Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan saat ini status ojol belum diatur secara hukum. Dia berkata pemerintah serius mengatur status ojol demi kejelasan di mata hukum.

“Salah satu isinya revisi Undang-Undang UMKM itu memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah supaya saudara-saudara kita penggiat-penggiat ojek online ini punya payung hukum yang jelas,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Dia mengatakan ojol akan mendapatkan sederet insentif bila berstatus UMKM. Pertama, ojol berhak membeli BBM bersubsidi dan gas LPJ 3 kg.

Kedua, ojol juga bisa mengakses kredit usaha rakyat (KUR). KUR membuat ojol bisa meminjam dengan bunga 6 persen. Ketiga, ojol bisa dapat pinjaman hingga Rp100 juta tanpa dikenakan agunan tambahan.

Ternyata harga asli LPG 3 Kg tanpa subsidi menembus Rp42.750 per tabung.

Sri Mulyani merinci, sejatinya harga jual eceran atau dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur untuk LPG 3 kg sebesar Rp12.750 per tabung. Padahal harga seharusnya adalah Rp42.750 per tabung.

Tak cuma LPG 3 kg, Sri Mulyani juga menjabarkan harga asli BBM solar subsidi yang saat ini dijual Rp 6.800 per liter. Di mana, harga seharusnya Rp 11.950 per liter.

“Lalu, siapa yang menanggung kelebihan Rp30.000 per tabung LPG 3kg dan Rp5.150 per liter Solar? Pemerintah, melalui Belanja APBN dari pajak yang Anda bayar,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya @smindrawati, Rabu (8/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, subsidi dan kompensasi tidak hanya melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, tetapi juga kelompok kelas menengah mendapat manfaat secara siginifikan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi mengatakan penambahan anggaran tersebut berbanding lurus dengan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menambah volume besaran subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton dari yang semula sebanyak 4,7 juta ton.

“Kami sangat intensif melakukan koordinasi, dari anggaran Rp26,6 triliun ini akan ditambah menjadi Rp54 triliun, tambahannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” ujar Rahmad di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Rahmad mengatakan, menjelang akhir pekan lalu, beberapa pimpinan kementerian pun telah melakukan rapat di Kementerian Pertanian (Kementan), yang dipimpin oleh Menteri Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto untuk membahas tambahan alokasi anggaran tersebut.

Setelah rapat itu, kata Rahmad, pada pekan ini pemerintah juga akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas).

“Begitu nanti rapat tingkat menteri atau rakortas yang dipimpin Kemenko Perekonomian terlaksana, menurut kami ini sudah tinggal menggelinding saja, tinggal eksekusi,” ujar dia

“Bocorannya ini insyallah dalam waktu dekat rakortas akan dilaksanakan, tadi hari ini rapat juga di tingkat eselon I tadi sudah selesai, kemudian akan dibawa Rakortas. Insyallah dalam waktu dekat akan bisa tereksekusi.”

“Kami akan berikan bantuan benih gratis, alat mesin pertanian dan juga ada bantuan lainnya. Semua bantuan ini kami berikan karena Indonesia sedang diterpa cuaca ekstrem El Nino dan juga musim hujan La Nina,” kata Amran dikutip dari Antara, Selasa (20/2/2024).

Amran menyampaikan pihaknya bersama Menko PMK Muhadjir Effendy telah melaksanakan rapat bersama pada Senin, 19 Februari 2024, dalam rangka membahas petani yang terdampak banjir di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, kejadian banjir dan juga dampak El Nino telah membuat harga beras di sejumlah daerah naik tinggi sehingga pemerintah perlu melakukan langkah cepat sebagai upaya antisipasi sejak dini. Sebab diperkirakan, kata Amran, bencana banjir masih akan berlangsung hingga akhir Februari mendatang.

Eranasional.com – Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa hingga 14 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan kepada 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan.

Sebagaimana diketahui, Satgas PEN terus melakukan akselerasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional salah satunya adalah subsidi gaji untuk guru honorer, tenaga kependidikan, dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di Pemerintah Daerah.

“Program tersebut dilaksanakan melalui subsidi sebesar Rp600 ribu per bulan diberikan dalam per dua bulan sejak diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJamsostek,” ujar Ketua Satgas PEN dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/9).

Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji, menurut Budi, adalah bagi yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Ia menambahkan bahwa subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN.

Hingga 14 September 2020, Program Subsidi Gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 Triliun, atau 17,43% dari pagu Rp37,87 Triliun dan hingga akhir tahun, 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini.

“Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi,” ujarnya.

Sejak terbentuk pada 20 Juli, Budi menyampaikan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), melalui Satgas PEN, sudah membantu menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebanyak Rp87,58 Triliun. Satgas PEN, lanjut Budi akan berupaya mendorong agar penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp100 Triliun hingga akhir kuartal III.

“Target agar penyerapan bisa mencapai Rp100 Triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II,” kata Budi.

Penjelasannya, Budi sampaikan PDB Indonesia sekitar USD 1 Triliun atau Rp14.500 Triliun dan jika dibagi empat kuartal, maka diperoleh PBD Rp3.600 Triliun per kuartal. Namun dengan pertumbuhan minus 5,3% pada kuartal lalu, tambah Budi, maka 5,3% dari Rp3.600 Triliun akan didapati angka pertumbuhan yang terkoreksi sekitar minus Rp188 Triliun.

“Hingga 14 September 2020, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp240,9 Triliun atau 34,6% dari pagu anggaran Rp695,2 Triliun. Dari jumlah ini, penyerapan klaster program PEN yang didorong oleh Satgas PEN yaitu di sektor perlindungan sosial, UMKM, dan Kementerian/Lembaga/Pemda mencapai Rp204,97 Triliun,” imbuhnya.

Program baru lain yang diluncurkan pada Agustus 2020, sambung Budi, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mencapai penyerapan sebesar Rp13 Triliun atau 61% dari total pagu anggaran Rp22 Triliun, menjangkau 5,5 juta penerima manfaat dari target 9,1 juga usaha mikro.

“Pemerintah juga berencana menaikkan penerima manfaat menjadi 12 juta untuk program ini,” pungkasnya. (red/riko)

Eranasional.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan penyaluran subsidi upah/gaji Tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja/buruh yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker 14/2020.