Hal itu disampaikan Suharto, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 pada Rabu (03/12/2025).

Sebagai perwakilan dari MA, Suharto mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah menyelenggarakan Rakor sekaligus mengumpulkan jajaran Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana.

“Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ini sebagai langkah positif yang memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana pertanahan,” ujar Suharto dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta.

Wakil Ketua MA Suharto mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya acara ini, di mana penyelenggara telah menginisiasi kegiatan dengan tema yang sangat penting.

“Ini menjadi komitmen bersama dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana pertanahan,” ujar Suharto.

Sesuai dengan tema “Kolaborasi Sinergi Percepatan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita, Menuju Negara Kuat, Sejahtera, dan Maju”, dalam materinya, ia menyampaikan prinsip dan langkah strategis dalam mencegah tindak pidana pertanahan.

“Ada lima prinsip, yaitu penyempurnaan sistem administrasi pertanahan; pemantauan dan penegakan hukum yang konsisten; penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga agar penanganan pertanahan dapat berjalan secara lebih harmonis; transparansi dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat; serta edukasi dan pencegahan sejak dini,” ujar dia.

Rakor yang berlangsung tiga hari, mulai 3-5 Desember 2025 ini, dikatakan Suharto jadi momentum memperkuat sinergi untuk menangani sengketa pertanahan secara lebih komprehensif.

“Rapat ini nantinya bisa memberikan wawasan tambahan dalam melakukan koordinasi-koordinasi antara pejabat di berbagai daerah,” tambahnya.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, juga menyatakan bahwa kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum (APH), Badan Intelijen Negara, dan lembaga peradilan memang dibutuhkan.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran APH. Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlangsung secara konsisten, dan kita bersama-sama tetap tegas dalam upaya pemberantasan mafia tanah,” pungkasnya.

Dia dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi bidang administrasi aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti di Istana Negara, Rabu 15 April 2024.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat ketua muda pidana Mahkamah Agung dan pengangkatan wakil ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial,” ucap Nanik Purwanti.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya ke-1 dan seterusnya, ke-2 mengangkat saudara Suharto dalam jabatan wakil ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,”isi pernyataan pelantikan.

Suharto melakukan pengucapan sumpah jabatan wakil ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial di hadapan Presiden Republik Indonesia.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban wakil ketua Mahkamah Agung bidang non Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Suharto.

Selain melantik Suharto, Presiden Jokowi juga melantik tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 di Istana Negara.

Ketujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 adalah Antonius Riyadi Susilo Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtyas, Wawan Fachrudin, Mahyudin, Ahmadi, dan Sri Nur Herawati. []