Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa secara prinsip setiap kendaraan bermotor wajib melalui tahapan registrasi dan identifikasi. Proses ini mencakup pendaftaran kendaraan baru, pengesahan STNK tahunan, perpanjangan lima tahunan, hingga perubahan data kepemilikan.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, yang mensyaratkan adanya KTP sebagai dokumen utama dalam setiap proses administrasi kendaraan. Tujuan dari aturan tersebut tidak hanya untuk memastikan legalitas kendaraan, tetapi juga untuk mendukung sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut. Banyak pemilik kendaraan bekas yang mengalami kesulitan karena tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya. Kondisi ini sering terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan yang tidak diikuti dengan proses balik nama secara resmi.

Situasi tersebut kemudian berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menunda atau bahkan tidak membayar pajak karena terkendala dokumen administrasi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting.

Melihat realitas tersebut, Korlantas Polri bersama pemerintah daerah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam kebijakan terbaru ini, masyarakat tetap dapat melakukan pengesahan STNK tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik lama, dengan syarat tertentu.

]]> https://eranasional.com/100638/kebijakan-baru-stnk-2026-tanpa-ktp-pemilik-lama-tetap-bisa-bayar-pajak/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96428/ojk-soroti-maraknya-jual-beli-kendaraan-stnk-only-risiko-pembiayaan-meningkat https://eranasional.com/96428/ojk-soroti-maraknya-jual-beli-kendaraan-stnk-only-risiko-pembiayaan-meningkat#respond Sun, 11 Jan 2026 14:00:30 +0000 https://eranasional.com/96428/ojk-soroti-maraknya-jual-beli-kendaraan-stnk-only-risiko-pembiayaan-meningkat Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya praktik jual beli kendaraan bermotor yang hanya disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa dokumen kepemilikan lengkap. Praktik yang dikenal luas dengan istilah “STNK only” ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan aset jaminan serta stabilitas industri pembiayaan, khususnya di sektor kendaraan bermotor.

OJK menilai, transaksi kendaraan tanpa kelengkapan dokumen, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan memicu persoalan hukum di kemudian hari. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan pembiayaan, tetapi juga merugikan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa praktik jual beli kendaraan STNK only berpotensi melemahkan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan pembiayaan.

“OJK memandang praktik jual beli kendaraan STNK only dan aksi premanisme sebagai ancaman terhadap keamanan aset jaminan, kepastian hukum, dan stabilitas industri pembiayaan,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2025, yang dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Menurut Agusman, praktik tersebut banyak ditemukan pada transaksi kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan yang diperjualbelikan tanpa dokumen kepemilikan lengkap kerap berujung pada sengketa hukum, kesulitan penarikan aset, hingga meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF).

“Praktik jual beli kendaraan tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya pada segmen mobil dan sepeda motor,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor, keabsahan dan kelengkapan dokumen menjadi faktor krusial. BPKB berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah yang memberikan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari konsumen.

Tanpa dokumen tersebut, posisi perusahaan pembiayaan menjadi lemah karena jaminan yang dipegang tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Kondisi ini dapat memicu kerugian finansial sekaligus mengganggu kesehatan industri multifinance secara keseluruhan.

Selain itu, Agusman juga menyinggung adanya potensi aksi premanisme dalam praktik jual beli kendaraan ilegal, yang kerap menyertai transaksi STNK only. Hal ini dinilai semakin memperbesar risiko operasional dan hukum bagi perusahaan pembiayaan.

]]> https://eranasional.com/96428/ojk-soroti-maraknya-jual-beli-kendaraan-stnk-only-risiko-pembiayaan-meningkat/feed 0 Aditya https://eranasional.com/81376/penunggak-pajak-kendaraan-akan-dikejar-sampai-ke-rumah https://eranasional.com/81376/penunggak-pajak-kendaraan-akan-dikejar-sampai-ke-rumah#respond Tue, 12 Nov 2024 14:13:56 +0000 https://eranasional.com/81376/penunggak-pajak-kendaraan-akan-dikejar-sampai-ke-rumah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Penunggak pajak kendaraan bermotor di beberapa wilayah, mulai dikejar hingga didatangi rumahnya.

Hal tersebut, dilakukan untuk mengingatkan pengguna kendaraan bermotor ada kewajiban yang harus dipenuhi.

“Pendekatan soft power artinya kita akan proaktif kepada pemegang kendaraan bermotor dengan mendatangi rumah-rumah door to door untuk mengingatkan pengguna sepeda motor ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi,” ujar Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan dikutip dari laman Korlantas Polri, Selasa 12 November 2024.

“Salah satunya membayar pajak dan yang terpenting pengesahan STNK untuk validitas data kendaraan bermotor yang ada di kepolisian,” sambungnya.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Yusri Yunus menambahkan, kegiatan door to door ini sudah berjalan di wilayah Sumatra Utara dan juga Jawa Barat.

“Kita sudah jalan ke Medan, Medan sudah setuju, Jawa Barat sudah iya, masih banyak 38 provinsi harus serempak,” katanya.

Yusri mengatakan, cara ini dinilai efektif karena sejak diberlakukan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Selain itu, terkait data kendaraan juga menjadi lebih akurat. Sehingga, dalam penegakan aturan lalu lintas tidak lagi salah sasaran.

Manfaat dari bayar pajak tepat Waktu, dijelaskan Yusri memiliki dampak positif ke daerah tersebut misalnya dengan pembangunan prasarana jalan.

“Gimana kalau orang Indonesia nih patuh aja 80-90 persen kepatuhan waduh top banget pemasukan, tapi kan masuknya ke Pemda PAD bukan ke polisi,” lanjut Yusri.

Terkait dengan penghapusan BBN2 dan pajak progresif di sejumlah daerah. Kata Yusri, cara ini justru lebih efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Belum lagi data kendaraan juga jadi lebih akurat sehingga tak ada lagi salah sasaran dalam penegakan aturan lalu lintas.

“Jadi misal saya mobil Jakarta nih mau mutasi ke Medan, ke medan udah nol nih BBN2, berarti orang mau balik nama beli di sana udah nggak ada masalah udah gratis balik namanya kan gratis mutasinya kan. Tinggal di balik nama aja langsung,” pungkas Yusri. []

“Tidak apa-apa, kita ampuni,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Aan Suhanan kepada wartawan di Command Center KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Jumat, 5 April 2024.

Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan SIM dan STNK yang mati.

Dia memerintahkan ke jajaran terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan masyarakat dapat mengurus perpanjangan masa berlaku SIM dan STNK itu usai libur Lebaran.

“Itu sudah arahkan jajaran, ada penundaan, setelah libur bersama,” katanya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 322.892 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 hingga H-6 Hari Raya Idul Fitri 2024 atau 3-4 April 2024.

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 21,87 persen jika dibandingkan lalin normal dari 264.953 kendaraan. []

Eranasional.com – Pemerintah berencana tidak hanya mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat wajib dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli.

Selain jual beli, pemerintah juga jadikan BPJS Kesehatan satu syarat wajib saat masyarakat dalam mengurus SIM, SKCK, dan STNK.

Dalam beleid yang ditandatangani 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Kapolri untuk memastikan pemohon SIM, SKCK, dan STNK sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, SKCK adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” bunyi Inpres itu, dikutip dari Pikiran-Rakyat dalam artikel berjudul “Selain Jual Beli Tanah, Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Urus SIM hingga SKCK”.

Jokowi pun meminta Kapolri untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara guna patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sebagai informasi, rencana pemerintah jadikan BPJS Kesehatan satu syarat pengurusan administrasi tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kabarnya, keputusan BPJS Kesehatan jadi syarat ini merupakan upaya pemerintah guna memastikan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar pada program JKN 2024 nanti.

Diketahui bersama, pelaksanaan JKN diatur pada UU Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kini diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU tersebut menyebut, setiap penduduk wajib jadi peserta jaminan kesehatan, termasuk WNA yang kerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

BPJS Kesehatan jadi syarat pemohon mengurus SIM, STNK, dan SKCK, bahkan jual beli tanah ini akan mulai diberlakukan per 1 Maret 2022 nanti.(***/pikiran-rakyat)

Eranasional.com – Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19, Program ‘Triple Untung’ yang sudah digelar sejak awal Maret lalu diperpanjang hingga 31 Mei mendatang.

Seperti diketahui ada Tiga Keuntungan yang bisa didapatkan Wajib Pajak. Pertama, Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) diperuntukkan bagi warga Jabar yang terlambat melakukan proses pembayaran. Namun, catat, hal ini tidak berlaku untuk pembebasan Pembayaran Motor Baru, Ubah Bentuk, Lelang/Ex-Dump yang belum terdaftar dan Ganti Mesin.

Ketiga, Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan. Nah untuk poin terakhir ini dikhususkan untuk warga Jabar yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Kepemilikan Kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen.

Lantas apa saja syarat untuk mendapatkan Triple Untung itu? Pengendara Bermotor cukup siapkan STNK asli, e-KTP asli, SKKP/SKPD terakhir, BPKB asli khusus Wilayah Polda Metro Jaya (untuk Samsat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok I, dan Cinere) dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan atau Ganti Plat Nomor, juga Bukti Hasil Cek Fisik.

Persyaratan untuk BBNKB II juga tidak jauh berbeda dengan syarat Pembayaran PKB. Meliputi STNK Asli, e-KTP Pemilik Baru, BPKB Asli, Surat Bukti Pengalihan Kepemilikan, kendaraan dibawa ke Samsat Domisili, Bukti Hasil Cek Fisik, dan seluruh berkas difotokopi.

Warga Jabar yang ingin Balik Nama Kendaraannya, bisa mengunjungi Kantor Bersama Samsat Induk. Sedangkan bagi Warga Jabar yang ingin Bayar Pajak Kendaraan Tahunan, bisa bayar #dirumahaja. Bagaimana caranya? Gunakan Aplikasi Sambara, Buka Lapak, Bjb Digi, Kaspro dan Tokopedia.

Atau juga bisa dilakukan di Gerai Modern yaitu melalui Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Loket PPOB. Nah bagi yang belum install, bisa download di Google Playstore. Bagi yang pengguna iOS, saat ini dapat menggunakan versi webnya dulu di bapenda.jabarprov.go.id/infopkb.

Tenggat Waktu Pengesahan STNK selama Pandemi Covid-19 kini diperpanjang hingga 90 (Sembilan puluh) hari sejak Pembayaran. Selain itu kini, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor bisa dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Jatuh Tempo.

“Berjuang menghadapi pandemi ini bisa melalui berbagai cara, termasuk membayar Pajak Kendaraan. Karena Pajak yang kita bayarkan salah satu manfaatnya adalah untuk pembiayaan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko.

(Dtk/red)