Ia juga merespons kemungkinan adanya perubahan susunan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Suahasil belum memastikan apakah perombakan pejabat akan kembali dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada jajaran DJP.

Menurut dia, pihaknya masih akan mempelajari terlebih dahulu keputusan dan proses pelantikan pejabat yang telah berlangsung sebelumnya.

“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa dan kita akan tindaklanjuti dari situ,” ujar Suahasil usai dilantik sebagai Menteri Keuangan di Jakarta, Senin (14/9).

Sebelumnya, sejumlah pejabat di lingkungan DJBC memang telah mengalami pergantian pada pekan lalu.

Ketika ditanya apakah pola serupa juga akan diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak, termasuk kemungkinan pergantian Direktur Jenderal Pajak, Suahasil tidak memberikan jawaban secara spesifik.

Ia hanya menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil Kementerian Keuangan akan diarahkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.

“Tentu untuk memperkuat keuangan negara melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini,” katanya.

Suahasil memastikan pekerjaan yang selama ini berjalan di Kementerian Keuangan tetap dilanjutkan.

Penetapan tersebut diumumkan sekitar pukul 15.35 WIB. Sebelum keputusan itu disampaikan, Suahasil lebih dahulu terlihat berada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kedatangan mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) tersebut langsung menjadi sorotan karena bertepatan dengan agenda reshuffle kabinet.

Suahasil tiba di Istana dengan mengenakan jas formal dan dasi berwarna biru. Kepada awak media, ia hanya menyebut kedatangannya dilakukan setelah mendapat telepon dari pihak Istana.

Saat itu, Suahasil belum memberikan penjelasan mengenai agenda pertemuannya maupun kemungkinan posisi yang akan diberikan kepadanya.

Kini, ia dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, lembaga yang memegang peran strategis dalam pengelolaan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Latar Belakang Pendidikan Suahasil Nazara

Suahasil Nazara lahir pada 23 November 1970. Ia memiliki latar belakang sebagai ekonom sekaligus akademisi dengan pengalaman panjang di bidang ekonomi, kebijakan publik, fiskal, dan pemerintahan.

Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Indonesia (UI). Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari UI pada 1994.

Suahasil kemudian melanjutkan studi ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (MSc) pada 1997.

Pendidikan akademiknya berlanjut ke University of Illinois at Urbana-Champaign. Di kampus tersebut, ia menyelesaikan pendidikan doktoral dan meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) di bidang ekonomi pada 2003.

Usai dilantik, Suahasil menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden sekaligus menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah mengelola keuangan negara.

“Ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari Negara Republik Indonesia kepada saya. Saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut, dan semoga bisa menjalankan amanah yang diberikan,” ujar Suahasil kepada awak media usai pelantikan.

Suahasil mengungkapkan, informasi mengenai penunjukannya sebagai Menteri Keuangan baru diterimanya pada pagi hari sebelum prosesi pelantikan berlangsung pada sore hari.

Dalam penugasan tersebut, Presiden memberikan arahan agar Kementerian Keuangan terus menjaga kesehatan sekaligus kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Suahasil, APBN yang sehat dan kredibel menjadi fondasi penting untuk menopang program-program prioritas pemerintah sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Karena itu, pengelolaan keuangan negara akan diarahkan agar tetap akuntabel, transparan, efisien, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN tetap dalam batas yang aman, yakni di bawah 3 persen.

Di sisi lain, efisiensi anggaran akan terus didorong dengan memastikan setiap belanja negara memberikan hasil yang maksimal.

“Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran. Yang paling penting adalah bagaimana mengoptimalkan belanja yang ada sehingga menghasilkan output yang maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.