Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas terkait penanganan kebencanaan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam), Sumatra Barat, Rabu (17/12/2025). Langkah ini menegaskan keseriusan Presiden dalam menangani dampak bencana di wilayah Sumatra Barat.

“Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 18.30 WIB, dan langsung mengadakan rapat terbatas di Markas Komando Daerah Militer Sumatra Barat,” tulis Teddy.

Teddy menjelaskan kunjungan Presiden ke Sumatra Barat kali ini merupakan yang kedua dalam kurun waktu dua minggu terakhir. Presiden Prabowo telah mengunjungi Sumbar pada 1 Desember 2025.

“Pada malam hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali mendarat di Sumatra Barat untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir,” ujar Teddy.

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Muhammad Herindra.

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo tampak mengenakan jaket putih dan duduk di sisi tengah meja rapat, dikelilingi para menteri dan pimpinan lembaga. Seluruh jajaran terlihat menyimak dengan serius arahan Presiden terkait langkah-langkah penanganan kebencanaan di Sumatra Barat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menyalurkan langsung bantuan kemanusiaan kepada warga di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada Sabtu (06/12/2025).

Di tengah suasana duka, Menteri Nusron tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga menyempatkan diri berbincang dan mendengarkan secara langsung cerita pilu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat terjangan banjir bandang.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi bencana ini sendirian. Kehadiran kami di tengah warga bukan sekadar formalitas, kami mendengarkan langsung jeritan warga karena kehilangan keluarga, ini adalah bentuk tanggung jawab dan solidaritas yang tidak bisa ditawar,” ujar Nusron Wahid saat menyerahkan bantuan.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan mendesak, antara lain bantal dan selimut, paket makanan dan minuman, kebutuhan bayi dan anak, perlengkapan ibadah, peralatan kebersihan, serta obat-obatan. Seluruh bantuan tersebut diprioritaskan untuk mendukung pemulihan awal masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana.

Penyerahan bantuan dipusatkan di Pos Layanan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Nagari Salareh Aia, yang selama ini menjadi salah satu pos utama penanganan korban.

Kegiatan ini turut melibatkan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra pengusul lokasi penyaluran bantuan dan penghubung langsung dengan warga terdampak. Kolaborasi ini diyakini dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

“Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi cara kita meresponsnya akan menentukan seberapa cepat masyarakat bisa bangkit kembali. Di sini saya melihat semangat gotong royong yang sangat kuat, dan itu yang membuat saya optimistis,” ungkap Nusron Wahid.

Berdasarkan data sementara, bencana banjir bandang di Nagari Salareh Aia telah mengakibatkan 154 orang terdampak, dengan 29 orang dinyatakan meninggal dunia dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Sejumlah rumah, lahan pertanian, serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

“Saya ingin memastikan bahwa bantuan ini tidak hanya simbolis. Kita harus benar-benar hadir dengan empati, mendengar jeritan warga, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Inilah bukti bahwa negara hadir, terutama ketika masyarakat berada dalam masa paling sulit,” tegasnya.

Program ATR/BPN Peduli Bencana merupakan bentuk konkret kepedulian sosial Kementerian ATR/BPN yang dijalankan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta relawan kemanusiaan.

Kehadiran langsung Menteri ATR/Kepala BPN di Kabupaten Agam menegaskan bahwa pemulihan dan pendampingan masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas utama pemerintah.

Rencana pengiriman dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 29 November 2025, seiring dengan rampungnya proses koordinasi serta penyelarasan kebutuhan logistik di lapangan.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan.

“Polri telah menyiapkan langkah percepatan penyaluran bantuan. Saat ini proses penyempurnaan kebutuhan dari wilayah terdampak terus berjalan, termasuk penyusunan manifest barang yang akan diberangkatkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Dari sisi transportasi udara, jajaran Poludara Polri melaporkan bahwa beberapa pesawat yang dimiliki oleh Polri telah bersiaga di Mako Ditpoludara Pondok Cabe. Jadwal keberangkatan serta titik pendaratan nantinya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan demi memastikan distribusi berjalan optimal.

Sejumlah crew pesawat udara Polri juga telah disiagakan untuk mendukung misi kemanusiaan tersebut, guna memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan lancar.

Lanjut kata Letkol Teddy armada tersebut terdiri dari tiga unit pesawat Hercules dan satu unit pesawat A400.

“Keempat pesawat tersebut terbang menuju tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan rute terdekat di Bandara Minangkabau (Padang), Bandara Silangit (Tapanuli), serta Bandara Banda Aceh dan Lhokseumawe,” ujar Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Setkab Teddy mengatakan jenis bantuan utama yang diterbangkan mencakup sekitar 150 unit tenda pengungsian untuk memenuhi kebutuhan shelter darurat, disusul sekitar 64 unit perahu karet, sekitar 100 unit alat komunikasi, genset, bahan makanan, serta tenaga medis dan obat-obatan.

Bantuan yang diangkut akan diprioritaskan untuk kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, bayi, anak-anak, dan lansia.

“Jadi sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung mengirimkan pesan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” tambah Setkab Teddy.

Dan beberapa hari lalu, kata Teddy sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana. Dari sisi pesawat TNI, kemudian juga dengan pesawat sipil untuk mengangkut semua kebutuhan,” ujar Teddy.

“Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan,” lanjut Teddy.

Modifikasi Cuaca 

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan selain fokus pada penanganan korban banjir dan longsor, pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi curah hujan dan mengantisipasi bencana susulan.

“Kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita membawa ke lautan. Ini juga melakukan upaya-upaya semacam ini (selain menangani korban),” ujar Menko PMK Pratikno saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pratikno mengatakan Siklon Tropis Senyar sebagai penyebab bencana sudah mulai mereda. Meski begitu, ia meminta warga tetap waspada karena masih ada Siklon Tropis Koto yang juga dapat berpotensi memicu cuaca ekstrem di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

“Kita mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di Utara. Kita masih waspada, kita kira dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” kata Pratikno.

Tanggap Darurat Nasional 

Pratikno mengerahkan tim Operasi Tanggap Darurat Nasional untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah termasuk di pulau Sumatera.

Pratikno menjelaskan Presiden Prabowo sudah perintahkan untuk mengirim prioritas bantuan ke daerah yang paling terdampak pada Jum’at (28/11) pagi.

“Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif” ujar Pratikno.

Pratikno mengatakan pihaknya sudah kerahkan bantuan ke lokasi. Lanjut kata dia bencana badai ini kan melanda beberapa provinsi, mulai Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara di wilayah Medan dan Tapanuli, juga Provinsi Sumatra Barat.

“Kami sudah mengerahkan semua kementerian/lembaga ke sana, mulai dari Basarnas, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PU, kemudian Kemendagri,” kata Menko PMK,” ujar Pratikno.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, pembukaan posko itu dilakukan sebagai wujud transparansi pihak kepolisian dalam memproses kasus tersebut.

“Lewat posko ini siapapun yang punya informasi, data, keterangan serta petunjuk yang terkait dengan peristiwa kematian AM, bisa melaporkannya di sana,” katanya di Padang, Minggu 7 Juli 2024.

Ia mengatakan, posko tersebut memang sengaja dibentuk kepolisian untuk membuka ruang kepada masyarakat agar turut terlibat dalam proses penyelidikan yang kini sedang berjalan.

Kombes Dwi menerangkan, posko pengaduan itu berada di lantai empat Kantor Polda Sumbar, tepatnya di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Selain posko, warga juga bisa memberikan data, informasi, serta petunjuk lewat layanan komunikasi di nomor 08116669007 dan 0895607345098.

“Ini bukti bahwa kami bersungguh-sungguh dalam memproses kasus, dan prosesnya dilakukan secara transparan kepada publik,” ujarnya dikutip dari Antara.

Selain posko dan layanan pengaduan, Kombes Dwi menambahkan, berbagai instansi serta lembaga terkait juga turut mengawal proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumbar.

Ia mengatakan sampai sekarang Polda Sumbar masih terus melanjutkan penyelidikan demi mengungkap kasus penemuan mayat Afif Maulana di bawah jembatan Kuranji pada Minggu 9 Juni 2024 lalu.

Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Dia dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, Jokowi akan langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam dengan berkendara mobil.

Selepas itu, Jokowi akan menuju Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam untuk meninjau posko tanggap darurat sekaligus menyerahkan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban terdampak bencana.

Siang harinya, Jokowi dan Iriana akan kembali menuju Bandara Internasional Minangkabau untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.

Dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Plt. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Sementara yang ditemukan meninggal dunia berjumlah 35 orang.

Hal itu disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, pihak berwenang setempat masih terus memutakhir data, seiring dengan adanya temuan-temuan baru dari tim pencarian gabungan.

“Korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian,” ujar Kepala BNPB Letnan Suharyanto, dikutip dari Breaking News Kompas TV, Rabu 15 April 2024.

Selain itu, Suharyanto menyebut terdapat 33 warga yang mengalami luka-luka dan kini sedang menjalani perawatan.

Adapun untuk jumlah pengungsi akibat bencana tersebut sebanyak 1.543 keluarga.

“Pemerintah menargetkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal dan cepat. Sehingga lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal,” kata Suharyanto.

Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban hilang.

Masih seringnya turun hujan dan banyaknya material sisa banjir menjadi kendala operasi pencarian.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Padang Hendri mengatakan, pihaknya menurunkan beberapa sektor tim SAR gabungan untuk mencari korban yang belum ditemukan.

”Dua sektor diturunkan di Agam dan empat sektor di Tanah Datar. Satu sektor juga diturunkan di daerah aliran Sungai/Batang Anai, Padang Pariaman,” kata Hendri.

Ia menyebutkan, tim gabungan juga menurunkan kamera drone termal untuk menilai (asesmen) lokasi pencarian agar tim pencari di lapangan aman dalam melakukan pencarian korban.

”Sekarang kami juga dibantu Polda Sumbar yang menurunkan dua K-9 atau anjing pelacak,” ujarnya. []

ERANASIONAL.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) secara virtual pada Kamis (22/04/2021).

Dalam sambutannya, Surya Tjandra mengatakan banyaknya masyarakat hukum adat di Sumbar, menjadikan Sumbar sebagai salah satu pilot project untuk mendalami bagaimana pemerintah semakin mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat.

“Pembelajaran yang didapat di Sumbar tentunya tidak hanya untuk Sumbar tetapi untuk seluruh wilayah yang terdapat masyarakat hukum adat di dalamnya,” ujarnya.

Pelaksanaan Reforma Agraria dalam konteks Sumbar, dikatakan Wamen ATR/Waka BPN secara umum, Ia melihat terdapat empat isu besar yang dihadapi Sumbar, yaitu pertama terkait soal konflik agraria yang menyangkut tanah ulayat, hutan adat, dan tanah aset negara, kedua yakni tentang Reforma Agraria di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, ketiga yakni percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, dan terakhir yaitu eksistensi serta pengakuan hak ulayat masyarakat adat.

Untuk diketahui, di Pulau Sumatra sendiri terdapat 19 proyek yang termasuk ke dalam program strategis nasional. Khusus di Sumbar, terdapat satu proyek yaitu pembangunan jalan trans pada Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan yang ada di Pulau Mentawai.

“Nah kenapa cuma satu, apakah karena tantangan yang ada di sana, atau hal lain terkait dengan penguasaan dan pemilikan tanah yang belum tuntas,” kata Surya Tjandra.