Dalam kebijakan tersebut, sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi cukup tidak lagi mendapat alokasi program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah-sekolah tersebut dianggap mampu memenuhi kebutuhan makanan bagi para siswanya secara mandiri.

Karena itu, pemerintah menilai pemberian MBG di sekolah tersebut tidak menjadi prioritas.

“Kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Menurut Sudaryono, kebijakan pengecualian tersebut sudah mulai diterapkan.

Masyarakat juga dapat melihat daftar sekolah yang tidak memperoleh alokasi MBG melalui sistem Radar MBG milik BGN.

Ia menyebut sejumlah sekolah sebagai contoh, di antaranya SMA Taruna Nusantara, Kemala Bhayangkari, Jakarta Intercultural School (JIS), dan Cikal.

“Cek aja (Radar MBG), misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” katanya.

Sudaryono menjelaskan, penataan penerima manfaat juga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan tersebut dikeluarkan dari daftar penerima agar anggaran dapat diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

“Salah satunya kan kita ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang (anggaran), kalau enggak dapat kurangi uang,” tuturnya.

Total nilai tunggakan yang saat ini diverifikasi mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pembayaran hanya akan diberikan kepada tagihan yang telah dinyatakan sah berdasarkan hasil audit.

Menurutnya, seluruh proses penyelesaian tunggakan mengacu pada mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, audit tengah berlangsung dan menjadi dasar utama dalam menentukan pencairan pembayaran kepada para mitra.

“Mengenai utang ini atau tunggakan lah, bukan utang ya, tunggakan ini itu ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Sudaryono menegaskan tidak akan ada keputusan pembayaran berdasarkan pertimbangan pribadi. Seluruh proses, kata dia, dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan agar tetap transparan dan akuntabel.

“Saya enggak ada, ‘Oh yang ini musti kau bayar sendiri,’ enggak bisa, saya enggak mau itu. Semuanya trust in system, tidak trust in person,” katanya.

Ia juga menyebut pengawasan terhadap proses audit melibatkan jajaran internal BGN, termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang sebagai pejabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Sudaryono, kehadiran Arumsari diharapkan dapat memastikan seluruh proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan sehingga hanya tagihan yang memenuhi syarat yang akan diselesaikan.

“Kebetulan Bu Wakil Kepala saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, yang mana itu yang kita selesaikan,” tuturnya. []

Sudariono dilantik menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.

Usai pelantikan, Sudariono menegaskan komitmennya menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun, termasuk keluarga, kerabat, maupun teman dekat yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan program tersebut.

Menurut Sudariono, apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, alumni, atau orang dekatnya lalu menawarkan bantuan, jasa, atau meminta imbalan dengan membawa namanya dalam urusan MBG, masyarakat diminta tidak mempercayainya.

“Jika ada yang mengatasnamakan saya, keluarga, sahabat, teman, atau alumni untuk kepentingan Program Makan Bergizi Gratis dan diduga melakukan hal yang tidak semestinya, saya pastikan itu bukan atas sepengetahuan saya. Saya meminta agar hal tersebut segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh keluarga, kerabat, dan siapa pun yang mengenalnya agar tidak memanfaatkan hubungan pribadi dengannya demi memperoleh keuntungan atau kemudahan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Sementara itu, meski telah mundur dari jabatan Kepala BGN, Nanik S Deyang tetap akan berperan di lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Nanik akan dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional.

Penunjukan itu dilakukan karena pemerintah menilai pengalaman dan pemahaman Nanik terhadap program BGN masih sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai tujuan. []

Ia memastikan tidak akan memberi ruang bagi praktik yang merugikan keuangan negara, termasuk penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk permainan dalam pengelolaan program.

“Doakan kami agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kami menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi, hanky panky, maupun aksi ‘copet-copetan’ yang selama ini paling dibenci masyarakat Indonesia,” ujar Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sebagai langkah awal, Sudaryono akan memfokuskan perhatian pada pembenahan tata kelola internal BGN.

Menurutnya, seluruh proses kerja harus berlangsung secara transparan, akuntabel, dan mudah diawasi karena program MBG dibiayai melalui anggaran negara yang berasal dari uang rakyat.

Ia menegaskan setiap anggaran yang digunakan harus benar-benar diperuntukkan bagi sasaran program, yakni pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia.

“Hal-hal yang selama ini belum transparan harus dibuka. Jika masih ada proses yang dilakukan secara manual, harus mulai didigitalisasi agar seluruh aktivitas memiliki rekam jejak yang jelas. Tidak boleh lagi ada proses yang dilakukan secara tertutup. Semua harus terang benderang,” tegasnya.

Selain memperbaiki sistem, Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mencatut nama dirinya atau mengaku memiliki kedekatan dengannya untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Ia mengakui memiliki banyak relasi, mulai dari keluarga, sahabat, teman, hingga rekan alumni.

Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi siapa pun untuk menawarkan bantuan atau fasilitas dengan mengatasnamakan dirinya.

“Kalau nanti ada orang yang mengaku keluarga saya, sahabat saya, teman saya, atau alumni saya lalu menawarkan jasa dengan imbalan tertentu, saya pastikan itu tidak benar,” katanya.

Sudaryono meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan praktik semacam itu.

Menurutnya, BGN berkomitmen menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia juga menegaskan seluruh penyelesaian persoalan di lingkungan BGN akan dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa perlakuan istimewa kepada pihak mana pun.

“Saya ingin setiap persoalan diselesaikan sesuai mekanisme dan sistem yang berlaku. Bukan lagi mengandalkan kedekatan personal atau pembicaraan di ruang-ruang tertutup. Semua proses harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. []

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pelantikan Sudaryono akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026) pukul 15.00 WIB.

Prasetyo menjelaskan, pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah Nanik S. Deyang resmi mengajukan pengunduran diri.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum akhirnya menunjuk Sudaryono untuk memimpin lembaga tersebut.

“Memang ada dinamika baru, yakni Kepala BGN mengajukan pengunduran diri. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Bapak Presiden memutuskan menunjuk Bapak Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, sebagai Kepala BGN,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menuturkan, salah satu alasan utama penunjukan Sudaryono adalah keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan konsep Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama proses perencanaan, Sudaryono disebut aktif mengikuti pembahasan, memberikan masukan, hingga merancang mekanisme pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, posisi Sudaryono di Kementerian Pertanian dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam memastikan ketersediaan bahan baku pangan bagi para penerima manfaat.

Menurut Prasetyo, Kementerian Pertanian selama ini menjadi salah satu penopang utama ekosistem program tersebut melalui penyediaan sumber daya pangan.

Karena itu, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dianggap menjadi modal penting untuk melanjutkan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.

“Selama ini Kementerian Pertanian memiliki peran besar dalam mendukung ketersediaan bahan pangan untuk program ini. Itu menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menunjuk Pak Sudaryono,” ujar Prasetyo. []

Ha; itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

Menurut analisisnya, Sudaryono yang merupakan orang dekat Prabowo awalnya akan maju di Pilkada Jawa Tengah namun kemudian dilantik menjadi wamen.

Sementara, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi merupakan orang dekat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kita tahu Pak Sudaryono mau maju di Jateng jadi calon gubernur sebagai orang dekatnya Prabowo lalu dilantik jadi wamen dan Ahmad Lutfhi Kapolda Jateng yang akan maju di Jateng orangnya Jokowi didukung oleh KIM, didukung oleh Prabowo dan didukung pemerintah,” kata Ujang, dikutip dari Kompas TV Jumat, 19 Juli 2024.

Kata dia itu adalah barter politik dan barter kepentingan

“Ini kan barter kepentingan yang saling menguntungkan antara Jokowi dengan Prabowo,” jelasnya dilansir dari Kompas.

Diketahui, KIM adalah koalisi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo-Gibran dan berhasil membawa pasangan tersebut memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Ujang juga menilai bahwa pelantikan tersebut merupakan tukar guling kebijakan dan barter yang saling menguntungkan.