Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya baru saja menggelar perkara dalam kasus yang menyeret Eddy. Hasil gelar perkara menyepakati penerbitan Sprindik baru dalam kasus tersebut.

“Beberapa waktu lalu gelar perkara sudah dilakukan dan forum sepakat untuk diterbitkan surat perintah penyidikan baru dengan segera,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Dengan penerbitan Sprindik tersebut, Ali memastikan KPK akan melanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi kasus suap di Kemenkumham yang melibatkan Eddy.

Dia juga memastikan substansi penyidikan yang akan didalami KPK belum pernah diuji di Pengadilan Tipikor maupun para peradilan, yang sempat mencabut status tersangka Eddy Hiariej. Namun, Ali mengaku belum bisa lebih jauh berbicara soal itu. Dia bilang perkembangan selanjutnya akan segera diumumkan secara resmi oleh KPK.

“KPK lanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenkumham dimaksud,” kata Ali.

Kehadiran Eddy Hiariej sebagai saksi ahli kubu paslon Prabowo-Gibran di MK sehari sebelumnya sempat menuai protes dari berbagai pihak. Bukan saja dari pemohon, namun juga dari ICW.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mengkritik KPK karena tak kunjung menetapkan lagi Eddy sebagai tersangka setelah status itu sebelumnya dicabut pada 30 Januari lalu.

Menurut Kurnia, KPK mestinya tidak sulit untuk memproses hukum Eddy. Sebab, hakim tunggal PN Jakarta Selatan yang memutus permohonan Eddy sebelumnya tidak membatalkan penyidikan, namun hanya berkas administrasi penetapan tersangka.

“Maka dari itu, penyidikan masih berjalan dan harusnya penetapan tersangka Eddy bisa dilakukan secara simultan oleh KPK,” kata Kurnia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dugaan korupsi di Kemenkes tersebut.

“Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APD sudah ada tersangka. Sprindik juga sudah ditandatangani,” kata Alex, Jumat (10/11/3024).

Uniknya, Alex Mawarta menyatakan dirihya lupa nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka. “Sudah ditetapkan tersangkanya, tapi saya lupa nama-namanya,” ucap Alex.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan kasus tersebut terjadi di era sebelum Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjabat.

Ketika ditanya, apakah ada sejumlah pegawai atau pejabat di lingkungan Kemenkes yang dimintai keterangan oleh KPK, Nadia menyatakan dirinya kurang mengetahui hal itu.

“Sepamahaman kami ini terjadi sebelum Pak BGS sebagai Menkes,” tutur Nadia, Jumat (10/11).

Meski begitu, dia menyatakan pihak Kemenkes akan mengikuti dan mematuhi proses hukum dugaan korupsi pengadaan APD tersebut.

“Kita ikuti dulu prosesnya,” pungkas Nadia. (*)