Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah memberikan kelonggaran waktu selama satu bulan dari tenggat awal 31 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respons atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk faktor teknis dan administrasi. Namun, dengan berakhirnya masa relaksasi tersebut, DJP menilai tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaporan.

Ia bahkan mengibaratkan wajib pajak yang masih terlambat melaporkan SPT setelah perpanjangan sebagai mahasiswa yang gagal memenuhi kewajiban akademik meskipun sudah diberi tambahan waktu. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama setelah pemerintah memberikan toleransi yang cukup panjang.

Dalam penjelasannya, Bimo juga menyampaikan bahwa sanksi denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tergolong ringan, yakni sebesar Rp100.000. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur secara jelas mengenai konsekuensi administratif atas keterlambatan pelaporan.

Meski nominal denda relatif kecil, DJP tetap mengingatkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bagian dari kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial.

]]> https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/68571/khusus-besok-hari-terakhir-lapor-spt-kantor-pajak-buka-sabtu-minggu https://eranasional.com/68571/khusus-besok-hari-terakhir-lapor-spt-kantor-pajak-buka-sabtu-minggu#respond Sat, 30 Mar 2024 06:36:40 +0000 https://eranasional.com/68571/khusus-besok-hari-terakhir-lapor-spt-kantor-pajak-buka-sabtu-minggu Jakarta, ERANASIONAL.COM – Masa pelaporan khusus untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi akan habis masa waktunya pada 31 Maret 2024. Mengutip akun sosial media Ditjen Pajak RI, layanan pelaporan SPT tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu.
“Kantor Pajak tetap membuka layanan pajak pada tanggal 30-31 Maret 2024 bagi #KawanPajak untuk melaporkan SPT Tahunan,” tulis keterangan tersebut, Sabtu 30 Maret 2024.

Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan jadwal dan lokasi layanan di luar kantor, di bit.ly/JadwalPojokPajakMaret.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada masyarakat wajib pajak untuk segera lapor SPT.

“Jelang penutupan Maret saya imbau untuk penyerahan SPT bagi seluruh warga negara yang memiliki pendapat di atas pendapatan tidak kena pajak itu untuk menyampaikan secara tepat waktu dan tentu tepat informasi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (26/3/2024).

Mantan petinggi Bank Dunia ini menegaskan, pelaporan SPT ini merupakan bagian dari kewajiban perpajakan untuk mereka yang mampu membayar pajak. Melalui pembayaran pajak ini, pemerintah menurutnya bisa menjalankan roda pemerintahan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu hingga pembangunan infrastruktur dan menyokong kebutuhan barang publik.

Di Istana Negara, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya berharap DJP Kemenkeu juga bisa terus mengedukasi masyarakat terkait kewajiban perpajakannya itu.

Apa itu SPT?

Secara definisi, SPT adalah laporan dari Wajib Pajak (WP) tentang tanggung jawabnya dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). SPT adalah laporan yang harus diisi oleh Wajib Pajak setiap tahun atas tahun pajak sebelumnya.

Bagi Wajib Pajak pribadi atau pekerja, batas pelaporan pajak adalah maksimal tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu pada akhir Maret.

Sementara bagi Wajib Pajak badan, batas maksimal waktu pelaporan pajak adalah empat bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu pada akhir April.

Regulasi SPT adalah aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalamnya diatur alasan mengapa Wajib Pajak harus lapor SPT.

Fungsi SPT

Bagi Wajib Pajak, fungsi SPT sebagai pelaporan atas pelunasan pajak yang dilakukannya.

Selain itu, SPT adalah bentuk pelaporan harta kekayaan di luar penghasilan utama.
Bagi pemungut pajak, SPT adalah sarana pertanggungjawaban atas dipotongnya pajak dari pendapatan.
Bagi pengusaha kena pajak, SPT adalah pelaporan pajak terutang yang digunakan sebagai laporan atas pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
Jenis SPT

DEPOK, Eranasional.com – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Cimanggis, Kota Depok melakukan sosialisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Perusahaan ke wartawan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Selasa (06/06/2023). Sosialisasi tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

“Pentingnya dilakukan laporan tahunan atau SPT bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui potensi penerimaan pajak,” ujar Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

Menurut Wisnu, dengan melakukan laporan SPT menegaskan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

“Fungsi DJP, tidak saja sebagai institusi yang diberi mandat mengawasi kepatuhan wajib pajak, namun juga menjalankan fungsi pelayanan, yakni melayani kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya kewajiban pelaporan SPT (e-Filling) dan PPh Pasal 21/26 (e-SPT),” jelasnya.

Ia mengimbau para wartawan wajib kepatuhan perpajakan yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pelaporan pajak SPT pribadi maupun jika memiliki perusahaan.

“Kami punya tenaga penyuluhan. Kita melakukan pendidikan dan pemberitahuan terhadap wajib pajak melalui Kelas Pajak. Dan, yang paling efektif juga kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, yang intens dengan Universitas Gunadarma dengan Tax Center terbaik di seluruh Indonesia. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak ke masyakarat,” jelas Wisnu.

Diungkapkan Wisnu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT di Kota Depok yakni di KPPP Cimamggis terbaik di Kanwil Jawa Barat (Jabar) III yang memiliki 15 KPP.

“Alhamdulillah kita nomor satu dengan tingkat capaiannya kinerja kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT melebihi target yakni 180 persen dari target maksimal yang ditentukan 120 persen. Dari sisi penerimaan pajak, Alhamdulilah sampai akhir Mei mencapai 43,36 persen. Idealnya kalau di rata-rata kan setiap bulannya itu 8,34 persen. Sampai Juni ini kita dapat diatas 50 persen,” ungkapnya.

Untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT bisa mengakses layanan e-Filling yang harus diawali dengan mendapatkan e-Fin, yang fungsinya kurang lebih mirip dengan nomor PIN pada ATM. Cara mendapatkan e-Fin yang paling mudah adalah dengan cara mendatangi dan menyampaikan permohonan memperoleh e-Fin ke KPPP tempat wajib pajak terdaftar. 

Setelah e-Fin diperoleh, wajib pajak tinggal membuka website efiling.pajak.go.id kemudian memilih melakukan registrasi e-Filing dan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk.

SOLO, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Kamis (9/3/2023). Dalam sidak itu Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, serta para pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu agenda sidak Jokowi adalah meninjau para wajib pajak (WP) yang sedang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak tahun 2022 di KPP Pratama Solo itu.

Saat mendatangi KPP tersebut, Jokowi mengaku kaget lantaran ternyata masih terjadi antrean para WP yang akan menyampaikan SPT pajaknya secara langsung di KPP Pratama itu. Padahal menurut kepala negara, WP bisa saja melaporkan SPT pajaknya secara daring atau online melalui e-filling. 

”Sore ini saya datang langsung ke KPP Pratama Surakarta (Solo) untuk mengecek langsung penyampaian SPT tahun 2022, saya kaget karena WP masih banyak yang antre. Padahal kita bisa isi e-filling di rumah secara online,” kata Jokowi di KPP Pratama Solo, Kamis sore tadi.

Namun di saat yang sama, Jokowi juga menjelaskan lebih lanjut alasan para WP itu tetap melaporkan SPT pajak ke tiap kantor pajak. Sebab masyarakat ingin memastikan bahwa data pajak yang diisikan sudah betul.

”Ternyata memang wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul. Ada yang kurang yakin, bawa sini, benar, baru bayar,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah melaporkan SPT Tahunan pajaknya secara daring melalui e-filling pada Senin lalu, 6 Maret 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, secara nasional ada peningkatan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan pajaknya secara lebih awal. Pada tanggal 9 Maret 2022 lalu, mislnya, Jokowi menyebut ada sebanyak 5,4 juta WP yang telah melaporkan SPT Tahunan secara lebih awal.

Adapun pada tanggal yang sama tahun ini, atau 9 Maret 2023, tercatat ada sebanyak 6,6 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan pajaknya secara lebih awal.

“Artinya ada kenaikan jumlah WP atau masyarakat yang menyampaikan SPT Tahunan lebih awal. Artinya masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan. Seperti ini yang saya seneng,” ucapnya.

Lebih jauh Jokowi berharap agar seluruh WP dapat menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2022 itu paling lambat 31 Maret 2023.

Pasalnya, hanya dari penerimaan negara berasal dari pajak yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dana desa, bantuan sosial, membangun jalan, membangun pelabuhan, hingga memperbaiki jalan. ”Itu semua dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” kata Jokowi.

BANDUNG, Eranasional.com – Ia pun mengimbau agar para pejabat tidak memamerkan harta kekayaan yang diperoleh. Meski ia mengakui jika saat menjadi pejabat, banyak fasilitas yang didapatkan. “Saya sudah minta di grup pimpinan para Kadis dan eselon 2 untuk lapor pajak. LHKPN saya sudah lapor di pertengahan Januari,” ungkap Yana di Balai Kota Bandung, Rabu (8/3/2023).

“Kemarin pajak bulan Februari sudah lapor. Saya harap sebelum 31 Maret teman-teman sudah lapor kewajibannya,” imbuhnya..

“Saya sering dapat bayaran saat menjadi narasumber. Ada gaji juga. Sekarang, saya juga dapat fasilitas. Saya biasanya beli odol, sekarang odolnya disiapkan. Saya juga biasanya beli bensin. Sekarang bensin difasilitasi. Uang itu jadi saving (tabungan) buat saya,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan, naiknya kekayaan yang diperoleh para pejabat selama masih berada di batas tertentu, tidak perlu menjadi permasalahan.

“Memang pejabat itu mendapatkan beragam fasilitas, tapi dalam batas tertentu. Belanja yang biasanya dikeluarkan ya, jadi kita saving (tabung),” tuturnya.

Perlu diketahui, SPT merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

“Pajak bagi pemerintah penting karena merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik pada umumnya,” jelasnya.

Yana menegaskan, Pemkot Bandung berkomitmen terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini dimulai dari kesadaran para penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung.

“Dalam menyelenggarakan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah yang utama bagi kami. Sebab dengan prinsip inilah zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI – WWBM) dapat tercipta,” ucapnya.