Banyak peserta yang mengikuti sesi 3 pada 3 Juli dan sesi 1 pada 4 Juli 2025 mengeluhkan hal ini. Mereka menyebut beberapa soal dalam ujian tersebut tidak ada jawaban benar.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa seluruh soal ujian telah memenuhi proses pengujian yang ketat dan memiliki jawaban yang valid, baik di sesi 1, 2, maupun 3.

“Semua soal telah melalui proses analisis kurikulum, perumusan indikator soal, serta kalibrasi berdasarkan tingkat kesukaran, daya beda, dan analisis pengecoh. Tidak ada soal tanpa jawaban benar,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Dia menjelaskan jika beberapa soal pilihan ganda dirancang dengan pilihan jawaban yang menyerupai jawaban benar. Namun, jawaban tersebut memang untuk mengecoh guna menguji konsentrasi dan ketelitian peserta.

“Soal semacam ini bertujuan mengukur daya konsentrasi siswa. Faktanya, di sesi 3 maupun sesi lainnya, ada banyak peserta yang mampu menjawab soal tersebut dengan benar,” kata Purwanto.

Purwanto menekankan bahwa seluruh jawaban pilihan ganda disusun dengan substansi dan konstruksi yang seragam sesuai kaidah penulisan soal.

Rapat yang menghadirkan jajaran Dindik, perwakilan kepala SMP negeri, serta admin SPMB digelar di ruang Rapat Komisi C DPRD setempat, Senin (30/6/2025).

Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa, secara garis besar pelaksanaan SPMB tahun ini telah berjalan cukup baik, terutama karena telah mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat.

Namun demikian, sejumlah persoalan teknis dan ketimpangan antar sekolah masih perlu mendapat perhatian khusus.

“Proses SPMB tahun ini sudah relatif bagus, tinggal bagaimana Pemkot melalui Dindik menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Kami undang Dindik dan pihak sekolah untuk mendengar langsung proses pelaksanaan yang sudah selesai ini,” katanya.

Menurutnya, tidak ada persoalan serius, tetapi tetap ada satu dua hal yang harus jadi perhatian. Ia menyoroti adanya sejumlah SMP yang belum memenuhi kuota rombongan belajar, terutama karena masih adanya anggapan di masyarakat bahwa sekolah-sekolah tersebut kurang favorit.

Komisi C mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pendidikan memberikan anggaran tambahan kepada sekolah-sekolah tersebut agar bisa meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikannya.

“Kalau sekolah-sekolah ini bisa ditingkatkan kualitasnya, maka akan lebih menarik bagi lulusan SD dan tidak terjadi penumpukan hanya di sekolah-sekolah favorit. Paling tidak, mereka bisa sejajar dan mampu bersaing dalam mutu,” lanjutnya.

Wawan juga mengungkapkan bahwa selama proses pendaftaran SPMB berlangsung, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat, khususnya melalui pesan WhatsApp dan tatap muka.

Salah satu keluhan utama berasal dari ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan baru dalam sistem SPMB, termasuk terkait zonasi. Banyak orang tua siswa yang bingung, karena ada siswa dengan nilai tinggi tidak diterima, tapi yang nilainya lebih rendah justru diterima.

“Setelah dikonfirmasi ke sekolah dan Dindik, ternyata ini karena sistem zonasi yang kini terbagi dalam tiga wilayah, dan dalam satu zonasi, persaingan bukan hanya dari nilai tapi juga jarak tempat tinggal dan peringkat sesuai jalurnya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, dirinya juga menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pentingnya keberpihakan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri.

Ia meminta agar pemerintah memberikan subsidi biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan yang layak di sekolah swasta.

“Ketika siswa tidak tertampung di SMP negeri dan harus masuk ke sekolah swasta, maka perlu ada intervensi pemerintah. Khususnya bagi keluarga yang tidak mampu, perlu ada subsidi biaya pendidikan agar anak-anak ini tidak terbebani secara finansial,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, mengatakan bahwa, pelaksanaan SPMB tahun ini memiliki banyak tantangan, terutama karena keterbatasan waktu dan regulasi yang baru turun mendadak dari pemerintah pusat.

Hal ini membuat sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ia mengakui, pihaknya memang menerima banyak evaluasi, baik dari orang tua langsung, maupun melalui aspirasi yang disampaikan anggota DPRD.

“Kami akui ada kekurangan dalam sosialisasi, tapi ini bukan karena kami abai, melainkan karena begitu banyaknya persiapan yang harus kami jalankan dalam waktu singkat,” jelas Mabruri.

Mabruri menegaskan bahwa, seluruh proses pendaftaran telah berjalan baik secara daring (online), mencakup 17 SMP negeri dan 6 sekolah swasta yang terlibat dalam sistem SPMB online.

Ia menjelaskan, meski ada 333 siswa yang semula belum tertampung dalam proses daring, akhirnya 88 di antaranya berhasil masuk ke SMP negeri yang mengalami kekurangan siswa melalui pendaftaran offline. Sisanya, sebanyak 245 siswa, tertampung di sekolah swasta.

“Jadi sebenarnya tidak ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena kekurangan bangku. Kuota SMP yang tersedia tahun ini lebih banyak dari jumlah lulusan SD,” ungkap Mabruri.

Terkait siswa kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta, Mabruri menegaskan, bahwa Dindik telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan Jasa Kinerja (Jaskin) kepada sekolah swasta dan madrasah.

Bantuan ini dapat digunakan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu.

“Kami juga sedang menyusun landasan hukum yang lebih kuat agar keberpihakan ini bisa menjangkau siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri namun berasal dari keluarga kurang mampu,” tutupnya. (em-aha)

“Alhamdulillah SPMB di Kota Pekalongan berjalan lancar, ketika ada beberapa kendala dapat tertangani dengan baik,” tutur Plt Kepala Dindik Kota Pekalongan, Mabruri usai meninjau pelaksanaan hari ketiga SPMB jenjang SMP di SMP Negeri 13 Pekalongan, Kamis (12/6/2025).

Disebutkan Mabruri ketika terjadi kendala misal internet ada bantuan dari Dinkominfo sehingga bandwidth stabil, sebelumnya sampai ada yang menunggu lebih satu hari baru terverifikasi. Kendati demikian proses SPMB lancar dan terkendali.

“Hasil dari pantauan kami beberapa sekolah kuota sudah terpenuhi, tetapi tidak hanya tertuju ke satu dua sekolah, banyak sekolah yang terpenuhi dan mayoritas diminati masyarakat. Tapi di dalam sistem terbuka untuk pindah sekolah atau jalur, jadi jika tidak masuk jurnal bisa pindah,” terangnya.

Disebutkan, yang terpenuhi sekitar 9 sekolah, kendala belum terisi karena persepsi masyarakat tentang sekolah favorit padahal sekarang sudah merata.

“Tidak seperti periode sebelumnya  yang menumpuk di satu dua sekolah, sekolah yang belum terpenuhi karena lokasi jauh, ada juga sekolah yang lokasinya tidak dikelilingi jumlah penduduk yang berbatasan dengan sungai dan sawah,” bebernya.

Lanjut Mabruri menjelaskan, kondisi geografis sekolah tertentu terdampak banjir rob, meskipun  sudah teratasi terkadang jika hujan masih banjir, dan ini menjadi pertimbangan orang tua untuk daftar ke sekolah tertentu. (em-aha)

“Sebelumnya saya, Wali Kota Depok Supian Suri, ingin memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Depok, bahwa dalam SPMB ini saya tekankan tidak ada titip-menitip. Saya tidak bisa bantu apa-apa,” kata Supian di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Senin (26/5/2025).

Dia menyebut, bahwa seluruh proses penerimaan siswa baru akan dilakukan secara objektif dan menjadi kewenangan penuh panitia pelaksana sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

“Kami tidak bisa memaksakan seluruh siswa masuk dan bersekolah di sekolah negeri. Karena ini akan berpengaruh pada kualitas pendidikan yang akan diterima. Semua harus sesuai kapasitas,” jelas dia.

Untuk itu dia meminta masyarakat untuk mendukung penuh proses pendidikan di Depok dengan menjunjung nilai-nilai integritas dan keadilan.

Ia berharap tidak ada pihak yang menodai proses seleksi dengan tindakan yang mencederai semangat demokrasi dalam pendidikan.

“Mudah-mudahan kita tidak hanya bisa berikan dukungan tetapi juga komitmen untuk sama-sama memajukan pendidikan di Kota Depok,” tambahnya.

Surat pernyataan komitmen yang ditandatangani dalam kegiatan tersebut memuat sejumlah poin, di antaranya pelaksanaan SPMB dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Komitmen ini juga mencakup keterbukaan terhadap informasi serta laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, pungutan liar, atau intervensi yang terjadi selama proses seleksi.

Selain itu, seluruh pihak berkomitmen memastikan proses penerimaan berjalan tanpa tekanan, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penandatanganan komitmen bersama ini turut diikuti oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, unsur Forkopimda, DPRD Kota Depok, perangkat daerah, camat, lurah, awak media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Mulai penerimaan siswa baru pada Tahun Ajaran 2025/2026, istilahnya menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Seperti PPDB, terdapat beberapa jalur penerimaan dalam SPMB salah satunya zonasi. Namun, pemerintah mengubah istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili.

Berikut empat jalur pada SPMB: