Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan World Intellectual Property Day yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman–Thamrin, Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Menurut Supratman, keterkaitan antara olahraga dan industri terlihat dari berbagai produk pendukung seperti pakaian hingga sepatu, yang mengandung unsur kekayaan intelektual (KI).

Ia menilai, perlindungan hukum yang kuat serta strategi komersialisasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Negara hadir untuk memastikan setiap ide dan inovasi memiliki nilai manfaat ekonomi yang nyata bagi para kreator serta mampu menyerap tenaga kerja secara optimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga mengungkapkan bahwa Indonesia kini telah menjadi negara ke-15 di dunia yang menerapkan kebijakan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Kebijakan ini memungkinkan aset KI dimanfaatkan sebagai jaminan dalam mengakses pembiayaan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kementerian Hukum meluncurkan Super Apps bertajuk “Pasti”, yang mengintegrasikan lebih dari 450 layanan dalam satu platform digital. Inovasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pendaftaran serta memberikan kepastian hukum bagi para inovator di seluruh Indonesia.

“Seluruh inovasi ini merupakan wujud tekad kita dalam menjadikan DJKI sebagai kantor KI berkelas dunia,” kata Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi dari setiap ide yang dimiliki. Ia menyebutkan, upaya tersebut dilakukan secara serentak di 32 provinsi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

“Masyarakat tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi dilibatkan untuk berinteraksi dan menyadari bahwa setiap ide mereka adalah potensi KI yang bernilai ekonomi,” ujarnya.

Sebagai bentuk layanan langsung kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menghadirkan Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik KI Bergerak di lokasi acara.

Layanan ini memungkinkan masyarakat berkonsultasi sekaligus mendapatkan pendampingan terkait perlindungan aset KI mereka.

“Fokus kita saat ini tidak hanya pada pelindungan karya, tetapi juga bagaimana mengelola KI tersebut agar menjadi sumber kesejahteraan,” tambah Hermansyah.

Rangkaian kegiatan peringatan ini dikemas secara interaktif dan dekat dengan masyarakat, mulai dari jalan santai, senam bersama, hiburan musik, hingga talkshow yang menghadirkan pelaku industri dan pemegang lisensi hak siar olahraga.

Selain itu, tersedia pula layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI secara langsung bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual, termasuk layanan pendaftaran dan perlindungan hak cipta, paten, merek, desain industri, hingga rahasia dagang.

Melalui transformasi digital, DJKI terus berkomitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi para kreator dan pelaku usaha di Indonesia. (SF)

“Kalau benar yang bersangkutan menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, maka kewarganegaraannya otomatis hilang,” kata Supratman saat dihubungi pada Sabtu (17/1/2026).

Supratman menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan Indonesia. Jika status kewarganegaraan Rio dinyatakan gugur, maka kementerian terkait dapat segera mengambil langkah administratif lanjutan.

Menurutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dengan pencabutan dokumen keimigrasian, termasuk paspor yang bersangkutan.

“Langkah administratif dapat dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pencabutan paspor,” ujarnya.

Saat ini, Muhammad Rio diduga berada di wilayah Donbass, kawasan konflik di Ukraina timur, dan bergabung dengan pasukan Rusia sebagai tentara bayaran.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto mengungkapkan bahwa Rio sempat mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota Provos Satuan Brimob Polda Aceh serta sejumlah atasannya pada 7 Januari 2026. Dalam pesan tersebut, Rio mengaku telah bergabung dengan tentara bayaran Rusia.

]]> https://eranasional.com/96751/menteri-hukum-sebut-eks-brimob-diduga-jadi-tentara-bayaran-rusia-terancam-kehilangan-status-wni/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96204/kuhap-baru-tuai-polemik-pemerintah-tegaskan-posisi-polri-bukan-super-power https://eranasional.com/96204/kuhap-baru-tuai-polemik-pemerintah-tegaskan-posisi-polri-bukan-super-power#respond Tue, 06 Jan 2026 12:23:20 +0000 https://eranasional.com/96204/kuhap-baru-tuai-polemik-pemerintah-tegaskan-posisi-polri-bukan-super-power Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memberikan penjelasan terkait frasa Polri sebagai penyidik utama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Ketentuan tersebut belakangan menuai kontroversi karena dinilai memberi kewenangan luas kepada Kepolisian untuk menangani seluruh tindak pidana.

Supratman menegaskan, penyebutan Polri sebagai penyidik utama tidak dimaksudkan untuk menjadikan Kepolisian sebagai lembaga yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, frasa tersebut justru bertujuan menyeragamkan dan memperjelas koordinasi antarpenegak hukum.

“Banyak yang berpendapat kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan, jaksa itu cuma satu, penuntut. Di pengadilan juga satu, Mahkamah Agung,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1).

Supratman menjelaskan, dalam KUHAP baru, Polri memang ditempatkan sebagai penyidik utama. Namun, hal itu tidak menghilangkan kewenangan penyidik lain, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani tindak pidana tertentu di luar KUHP.

Berbagai tindak pidana khusus, seperti di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, dan sektor administratif lainnya, tetap dapat ditangani oleh PPNS sesuai dengan undang-undang sektoral.

“Yang perlu diseragamkan adalah koordinasinya. Penyidikan oleh PPNS itu nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri,” jelas Supratman.

Ia menekankan, pengaturan ini semata-mata dilakukan untuk membangun sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang lebih terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan memiliki alur kerja yang jelas dari penyidikan hingga penuntutan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia.

Menurutnya, hukum pidana Indonesia kini tidak lagi berorientasi sebagai alat represif kekuasaan, melainkan sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh keadilan.

“Hukum kita memasuki babak baru. Bukan lagi sebagai aparatus represif kekuasaan, tetapi sebagai alat rakyat mencari keadilan,” kata Habiburokhman.

Ia menilai pembaruan KUHP dan KUHAP seharusnya sudah dilakukan sejak awal reformasi. Namun, berbagai hambatan politik dan sosial membuat proses tersebut baru bisa terealisasi saat ini.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro pengakuan HAM, dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan,” ujarnya.

Wamenkum Bantah Isu Polisi “Super Power”

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa KUHAP baru menjadikan Kepolisian sebagai lembaga super power yang tidak bisa diawasi.

Eddy sapaan akrabnya menegaskan, kewenangan Kepolisian dalam KUHAP baru justru diatur secara lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya.

“Muncul di media bahwa ini polisi super power, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHAP baru ini, kontrolnya sangat ketat,” ujar Eddy di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menurut Eddy, salah satu keunggulan KUHAP baru adalah kejelasan hubungan kerja antara penyidik dan penuntut umum. Ia menilai, praktik bolak-balik berkas perkara tanpa kepastian hukum yang kerap terjadi dalam KUHAP lama tidak akan terulang.

“Kalau dengan KUHAP yang lama, itu bisa terjadi saling sandera perkara. Bolak-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way,” tegasnya.

KUHAP baru menegaskan pembagian peran yang lebih jelas antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum.

“Kalau dulu ibarat lagu dangdut ‘kau yang memulai, kau yang mengakhiri’, sekarang tidak. Polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Itu ada dalam hubungan koordinasi,” kata Eddy mengutip pernyataan Jampidum Kejaksaan Agung, Prof. Asep Mulyana.

Pemerintah menegaskan, seluruh pengaturan dalam KUHAP baru dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan penyidik tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk pengawasan internal dan proses peradilan.

Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, pemerintah berharap sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih modern, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa penghapusan pidana kurungan merupakan bagian dari reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurutnya, KUHP nasional yang baru dirancang untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih modern, manusiawi, dan terintegrasi.

“Di dalam KUHP yang baru, pidana kurungan sudah tidak dikenal lagi. Yang berlaku sekarang adalah pidana denda, dengan kategori dari satu sampai delapan,” ujar Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Supratman menjelaskan, perubahan tersebut tidak hanya berlaku untuk ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP, tetapi juga akan berdampak pada seluruh peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hal ini mencakup undang-undang sektoral hingga peraturan daerah (perda).

Sejumlah regulasi yang akan disesuaikan antara lain Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kelautan, serta berbagai produk hukum daerah yang sebelumnya masih mencantumkan pidana kurungan.

“Semua peraturan di luar KUHP harus menyesuaikan. Tidak boleh lagi ada pidana kurungan, seluruhnya diganti dengan pidana denda,” tegasnya.

Penyesuaian ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Penyesuaian Pidana, yang menjadi dasar hukum transisi agar tidak terjadi tumpang tindih antara KUHP baru dengan peraturan lama.

Menurut Supratman, penghapusan pidana kurungan merupakan langkah strategis untuk membangun satu kesatuan sistem hukum pidana nasional yang konsisten. Selama ini, perbedaan jenis pidana antara KUHP dan undang-undang sektoral dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan sistem denda berjenjang, negara memiliki instrumen pemidanaan yang lebih proporsional, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatan pelaku.

“Ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan sistem yang terintegrasi, dan menjaga harkat serta martabat warga negara,” kata Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menekankan bahwa pembaruan KUHP juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem pidana denda dinilai lebih manusiawi dibandingkan pidana kurungan, terutama untuk pelanggaran ringan yang tidak berdampak besar pada ketertiban umum.

Pidana kurungan selama ini kerap dikritik karena berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, stigma sosial terhadap pelanggar, hingga biaya negara yang tinggi untuk pemeliharaan narapidana.

“Selain menjaga ketertiban umum, perlindungan HAM sangat tergambar baik di KUHP maupun KUHAP yang baru,” ujarnya.

Dalam KUHP baru, pidana denda dibagi ke dalam delapan kategori. Setiap kategori memiliki besaran nominal yang berbeda dan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, kondisi ekonomi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik hukum pidana modern di berbagai negara, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Untuk pelanggaran administratif dan tindak pidana ringan, sanksi denda dinilai lebih efektif dan tidak merampas kebebasan seseorang secara berlebihan.

Penghapusan pidana kurungan juga membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah. Seluruh perda yang masih memuat ancaman pidana kurungan wajib direvisi agar selaras dengan KUHP baru.

Kementerian Hukum memastikan akan melakukan pendampingan dan harmonisasi regulasi, agar transisi ini berjalan tanpa mengganggu penegakan hukum di daerah.

Pemberlakuan KUHP baru menandai salah satu tonggak terpenting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan warisan hukum kolonial, Indonesia kini memiliki KUHP nasional yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, konstitusi, dan perkembangan masyarakat modern.

Dengan dihapuskannya pidana kurungan dan digantikan sistem denda berjenjang, pemerintah berharap hukum pidana tidak lagi semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mendidik, memulihkan, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Hal itu disampaikan Menkum Supratman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (02/10/2025).

Dia mengatakan terrkait PPP, tanggal 30 salah satu yang daftar adalah Pak Mardiono, setelah mereka mengakses sistem administrasi badan hukum.

“ Kami melakukan penelitian, maka setelah penelitian berdasar AD ART menggunakan AD ART hasil muktamar IX dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah tandatangan SK Pengesahan Kepengurusam Bapak Mardiono,” kata Menkum Supratman.

Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu.

Dua kubu antara M Mardiono dengan Agus Suparmanto saling adu klaim terpilih sebagai Ketum PPP.

Mardiono menyatakan terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP secara aklamasi usai mendapatkan persetujuan dari 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir.

Penetapan Mardiono sebagai ketum itu ditolak sebagian peserta Muktamar. Sebagian kader melalui Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romy menyatakan penetapan Mardiono tidak sah.

Romy kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Setelahnya, kedua kubu menyatakan akan mendaftarkan susunan pengurus baru pasca-muktamar setelah menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris.

Merespons itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah takkan mengesahkan pengurus baru PPP jika belum ada kesepakatan internal atas konflik yang terjadi.

Hal itu disampaikan Supratman dalam rapat bersama komisi XIII DPR RI menjelaskan bahwa jumlah tersebut jauh berbeda dari sebelumnya yang telah diusulkan.

“Rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44.589 ribu. Namun demikian setelah kami melakukan verifikasi dan assessment kembali, angka nya turun menjadi 19.337,” kata Supratman dalam pernyataannya pada Senin 17 Februari 2025.

Kendati demikian, Supratman memastikan bahwa proses perbaikan terkait pemberian amnesti tersebut.

Saat ini Kementerian Hukum masih menunggu surat resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait hasil verifikasi dan assessment.

Supratman mengatakan amnesti itu diberikan dengan memperhatikan empat kriteria.

Di antaranya, disabilitas intelektual (keterbelakangan mental), lanjut usia, sakit berkepanjangan, dan lain-lain.

“Kami berharap tahap assessment terkait amnesti yang sementara Direktur Utama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Supratman menambahkan, Presiden Prabowo rencananya akan mengumumkan secara langsung pemberian amnesti tersebut.

“Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari Raya Lebaran yang akan datang juga mudah-mudahan amnesti ini bisa Presiden bisa umumkan juga itu harapan kami,” tutupnya. []