Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyitaan ini dilakukan pada Kamis (11/12). Penyitaan ditandai dengan pemasangan plang oleh penyidik Jampidsus Kejagung.

“Melaksanakan tindakan penyitaan dan pemasangan plang sita terhadap aset berupa Hotel Ayaka Suites,” kata Anang dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Anang memaparkan, sebelum penyitaan dilakukan, pihaknya juga lebih dulu memeriksa hotel tersebut secara fisik dan administratif.

“Penyidik menemukan adanya dugaan kuat bahwa aset dimaksud berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana, dan diduga berasal dari atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana,” ungkap dia.

Usai dilakukan penyitaan, Anang menyebut, penyidik menyerahkan hotel tersebut kepada Badan Pemulihan Aset Kejagung untuk perawatannya.

“Komitmen Kejaksaan tidak hanya terkait pemidanaan pelaku/orang (pidana badan), tetapi paralel dengan upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan,” tuturnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Mereka adalah kakak beradik bos Sritex, Iwan Kurniawan dan Iwan Setiawan serta 10 orang yang terdiri dari petinggi Sritex, Bank DKI, Bank Jateng, hingga Bank BJB.

Para petinggi bank pelat merah itu diduga bersekongkol untuk memberikan kredit kepada Sritex. Diduga, pemberian tersebut dilakukan tidak sesuai aturan.

Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 1.088.650.808.028. Jumlah tersebut berdasarkan pemberian kredit dari Bank DKI sebesar Rp 149 miliar; BJB sebesar Rp 543 miliar; dan Bank Jateng sebesar Rp 395 miliar yang tak bisa dibayarkan Sritex.
Iwan Kurniawan telah membantah terlibat dalam kasus korupsi kredit. Dia mengeklaim, dokumen pencairan kredit itu ditandatangani atas perintah atasannya.

“Saya menandatangani dokumen atas perintah presdir dan saya tidak terlibat,” kata Iwan saat digiring menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Namun, Iwan tak mengungkap siapa sosok presdir yang dimaksud. Ia hanya kembali menegaskan, tak terlibat kasus itu.

“Saya tidak terlibat,” tegasnya.

Kejagung kini juga tengah melakukan pengembangan kasus tersebut dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kakak-beradik bos Sritex, Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, telah dijerat sebagai tersangka.

“Mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1.088.650.808.028,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam jumpa pers, Selasa (22/7/2025).

Jungkung merincikan, jumlah tersebut berdasarkan pemberian kredit dari Bank DKI sebesar Rp 149 miliar; BJB sebesar Rp 543 miliar; dan Bank Jateng sebesar Rp395 miliar.

Namun, lanjut Nurcahyo, nilai kerugian negara ini bisa mengalami penambahan maupun pengurangan. Pasalnya, penghitungan hingga kini masih dilakukan.

“Saat ini sedang dalam proses penghitungan oleh BPK,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Kejagung total sudah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari jajaran petinggi Sritex, Bank DKI, Bank Jateng, hingga BJB.

Para tersangka diduga bersekongkol untuk memberikan kredit kepada Sritex. Diduga, pemberian tersebut dilakukan secara tidak sesuai aturan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank pelat merah kepada PT Sritex.

“Penyidik juga sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan yang pertama itu di rumah IKL,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Senin (1/7/2025).

Harli menjelaskan, dari sana, penyidik menyita uang tunai dengan total nilai Rp 2 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan perkara.

“(Total uang yang disita) Rp 2 miliar,” ujar Harli.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex dan entitas anak usahanya.

“Total sekitar 20 pertanyaan diajukan. Pemeriksaan berjalan baik,” kata Iwan usai keluar dari Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta.

Ia menolak membeberkan rincian materi pemeriksaan, namun memastikan telah menyerahkan dokumen yang diminta penyidik.

Iwan juga menyampaikan apresiasi terhadap proses hukum yang berlangsung, menyebut kinerja tim Kejaksaan “profesional dan nyaman”.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa penyidik mendalami sejauh mana Iwan terlibat dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit yang menjadi objek perkara.

“Fokus kami adalah apakah yang bersangkutan ikut dalam pengambilan keputusan atau tidak. Termasuk perannya sebagai pengelola di beberapa anak usaha Sritex,” ujar Harli.

Pemeriksaan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pada Senin, 2 Juni 2025, Iwan juga dimintai keterangan karena pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Sritex selama hampir satu dekade, dari 2014 hingga 2023, serta tercatat sebagai direktur di beberapa anak perusahaan.

Kasus ini sendiri telah menetapkan tiga tersangka, yakni:

Dicky Syahbandinata (DS), eks Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB tahun 2020,

Zainuddin Mappa (ZM), eks Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020,

Iwan Setiawan Lukminto (ISL), mantan Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022.

Kejagung terus menelusuri aliran dana serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit kepada Sritex dan afiliasinya.

Pemeriksaan terhadap Iwan Kurniawan menjadi bagian penting dari rangkaian penyidikan untuk menelusuri struktur tanggung jawab di balik keputusan finansial perusahaan tekstil raksasa itu.

Penyidikan masih berlangsung dan Kejagung belum menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring pendalaman bukti dan keterangan saksi.[]

Iwan dijerat sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020, Dicky Syahbandinata dan Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan para tersangka itu langsung dilakukan penahanan.

“Terhadap 3 tersangka mulai malam ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” kata Qohar dalam jumpa pers, Rabu (21/5/2025).

Qohar mengatakan, mereka ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Dalam kasusnya, Iwan diduga menggunakan uang pemberian kredit tersebut tidak sesuai peruntukannya.

Sementara, para petinggi bank tersebut diduga memberikan kredit kepada PT Sritex tidak sesuai prosedur.

Perbuatan mereka diduga telah merugikan keuangan negara Rp 692 miliar.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo Sumarno di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (17/3/2025). Dia mengatakan 5.000 orang tersebut rencananya direkrut pada tahap pertama.

“Tahap selanjutnya akan dilakukan perekrutan selanjutnya, mulai dari tenaga di spinning, wifing, finishing. Saya kira bisa mencakup semua departemen,” katanya.

Disinggung soal siapa investor yang akan melanjutkan perusahaan tersebut, pihaknya belum dapat memberikan keterangan.

Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno, mengatakan dengan keputusan ini karyawan PT Sritex terakhir bekerja pada Jumat (28/2/2024) besok.

“Setelah dilakukan perundingan, sudah menemui titik temu. Yang intinya PHK, setelah diputuskan tanggal 26 Februari PHK, namun untuk bekerja sampai tanggal 28, sehingga off tanggal 1 Maret. Puasa awal sudah berhenti total (PT Sritex) ini jadi kewenangan kurator,” kata Sumarno kepada awak media di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Kamis (27/2/2024), dikutip dari detikcom.

Tercatat ada sekitar 8.400 data karyawan PT Sritex yang terkena PHK. Setelah karyawan di PHK, urusan gaji dan pesangon menjadi tanggung jawab kurator.

Sementara itu, Sumarno mengatakan perihal hak jaminan hari tua karyawan menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

Disperinaker Sukoharjo juga sudah memfasilitasi dengan menyiapkan sekira 8 ribu lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

“Sudah lepas (tanggung jawab Sritex). Perusahaan itu sudah jadi milik kurator,” ucapnya.

Kabar terkait PHK massal buruh Sritex juga beredar di media sosial Facebook. Salah satu akun membuat unggahan ucapan selamat tinggal untuk PT Sritex TBK, di Kabupaten Sukoharjo.

Sejumlah postingan menyebut jika tanggal 28 Februari 2025 ini, PT Sritex akan tutup, dan karyawan terkena PHK.

Akun Facebook bernama Husni Hidayah turut memposting foto tentang lima poin hasil meeting dengan tagar Sritex tutup.

“Hasil meeting 1. 28 februari terakhir kerja, status di phk
2. Pesangon dan thr akan dibayarkan kalo aset dah kejual/ada investor baru
3. Gaji diusahakan tgl 28
4. Barang pribadi yg di pabrik monggo segera dicicil bawa pulang
5. Setelah tgl 28 personalia akan terbitkan surat PJK untuk pencairan JHT dan JKP, kalo JHT semua dapat sesuai masa kerja, kalo JKP kepengurusannya ada aturan sendiri yg lebih ribet.”

“ada banyak cerita ,,untuk bpke anak * percayalah Allah punya alur cerita yg lebih indah ,dan Allah pun telah mengatur rejeki keluarga kita ,# Sritex tutup# PHK # ujian.”

Saat dimintai konfirmasi tentang kebenaran hal itu, General Manager Sritex Group Haryo Ngadiyono mengatakan pihaknya masih menunggu hasil sidang terakhir pada Jumat (28/2/2025).

“Kita tunggu hasil sidang di PN Semarang 28 Febuari 25 saja dulu,” jawab Haryo singkat saat dihubungi detikJateng terkait PHK Massal di PT Sritex, Rabu (26/2).

Dihubungi terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex, Widadaengataoan, sejumlah buruh telah mendapatkan surat PHK tersebut.

“Soal surat PHK itu, ini tadi sebagian buruh sudah mengisi (Surat) untuk PHK,” Kata widada.

Ia mengatakan surat itu dari kurator yang dibagikan melalui manajemen PT Sritex. Surat itu untuk tanda surat PHK, dan pencairan jaminan hari tua.

“Iya itu total (Semuanya menerima). Kemarin juga sudah dibicarakan secara terbuka terkait hak-hak lain yang harus dibayarkan,” ucapnya.

Komisaris Utama Sritex Iwan S Lukminto menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan.

“Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya,” kata Iwan.

Iwan mengatakan strategi yang akan dirancang tersebut, nantinya akan memberikan dampak tidak hanya untuk Sritex, tetapi juga masyarakat.

Namun demikian, Iwan belum bisa membocorkan strategi apa yang akan dilakukan oleh Sritex untuk mempertahankan perusahaannya agar tidak tutup.

“Saya rasa itu nanti adalah Pak Menteri yang menentukan mana yang baik, karena kami bernaung di Kementerian Perindustrian,” ujarnya pula.

Saat ini, Sritex pun masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini, mempekerjakan sekira 50.000 orang karyawan.

“Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik, di tempat kami gitu,” katanya lagi.