Dalam laporan terbaru per 10–11 Desember 2025, muncul pola berbeda di tiap wilayah mulai dari perluasan jangkauan layanan, peningkatan distribusi, hingga penurunan pasokan di beberapa titik. Ketiga provinsi ini kini menjadi fokus utama pemenuhan gizi bagi warga terdampak bencana.

Di Sumatera Barat, jangkauan operasi terus meluas dengan bertambahnya titik distribusi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dari 169 menjadi 174 titik. Namun, total distribusi bantuan justru turun 25%, dari 1.352 menjadi 1.011 porsi.

Penurunan ini terutama dipicu berkurangnya suplai di Kabupaten Tanah Datar (dari 969 menjadi 831 porsi) dan Kabupaten Agam (dari 383 menjadi 180 porsi). Sementara itu, jumlah titik pengalihan tetap stabil pada dua titik.

Berbeda dengan Sumbar, operasi darurat di Sumatera Utara mencatat lonjakan bantuan meskipun sebagian data harian masih terbatas.

Distribusi bantuan meningkat 25%, dari 14.253 menjadi 17.873 porsi, terutama karena dimulainya penyaluran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang langsung mencapai 5.644 porsi.

Di sisi lain, Kabupaten Langkat mengalami koreksi distribusi dari 6.422 menjadi 4.398 porsi. Titik pengalihan tetap berada di 13 titik.

Sementara itu, kondisi operasi di Aceh menunjukkan kestabilan. Titik distribusi yang berhenti operasi naik tipis 0,6% (169 menjadi 170 titik), dan titik yang beroperasi normal juga meningkat 0,6% (179 menjadi 180 titik). Titik tak terdata menurun signifikan sebesar 17%, dari 12 menjadi 10 titik.

Dari sisi suplai, total distribusi hanya mengalami perubahan kecil sebesar 0,1%, turun dari 1.256.661 menjadi 1.255.264 porsi. Meski demikian, Kabupaten Pidie Jaya mencatat peningkatan distribusi yang menonjol dari 79.976 menjadi 99.451 porsi.

Kepala Regional SPPG Provinsi Aceh, Mustafa Kamal, menegaskan bahwa kestabilan operasi merupakan efek dari koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat.

“Meskipun masih terjadi beberapa dinamika yang katagorinya kecil dari hari ke hari, Aceh tetap menjaga konsistensinya dalam proses pelayanan. Fokus utama kami adalah memastikan setiap titik yang masih aktif dapat beroperasi tanpa gangguan, terutama di wilayah yang terdampak paling berat seperti kabupaten Aceh Tamiang, Bener meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Gayo Lues,” ujar Mustafa.

Lanjut dia menambahkan saat ini wilayah tersebut menjadi tantangan terbesar sekaligus fokus utama dalam proses pendistribusian bagi penerima mamfaat, seperti halnya diwilayah Aceh Bagian tengah, mengingat dengan masih terputusnya akses jalan utama yang membuat proses masuknya bahan baku yang sangat terbatas.

*Pihaknya berharap dengan terjalinnya komunikasi dan kerja sama dengan semua lintas sektor, semoga proses pendistribusian MBG dapat tetap dilaksanakan secara optimal,” ujarnya.

Dari pusat, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan pentingnya respons cepat berbasis data akurat dalam operasi tanggap darurat.

“Setiap perubahan titik distribusi maupun volume bantuan menjadi dasar evaluasi kami agar keputusan lapangan tetap tepat sasaran. BGN memastikan bahwa seluruh tim daerah mendapatkan dukungan yang mereka perlukan,” ungkap Hida di Jakarta, Kamis (11/12).

Hida juga menambahkan bahwa keberlanjutan layanan tetap menjadi prioritas utama.

“Kami terus memantau setiap pergeseran kebutuhan di lapangan. Komitmen BGN adalah menjaga agar bantuan gizi tetap menjangkau kelompok paling rentan pada waktu yang tepat,” tutup Hida.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut di Sumatera Utara terhitung 44 unit SPPG tak aktif pascabencana sampai saat ini, sementara Aceh terdata kurang lebih sekitar 180 unit.

Hanya saja, Dadan belum bisa memastikan apakah SPPG ini terdampak langsung atau sebatas daerahnya mengalami gangguan sinyal sehingga terputus komunikasinya.

“Kita belum bisa mengenali apakah karena gangguan sinyal atau SPPG-nya hilang,” kata Dadan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (9/12).

Bukan cuma unit SPPG, Dadan bilang ada pula relawan dapur yang terdampak bencana ini. Tapi, jumlahnya belum diminta.

“Karena tersebar luas, dan kami mungkin nanti setelah situasi normal dan masuk masa rekonstruksi, kita baru akan tahu,” ungkapnya.

Dadan mengatakan, di tengah situasi bencana Sumatera ini masih ada SPPG yang aktif dan beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat yang terkena bencana. Jumlahnya total 319 unit di tiga provinsi terdampak.

Menurut Dadan, SPPG ini akan terus beroperasi sebagai dapur umum untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, balita dan ibu hamil di titik-titik pengungsian.

“Karena kami sudah mengirimkan uang cukup ke masing-masing SPPG yang melayani pengungsi agar mereka tetap bisa melaksanakan programnya. Apalagi sejauh BNPB, TNI-Polri, dan Kementerian Sosial meminta kami untuk ikut terlibat, kami akan tetap laksanakan,” ujarnya.

105 SPPG Dirubah Jadi Dapur Umum

Sebelumnya BGN telah mengerahkan 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut dirubah menjadi dapur umum, untuk menyalurkan 562.676 porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Diketahui 470 SPPG yang sudah beroperasi di Aceh, 164 SPPG beroperasi secara normal, 105 SPPG beralih menjadi dapur umum.

“Sebanyak 161 SPPG terpaksa masih stop operasional karena berbagai kendala yang kami alami, dan 47 SPPG tidak terdata karena terkendala Listrik dan telekomunikasi,” kata Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Aceh, Mustafa Kamal, dalam laporannya dari Banda Aceh, Minggu, (7/12).