Pihak Satgas menilai keterlibatan aktif otoritas pengawas obat dan makanan sangat dibutuhkan dalam mengawal keamanan komoditas hulu. Advokasi yang masif serta penetapan sistem deteksi dini menjadi kunci utama untuk menjaga mutu hidangan harian para siswa.

“Pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah perlu diperkuat mengingat masih adanya kasus keracunan di sejumlah daerah,” tegas Ketua Satgas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi.

“Badan POM berperan penting melalui sistem peringatan dini dan advokasi kepada penerima manfaat agar risiko dampak dari permasalahan di hulu dapat diminimalkan,” tambah Achmad Imam Fauzi.

Upaya pengawasan ini makin solid dengan keterlibatan Balai POM yang menginisiasi pembentukan kader keamanan pangan di sejumlah sekolah dan posyandu percontohan. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat sistem pencegahan dini secara mandiri langsung di tingkat unit pelayanan.

“Balai POM akan membentuk kader keamanan pangan di delapan sekolah dan 12 posyandu sebagai percontohan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” terang perwakilan Balai POM, Benny Hendrawan Prabowo.

“Setiap sekolah akan memiliki dua kader yang bertugas mengedukasi warga sekolah agar mampu menilai kelayakan makanan sebelum dikonsumsi sehingga potensi risiko dapat dicegah sejak awal,” jelas Benny Hendrawan Prabowo.

Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para wali murid serta menjamin keberlanjutan program MBG. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh hidangan memenuhi standar kesehatan dan gizi.

]]> https://daerah.eranasional.com/104254/satgas-mbg-dan-balai-pom-jember-perkuat-pengawasan-pangan-sekolah/feed 0 Bambang S https://eranasional.com/99081/bos-bgn-bantah-isu-mbg-dihentikan-pasca-idul-fitri-2026 https://eranasional.com/99081/bos-bgn-bantah-isu-mbg-dihentikan-pasca-idul-fitri-2026#respond Mon, 02 Mar 2026 16:10:42 +0000 https://eranasional.com/99081/bos-bgn-bantah-isu-mbg-dihentikan-pasca-idul-fitri-2026 Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana membantah adanya isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan setelah Idul Fitri 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak benar.

Dadan menegaskan program justru berlanjut dan diperluas pasca-Idul Fitri 2026.

Dadan, menyatakan tidak pernah ada kebijakan ataupun arahan penghentian MBG setelah Hari Raya Idul Fitri. Dadan menegaskan informasi yang beredar di sejumlah platform digital tersebut tidak bersumber dari pernyataan resmi pemerintah.

“Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Dadan, pasca-Idul Fitri program justru memasuki fase perluasan layanan secara signifikan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan meningkat hingga 25.000 unit yang tersebar di berbagai daerah.

“Jumlah SPPG akan mencapai 25.000 setelah Idul Fitri dan akan melayani lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” jelasnya.

Selain peningkatan cakupan, BGN juga memastikan penyajian MBG kembali menggunakan menu segar sesuai standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan asupan gizi optimal bagi para penerima manfaat.

“Kami kembali ke menu segar agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” tegas Dadan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BGN, Khairul Hidayati saat memberikan klarifikasi terkait periode penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” ujar Hida dalam keterangan pers seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Mekanisme penyaluran dana tetap langsung ke SPPG tanpa melalui pemerintah daerah, sehingga dana BGN berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang merata dan mendukung pemerataan manfaat program di seluruh wilayah.

Peredaran dana ini juga memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG, berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125, memberi ruang untuk investasi dan kesejahteraan keluarga.

BGN menegaskan bahwa klarifikasi ini bertujuan menjaga akurasi data dan transparansi informasi publik.

“Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tutup Khairul Hidayati.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara soal kebijakan insentif Rp6 juta per hari untuk fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan juga menegaskan skema tersebut merupakan strategi yang efisien dan minim risiko negara bukan sebuah pemborosan.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan bahwa terdapat sejumlah prinsip mendasar dalam skema kemitraan tersebut.

“Pertama, Rp6 juta per hari bukanlah dana pembangunan dari APBN, melainkan bagian dari mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan. Seluruh proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri oleh mitra,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis seperti dikutip di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia juga mengatakan kedua, seluruh risiko ditanggung sepenuhnya oleh mitra, mulai dari risiko pembangunan, pelaksanaan operasional, evaluasi, hingga risiko bencana alam.

Sebagai contoh, Dadan mengatakan ketika salah satu SPPG di Aceh terdampak banjir hingga mengalami kerusakan, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra dan bukan BGN. Mitra wajib membangun kembali tanpa tambahan beban anggaran negara.

“Seperti di aceh ketika SPPG tersapu banjir maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi kita memindahkan resiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan 6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiahpun untuk pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain,” jelas Dadan.

Ketiga, lanjut dikatakannya, pembangunan oleh mitra dipastikan berlangsung lebih efisien karena tidak mungkin melaukan mark up untuk dirinya sendiri.

Mitra akan membangun fasilitas seoptimal mungkin sesuai kebutuhan layanan. Salah satu contoh adalah pembangunan SPPG oleh Persatuan Islam (Persis) yang dinilai sangat baik dengan nilai investasi sekitar Rp3 miliar.

“Saya liat kemaren SPPG yang dibangun oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) itu sangat bagus sekali, itu dibangun dengan dana tiga miliar. Saya yakin kalau itu dibangun oleh dana APBN itu nilainya 6 miliar, jadi kita sudah 50 persen lebih efisien,” ungkap Dadan.

Keempat, lanjut dikatakannya, aspek yang dinilai paling strategis adalah keunggulan dalam kecepatan waktu (the winning of time). Melalui skema kemitraan, bangunan representatif dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.

“Bangunan semewah Persis, Polri, atau tempat lain yang mewah-mewah itu bisa dibangun dalam waktu dua bulan, selesai. Kalau APBN bagaimana? Satu, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan berapa bulan? Dua bulan. Kemudian berkirim surat ke Pemda untuk pinjam pakai, berapa bulan? Satu bulan. Kemudian sudah dapat tanahnya, begitu disurvei ternyata tidak cocok, apa yang dilakukan? Harus geser. Ketika geser, apa yang dilakukan? Minta izin ke Kementerian Keuangan untuk menggeser posisi, satu bulan lagi. Selesai. Semua selesai, apa yang dilakukan? Tender. Tender berapa? 45 hari. Sementara mitra yang bangun, 45 hari sudah selesai,” tegas Dadan.

Saat ini, BGN telah memiliki 24.122 SPPG yang seluruhnya dibangun melalui skema kemitraan dan telah beroperasi. Rata-rata pembangunan mencapai 50 SPPG per hari.

Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan kemitraan mampu menghadirkan percepatan signifikan sekaligus menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Untuk itu, BGN menegaskan bahwa kebijakan insentif fasilitas SPPG Rp6 juta per hari bukanlah pemborosan, melainkan strategi untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan cepat, efisien, serta meminimalkan risiko fiskal negara, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Kaban Dadan menyatakan bahwa jika dihitung pemberian insentif kepada SPPG sekitar Rp6 juta per hari dalam rangka Program MBG.

Kebijakan ini menjadi salah satu strategi utama BGN untuk memastikan program MBG dapat berjalan cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hingga 24 Februari 2026, BGN mencatat sebanyak 24.000 SPPG telah berdiri dan beroperasi dari Sabang sampai Merauke.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG dilakukan melalui pola kemitraan dengan berbagai pihak. Skema ini dinilai mampu mempercepat penyediaan infrastruktur layanan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan anggaran negara untuk pembangunan fisik.

“Melalui kemitraan yang kita lakukan, pelaksanaan Program Makan Bergizi menjadi lebih mudah. Saat ini sudah ada 24.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar KabanDadan dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Rabu (26/2/2026).

Menurut BGN, pemberian insentif Rp 6 juta per hari per SPPG justru lebih efisien dibandingkan jika pemerintah membangun, mengelola, dan mengoperasikan seluruh fasilitas secara mandiri.

Dengan melibatkan mitra, lanjut dikatakan Kaban Dadan, pemerintah dapat menghemat biaya investasi awal sekaligus mempercepat operasional layanan gizi di berbagai daerah.

“Pendekatan ini juga membuka peluang partisipasi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga komunitas lokal, untuk turut berkontribusi dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Dengan begitu, program MBG tidak hanya menjadi proyek pemerintah, tetapi juga gerakan bersama lintas sektor,” ujarnya.

Kaban. Dadan menekankan bahwa faktor waktu menjadi aspek paling krusial dalam implementasi program nasional berskala besar seperti MBG. Menurutnya, percepatan menjadi kunci agar manfaat program segera dirasakan masyarakat luas.

“Konsep “the winning of time” sebagai nilai penting dalam kemitraan. Waktu, kata dia, adalah sumber daya yang tidak dapat diputar kembali. Jika kesempatan terlewat, maka potensi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat juga akan tertunda,” ucap Kaban Dadan.

Pembangunan SPPG sebagai Langkah Strategis 

BGN menilai percepatan pembangunan SPPG sebagai langkah strategis untuk memastikan target nasional pemenuhan gizi dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan. Dengan jaringan 24.000 SPPG yang telah tersebar, pemerintah optimistis cakupan layanan makan bergizi akan semakin luas dalam waktu dekat.

Kaban Dadan juga mengingatkan bahwa pentingnya waktu dalam pelaksanaan program telah lama menjadi perhatian, bahkan tercermin dalam berbagai nilai kehidupan. Ia menyinggung makna “Wal ‘Ashr” atau demi waktu, sebagai pengingat bahwa momentum harus dimanfaatkan secara optimal.

Apabila implementasi program tidak dilakukan dengan cepat dan terukur, menurutnya, semua pihak berpotensi mengalami kerugian, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Oleh karena itu, dikatakannya insentif Rp6 juta per hari untuk SPPG dipandang sebagai investasi strategis demi mempercepat pemerataan layanan gizi di Indonesia.

“Dengan skema kemitraan dan dukungan anggaran yang efisien, Program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia ke depan,” tandas Kaban Dadan.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini mencapai lebih dari 3.500 titik di Jawa Tengah, BGN memperketat evaluasi terhadap para mitra penyedia.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi mitra yang melanggar standar kualitas dan prosedur yang telah disepakati.

“Sekarang kita sudah mulai kencang. Ada yayasan mitra yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama. Kalau tetap tidak dilaksanakan, ya kita putus,” ujar Dadang saat memberikan pengarahan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026).

Sanksi Berjenjang dan Standar “Pabrik Makanan”

BGN telah menyiapkan mekanisme penindakan mulai dari teguran lisan hingga Surat Peringatan (SP) 1 sampai SP3. Pengawasan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat.

Dadang menjelaskan, dapur MBG kini dikelola dengan standar produksi massal layaknya pabrik makanan, bukan sekadar dapur biasa.

Menurutnya, ada beberapa standar wajib yang harus dipenuhi antara lain, diantaranya ialah penggunaan kompor bertekanan tinggi, instalasi gas khusus dan alat steamer, pemisahan gudang basah serta gudang kering untuk menjaga higienitas.

“Ini program besar, satu hari bisa mencapai 6 juta porsi. Mutu dan keamanan pangan adalah harga mati,” tambahnya.

Investasi Rp300 Triliun untuk Indonesia Emas

Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan 35.000 dapur MBG yang menjangkau hingga 8.270 daerah terpencil. Dengan alokasi anggaran tahun ini yang mencapai lebih dari Rp300 triliun, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

“Dana ini langsung turun ke dapur-dapur. Ini investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia menuju Indonesia Emas,” kata Dadang.

Apresiasi dari Pemerintah Kota Pekalongan

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyambut baik ketegasan dan pendampingan dari BGN Pusat. Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kota Pekalongan sejauh ini berjalan kondusif dan dapur SPPG telah memenuhi ketentuan.

“Alhamdulillah tidak ada kasus di Kota Pekalongan. Bahkan dampak psikologisnya luar biasa, anak-anak sangat ceria dan lebih semangat makan saat program MBG ini datang,” ungkap Balgis.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar program ini menjadi fondasi kuat dalam melahirkan generasi unggul di masa depan. (em-aha)

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kokarja untuk menunjukkan kinerja kelembagaan yang sehat sekaligus komitmen dalam mendukung penguatan ekonomi anggota dan kontribusi terhadap program strategis nasional.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi keberlangsungan RAT yang dapat dilaksanakan tepat waktu.

Menurutnya, Kokarja meskipun merupakan koperasi karyawan, namun telah mampu berkembang pesat dengan memperluas unit usaha di luar kegiatan simpan pinjam.

“Alhamdulillah RAT Tutup Buku Kokarja ke-44 Tahun 2025 berjalan lancar. Kokarja ini koperasi karyawan, tetapi sudah bisa mengembangkan berbagai unit usaha,” kata Wali Kota Aaf.

Tidak hanya simpan pinjam, lanjut dia, tetapi juga ikut men-support program strategis nasional seperti pembukaan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), pembukaan minimarket dan jejaring minimarket, serta mendukung Koperasi Merah Putih.

Ia berharap, Kokarja dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekalongan sekaligus berperan aktif dalam mendukung program-program strategis nasional. Wali Kota Aaf juga menyoroti peran besar Kospin Jasa sebagai induk koperasi yang telah menjadi ikon koperasi nasional.

“Kospin Jasa ini sudah menjadi ikon koperasi di Indonesia, sebagai koperasi terbesar dan Alhamdulillah lokasinya ada di Kota Pekalongan. Dengan keberadaan Kokarja yang semakin kuat secara ekonomi, ini tentu ikut men-support sektor perekonomian di Kota Pekalongan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kospin Jasa yang juga Pembina Kokarja, Andy Arslan Djunaid, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya RAT ke-44 Kokarja.

Menurutnya, usia koperasi yang telah mencapai lebih dari empat dekade menjadi bukti kuatnya daya tahan dan tata kelola organisasi.

“Alhamdulillah, Kokarja hari ini bisa melaksanakan RAT ke-44. Ini menunjukkan survival Kokarja yang luar biasa. Kita berharap Kokarja terus maju, berkembang, dan memberikan manfaat yang maksimal, tidak hanya bagi anggota tetapi juga masyarakat,” ungkap Andy.

Ia juga mendorong Kokarja untuk terus membuka unit-unit usaha baru, namun dengan perencanaan yang matang dan berbasis kajian yang komprehensif agar setiap usaha yang dijalankan dapat berkelanjutan.

“Pembukaan unit usaha baru harus melalui kajian dan analisa yang matang supaya usaha tersebut bisa survive. Selamat kepada Kokarja yang telah menyelenggarakan RAT tepat waktu,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini menunjukkan tata kelola yang sudah sesuai dengan harapan pemerintah, baik Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi.

Menanggapi capaian kinerja tahun 2025, Andy mengakui bahwa secara umum kondisi ekonomi nasional sempat mengalami perlambatan hingga triwulan ketiga. Namun demikian, Kokarja tetap mampu mencatatkan kinerja positif.

“Capaian 2025 Alhamdulillah masih mendapatkan keuntungan yang lumayan, meskipun belum sepenuhnya sesuai target. Namun hasilnya tetap patut disyukuri karena masih positif,” jelasnya.

Ia juga menyoroti salah satu capaian yang paling membanggakan, yakni keberhasilan Kokarja membuka Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kokarja berhasil membuka Dapur MBG. Ini sangat membanggakan karena ikut berpartisipasi menyukseskan program pemerintah dalam pemenuhan gizi murid-murid sekolah. Harapannya, ini mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045,” tambahnya.

Ketua Kokarja, Iman Nugraha, menyampaikan bahwa, RAT Tahun Buku 2025 diikuti oleh total 951 anggota yang berasal dari berbagai wilayah kerja.

“Total anggota ada 951 orang. Untuk Pekalongan Raya sendiri sekitar 780-an, sisanya dari kantor-kantor di kota lain,” jelas Iman.

Dalam RAT tersebut, Kokarja membahas laporan posisi keuangan Tahun Buku 2024 serta rencana kerja dan pengembangan usaha untuk tahun 2026.

“Kita membahas laporan keuangan tahun 2024 dan rencana kerja ke depan. Alhamdulillah, capaian usaha semuanya tumbuh dan hasil usahanya juga positif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, unit usaha Kokarja saat ini terus berkembang, salah satunya di sektor minimarket. Menghadapi tantangan tahun 2026, Iman menegaskan pentingnya sikap optimistis yang dibarengi dengan perhitungan matang.

“Kita harus tetap optimis, tetapi juga cermat dalam memperhitungkan risiko dan kontribusi usaha ke depan,” katanya.

Untuk kinerja keuangan Tahun Buku 2025, Iman memastikan bahwa Kokarja berhasil mencatatkan surplus dengan pertumbuhan sekitar 5 persen.

“Alhamdulillah surplus, tumbuh kurang lebih sekitar 5 persen. Melalui RAT ini, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta berkontribusi nyata dalam mendukung program pembangunan daerah dan nasional,” tukasnya. (em-aha)

Hal itu diungkapkan, anggota DPRD Turiman usai menghadiri peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra, di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Depok, kawasan Grand Depok City, Jumat (6/2/2026).

“Tetap berjalan seperti biasa, cuma menu makanannya bukan makanan basah tapi matang gitu. Dia matang, tapi kan jenisnya kering kayak roti, susu, dan buah gitu. Jadi bukan masakan yang keseharian seperti biasa,” ujar Turiman, Jumat (6/2/2026).

Lebih lanjut, Turiman menerangkan selama bulan suci Ramadan distribusi makanan untuk program unggulan Pemerintah tersebut tidak lagi berupa masakan basah siap saji seperti hari-hari biasa. Strategi ini dilakukan, guna menjaga kualitas makanan.

Mengenai waktu pengiriman, dia juga menambahkan bahwa status pengirimannya tetap masih berjalan normal seperti biasa. Sementara untuk proses pengiriman tetap mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, termasuk adanya pembaruan aturan yang saat ini tengah dipantau perkembangannya.

Selain menyasar kepada peserta didik di sekolah. Masih kata Turiman, bahwa program ini direncanakan juga akan merambah ke lingkungan pondok pesantren serta kelompok masyarakat rentan lainnya yang masuk dalam kelompok B3-Badan Gizi Nasional.

“Semua, yang termasuk kelompok B3, Balita, Ibu hamil dan Ibu menyusui. Semua juga akan kebagian, cuma kan bertahap,” jelasnya.

Kendati demikian, meski distribusi saat ini masih bertahap karena kesiapan dapur di sejumlah titik. Pria yang juga memiliki usaha mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Depok itu menekankan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak penerima manfaat. Untuk di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok sendiri saat ini tercatat sudah ada sekitar 20 SPPG yang beroperasi.

Menutup keterangannya, Turiman mengimbau kepada para pengelola SPPG dalam kondisi apapun agar tetap menjaga integritas dan kualitas pelayanan, terutama dalam hal pengawasan mutu makanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Ya pokoknya harus melayani dengan baiklah, untuk penerima manfaat, harus selektif, pengawalan makanannya jangan sampai tidak tepat,” pungkasnya. (**)

Program unggulan Pemerintah ini bukan hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul, Bogor, Senin (02/02/2026).

“Kita semua paham rakyat kita membutuhkan pekerjaan, tapi kalau kita berteriak-teriak, kita mencela-mencela, menghardik-menghardik, tidak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG,” kata Prabowo

Prabowo mengklaim program MBG telah menyasar 60 juta penerima manfaat sampai hari ini. Setidaknya sudah ada 22.275 dapur operasional atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Sebanyak 13.829 di antaranya dalam proses penilaian.

“MBG kita sudah sampai 60 juta (penerima manfaat) hari ini, kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” ujarnya.

“Itu nanti di titik kalau kita sampai 82 juta (penerima manfaat), kita akan menciptakan 3-5 juta lapangan kerja,” sambungnya.

Prabowo menyebut ada sekian ribu kasus keracunan. Namun, dia lagi-lagi membandingkan angka tersebut dengan jumlah MBG yang berhasil disalurkan.

“Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,0087. Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” tandas Prabowo.

Kaban Dadan mengatakan pemberian THR bagi pegawai dapur yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan merujuk penuh pada regulasi yang ada

Menurutnya, pemberian THR untuk seluruh ASN sudah diatur dalam perundangan. Semua abdi negara berhak atas THR tanpa terkecuali, termasuk pegawai dapur MBG.

“Kalau ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang ASN,” ujar Kaban Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (29/1/2026).

Aturan THR PNS biasanya akan ditetapkan saat bulan Ramadhan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pencairannya dilakukan sejak H-14 Idulfitri.

Namun, Kaban Dadan belum bisa memberikan kepastian ketika ditanya peluang THR bagi pegawai SPPG yang tidak berstatus ASN.

Adapun bila mengacu pada kebijakan sebelumnya, skema THR 2025 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan.

SPPG Akan Diangkat PPPK

Kaban Dadan sebelumnya mengungkap pegawai BGN termasuk yang ditempatkan di SPPG akan diangkat menjadi PPPK. Misalnya, pada 1 Februari 2026, ada 32 ribu pegawai yang diangkat PPPK.

“Dari 32 ribu pegawai yang akan diangkat, sebanyak 31.250 orang melalui tahap seleksi formasi khusus dan 759 orang melalui formasi umum yang terdiri dari 375 orang,” tandas dia.

BGN memastikan sumber gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung MBG berasal dari APBN yang dikelola lembaga tersebut.

Rencananya, sebanyak 32.000 PPPK akan direkrut pada Februari 2026 untuk ditempatkan di SPPG di berbagai daerah.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, anggaran sumber daya manusia (SDM) BGN pada 2026 mencapai Rp7,1 triliun.

Anggaran ini sudah mendapat persetujuan Komisi IX DPR RI dan masuk dalam pos belanja pegawai berkode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada 2026 pemerintah berharap semakin banyak Koperasi Desa Merah Putih terlibat aktif dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program prioritas nasional tersebut.

“Diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Dadan, keterlibatan koperasi desa sebagai pemasok MBG memiliki nilai strategis ganda. Selain menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkelanjutan, skema ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa serta memperkuat kemandirian pangan nasional.

BGN menilai, pendekatan berbasis desa akan memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, serta memastikan bahan baku yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber yang lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat.

“Penguatan pemasok lokal menjadi salah satu kunci agar program ini berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Dadan.

BGN mencatat, hingga 20 Januari 2026, jumlah pemasok bahan baku pangan untuk Program MBG telah mencapai 61.857 pihak. Angka ini menunjukkan ekosistem pendukung MBG yang terus berkembang seiring perluasan cakupan program.

]]> https://eranasional.com/96880/bgn-perluas-rantai-pasokan-kopdes-merah-putih-disiapkan-dukung-mbg/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96853/kepala-bgn-bakal-angkat-32-ribu-pegawai-sppg-jadi-pppk-febuari-2026 https://eranasional.com/96853/kepala-bgn-bakal-angkat-32-ribu-pegawai-sppg-jadi-pppk-febuari-2026#respond Tue, 20 Jan 2026 13:47:57 +0000 https://eranasional.com/96853/kepala-bgn-bakal-angkat-32-ribu-pegawai-sppg-jadi-pppk-febuari-2026 Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan mengangkat 32 ribu pegawai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Febuari 2026.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/01/2026)

Namun tidak semua pegawai dapur MBG akan berstatus PPPK. Hanya pegawai SPPG dengan jabatan tertentu dan harus lulus seleksi yang bisa diangkat sebagai PPPK.

“Proses tersebut merupakan bagian dari rekrutmen PPPK tahap kedua. Kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000,” ucap Dadan.

Dari total formasi tersebut, dikatakan dia, sebagian besar dialokasikan untuk jabatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.

“Sebanyak 31.250 formasi Kepala SPPG akan diisi oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Selain itu, BGN juga menyiapkan 750 formasi akuntan serta 375 formasi tenaga gizi,” pungkas Kaban Dadan.

Lewati Tahapan Seleksi

Dadan menjelaskan, seluruh peserta yang akan diangkat telah melewati tahapan seleksi. “Saat ini, proses rekrutmen sudah memasuki fase administratif berupa pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK. Diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026,” lanjut Kaban Dadan.

Sebelumnya, BGN telah lebih dulu melakukan pengangkatan PPPK tahap pertama sebanyak 2.080 formasi. Untuk tahap awal ini, pengangkatan pegawai telah ditetapkan terhitung mulai 1 Juli 2025.

“Kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk PPPK tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025,” ujar Kaban Dadan.

Tak berhenti di situ, BGN juga berencana melanjutkan rekrutmen PPPK pada tahap ketiga dan keempat. Masing-masing tahap akan membuka 32.460 formasi baru guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan BGN.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4,” tandas Kaban Dadan.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan saat rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

“Perlu ibu bapak ketahui hari ini jumlah SPPG kita per tanggal 19 Januari malam itu kurang lebih 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 88,3 juta penerima manfaat,” kata Kaban Dadan.

Ia menambahkan, dengan dana operasional harian program tercatat mencapai Rp855 miliar. Dari sisi anggaran, realisasi belanja MBG hingga 19 Januari 2026 mencapai Rp17,398 triliun atau mendekati Rp18 triliun.

“Jadi ini mungkin salah satu badan setara kementerian yang sudah merealisasikan anggaran sebesar itu dan ini uang turun langsung dari kas negara ke seluruh SPPG,” tutur Kaban Dadan.

Ia menjelaskan, 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, 20 persen untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam program MBG.

Kaban Dadan menegaskan, seluruh SPPG yang telah berdiri dan beroperasi saat ini sepenuhnya dibangun oleh mitra, tanpa menggunakan anggaran negara untuk infrastruktur.

“Perlu saya sampaikan 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional 100 persen dibiayai oleh mitra. Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur BGN untuk SPPG,” tandas Kaban Dadan.

Dalam waktu singkat, Indonesia mengembangkan sistem Makan Bergizi Gratis berskala masif hingga menarik delegasi Jepang datang langsung meninjau dapur dan distribusi ke sekolah.

Delegasi JCCI secara khusus datang ke Indonesia untuk melakukan studi banding, meninjau langsung bagaimana pemerintah Indonesia mampu mengembangkan sistem MBG secara cepat, terstruktur, dan dalam skala yang sangat besar.

Kekaguman tersebut disampaikan saat delegasi JCCI mengunjungi SPPG Pasir Putih, Sawangan, Depok, dan menyaksikan langsung proses operasional MBG, mulai dari memasak, pemorsian, hingga pendistribusian makanan ke sekolah penerima manfaat, termasuk Yayasan Bina Mulia.

Ketua delegasi JCCI, Hayashi Hiroto, menilai bahwa petunjuk teknis dan standar operasional MBG di Indonesia telah memenuhi standar tinggi dan hampir setara dengan Jepang.

“Yang membedakan adalah pada tahap memasak. Di Jepang, suhu setiap menu diukur sebelum disajikan, dengan standar minimal 80 derajat Celsius untuk memastikan makanan aman,” ujarnya.

Delegasi Jepang juga menawarkan program magang bagi siswa SMK Yayasan Bina Mulia jurusan Tata Boga serta pelatihan bagi Kepala SPPG BGN sebagai bagian dari transfer of knowledge. Jepang sendiri telah memulai program makan siang sekolah sejak 1889, atau lebih dari 137 tahun lalu, sehingga pengalaman tersebut dinilai relevan sebagai referensi peningkatan keamanan pangan MBG.

Sambut Baik

Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Dian Fatwa, menyambut baik kunjungan dan tawaran kerja sama tersebut.

“Capaian MBG menunjukkan Indonesia mampu menjalankan program berskala masif dan kini menjadi lokasi studi banding. Kolaborasi dengan Jepang akan memperkuat kualitas serta keamanan pangan, sekaligus mempererat hubungan kedua negara,” ujarnya.

Kunjungan tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi delegasi Jepang, yang tampak terharu melihat sambutan hormat para siswa dengan mencium tangan para delegasi serta keceriaan anak-anak saat menikmati MBG sebuah penanda bahwa program ini diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Penegasan ini merespons berbagai penafsiran keliru terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menyebutkan bahwa “pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Nanik, menjelaskan bahwa frasa “pegawai SPPG” dalam pasal tersebut merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG.

“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Nanik, klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya di kalangan relawan yang selama ini berperan aktif mendukung pelaksanaan Program MBG di lapangan.

Nanik menekankan bahwa relawan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem Program MBG, namun status mereka bersifat partisipatif dan non-ASN, sesuai dengan desain kebijakan yang menempatkan relawan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.

“Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” tutup Nanik.