Eranasional.com – Penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2022 hingga kini masih belum ada keputusan resmi.

Direktur Jenderal PHI Kementerian Ketenagakerjaan Indah Putri Anggoro mengatakan belum ada keputusan pasti mengenai kabar ini. Dia mengatakan, Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berwenang memutuskannya.

“Keputusan di Komite PEN,” kata Indah Putri Anggoro kepada Okezone, di Jakarta.

Padahal, bantuan sebesar Rp1 juta telah membantu jutaan pekerja/buruh ini disalurkan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk menerima bantuan sepanjang memenuhi persyaratan lainnya.

Apabila tak ada perubahan yang harus dipenuhi oleh pekerja antara lain WNI, memiliki kartu peserta BPJS, bekerja di wilayah Indonesia, memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta, dan bekerja di sektor prioritas.

JAKARTA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji kabarnya dicairkan bulan ini kepada 8 juta pekerja. Adapun besaran BLT subsidi gaji yang diterima pekerja sebesar Rp1 juta.

Pekerja yang memenuhi syarat pun dapat memeriksa rekening apakah sudah cair atau belum?

Berdasarkan aturan terbaru mengenai penyaluran bantuan subsidi upah atau subsidi gaji. Penerima subsidi merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK), dan menjadi peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.

Penerima BSU adalah mereka yang memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah.

Aturan lainnya menyebutkan, besaran bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan atau total Rp1 juta akan dicairkan sekaligus.

Selain itu, jika penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan namun telah menerima BSU maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.

JAKARTA – Sebanyak 1 juta data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh telah diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Serah terima data 1 juta calon penerima itu dilakukan di Jakarta, Jumat, 30 Juli 2021.

Dengan demikian, program BSU 2021 dimulai untuk 1 juta dari 8,73 juta penerima. Anggaran untuk BSU ini mencapai Rp8,8 triliun.

“Nantinya data 1 juta calon penerima BSU tersebut akan dicek dan di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dikutip dari laman Kemnaker.

Dia mengatakan pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data paling akurat dan lengkap untuk pemberian subsidi agar tepat sasaran.

“Pemerintah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data karena dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh Pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” kata dia.

JAKARTA – Dalam aturan baru Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengenai penyaluran bantuan subsidi upah atau subsidi gaji , bagi pengusaha atau pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini ditetapkan pada 28 Juli 2021, dan berlaku sejak diundangkan. Selain itu, jika penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan, namun telah menerima BSU maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi merilis aturan terbaru mengenai penyaluran bantuan subsidi upah atau subsidi gaji termasuk di dalamnya perubahan syarat penerima subsidi bagi pekerja yang terdampak PPKM.

Adapun salah satu pointnya, penerima subsidi merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK), dan menjadi peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

“Penerima BSU adalah mereka yang memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah,” tulis aturan Kemnaker yang dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (29/7/2021).

Aturan lainnya menyebutkan, besaran bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan atau total Rp1 juta akan dicairkan sekaligus.

Pemberian BSU diutamakan bagi pekerja sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.