Di antara kerumunan tersebut, tampak Abdul Yajid (61), warga asal Pasirsari, Kelurahan Pasrikratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Ia ikut mengantre bersama teman-teman sebayanya yang sesama profesi.

Usai mengantre sekitar 15 menit, wajah pria tua itu akhirnya menyunggingkan senyum lega sambil memikul beras premium dan menggenggam erat kantong plastik berisi minyak goreng serta gula pasir.

“Saya tahu ada pangan murah ini dari saudara. Alhamdulillah, harga di sini ada selisih lumayan dibanding warung biasa,” ujar Abdul Yajid seraya membenahi barang bawaannya.

Bagi seorang pengayuh becak seperti Abdul Yajid, berdiri sebentar tersengat matahari demi selisih harga ratusan hingga ribuan rupiah terasa sangat berarti.

Di tengah sepinya penumpang, potongan harga bahan pokok menjadi penolong utama dapur rumah tangganya.

“Beras premium yang saya beli ini selisihnya sampai Rp 10 ribu, gula beda Rp 1.000, dan minyak selisih Rp 500. Ini sangat membantu kami di kondisi ekonomi yang serba sulit,” tuturnya dengan suara agak bergetar.

Kehidupan di jalanan Kota Pekalongan kini makin tidak menentu baginya. Penghasilannya yang fluktuatif kerap membuatnya harus memutar otak hanya untuk sekadar membeli beras harian.

“Pekerjaan saya cuma narik becak. Kadang sehari ada penumpang, kadang sama sekali tidak ada. Sekali narik paling cuma dapat Rp 10 ribu sampai Rp 30 ribu,” ungkapnya emosional.

Mata tua Abdul Yajid berkaca-kaca saat menceritakan perjuangan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kehadiran pasar murah ini diakuinya menjadi angin segar di tengah himpitan hidup.

“Intinya kami rakyat miskin susah cari makan, makanya kami rela ikut ngantre beli kebutuhan ini. Sangat membantu,” tambah Abdul Yajid polos.

Kondisi ekonomi yang berat ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh pengayuh becak. Ani (44), warga Kelurahan Podosugih, juga merasakan hal yang senada.

Sebagai seorang karyawan toko, Ani memahami betul bagaimana kondisi pasar dan daya beli masyarakat yang kian merosot belakangan ini.

“Tadi saya cuma beli beras dan minyak goreng saja, sesuai kebutuhan. Kalau harga di luar sana, bedanya memang lumayan terasa,” kata Ani usai bertransaksi.

Pengalamannya bekerja di sektor perdagangan membuatnya sadar bahwa masyarakat kini harus lebih bijak membelanjakan uang. Berburu bahan pangan murah menjadi solusi realistis bagi banyak keluarga.

“Suasana ekonomi sekarang memang sulit, saya yang kerja di toko jadi paham. Daya beli masyarakat sedang turun, jadi warga pasti mencari yang harganya paling murah,” jelas Ani.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang rela mengantre sejak pagi, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, memastikan pemerintah hadir memberikan solusi nyata di tengah kesulitan warga.

Pria yang akrab disapa Aaf ini menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah kali ini didanai langsung dari anggaran daerah demi menjaga stabilitas harga pangan.

“Alhamdulillah Kota Pekalongan bisa menggelar Gerakan Pangan Murah. Ini pertama kalinya kita menggunakan APBD secara mandiri,” ungkap Wali Kota Achmad Afzan Arslan Djunaid saat meninjau lokasi.

Meskipun pemangkasan dan efisiensi anggaran terjadi di berbagai sektor, Pemkot Pekalongan bergeming untuk tetap mempertahankan alokasi jaring pengaman sosial.

“Meskipun ada efisiensi dan refocusing, kita fokus agar bantuan sosial tidak dihapus. Menurut kami ini sangat penting dan bermanfaat untuk warga,” tegas Aaf.

Selain menjaga stabilitas harga pangan, kegiatan ini juga dipadukan dengan agenda prioritas daerah, yakni percepatan penurunan angka stunting pada anak.

“Kita juga dikejar target penurunan stunting. Alhamdulillah sekarang sudah turun di angka 19 persen dan masuk peringkat menengah di Jawa Tengah. Target kita tahun ini bisa turun jadi 14 persen,” terangnya optimis.

Guna memuluskan program ketahanan pangan ini, Pemkot Pekalongan juga menjalin sinergi erat bersama jajaran TNI dan Polri setempat.

“Komoditas di GPM ini lengkap, ada beras, minyak, gula, hingga telur. Mudah-mudahan bantuan sosial dan sinergi seperti ini bisa terus kita lakukan secara berkelanjutan,” tutupnya. (em-aha)

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, dan turut dihadiri Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, serta 100 peserta yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi, dan lembaga keuangan.

Wawalkot Balgis menegaskan bahwa, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder secara menyeluruh.

Pihaknya menekankan bahwa, tantangan penanggulangan kemiskinan semakin kompleks dan harus dihadapi dengan formula yang tepat, kolaboratif, dan berkelanjutan.

“Kali ini ada rapat koordinasi TKPK Kota Pekalongan. Untuk menanggulangi kemiskinan ini, Pemkot Pekalongan tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan peran semua stakeholder baik pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, hingga lembaga keuangan,” terangnya.

Menurut Balgis, tim TKPK ini terdiri dari orang-orang terpilih yang kami harapkan mampu merumuskan formula terbaik untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekalongan.

Ia mengungkapkan bahwa, selama ini Pemkot telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor, mulai ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan.

Pada perubahan anggaran tahun berjalan saja, alokasi mencapai sekitar Rp67 miliar. Namun demikian, ia mengakui bahwa, penurunan angka kemiskinan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

“Anggarannya sangat besar, tapi penurunannya masih nol koma sekian digit. Bahkan setelah direview oleh tim peneliti UIN Gusdur, capaian tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran,” ungkapnya.

Ia melihat masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan dana, tetapi juga pendampingan menyeluruh, edukasi, dan motivasi agar mereka mampu keluar dari kemiskinan.

“Perubahan itu harus datang dari diri mereka sendiri, dan pemerintah hadir untuk mendorong perubahan tersebut,” imbuhnya.

Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menjelaskan bahwa, rakor TKPK kali ini menghadirkan narasumber dari tim peneliti UIN Gusdur Pekalongan.

Para peneliti tersebut telah melakukan riset bersama Bapperida Kota Pekalongan untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2025 hingga triwulan ketiga.

“Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, serta memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui rapat ini, TKPK dapat menentukan prioritas program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa, tantangan tahun depan tidak mudah, mengingat pada 2026 Pemkot Pekalongan akan mengalami keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Kendati demikian, Andrianto optimistis upaya penanggulangan kemiskinan tetap dapat dijalankan secara maksimal melalui strategi yang lebih fokus dan kolaboratif.

“Walaupun anggaran terbatas, kami berharap semangat teman-teman TKPK tidak berkurang. Kami ingin langkah-langkah yang ditempuh tetap mampu menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konsisten,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andrianto juga mengapresiasi kinerja TKPK Kota Pekalongan yang pada penilaian tingkat Provinsi Jawa Tengah berhasil menempati posisi peringkat ketiga dengan kategori Sangat Baik, setelah Kota Semarang dan Kabupaten Pati.

“Ini pencapaian yang membanggakan. Ke depan kami berharap kinerja terus meningkat, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting. Kami ingin Kota Pekalongan semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Melalui forum rakor ini, dirinya menegaskan bahwa, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan sosial, namun membutuhkan pendekatan multidimensi dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kami berharap berbagai masukan hasil riset, evaluasi program, dan diskusi lintas sektor dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin,” tukasnya. (em-aha)

Salah satu upaya yang  terus dilakukan adalah dengan menggencarkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemari), yang menyasar anak-anak bawah dua tahun (baduta) dan para orang tua mereka.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, bertempat di Techno Park Perikanan Kota Pekalongan, Selasa (24/6/2025)

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab menegaskan bahwa, pemenuhan gizi anak pada usia emas terutama menjelang usia dua tahun sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan mereka.

Salah satu sumber gizi terbaik adalah ikan, yang mengandung protein, omega-3, dan zat gizi penting lainnya yang mendukung tumbuh kembang optimal anak.

“Menjelang usia dua tahun, anak-anak memerlukan asupan protein yang cukup, dan ikan merupakan sumber protein yang sangat baik. Kami berharap melalui gerakan ini, para orang tua terdorong untuk memberikan menu makanan berbahan dasar ikan kepada anak-anak mereka,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar para orang tua bisa lebih kreatif dalam mengolah ikan menjadi makanan yang sesuai dengan selera anak-anak, sehingga anak lebih tertarik dan tidak mudah bosan.

“Saya berharap anak-anak diberikan menu ikan dengan olahan yang sesuai dengan selera agar tetap sehat dan bebas stunting,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Pekalongan sekaligus Bunda Gemari, Inggit Soraya, menekankan pentingnya peran serta kader PKK dan Posyandu dalam menyukseskan gerakan ini.

Menurutnya, TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling bawah untuk terus memberikan edukasi tentang pentingnya konsumsi ikan dalam menurunkan angka stunting.

“Saat ini terdata ada sekitar 230 anak yang terindikasi stunting, dan dalam kegiatan hari ini baru bisa dihadirkan sekitar 100 anak. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masalah ini masih harus kita tangani secara serius dan kolaboratif,” jelas Inggit.

Ia berharap, kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan semakin meningkat dan bisa menjadi kebiasaan dalam menu makanan sehari-hari untuk menekan angka stunting di Kota Pekalongan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Sugiyo, menjelaskan bahwa kegiatan Gemari tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi peluang untuk mengembangkan sektor UMKM olahan ikan di Kota Pekalongan.

Saat ini, DKP telah membina puluhan UMKM yang memproduksi berbagai jenis olahan ikan seperti bakso ikan, nugget ikan, hingga abon dan keripik ikan.

“Saat ini sudah ada sekitar 80 UMKM yang aktif, baik yang baru dibentuk maupun yang sudah menjadikan usaha olahan ikan sebagai sumber penghasilan utama. Ini sangat membantu perputaran ekonomi masyarakat,” jelas Sugiyo.

Sugiyo juga menyinggung tren konsumsi ikan di Kota Pekalongan yang masih relatif rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Tahun ini, tingkat konsumsi ikan di Kota Pekalongan tercatat 35,2 persen, meningkat dari 32,7 persen pada tahun lalu.

Meski demikian, angka ini masih di bawah rata-rata konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah (35,7 persen) dan nasional (62,5 persen).

“Kami terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti ini agar konsumsi ikan bisa menjadi pilihan utama keluarga,” pungkasnya. (em-aha)

Salah satu bentuk komitmen ini ditunjukkan melalui kunjungan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab ke salah satu warga Kelurahan Noyontaansari untuk memberikan bantuan kepada anak yang mengalami stunting, Rabu (26/3/2025).

“Kami ingin memastikan anak-anak yang mengalami stunting mendapatkan perhatian dan intervensi sejak dini. Karena usianya masih dalam tahap pertumbuhan yang bisa diperbaiki, kami memberikan bantuan berupa pangan bergizi, susu agar berat dan tinggi badan anak bisa meningkat,”kata Balgis.

Dijelaskan Balgis, pendampingan terus diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan kolaborasi antara Dinsos-P2KB, Dinkes, Program Keluarga Harapan (PKH), Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai upaya untuk memaksimalkan percepatan untuk penanganan anak stunting.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kasus stunting di lingkungan sekitar.

Jika masyarakat Kota Pekalongan memiliki tetangga atau saudara yang anaknya terindikasi stunting untuk segera melaporkan ke instansi terkait antara lain Dinsos-P2KB, Dinas Kesehatan atau kecamatan setempat dan pemerintah siap hadir untuk menangani bersama.

Sementara itu, Darminto mengungkapkan bahwa warga Noyontaansari yang mendapat kunjungan kali ini, merupakan kasus stunting yang mendapat perhatian khusus, sebab anak tersebut terlahir prematur, sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit dan saat ini masih berusia 6 bulan.

“Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinsos-P2KB, serta berbagai pihak lainnya untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan gizi yang cukup agar tumbuh kembangnya bisa kembali normal,” jelasnya.

Ia menjelaskan untuk mendukung pemulihan anak-anak stunting, bantuan yang diberikan meliputi susu kedelai dan paket sembako. Lebih lanjut, Darminto menyebutkan, berdasarkan data hingga Februari, tercatat 313 anak di Kecamatan Pekalongan Timur yang terindikasi stunting.

Namun, angka ini masih perlu diverifikasi karena beberapa di antaranya bisa disebabkan oleh faktor lain seperti sakit.

Selain itu, upaya penanganan juga diperkuat dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menargetkan pemberian bantuan bagi 10 anak stunting di setiap kelurahan.

Kecamatan Pekalongan Timur juga terus melakukan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Pak Canting atau Bapak Asuh Percepatan Penurunan Angka Stunting yang bertujuan untuk mempercepat penanganan stunting.

“Untuk target, kami mengikuti target penurunan stunting di tingkat kota. Alhamdulillah, saat ini angka stunting di Kota Pekalongan sudah menurun dari 28 persen menjadi 17,68 persen,” bebernya.

Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, Pemerintah Kota Pekalongan berharap angka stunting terus menurun dan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat serta memiliki masa depan yang lebih baik. ***

Untuk memastikan upaya percepatan penurunan stunting berjalan efektif, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan menggelar rembuk stunting, di ruang Jlamprang, Kantor Setda setempat, Kamis (13/3/2025).

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pihak, Forkompinda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta elemen masyarakat, untuk bersinergi dalam menekan angka stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas.

Usai membuka kegiatan rembuk stunting, Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menekankan pentingnya kerjasama seluruh pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan.

Ia menyatakan bahwa salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah pendataan ulang terhadap balita yang telah dinyatakan stunting, balita yang berisiko stunting, serta balita yang tinggal di lingkungan rawan stunting.

“Pendataan ini sangat penting agar kita memiliki data yang valid, sehingga program dari Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Balgis.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi menurunkan angka stunting di Kota Pekalongan.

“Target kami tentu 0 persen, tetapi setidaknya kita bisa menekan angka stunting dan memastikan tidak ada lagi generasi stunting untuk menuju generasi emas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosidi, menjelaskan bahwa kegiatan rembug stunting ini bertujuan untuk menyatukan tekad, semangat, dan sinergitas semua OPD serta pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Selain itu, forum ini juga menjadi ajang penyusunan program kerja dari masing-masing OPD yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kota Pekalongan.

“Tahun ini, rembug stunting diikuti oleh sekitar 200 peserta. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan setelah musrenbang tingkat kota, tahun ini rembug dilakukan sebelum musrenbang,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu dilakukan dengan tujuan supaya usulan dan program kerja terkait stunting dari masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan OPD dapat tersaring lebih awal dan masuk dalam program rencana kerja pemerintah.

Dijelaskannya dalam forum ini, masing-masing camat menyampaikan presentasi secara panel, juga materai dari narasumber seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Kesehatan turut memberikan paparan.

Hal ini dikarenakan permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga faktor lingkungan.

Terkait target penurunan angka stunting, ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024, Kota Pekalongan menargetkan angka 12 persen, sedangkan target nasional adalah 14 persen.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan meskipun belum dirilis secara resmi, angka prevalensi stunting di Kota Pekalongan tahun 2024 berada di angka 17,68 persen.

Meski masih di atas rata-rata nasional, angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 28,2 persen.

“Kami berharap dengan berbagai upaya yang lebih terfokus dan melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha melalui program CSR, target 12 persen pada tahun ini bisa tercapai,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan rembug stunting ini bisa menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu padu dalam mengatasi permasalahan stunting, sehingga Kota Pekalongan dapat mencetak generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan. ***

Dia pun sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.

Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.

“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Jangan sampai, kata dia, para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.

Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan, perwakilan anak-anak dan remaja di Kota Depok dilibatkan di dalamnya.

Dengan begitu, pembangunan di masa mendatang tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan bermanfaat hasilnya untuk mereka.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Yulia Oktavia mengatakan, tahun ini pihaknya melibatkan anak-anak dan remaja dalam membantu pemerintah merencanakan pembangunan yang berfokus pada pengentasan stunting.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, layanan ini selaras dengan visi misinya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara mudah, efisien dan terintegrasi.

Adanya pelayanan pustu ini bisa menjadi keberkahan tersendiri bagi masyarakat Degayu dan sekitarnya, seiring dengan pengendalian banjir yang berjalan dengan lancar, sehingga di wilayah tersebut sudah bebas dari banjir dan rob.

“Peningkatan jalan di depan Pustu ini juga sudah bagus. Layanan Pustu Mampu Bersalin disini bisa dimanfaatkan warga untuk persalinan, dan harapannya bisa sinergi dengan penurunan angka kematian ibu melahirkan serta angka kematian bayi yang dilahirkan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, fasilitas yang ada di dalamnya juga sudah lengkap didukung dengan SDM tenaga kesehatan yang mumpuni.

Selain ruang persalinan, beberapa fasilitas yang ada di pustu ini diantaranya ruang pelayanan umum, pelayanan kegawatdaruratan, ruang jaga bidan, ruang nifas, pelayanan KIA-KB, pelayanan gigi, imunisasi, ruang VK, dan sebagainya.

“Untuk masyarakat Degayu dan sekitarnya, pemerintah sudah memberikan layanan pemeriksaan ibu hamil ke puskesmas secara gratis. Sehingga, program ini harus dimanfaatkan dengan baik agar kesehatan ibu hamil dan bayinya bisa terpantau. Diberi obat, vitamin dan nutrisi cukup,” katanya.

Pemeriksaan ke puskesmas ini juga bisa mencegah anak yang dilahirkan mengalami stunting. Ia berharap, layanan Pustu disini bisa menjadi berkah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto menerangkan, Pustu Degayu Mampu Bersalin ini menjadi pustu yang berbeda dengan pustu-pustu lainnya.

“Pustu ini mampu memberikan waktu buka pelayanan selama hampir 1 minggu full. Untuk jam layanannya, hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.30-11.30 WIB, hari Jumat 08.30-10.00 WIB dan hari Sabtu 08.30-10.30 WIB,” jelasnya.

Dengan adanya Pustu Degayu ini, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan setiap hari kepada warga setempat. Selain memberikan layanan rawat jalan, pustu ini mampu memberikan layanan rawat inap dan IGD khusus persalinan untuk warga Degayu maupun sekitarnya.

“Kami buka layanan ini, dimana disini menjadi salah satu daerah pinggiran dan jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan di pusat kota,” tandasnya. (em-aha)

Bunda Gemari Kota Pekalongan, Inggit Soraya menjelaskan, bahwa lomba yang diselenggarakan oleh TP PKK sinergi dengan DKP Kota Pekalongan disambut baik oleh peserta dari 27 kelurahan di Kota Pekalongan.

Disampaikan Inggit, semangat peserta terlihat dari plating dan kreasi menu olahan ikan yang sangat cantik dan menarik. Kali ini, ikan bandeng dipilih sebagai bahan baku dalam lomba karena dikenal mengandung gizi yang tinggi seperti protein, karbohidrat, vitamin dan mineral,

Inggit menegaskan kepada para peserta agar mengolah menu ikan dengan baik agar kandungan tersebut masih terjaga di dalam makanan tersebut.

“Penanganan ikan mulai dari pasca panen, penyimpanan dan pengolahan harus dilakukan dengan baik sehingga mutu dan gizi ikan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh masyarakat,” terangnya.

Selain itu memperhatikan cara pengolahan, peserta juga diajak untuk membuat olahan pangan yang memiliki cita rasa baru agar masyarakat baik usia dewasa maupun anak yang tidak suka aroma dan rasa amis ikan bisa mengkonsumsi olahan tersebut.

Lebih lanjut, Inggit berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatan kemampuan dan keterampilan kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam penanganan serta pengolahan ikan secara baik.

Menambah diversifikasi olahan pangan, sehingga minat masyarakat khususnya anak-anak dalam mengkonsumsi ikan dan mencegah dan menangani stunting di Kota Pekalongan.

Dalam lomba kreasi olahan ikan tersebut, juara I disabet oleh Kelurahan Noyontaansari, juara II oleh Kelurahan Kuripan Yosorejo dan Kelurahan Medono meraih juara III. (em-aha)

Temuan itu dia ungkapkan saat menceritakan keterlibatan Bappenas dalam pengalokasikan anggaran pembangunan nasional yang terbatas. Hal ini merespons pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI terkait masih kurangnya keterlibatan dan peran Bappenas dalam pembangunan nasional.

“Misalnya stunting pada waktu itu saya lihat di Krisna [Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran] stunting lokasinya, saya zoom terus-terus sampai akhirnya programnya apa, ternyata memperbaiki pagar puskesmas, itu terjadi. Saya bilang ini kenapa bisa terjadi, itu nggak bisa kami lakukan,” kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6/2024).

Selanjutnya, Suharso juga menemukan terdapat anggaran yang diperuntukan untuk revolusi mental justru dimanfaatkan untuk membeli motor trail. Lebih lanjut, ia juga mengatakan pihaknya tidak memiliki kuasa lebih atas hal ini.

“Terus ini yang luar biasa, judulnya mengenai revolusi mental, saya telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan, tapi kami nggak kuasa,” kata Suharso.

Ia menyebut bahwa seharusnya wewenang Bappenas dalam mempertajam pembangunan nasional yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) harus diperbaiki. Sebab, terdapat anggaran-anggaran mengenai pembangunan nasional yang justru tidak dalam wewenang kementeriannya.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Doflie O.F.P sampai mempertanyakan jika penajamanan program K/L tidak dilakukan oleh Bappenas, lalu Kementerian mana yang memiliki wewenang atas hal tersebut.

“Kalo bukan di Bappenas lalu dimana penajaman dari kegiatan-kegiatan K/L di lakukan?,” tanya Dolfie menjawab pernyataan Suharso.

Dalam kaitan itu, Suharso menyebut anggaran-anggaran pembangunan nasional tersebut hanya dialokasikan oleh pihaknya namun tidak dalam wewenang Bappenas. Menurutnya, para K/L hanya mengkonsultasikan dan melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Keuangan, sehingga pihaknya tidak mendapatkan laporan lanjutan atas anggaran yang dialokasikan tersebut.

“Jadi kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik jadi kami mengerti tapi nggak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki,” pungkas dia.

Hal itu dikatakan Mahfud dalam program Tabrak Prof! Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

“Sebenarnya iya, sudah banyak dibahas, yang bisa menjelaskan soal stunting itu tadi (Minggu 4/2) malam hanya Pak Ganjar,” katanya.

Sementara itu, Mahfud menuturkan bahwa capres lainnya tidak mengerti permasalahan stunting. Bahkan, mencampuradukkan stunting dengan permasalahan yang lain.

“Yang lain tidak mengerti stunting, mencampuradukkan antara stunting dan kekurangan gizi. Padahal itu dua hal yang berbeda kan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya optimistis bahwa masyarakat telah mengetahui pemimpin yang mengerti terhadap permasalahan stunting di Indonesia.

“Saya kira masyarakat sudah tahu itu dan silakan dinilai sendiri soal masalah-masalah yang seperti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo menyatakan tidak setuju dengan program makan gratis yang diusung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan angka kematian ibu (AKI) serta angka kematian bayi (AKB).

Kali ini mereka mendatangi warga Tarakan dan Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memberikan edukasi pentingnya pencegahan terhadap stunting.

Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan mengatakan, TPS TKN Fanta memang ditugasi melakukan kegiatan edukasi dan memberikan bantuan nutrisi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan terjadinya stunting.

“TPS Tim Fanta akan berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengentaskan stunting hingga tak ada lagi kasusnya di negara kita,” kata Arief Rosyid Hasan dalam siaran persnya, Minggu, 28 Januari 2024.

Tak hanya di daerah yang mudah terjangkau, TPS TKN Fanta juga menyambangi daerah-daerah perbatasan, seperti Tarakan dan Nunukan, Kalimantan Utara.

“Di Tarakan dan Nunukan, kami diwakili oleh Sinda Sutadisastra, beliau Wakil Koordinator TPS TKN Fanta Prabowo-Gibran,” ujar Arief Rosyid Hasan.

Wakil Koordinator TPS TKN Fanta, Sinda Sutadisastra mengatakan, pihaknya telah memiliki data daerah mana saja di Kalimantan Utara yang harus diedukasi dan diberikan bantuan untuk mencegah anak-anaknya mengidap stunting.

“Pekan depan kami berencana akan datang ke daerah-daerah tersebut, diantaranya Pulau Bunyu yang berada di Kabupaten Bulungan,” ucap Sinda Sutadisastra.

Tidak hanya merugikan perokok, paparan asap rokok  juga berpotensi sangat berbahaya bagi janin dan ibu hamil.

“Kalau kita sedot rokoknya, asapnya itu mengandung karbon monoksida (CO) yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau CO-nya masuk di dalam darah, kemudian darah tidak bisa mengikat oksigen, akhirnya tubuh kita kekurangan oksigen,” kata dr Hasto dalam siaran pers yang diterima Eranasional.com, Sabtu, 27 Januari 2024.

Hasto menyampaikan itu saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Bersama Mitra Kerja, di Gedung Serbaguna dan Komplek Lapangan Denggung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jumat, 26 Januari 2024.

Dia menjelaskan, bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi bayi yang masih berada dalam kandungan.

Katanya, jika ibu hamil menghirup asap rokok, maka bayinya dapat mengalami kekurangan oksigen, sehingga lahir dalam kondisi lebih kecil.

“Jadi, hampir semua perempuan perokok  bayinya pasti kecil,” ungkap dr Hasto.

Ditekankan juga bahwa ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat menyebabkan berat bayi kurang dari 2,5 kilogram, lahir dengan ukuran lebih kecil dari normal, dan berisiko mengalami stunting.

Bahaya rokok dibiarkan menyala di asbak

Di kesempatan itu, dr Hasto juga mengingatkan tentang bahaya asap rokok dari rokok yang dibiarkan menyala di asbak.

Diberitahunya, asap rokok yang berada dalam ruangan memiliki kandungan racun 50 kali lipat dibandingkan dengan asap yang sudah dihisap oleh perokok. Jadi, asap yang tidak dihisap oleh perokok malah lebih beracun.

Dia kemudian memberikan edukasi mengenai pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan manusia dan ubun-ubun manusia menutup di 1.000 HPK. Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan pesan, sempurnakanlah dengan menyusui sampai 24 bulan. (2 tahjn) karena begitu 24 bulan, ubun-ubun bayi menutup. Jadi, otak sudah sulit bertambah  kalau sudah 24 bulan,” jelas dr Hasto.

Dia mengingatkan juga, tentang jarak usia anak, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 enam bulan, dan pemberian makanan tambahan sesuai dengan anjuran kesehatan.

“Maka, untuk mencegah stunting sejak 1.000 HPK sangat penting sejak dalam kandungan. Lalu sampai enam bulan tidak boleh dikasih makanan tambahan, hanya ASI eksklusif,” tuturnya.

“Jangan memberi ASI sesering mungkin, karena bayi itu lambungnya kecil, hanya seukuran telur ayam, mungkin hanya cukup 15 cubic centimeters (cc),” kata dr Hasto. (*)

Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan mengatakan, pembentukan TPS ini merupakan bukti inovasi dari pemikiran anak muda untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekelilingnya.

“Ini jadi inovasi yang ditawarkan pemuda untuk menjawab tantangan yang dihadapi pada hari ini. Soliditas tim yang digerakkan anak muda makin memperlihatkan bahwa setiap inisiasi yang dibangun bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat,” kata Arief.

Arief menjelaskan, program ini turut melibatkan masyarakat luas, tidak hanya kalangan medis saja.

“Seperti penyediaan makanan di kantin sekolah dan ibu-ibu PKK tingkat RT dan RW. Diharapkan akan lebih banyak elemeb masyarakat yang terlibat dalam pencegahan stunting,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pemburu Stunting TKN Fanta  Era Lolita mengatakan, teknis pelaksanaan untuk memburu stunting yaitu dengan cara turun langsung ke masyarakat, door to door, dan mengecek potensi stunting sejak dini.

“Kalau biasanya masyarakat yang datang ke posyandu, tapi ini beda, Tim Pemburu Stunting TKN Fanta yang aktif bergerak ke rumah-rumah warga untuk deteksi potensi stunting sejak dini. Karena Tim Prabowo-Gibran fokus pada percepatan dan penyempurnaan, program ini turut melibatkan masyarakat luas tidak hanya kalangan medis,” katanya.

Katanya, hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting bukan memberikan makan graris kepada anak-anak sekolah, melainkan kepada ibu hamil.

“Anak usia sekolah adalah anak yang sudah besar. Stunting dicegah dengan cara memberi nutrisi anak dari dalam kandungan dan usia balita,” kata Anies dalam acara ‘Desak Anies’ di Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.

“Penanganan tidak cukup dengan memberikan makan siang gratis. Sudah terlambat,” sambungnya.

Anies mengatakan, stunting menjadi masalah karena menghambat tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang, yaitu mengganggu perkembangan anak tersebut hingga seumur hidup.

“Akan mengganggu semuanya. Mengganggu kemampuan belajar, kualitas fisiknya terganggu, jauh di bawah harapan,” tuturnya.

Sebab itu, lanjut Anies,untuk melakukan pencegahan stunting harus dipastikan dari ibu hamil yaitu nutrisinya tercukupi.

Selain perhatian kepada ibu hamil, kata Anies, perkembangan anak juga menjadi fokus dalam seribu hari pertama. Termasuk untuk imunisasinya harus tuntas dan pola asuh yang benar untuk menjaga stimulus dan respon yang baik untuk anak.

“Tidak kalah penting, kita tidak boleh membuat ribet ibu hami. Dan, bagi para ibu yang baru saja melahirkan, justru dibuat semuah mungkin, di mana saja dan kapan saja,” pungkasnya. (*)