Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 15 bangunan berhasil ditertibkan, terdiri dari 4 bangunan permanen dan 11 semi permanen. Total area terdampak mencapai 2.850 meter persegi dengan panjang lahan sekitar 200 meter.

Kolaborasi dengan Pemkab Lebak dan Aparat Gabungan

Penertiban dilakukan oleh 88 personel internal KAI Daop 1 Jakarta. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebak, hadir Asisten Daerah I Alkadri, Kepala Dinas Perhubungan, Kasatpol PP, Kepala Dinas Sosial, Camat, hingga Lurah Cijoro Lebak bersama jajaran terkait.

Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan dari aparat gabungan, antara lain POLRI, Koramil, BKO Marinir, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta unsur kewilayahan lainnya.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan melindungi aset negara.

“Lahan jalur kereta api merupakan aset vital yang harus steril dari bangunan liar. Keberadaan Bangli di sepanjang ROW sangat membahayakan operasional perjalanan KA sekaligus melanggar aturan perundangan. Kegiatan penertiban ini dilakukan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan,” ujar Ixfan.

Berdasarkan Aturan Perundangan

Penertiban ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan KA

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya mendukung terwujudnya kota dan permukiman berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur dan inovasi.

Dengan penertiban tersebut, jalur kereta api di wilayah Rangkasbitung – Jambu Baru kini kembali steril, sehingga dapat berfungsi dengan aman dan optimal, sekaligus meminimalisir potensi gangguan perjalanan maupun risiko kecelakaan.

KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan liar maupun melakukan aktivitas di sekitar jalur rel demi keselamatan bersama.

JAKARTA, Eranasional.com – Pembangunan Stasiun Rangkasbitung Tahap I di Provinsi Banten disorot. Sebab lelang proses lelang proyek ini diduga menyalahi prosedur tender. Beredar dugaan selain mengakali peraturan, muncul juga dugaan gratifikasi.

Diduga ada pihak yang mengintervensi proses tender setelah melakukan pertemuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan langsung beri perintah pada ketua Pokja Pengadaan/Tender dalam proses pemenangan PT. Phonik Syams Indonesia. Dia adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian.

“Telah terjadi penyimpangan aturan mulai dari proses tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dalam proses pelaksanaan kontrak,” kata sumber kepada Eranasional.com, Selasa (23/8/2022).

Paket lelang di bawah Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten dituding melanggar ketentuan dan prosedur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

“Kami melihat ada praktik Korupsi, kolusi dan gratifikasi dalam kasus ini,” kata sumber tersebut.

Dia mengatakan pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini adalah kelompok satker, pejabat pembuat komitmen dan juga direktur serta kepala balai yang membawahi Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.