa menambahkan bahwa salah satu output PTSL ialah sertipikat tanah. “Sertipikat tanah ini dapat memberikan akses ke perbankan. Contohnya apabila Bapak/Ibu seorang pedagang, bisa mendapat modal melalui agunan sertipikat tanah ke perbankan,” kata Saan Mustopa saat memberikan sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza, Selasa (09/11/2021).

Dalam sosialisasi tersebut, Saan Mustopa meminta kepada masyarakat agar dapat mengikuti program PTSL. “Program ini sangat bagus dan masyarakat dapat mengikuti program ini karena mampu memberikan kepastian hak atas tanah. Untuk ikut program ini, kita jangan berpikir tanah kita ada dimana karena kita tidak tahu perkembangan Purwakarta ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Lebih lanjut, selain menyosialisasikan mengenai PTSL, Saan Mustopa juga menyinggung terkait bank tanah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyebutkan bahwa bank tanah ini akan dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Bank tanah ini nantinya akan mengelola tanah-tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar serta HGU yang habis masa berlakunya.

“Intinya bank tanah akan memanfaatkan tanah serta tidak ditelantarkan dan ini bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi ketimpangan penguasaan tanah,” kata Saan Mustopa.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan bahwa program PTSL merupakan program andalan dari Presiden RI karena ia menghendaki agar seluruh tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia ini tidak mudah sehingga butuh suatu program, salah satunya PTSL. Tujuan dari program PTSL ini adalah agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan seluruh masyarakat memegang sertipikat tanah,” ujar Teuku Taufiqulhadi.

Pada kesempatan tersebut juga, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan aspek teknis mengenai PTSL.

Kepada masyarakat yang hadir, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa dalam PTSL, seluruh bidang tanah yang bisa didaftarkan dan bisa jadi sertipikat disebut K1. “Namun ada juga yang tidak bisa menjadi sertipikat tanah, biasanya terkendala sengketa tanah. Ini kami sebut K2. Selain itu, ada tanah-tanah yang batasnya tidak clear antar-beberapa orang sudah beperkara. Itu akan kami petakan, tapi tidak keluar sertipikat. Ini juga masuk ke K2 sehingga kami mengetahui tanah-tanah yang bermasalah di suatu desa,” jelas Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Selain K1 dan K2, Dalu Agung Darmawan juga menjelaskan K3. Menurutnya untuk kategori K3.1, yaitu orang yang ingin membuat sertipikat tanah, tapi belum mampu membayar pajak sehingga sertipikat tanahnya belum bisa dikeluarkan.

“Ada tanah-tanah milik badan usaha ini kami kelompokkan dalam K3.2. Kemudian, ada juga tanah warisan zaman dahulu, ini tidak dikeluarkan sertipikat tanah. Kemudian hanya berupa peta bidang dan data pertanahannya tidak kita ketahui, ini masuk kategori K3.3,” ucap Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL), Indra Gunawan, menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan sosialisasi mengenai program strategis serta program kerja yang dilaksanakan  melalui media sosial.

“Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN memiliki 510 aset digital, yang mana itu terdapat di empat kanal, ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Kita juga melakukan glorifikasi terhadap program strategis untuk pemberitaannya dengan memanfaatkan rekan-rekan media,” ujar Kepala Bagian PHAL.

Pada sosialisasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir, berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Ponorogo – Pemerintah tengah melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui salah satu program strategis nasional yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL terus mendapat animo besar dari masyarakat, sejalan dengan kesadaran masyarakat yang telah melek akan pentingnya sertipikasi tanah sebagai kekuatan hukum hak atas tanah yang mereka miliki.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Markun (70) dan Parno (58), dua orang penerima sertipikat yang berkesempatan mengikuti pembagian sertipikat secara langsung, yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto, beserta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam acara Sosialisasi Program Strategis yang bertempat di Maesa Hotel Ponorogo pada Senin (18/10/2021).

Baik Markun maupun Parno, sama-sama begitu antusias dengan program PTSL yang hadir di desa mereka, yaitu Desa Dadapan, Kabupaten Ponorogo.

Dua lelaki paruh baya yang sama-sama berprofesi sebagai petani ini, begitu semangat ketika pertama kali pihak desa mengumumkan program PTSL sekitar bulan Februari 2021 s.d. Maret 2021. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mempersiapkan dan melengkapi persyaratan untuk pendaftaran tanah.

Markun yang mempunyai aset tanah seluas 223 m2, mengaku bahwa telah memiliki tanahnya tersebut sejak tahun 2000. Namun, ia baru melakukan sertipikasi tanah pada tahun ini melalui program PTSL.

“Sudah 20 tahun dan baru disertipikatkan sekarang. Ketika ada kesempatan, saya tidak mau menyia-nyiakan hal ini,” ungkapnya.

Baginya, sertipikat tanah itu penting bagi mereka yang mempunyai aset tanah. “Sudah sepatutnya kita masyarakat untuk mengikuti program ini, jangan sampai ketinggalan. Kalau sudah punya sertipikat itu enak, sudah sah menjadi hak milik dan dapat diturunkan ke anak cucu,” terang Markun.

Hal serupa diungkapkan oleh Parno. Ia berkesempatan untuk menyertipikatkan aset tanahnya seluas 830 m2 dalam program PTSL di Desa Dadapan. Nantinya, Ia berencana akan memanfaatkan tanah tersebut sebagai hunian bagi keluarganya.

“Ini tanah baru banget. Sewaktu ada program pendaftaran tanah ini, saya langsung mendaftar,” tuturnya.

Ia juga berpendapat tentang pentingnya sertipikasi tanah bagi masyarakat. Menurutnya, sertipikat tanah itu sebagai bukti kepemilikan aset tanah yang sah di mata hukum. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program PTSL.

“Sebagai warga, sudah sepatutnya kita mengikuti program ini. Selagi ada di desa, harus diikuti dan dimanfaatkan dengan baik,” tutupnya.

Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang dilakukan secara daring dan luring.

Kegiatan yang diikuti oleh kalangan akademisi dan pelaku profesi ini, dilakukan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan kapasitas aparat pemerintah daerah, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Materi sosialisasi yang disampaikan berasal dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diterbitkan dalam rangka simplifikasi/harmonisasi regulasi dan perizinan.

Hal ini terkait dengan aspek pengendalian dan penertiban terhadap pertanahan dan tata ruang, yaitu PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Direktur Jenderal PPTR, Budi Situmorang menjelaskan bahwa posisi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang menjadi posisi sentral saat ini.

“Rencana dan pemanfaatan ruang serta pemberian hak atas tanah telah dilaksanakan maka saatnya pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, memegang peran sentral untuk memastikan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan. Hal ini adalah rangka terwujudnya tertib pertanahan dan tata ruang,” jelasnya melalui keterangan pers, Senin (18/10)

Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Iskandar Syah yang turut hadir menjelaskan substansi PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

“PP Nomor 20 Tahun 2021 memberikan amanat yang besar kepada Kementerian ATR/BPN, peraturan sebelumnya hanya mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, tetapi saat ini diatur juga penertiban dan pendayagunaan terhadap kawasan telantar sehingga dibutuhkan sinergitas dengan kementerian/instansi terkait dan pemerintah daerah. Mulai dari informasi adanya indikasi kawasan dan tanah telantar hingga peran dalam penertiban kawasan dan tanah telantar,” paparnya.

Selain itu, Andi Renald selaku Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang turut menyampaikan substansi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan muatan Rencana Tata Ruang sehingga pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang,’’ ujarnya.

Direktur Pengendalian Hak Atas, Alih Fungsi Lahan, Kawasan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, menyampaikan bahwa saat ini tengah disusun rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengendalian dan Penertiban Pertanahan.

“Rancangan peraturan tersebut untuk menjawab tantangan keharusan dilakukannya pengendalian dan penertiban terhadap seluruh aspek pertanahan agar sesuai dengan kewajiban yang diberikan dalam pemberian hak atau dasar penguasaan atas tanah,” ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur senantiasa berkoordinasi dalam mewujudkan tertib pertanahan dan ruang.

“Negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan dan ruang sehingga memberikan efek bagi kesejahteraan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar. Ia menambahkan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN dituntut untuk melaksanakan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang sehingga menumbuhkan iklim investasi dan berusaha.

Sosialisasi ini diikuti oleh peserta secara aktif dan partisipatif melalui diskusi dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada narasumber. Melalui semangat tersebut, diharapkan para peserta mengetahui, memahami, menumbuhkan motivasi, dan selanjutnya dapat melaksanakan amanat pengendalian dan penertiban tanah dan ruang dengan penuh komitmen.

Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), menyelenggarakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Selasa (12/10/2021), bertempat di Aston Hotel Makassar.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib tanah dan ruang.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi yang hadir secara daring berkata bahwa UUCK (UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja-RED) hadir sebagai penataan regulasi terhadap peraturan perundangan yang tumpang tindih.

Hal ini bertujuan sebagai keselarasan substansi di berbagai perundang-undangan untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang tata ruang dan pertanahan.

Dalam kegiatan ini, Yagus Suyadi membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Ia menjelaskan bahwa PP ini mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. Hal ini memperluas aspek penertiban tanah dan ruang, yang dulu hanya penertiban tanah telantar, kini juga ada sebutan penertiban kawasan telantar.

Yagus Suyadi berkata bahwa Kawasan Telantar adalah kawasan yang terhitung non kawasan hutan yang belum terbit haknya yang berasal dari perizinan berusaha, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menguasai.

“Sebagai contoh, orang setelah mendapatkan izin, konsesi atau perizinan berusaha lainnya, dia hanya menguasai tanahnya. Namun objek tanahnya itu tidak segera dimanfaatkan sebagaimana tujuannya dan tidak segera diurus haknya. Ini dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pada intinya, PP Nomor 20 Tahun 2021 ini mengharapkan semua bidang tanah di seluruh Indonesia, baik yang sudah terdaftar atau sudah bersertipikat maupun yang belum terdaftar untuk dimanfaatkan secara optimal.

“Negara punya kewenangan mengatur peruntukan pemanfaatan tanah, juga mengawasi serta menertibkan penggunaan tanah agar optimal, sebagai wujud tertib tindak lanjut tanah dan ruang,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul H. Gani, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terkait pelaksanaan sosialisasi PP turunan UUCK. Ia berkata bahwa jika bicara soal perundang-undangan maka bicara satu hal yang tak bisa ditawar.

“Terkait PP turunan UUCK, kita harus melihat secara teknis. UU ini tidak perlu ditawar lagi, yang harus dilakukan adalah perlu dieksekusikan. Eksekusi ini butuh kesamaan pandangan, koordinasi, sinergitas, dan kesamaan pola tindak. Di Pemprov, kita ingin pastikan perihal investasi dan ekspor agar tidak tumpang tindih regulasinya,” tuturnya.

Sekretaris Ditjen PPTR, M. Shafik Ananta Inuman yang juga hadir secara daring mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi UUCK beserta PP turunannya agar secepatnya tuntas. Terdapat 5 PP di Kementerian ATR/BPN, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

“Ini key central point terkait perubahan perizinan kita. Dalam hal ini Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang prosedurnya via Online Single Submission (OSS). Peran kami mengontrol KKPR yang keluar ini. Kita pantau, kita kendalikan, kita tertibkan. Juga PPNS Penataan Ruang menjadi bagian dalam peran ini. Mari kita menyesuaikan apa yang sudah kita susun pada saat ini,” tutupnya.

Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menggelar sosialisasi pengelolaan sumberdaya keamanan informasi yang bertempat di Aula PK II Kota Palangka Raya, Rabu (23/6/2021).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Fifi Arfina yang juga sekaligus memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sosialisasi ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari yang menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara M. Ali Kuncoro, Yan Hadynoer serta diikuti oleh peserta sosialisasi yang berjumlah 40 orang perwakilan dari masing-masing perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kepala Dinas Kominfo Fifi Arfina dalam menyampaikan bahwa penyelenggaraan sosialisasi bermaksud untuk menciptakan sumber daya manusia khususnya bagi seluruh Aparatur Sipil Negara agar memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi.
Oleh karena itu jadikanlah sosialisasi ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi bagi seluruh Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tuturnya, ucapnya.

“Sosialisasi ini merupakan momen yang penting sehingga diharapkan dapat memanfaatkan waktu sebaik baiknya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan sumber daya keamanan informasi”, Kata Fifi.

Selain itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Palangka Raya Dila Kristiana, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi adalah untuk menciptakan sumber daya manusia khususnya bagi Admin/Pengguna Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Sehingga nantinya diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan informasi, serta bagaimana mengelola dan mengamankan informasi.

Reporter: AF

ERANASIONAL.COM – Anggota MPR RI, Maman Abdurrahman melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama IKA IKIP PGRI Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (8/2).

Acara resmi kenegaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut dihadiri Ketua IKA IKIP PGRI, M. Nurdin, Spd beserta jajaran serta undangan lainnya. Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta membacakan teks Pancasila.

Dalam kesempatan itu, Maman Abdurrahman mengungkapkan, salah satu tantangan kebangsaan yaitu ihwal pengabaian kepentingan daerah serta fanatisme kedaerahan yang berlebihan.

“Hal itu mengganggu kebhinekaan serta kurangnya penghargaan terhadap kebhinekaan yang muncul saat ini,” ucap legislator Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, sejak beberapa tahun terakhir tepatnya paska reformasi terjadi pergeseran-pergeseran tentang cara pandang, cara hidup maupun cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Saya harap melalui kegiatan empat pilar MPR masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh segala hal yang berpotensi merongrong keutuhan NKRI,” tegasnya.

Kegiatan tersebut tidak hanya sebatas sosialisasi semata, melainkan dikembangkan menjadi diskusi tanya jawab seputar empat pilar MPR. Bahkan, para peserta dipersilahkan untuk menyampaikan cara pandang, gagasan hingga pemikiran ihwal empat pilar MPR.

Tak hanya itu, mantan Presiden Mahasiswa Trisakti ini mengajak peserta untuk senantiasa memahami serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Empat pilar MPR merupakan pondasi bangsa. Apalagi kenyataan saat ini gejala kecenderungan akan penurunan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 kian kentara dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Sejauh ini, legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kalbar I ini menuturkan, MPR sudah melakukan kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi.

Mulai dari masyarakat di lingkungan RT, RW, sekolah, organisasi masyarakat (Ormas) hingga organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya.

“Kita tidak mungkin mencintai Indonesia, kalau kita tidak mengenalnya dengan baik. Inilah salah satu fungsi kegiatan sosialisasi, mengenalkan sejarah bangsa kepada masyarakat, sehingga timbul perasaan cinta yang makin besar kepada bangsa dan negara,” tegasnya. (red)

Eranasional.com – Polresta Malang kota Bersama Kalpolsek Blimbing Malang kota Hari Minggu, 15/03/2020 pukul 11.00 – 13.00 wib bertempat di kediaman bpk Wisnu yang sebagai Pos Pantau Singgah diadakan acara Cangkrukan.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Kompol Hery W selaku Kapolsek Blimbing kota Malang.

Dalam acara tersebut, selain membahas mengenai KAMTIBNAS, juga disosialisasikan perihal virus Corona yang sedang menjadi trending topik dimasyarakat.

Disampaikan bahwa agar masyarakat tidak gegabah & panik ttg virus tersebut, yang artinya masyarakat tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan dilingkungan sendiri dahulu kemudian dalam bermasyarakat.

Khususnya bagi warga kota Malang, jangan sampai termakan isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan perihal mengenai virus Corona tersebut.

Karena ujar beliau bahwa Pemkot Malang sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan serta antisipasi untuk dikota Malang sendiri.

Masyarakat juga dihimbau agar turut serta membantu mensosialisasikan gerakan bersih diri sebelum & saat bersosialisasi dilingkungan.

Dengan demikian efek info virus Corona bisa diminimalisir serta tidak menimbulkan kepanikan yang tidak jelas di masyarakat, tentunya juga dibantu oleh Organisasi KAMTIBMAS Kamling Udara Polresta Malang kota. (tyo/red)

Malang, Eranasional.com – Ajendam (Ajudan Jenderal Kodam) V/ Brawijaya menggelar kampanye kreatif pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di Car Fre Day Kota Malang, Minggu (16/2/2020).

Kolonel Caj A. Kristiono Kepala Ajendam V/ Brawijaya mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan penerimaan calon prajurit TNI AD.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui internet dengan website : http://rekrutmen-tni.mil.id
Kristiono berharap, kepada pendaftar calon Prajurit TNI harus sudah mempersiapkan semua yang diperlukan terkait dengan pendaftaran, misalnya dokumen yang diperlukan seperti ijazah, akta kelahiran, KTP, SKCK, dan lain-lain.

“Pendaftaran gratis tidak dipungut biaya apapun,” ucapnya.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kesehatan Kodam Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto Sp.B yang nantinya akan terlibat dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD di bagian test kesehatan.

Sementara itu, Affan Najih Al Ghifari dari SMA Taskia IIBS Malang mengaku senang dengan kampanye kreatif oleh Ajendam V/ Brawijaya. “Saya sangat senang karena bisa mendapatkan informasi secara langsung mengenai pendaftaran calon TNI AD. Selain itu kita juga mendapatkan hiburan musik mengisi liburan kita,” ucapnya. (tyo)