Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa secara prinsip setiap kendaraan bermotor wajib melalui tahapan registrasi dan identifikasi. Proses ini mencakup pendaftaran kendaraan baru, pengesahan STNK tahunan, perpanjangan lima tahunan, hingga perubahan data kepemilikan.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, yang mensyaratkan adanya KTP sebagai dokumen utama dalam setiap proses administrasi kendaraan. Tujuan dari aturan tersebut tidak hanya untuk memastikan legalitas kendaraan, tetapi juga untuk mendukung sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut. Banyak pemilik kendaraan bekas yang mengalami kesulitan karena tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya. Kondisi ini sering terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan yang tidak diikuti dengan proses balik nama secara resmi.

Situasi tersebut kemudian berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menunda atau bahkan tidak membayar pajak karena terkendala dokumen administrasi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting.

Melihat realitas tersebut, Korlantas Polri bersama pemerintah daerah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam kebijakan terbaru ini, masyarakat tetap dapat melakukan pengesahan STNK tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik lama, dengan syarat tertentu.

]]> https://eranasional.com/100638/kebijakan-baru-stnk-2026-tanpa-ktp-pemilik-lama-tetap-bisa-bayar-pajak/feed 0 Aditya