Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda harus tercermin dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil untuk kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Dasco saat menyampaikan pidato dalam peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dalam acara itu, ia didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Dasco mengatakan, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda perlu menjadi landasan DPR RI dalam menjalankan tugas legislasi maupun pengawasan.

Hal itu dinilai semakin penting di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang berpotensi berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Ia mencontohkan, ikrar yang dicetuskan para pemuda pada 1928 lahir dari keberagaman latar belakang.

Meski memiliki perbedaan, para pemuda saat itu mampu mengutamakan kepentingan bersama demi mewujudkan cita-cita Indonesia.

Menurut Dasco, semangat serupa perlu terus dipelihara saat ini. Berbagai persoalan internasional tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga di Tanah Air.

“Persatuan tidak boleh berhenti menjadi semboyan. Ia harus menjelma jadi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil,” ujar Dasco.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa dalam pembahasan revisi UU Pemilu, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan, tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada perubahan terhadap sistem tersebut,” ujar Dasco dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).

Dasco menegaskan DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu.

“Mekanisme pemilihan presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) tidak termasuk dalam agenda pembahasan DPR dan pemerintah. Tidak ada pembahasan UU Pilkada, DPR fokus membahas Undang-Undang Pemilu,” ujar Dasco

Dasco menegaskan kembali komitmen DPR untuk fokus pada pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini menjadi salah satu prioritas legislasi nasional.

“Pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk dalam agenda legislatif yang akan dibahas dalam waktu dekat,” tambah Daco.

Hal ini sekaligus merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Belum Terdapat DIM

Prasetyo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat daftar inventaris masalah (DIM) yang secara resmi diajukan terkait RUU Pilkada, sehingga pembahasannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Prasetyo, setiap rencana perubahan undang-undang akan melalui mekanisme legislasi yang terukur, transparan, dan melibatkan pembahasan bersama DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memastikan bahwa setiap proses legislasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta kepastian hukum,” tambahnya

Prabowo dan Dasco tidak hanya membahas masalah refirma agraria dan redistribusi tanah yang berpihak pada masyarakat. Namun pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026.

Selain itu dalam pertemuan tersebut, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung di Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa.

Dalam foto yang diunggah akun Seskab, Prabowo dan Dasco duduk semeja di pertemuan itu. Dasco mengenakan batik bercorak hijau, sedangkan Prabowo mengenakan safari berwarna krem.

Pada Senin (17/11) lalu, Dasco juga bertemu Prabowo di Istana. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan itu diadakan setelah Prabowo menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Bekasi.

Ia menjelaskan dalam pertemuan itu Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan atlet pusat yang komprehensif. Termasuk rencana pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

Sementara di sektor ekonomi, Teddy menyebut Prabowo membahas target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta kebijakan yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

Terakhir Teddy mengatakan keduanya juga membahas isu politik dan keamanan terkait perkembangan situasi terkini termasuk stabilitas keamanan masyarakat.

Sejak Nusron Wahid menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN hingga saat ini, ia membuat keputusan menunda perpanjangan ataupun pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).

“Sudah 10 bulan mendapatkan kepercayaan menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami belum tanda tangan satu pun perpanjangan dan pembaruan HGU,” tegas Menteri Nusron dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/09/2025).

Kebijakan tersebut dilakukan karena Menteri Nusron ingin memastikan bahwa hak masyarakat yang berada di sekitar HGU tetap terjaga. Saat ini, menurutnya masih terdapat perbedaan persepsi dalam proses penyediaan plasma dalam peraturan perundangan yang berlaku, seperti halnya di dalam PP 18/2021 dan PP 26/2021. Perbedaan aturan terkait plasma inilah yang Menteri Nusron sebut perlu disinkronkan.

“Kami ingin ada keadilan struktural terhadap distribusi tanah ini. Masalah plasma inilah yang menurut pemahaman saya menjadi sumber ketidakadilan, di mana petani tidak bisa mendapatkan akses terhadap tanah yang ada di sekitar (sekitar HGU, HGB),” jelas Menteri Nusron.

Ia menjelaskan, penundaan perpanjangan maupun pembaruan HGU ini sembari menunggu hasil pekerjaan dari Satuan Tugas Penetapan Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Kami menghormati kerja teman-teman di Satgas PKH supaya peta mana yang hutan, mana yang tidak hutan, ini jelas dulu. Sehingga, ketika kami melangkah, kami tidak menabrak yang ada,” ujar Menteri Nusron.

Akurasi peta data yang ada saat ini masih dianggap kurang akurasinya karena masih memakai peta data satelit dengan skala 1:1.000.000 yang dapat menimbulkan bias. “Solusinya adalah melalui One Map Policy, yaitu peta 1:5.000. Peta yang sudah jadi ini di Pulau Sulawesi. Kalau kami diminta pemetaan hutan dan non hutan di Pulau Sulawesi, kami bisa pertanggungjawabkan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” tutur Menteri Nusron.

“Oleh karena itu, kami akan bekerja sambil menuntaskan peta tahun ini di Pulau Sulawesi bersama tim Kementerian Kehutanan untuk mengerjakan tapal batas hutan dan non hutan/areal penggunaan lainnya (APL),” lanjut Menteri Nusron.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa dari hasil pertemuan, DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan Kebijakan Satu Peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“DPR juga mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. DPR RI juga akan membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025,” ujar Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat.

Ia menambahkan, fraksi Partai Gerindra telah menyatakan akan memproses pengunduran diri Saraswati melalui mahkamah partai.

Dasco mengaku baru mengetahui kabar pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa proses selanjutnya akan ditangani melalui mekanisme partai.

“Dan tadi fraksi sudah menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut akan diproses melalui Mahkamah Partai. Selebihnya saya belum bisa berkomentar karena saya masih harus mempelajarinya,” kata Dasco kepada wartawan Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Langkah ini menunjukkan keputusan penting seperti pengunduran diri seorang anggota, akan melewati prosedur internal partai untuk ditinjau dan diputuskan.

Mengenai detail lebih lanjut atau kemungkinan langkah yang akan diambil partai, Dasco belum bisa memberikan komentar lebih jauh.

“Perlu waktu untuk mempelajari lebih dalam situasi dan alasan di balik pengunduran diri tersebut,” pungkas Dasco.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi mengaku menghormati keputusan Sara. Sambil menunggu proses, dia memanggil Sara akan terlebih dahulu diaktifkan.

Haryadi menjelaskan proses administratif terkait keputusan Sara akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dan Fraksi akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

“Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan undangan yang berlaku. Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan diberhentikan dari DPR,” kata Bambang.

Dia tak mengungkap dengan jelas alasan pengunduran dirinya. Namun, dia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang sempat menjadi sorotan pada 28 Februari 2025 lalu.

Pernyataan yang dimaksud, yakni saat dia mengajak masyarakat untuk menjadi pengusaha daripada bersandar pada pemerintah.

Namun, dia mengaku menyampaikan permintaan maaf. Sara mengaku tidak mudah untuk memulai usaha dan memahami pernyataan itu telah merugikan banyak pihak. []

Tersebut disampaikan usai forum penyampaian aspirasi mahasiswa di gedung DPR Jakarta, Rabu (02/09/2025). Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa juga menyinggung soal tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Namun, dia menyebut RUU Perampasan Aset baru bisa dibahas setelah RKUHAP.

“Terakhir kami sampaikan tinggal menunggu KUHAP selesai, [selanjutnya] kita akan membahas RUU Perampasan Aset,” kata Dasco usai audiensi tersebut.

Menurut dia, hal itu dilakukan agar tidak ada aturan yang tumpang tindih. Sebab menurut dia, RUU Perampasan Aset masih berkaitan dengan sejumlah undang-undang lain, seperti UU Tipikor, UU TPPU, termasuk Perampasan Aset.

Saat ini, Dasco menyebut RKUHAP masih dalam tahap penjaringan aspirasi dari masyarakat di Komisi III DPR. Dia telah memberi batas waktu agar RUU tersebut segera diselesaikan.

“Nah, RKUHAP ini masih menerima partisipasi masyarakat, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan III bahwa sudah ada batas batas yang harus kita selesaikan,” katanya.

Dasco menargetkan RKUHAP bisa selesai pada akhir masa sidang kali ini pada pertengahan September mendatang. Sehingga, DPR dan pemerintah bisa memulai pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Mudah-mudah sebelum akhir masa sidang ini untuk KUHAP sudah dapat diselesaikan, sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan RUU Perampasan Aset,” tandasnya.

RUU Perampasan Aset mandek selama lebih dari satu dekade setelah naskah akademiknya pertama kali disusun pada tahun 2008.

Pada tahun 2023, RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat itu juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR, namun tak ada tindak lanjut.

RUU Perampasan Aset mengatur kewenangan terkait perampasan aset minimal senilai Rp100 juta. RUU tersebut juga bisa menyita aset penyelenggara negara yang dinilai tidak wajar tanpa harus melalui proses pidana.

“Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” demikian bunyi Pasal 6 Ayat 1 huruf a. []

Untuk itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kans melakukan kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Dasco yakin Prabowo telah memiliki penilaian terhadap para pembantunya berdasarkan kinerja yang telah diperlihatkan selama 100 hari masa kerja.

“Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lebih lanjut, Dasco menyebut Prabowo yang paling paham terkait kinerja para menteri Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama kerja.

“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual gas LPG 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

“Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

Tadi malam, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. Awalnya, pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

Sufmi Dasco yang juga wakil Ketua DPR RI dalam sambutannya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus PIRA yang sejak kelahirannya hingga saat ini terus membersamai perjuangan PIRA.

“Saya melihat masih banyak muka-muka lama dari awal dan juga banyak muka muka baru yang kemudian akan terus memperjuangkan PIRA sehingga bisa menopang, perjuangan Partai Gerindra untuk semakin berjaya, “kata Sufmi Dasco Ahmad disambut meriah.

Politikus Gerindra ini juga menyampaikan tingginya kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai lebih dari 80% itu juga merupakan kerja-kerja sayap partai seperti PIRA yang terus memberikan dukungan termasuk kepercayaan publik terhadap Partai gerindra yang terus meningkat.

“Kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada Partai Gerindra, oleh karena itu sumbangsih dari sayap Partai seperti PIRA, PPIR, SATRIA, TIDAR dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting kedepan, untuk terus supaya perjuangan partai Gerindra bisa terus disenangi oleh masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Penasehat PP PIRA, Bianti Djiwandono sembari tak kuasa menahan air mata mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PIRA yang bekerja keras bersama Partai Gerindra dan PIRA sehingga Ketua Umum Partai Gerindra bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Terima kasih, terima kasih, terima kasih, atas jerih payahmu, kesetiaan,” katanya.

Ketua Umum PIRA, dr. Sumarjati Arjoso, S.K.M. dalam menyampaikan bahwa PIRA selalu menjadi tonggak utama dalam mendukung visi dan misi Partai GERINDRA, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu yang berpihak kepada perempuan.

“Sejak awal, PIRA berdiri sebagai ujung tombak untuk memastikan perempuan Indonesia memiliki peran strategis dalam politik dan pembangunan. Kami akan terus berjuang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan di seluruh Indonesia,” ungkap dr. Sumarjati.

Lanjut, ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“PIRA berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Dengan PIRA yang berdaya, kami yakin GERINDRA akan semakin berjaya,” ujarnya.

RAPIMNAS kali ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi, tetapi juga ajang pemberdayaan perempuan melalui berbagai sesi pelatihan, diskusi, dan penyusunan strategi.

Seluruh peserta mendapatkan pembekalan tentang bagaimana menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing, baik dalam mendukung kebijakan partai maupun dalam memberdayakan masyarakat lokal.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis juga menjadi pembahasan utama, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dalam politik, dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

“Tadi kita bicara energi terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang,” kata Dasco usai menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Dasco, pihak Singapura juga sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah, yang diwakili Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi untuk membahas kerja sama tersebut.

“Singapura juga sudah ketemu juga dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi iya membicarakan banyak hal termasuk investasi,” kata Dasco.

Dasco menjelaskan belum ada pembicaraan soal kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan perwakilan Singapura. Menurutnya, hal yang dibahas dalam pertemuan itu hanya sebatas koordinasi terkait masa depan EBT.

“Tentu saja pembicaraan kerja sama itu nanti dilakukan, tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi-koordinasi, bagaimana tentang masa depan energi baru terbarukan,” kata Dasco.

Dasco memastikan tak ada pembahasan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pertemuan tersebut. “Kita enggak ngomongin MBG,” tegas Dasco.

Selain Dasco, turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal dalam pertemuan tersebut. Sedangkan Kwok Fook Seng didampingi Wakil Dubes Singapura, Mr. Terrence Teo, dan Sekretaris Dubes Singapura, Mr. Jonathan Seng. (AD)

“Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut dia, hal ini tentunya akan membuat sejumlah pihak akan kurang senang dengan langkah pemerintahan tersebut.

Namun, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto tetap bertekad bahwa hal tersebut harus dilakukan apapun risikonya.

“Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus transportasi dan memacu pembangunan ekonomi.

Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan proyek ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

“Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya menegaskan.

Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam pembangunan.

“Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi, yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.

“Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kita akan kaji, kita anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Diketahui, tunjangan seumur hidup anggota DPR diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Uang pensiun itu diatur dalam Pasal 13 UU tersebut. Aturan itu dirinci dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

JAKARTA, Eranasional.com- Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menerima aspirasi masyarakat untuk merubah regulasi tanaman ganja yang bisa dimanfaatkan menjadi ganja medis.

Santi Wirastuti, yang sempat melakukan kampanye di area CFD, di kawasan Sudirman Jakarta, meminta pertolongan untuk anaknya agar dapat pengobatan ganja medis, akhirnya didengar DPR.

“Hari ini saya kedatangan santi warastuti, orang tua dari cika yang mengalami sakit yang kemarin viral mengenai ganja medis, dan didampingi oleh pengacara mas singgih ini yang mengadakan judicial review di mahkamah konstitusi mengenai legalisasi ganja untuk medis,” pungkas Dasco, Senin (28/6/2022).

Dalam audiensi yang berlangsung di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR akan segera melakukan kajian untuk merevisi undang-undang narkotika.

“Setelah mendengarkan apa yang tadi disampaikan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong RDP (Rapat Denggar Pendapat) dengan komisi tiga yg kebetulan sedang membahas ruu narkotika,” tutur Dasco.

“Kalo sempat minggu ini ya minggu ini, kalo tidak ya sebelum masa reses kita sudah minta dilaksanakan rapatnya,” sambungnya.

Sebelumnya Viral di Sosial Media…

Sebuah foto viral di media sosial yang menggambarkan seorang ibu tengah berkeliling dengan membawa poster berisi pengakuan membutuhkan ganja medis demo pengobatan anaknya. Aksi itu dilakukan sang ibu saat momen car free day (CFD) pada Minggu, 26 Juni 2022 kemarin. Pengakuan sang ibu yang membutuhkan ganja medis itu menuai respons banyak pihak.

Eranasional.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik rencana Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mengundang pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus ke Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan kondisi Indonesia yang tidak berlandas pada agama tertentu.

“Saya pikir apa yang dilakukan oleh Menteri Agama tidak salah ya, karena negara kita ini bukan hanya (untuk) agama tertentu,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).

Menurut elite Partai Gerindra ini, rencana mengundang pemimpin Vatikan tersebut sebagai salah satu cara untuk menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan bangsa yang bhineka. Kata dia, tamu dari manapun harus disambut baik.

“Tokoh internasional dari satu agama, kemudian datang diundang ke Indonesia itu juga mencerminkan kita satu bangsa yang bhineka. ya, tentunya tamu dari mana pun kita harus sambut dengan baik,” ucapnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan dua tokoh agama dunia, yaitu Grand Syeikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb dan Pimpinan Gereja Katolik di Vatikan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dia menjelaskan dua tokoh tersebut diundang dalam rangka untuk perdamaian dunia.

“Selain Paus Fransiskus, saya bersama tim tengah berusaha mengundang Grand Syekh Al-Azhar untuk bisa hadir ke Indonesia,” katanya saat memberikan pembinaan pada ASN Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (9/3).

Dia menuturkan Grand Syeikh Al-Azhar Ahmed Al Tayeb dan Paus Fransiskus adalah dua tokoh penting yang terus mengupayakan perdamaian dunia. Keduanya pada 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, telah mendeklarasikan Piagam Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian dan Hidup Berdampingan.

Salah satu poin pokok deklarasi itu, kata Yaqut adalah mengajak umat manusia untuk hidup bersama dalam semangat persaudaraan, dan menjadikan agama sebagai inspirasi. Dia pun berharap kepada jajarannya dan seluruh masyarakat Indonesia agar kesempatan menghadirkan dua tokoh dunia ini bisa terealisasi.

“Saya ingin mengundang dua tokoh mulia ini hadir ke Indonesia untuk menyaksikan bahwa apa yang pernah dideklarasikan di Abu Dhabi itu sudah lama dilaksanakan di Indonesia, bahkan mungkin sejak Indonesia ini belum berdiri,” bebernya.

“Ini tentu akan menjadi kebahagiaan buat kita semua, dua tokoh agama besar di dunia bisa bertemu di Indonesia yang dikenal memiliki keragaman, baik keberagaman agama, budaya, suku, etnis, dan lain sebagainya,” tambahnya. (AH)

Jakarta- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai hari ini hingga 2 Agustus 2021.

Dasco menyebut PPKM merupakan upaya pemerintah menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Ia pun meminta masyarakat mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku selama PPKM Level 4.

“Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan cukup berat, tapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7).

Dasco mengklaim sejauh ini pemberlakuan PPKM Darurat yang berjalan sejak 3 Juli sudah berhasil menekan penyebaran virus corona. Namun, upaya itu belum mencapai target penurunan signifikan hingga 10 ribu kasus per hari.

“Sehingga pemerintah memandang perlu untuk dilakukan perpanjangan PPKM level 4,” ujarnya.

Ketua harian Partai Gerindra juga meminta masyarakat selama PPKM Level 4 menghindari acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Termasuk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa.

Pemerintah, kata Dasco, sangat menghargai aspirasi masyarakat. Namun, aksi demo yang menimbulkan kerumunan justru berpotensi memunculkan klaster Covid 19.

“Kepada masyarakat mohon bersabar. Kita semua berharap perpanjangan PPKM level 4 ini bisa berdampak pada penurunan angka Covid-19 secara signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menyebtu pemerintah sudah mengalokasi anggaran cukup besar bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi berupa bantuan sosial tunai (BST) dan stimulus lain.

“Mari kita dukung ikhtiar pemerintah dalam menekan angka Covid 19. Ikuti vaksinasi dan selalu jaga protokol kesehatan” ujarnya.