JAKARTA, Eranasional.com – Sidang perdana tragedi Kanjuruhan akan digelar, Senin (16/1/2023) pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Pelaksanaan sidang akan dilakukan secara online atau daring. Hal ini dibenarkan oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Fatur Rohman.

Kata Fatur, pihaknya akan menghadirkan seluruh terdakwa secara langsung di PN Surabaya.

“Agenda pertama dakwaan. Sidang digelar secara online,” kata Fatur saat dikonfirmasi, Minggu (15/1/2023).

Meski demikian, lanjut Fatur, tak menutup kemungkinan para tersangka tragedi Kanjuruhan akan dihadirkan seluruhnya pada persidangan lanjutan. Asal, sesuai permintaan dari hakim atau penasihat hukum dari para terdakwa.

Hal senada dikatakan Wakil Humas PN Surabaya, Anak Agung Gede Agung Pranata. Katanya, sidang perdana tragedi Kanjuruhan akan digelas secara online.

Meski dilakukan secara online, Agung memastikan pengamanan ekstra ketat akan diberlakukan.

Dilarang Disiarkan Secara Live

Selain digelar secara online, PN Surabaya mengeluarkan kebijakan yakni melarang media massa melakukan siaran langsung selama sidang tragedi Kanjuruhan berlangsung.

“Media atau warga diperkenankan melakukan peliputan selama persidangan berlangsung, namun tidak diperbolehkan menyiarkan persidangan secara live streaming,” kata Hmas PN Surabaya, Suparno, Kamis (12/1/2023).

Suparno menyebut, larangan untuk menayangkan secara live merupakan permintaan Majelis Hakim. Namun, tetap diperbolehkan melakukan peliputan suara, vdeo, hingga foto.

Suporter Dilarang Datang ke Persidangan

Larangan lainnya yaitu melarang suporter hadir di dalam persidangan. Untuk memastikan itu, PN Surabaya akan melakukan penjagaan ekstra ketat dibantu oleh TNI dan Polri, hingga memverifikasi setiap pengunjung PN Surabaya.

Wakil Humas PN Surabaya Anak Agung Gede Agung Pranata memastikan selama sidang tragedi Kanjuruhan, sidang lainnya di sejumlah ruangan masih tetap dilaksanakan seperti biasa.

“Sidang lainnya masih tetap digelar,” kata Agung.

Tak hanya itu, setiap pengunjung tak tidak memiliki kepentingan dilarang memasuki ruang sidang Cakra selama sidang tragedi Kanjuruhan disidangkan. Kecualia, awak media dan wajib mengenakan name tage atau ID Card.

140 Saksi Akan Dihadirkan di Persidangan

Humas PN Surabaya Suparno mengungkapkan ada 140 saksi yang akan dihadirkan saat sidang tragedi Kanjuruhan pada Senin (16/1/2023), untuk dimintai keterangannya. Meski begitu, jumlah tersebut dapat bertambah atau berkurang.

“Tergantung dari pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum) nanti yang membuktikan,” ujar Suparno, Jumat (13/1/2023).

Suparno berharap, persidangan dapat berlangsung aman dan tertib. Mengingat, perkara tersebut tengah menjadi sorotan di sejumlah negara di dunia.

“Semoga sidangnya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Sudah lebih dari 100 hari sejak terjadinya tragedi kematian 135 orang suporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penyelesaian proses hukum yang adil masih ditunggu. Pemerintah menegaskan, tak ada tawar-menawar.

Penyelesaian kasus ini tetap berjalan, walaupun hasil­nya belum memuaskan bagi keluarga korban dan komunitas suporter.

“Saya juga masih belum puas, sangat tidak puas dengan hasil yang sekarang. Tapi itu terus kita kawal, kita tidak diam,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangannya yang disiarkan virtual

Mahfud menerangkan, kasus besar seperti Kanjuruhan ini menyedot perhatian banyak pihak. Karena itu, tragedi yang menyebabkan 135 orang tewas ini harus diselesaikan seadil-adilnya.

“Kasus ini tidak bisa berse­mbunyi dari fakta-fakta, oleh karena itu silakan awasi saja,” tegas Mahfud.

Dia mengaku telah bertemu dengan perwakilan keluarga ko­rban serta suporter di kantornya pekan lalu. Dalam pertemuan itu, para keluarga korban mengung­kapkan rasa kecewanya tentang proses hukum yang terkesan lambat.

“Saya kemarin sudah mener­ima keluarga korban. Mereka tidak puas dengan penanganan­nya, ya memang tidak ada yang puas. Kita juga tidak puas,” ungkap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud meluruskan, proses hukum terkesan lambat karena dijalankan penuh kehati-hatian, agar tidak dianggap melanggar hak asasi manusia alias HAM.

“Kalau tragedi Kanjuruhan itu kita anggap kejahatan maka kejahatan bekerja cepat dan tidak memperdulikan hukum, sehingga sulit atau tidak mudah dilacak,” terang Mahfud

Dia mengklaim, sejak awal su­dah serius dalam upaya menun­taskan kasus ini. Kemenko Polhukam sudah melakukan rapat dengan Mabes Polri, Ke­jaksaan Agung, Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan pihak terkait lainnya

“Semuanya saya undang ke sini dan kita sepakat untuk men­gakselerasinya,” ucap Mahfud

Dia juga mengatakan, hampir semua rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) peristiwa di Kan­juruhan sudah berjalan.

Seperti reformasi dan trans­formasi pengurus itu besok tanggal 16 Februari. Kemudian peraturan Polri agar pertand­ingan itu dilaksanakan sesuai standar federasi standar sepak bola internasional atau Federa­tion Internationale de Football Association (FIFA).

Sebenarnya, aturan FIFA itu tidak diindahkan, namun kini su­dah ada peraturannya berdasar­kan rekomendasi TGIPF

Rekomendasi lainnya dari TGIPF mengenai pelarangan otopsi oleh polisi. Kemenko Polhukam langsung mengirim orang untuk melakukannya.

Kemudian, Stadion Kanjuru­han yang dianggap tidak sesuai standar, kini tengah direnovasi. Adapun untuk materi tuntutan bahwa keluarga korban mende­sak agar pelaku tidak dikenakan Pasal 358, tetapi Pasal 341.

Menurutnya, itu hasil dari proses hukum yang dijalankan kepolisian. Tidak bisa ditawar-tawar. Pasal 358 berisi tentang anca­man dan perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

Sementara, 341 berisi tentang pasal pembunuhan sengaja atau dengan rencana yang men­gakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang kemudian per­tanggung jawabannya. Anca­man hukumannya mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

“Ini soal hukum, soal unsur, bukan tawar-menawar. Kalau mau saya hukum mati aja karena 135 orang kan. Tetapi tidak ada pasal untuk menyatakan itu,” tandas Mahfud