JAKARTA, Eranasional.com – Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai tak akan bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap Ferdy Sambo. Hal tersebut diutarakan oleh akar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Suparji menilai demikian karena KUHP terbaru akan diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang.

“Bahwa itu (KUHP terbaru) akan berlaku 3 tahun ke depan, itu sudah clear. Ada masa persiapan, ada masa transisi disiapkan di situ,” kata Suparji.

“Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara teoritis bahwa itu asas retroaktif bahwa tidak ada hukum berlaku surut kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia.

Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi ketika undang-undang itu belum berlaku,” lanjutnya

Ferdy Sambo divonis mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembuhunan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri tersebut dituntut penjara semur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seusai vonis, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Sambo bisa terlepas dari jeratan hukuman mati karena KUHP baru. Adapun dalam Pasal 100 KUHP baru, pidana mati bersifat alternatif.

KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Apabila selama 10 tahun terdakwa berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP, ada tiga hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup. Berikut bunyinya:

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
c. ada alasan yang meringankan.

Perihal pasal dalam KUHP baru ini pun disoroti oleh Suparji Ahmad. “Pada yang sisi yang lain bahwa selama 10 tahun itu, jika sudah berlakuan baik, ada penyesalan ada potensi memperbaiki diri maka kemudian ada satu keputusan presiden yang menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah putusan sendiri yaitu menjadi seumur hidup bukan menjadi bebas tapi menurun derajat hukumannya. Dalam arti menjadi semur hidup,” terang Suparji.

Lebih lanjut, agar Sambo bisa menghindari hukuman mati, Suparji menilai bahwa Mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa selamat lewat upaya-upaya hukum, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Diketahui Ferdy Sambo dan tiga terpinda lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, terpidana FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim.

“Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari 2023,” kata Djuyamto.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Kompolnas Poengky Indarti menyarankan istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Hanifah Husein melaporkan penetapan tersangka atas dirinya ke Kompolnas. Hanifah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan saham perusahaan batu bara.

Poengky meminta Hanifah Husein dkk yang merasa dikriminalisasi untuk melaporkan kasus ini ke pihaknya. “Kami persilahkan untuk mengirimkan pengaduan kepada Kompolnas,” kata Poengky kepada wartawan, Rabu (17/8).

Menurutnya, setelah laporan tersebut diterima, maka selaku pengawas fungsional Polri akan meminta klarifikasi ke pejabat terkait dan pejabat tinggi Polri.

“Tugas kami sebagai pengawas fungsional Polri. Jika laporan sudah kami terima maka kami kami klarifikasi ke penyidik dan Irwasum Polri,” ujarnya.

Eranasional.com – Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad resmi dilantik menjadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan 25774/MPK.A/KP.05.01/2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi RI

Pengukuhan sebagai Guru Besar menurut Suparji sebagai karunia yang amat besar sehingga patut disyukuri. Pasalnya ia tak pernah menyangka akan bisa sampai di titik ini, mengingat ia lahir dan dibesarkan dengan kondisi serba kekurangan.

“Ini merupakan hadiah yang Tuhan berikan kepada saya, yang patut untuk disyukuri. Apalagi masa kecil saya bukanlah dari keluarga yang serba tercukupi, baik dari segi ilmu maupun hal materi. Bahkan jauh dari kata ‘menengah’,” kata Supari dalam keterangan persnya.

Ia dilahirkan dari pasangan Wito Miharjo (alm) dan Jinem (alm) di pelosok Sukoharjo. Ayah Suparji, Wito sehari-hari mengayuh becaknya berkilo-kilo meter untuk menghidupi Suparji kecil. Sementara, Jinem berjualan tempe sembari sebagai ibu rumah tangga.

“Orang tua saya bahkan tidak mengerti tentang baca tulis. Dengan kondisi demikian, itu menjadi bara yang terus menyala dalam dada saya untuk bisa membahagiakan mereka, hingga sekarang bisa menjadi guru besar,” tuturnya.

“Saya ini cuma wong ndeso angon weduz (orang desa, memelihara kambing), orang tua tidak bisa baca tulis, tapi alhamdulillah bisa dikukuhkan menjadi guru besar ilmu hukum,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyerah pada keadaan. Kondisi yang kita alami hari ini, kata dia, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengejar impian.

“Kondisi hari ini harus menjadi penyemangat untuk mengejar impian, mengukir senyuman di wajah orang tua, bahkan bila perlu memberi kontribusi untuk negeri. Kita tak boleh patah semangat hanya karena situasi atau keadaan sekarang yang kurang berpihak pada kita,” pungkasnya.

Suparji berharap, pengukuhan ini terus menjadi spirit bagi dirinya untuk memberikan kontribusi pembangunan hukum di Indonesia agarv menjadi lebih baik, berkeadilan, berpihak pada rakyat kecil dan berperikemanusiaan.