Temuan tersebut terungkap dalam survei terbaru yang dirilis Laboratorium Suara Indonesia (LSI).

Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia, Muhammad Riyad, mengatakan mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini.

Sementara itu, sebanyak 18,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 3,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Sebanyak 78,7 persen publik di Indonesia masih percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini menjadi modal politik yang kuat menjelang dua tahun kepemimpinan mereka sehingga persepsi positif masyarakat dapat terus dipertahankan,” ujar Riyad, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan masyarakat menjadi capaian tersendiri di tengah situasi global yang masih dibayangi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Dalam survei tersebut, sebanyak 78,3 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, terdapat 17,9 persen responden yang mengaku tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 3,8 persen memilih tidak menjawab atau tidak mengetahui.

Riyad menilai tingginya angka kepuasan dan kepercayaan publik tidak lepas dari persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global.

“Hampir 80 persen tingkat kepuasan dan kepercayaan publik yang diperoleh pemerintahan Prabowo-Gibran salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global dan dinamika geopolitik yang berdampak pada berbagai sektor,” katanya.

Selain aspek ekonomi, survei juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap sejumlah indikator kinerja pemerintah.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil temuan survei terbaru, tepat di hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres di KPU RI, Kamis, 19 Oktober 2023.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan yang juga disiarkan lewat kanal YouTube menyebut, survei dilakukan sejak 2-8 Oktober 2023 lalu. 

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.620 responden.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.5% pada tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih.

Dipaparkannya kesimpulan survei, dari basis pemilih di Pilpres 2019, sekitar 54.4% dari basis pemilih Prabowo-Sandi di 2019 saat ini kembali mendukung Prabowo, sementara 36.9% mendukung Anies, dan 5.6% nya mendukung Ganjar.

Dibanding temuan sebelumnya terjadi peningkatan dukungan pada Prabowo dari basis pemilihnya di 2019, dari 49.9% menjadi 54.4%.

Sementara basis Prabowo di 2019 yang mendukung Ganjar mengalami penurunan, dari 7.4% menjadi 5.6% saat ini.

Di basis pemilih Jokowi 2019, dukungan lebih banyak ke Ganjar (55,6%), namun cukup banyak yang memilih Prabowo (25,4%), sedangkan dukungan basis Jokowi ke Anies sekitar 15%.

Dibanding temuan sebelumnya, dalam simulasi 3 nama dukungan pada Prabowo cenderung meningkat, sedangkan Anies dan Ganjar cenderung stabil atau stagnan.

PDIP Tetap Unggul

Disebutkan pula hasil survei, secara spontan, PDIP paling banyak dipilih 22.3%, baru kemudian Gerindra 10.6%, Golkar 7.2%, NasDem 4.8%, PKB 4.2%, partai lain kurang dari 4%. Belum menjawab 38.2%.

Pada simulasi dengan menunjukkan daftar 18 partai, PDIP paling banyak dukungannya, yakni 26.1%, baru kemudian Gerindra 14.4%, Golkar 9.7%, PKB 7.6%, NasDem 7%, PKS 6%, Demokrat 4.3%, PAN 4.2%, sementara partai lain lebih rendah dukungannya. Belum menjawab 14.9%.

JAKARTA, Eranasional.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, di somasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut).

Penyebabnya karena mereka tidak terima hasul survei LSI Denny JA.

Dimana hasil surveinya menyatakan elektabilitas bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan terkait Pilpres 2024 di Sumatera Utara (Sumut) hanya 5 persen.

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST mengatakan, elektabilitas dua rival Anies yakni Ganjar Pranowo memperoleh 65 persen dan Prabowo Subianto 30 persen.

“Kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut,”tegas Inkandar didampingi ratusan advokat di Auditorium DPW NasDem Sumut, Senin (9/10).

“Kami juga ingin menguji hasil survei itu karena adanya kejanggalan,”tambahnya.

Kejangalan survei tersebut kata Iskandar di antaranya pada Mei 2023 LSI pernah merilis hasil survei bahwa elektabilitas Anies Baswedan 32,6 persen.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei elektabilitas partai politik. PDIP masih unggul dari partai-partai lain. Yang mengejutkan, ada partai nonparlemen lolos ke Senayan.

Survei yang dilakukan LSI melibatkan warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau HP. Survei dilakukan pada 1-8 Juli 2023.

Pemilih sampel dilakukan melalui metode Random Digital Dialing (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Wawancara dengan responden dilakukan melalui telepon oleh pewawancara yang telah dilatih.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.242 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi  dan screening.

Adapun margin of error survei diperkirakan sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Responden diberikan pertanyaan, ‘Jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan Bapak/Ibu pilih dari daftar partai berikut ini?

Hasilnya, PDIP berada di posisi teratas dengan raihan 23,7 persen, disusul Partai Gerindra 14,2 persen, diikuti oleh PKS 6, persen, dan Partai Golkar 8,0 persen.

Di posisi selanjutnya adalah PKB 5,7 persen, Partai Nasdem 5,5 persen, Partai Demokrat 4,4 persen, dan Perindo 4,1 persen.

“PPP 2,5 persen, PAN N2,5 persen, PSI 0,9 persen, Partai Garuda 0,7 persen, dan Partai Hanura 0,5 persen,” sebut rilis LSI.

Selanjutnya, Partai Gelora 0,3 persen, Partai Buruh 0,3 persen, Partai Ummat 0,3 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,1 persen, PKN 0,0%, dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 21,9 persen.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan tidak ada perubahan signifikan terkait pilihan responden.

“PDIP masih unggul, diikuti Partai Gerindra. Partai lainnya bersaing ketat, PKS, PKB, Nasdem, Demokrat dan Perindo,” kata Djayadi.

Soal besarnya responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab, Djayadi memperkirakan karena permasalahan administrasi Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Tapis ecara umum petanya tidak berubah banyak,” pungkasnya.

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memuncaki peringkat pertama dengan elektabilitas tertinggi dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). PDIP memperoleh dukungan 21,9 persen.

“Survei kali ini kami temukan (menempati urutan teratas) yang didukung oleh 21,9 persen kalau pemilu diadakan sekarang,” kata Direktur LSI Djayadi Hanan, melalui kanal YouTube LSI di Jakarta, Minggu (22/1/2023).

Sementara itu, di peringkat kedua diduduki Partai Gerindra dengan 12,1 persen, peringkat Ketiga Partai Demokrat 7,1 persen. Diikuti Partai Golkar 6,7 persen, Partai NaDem 5 persen, PKS 5 persen, Perindo 4,8 persen dan PKB 4,7 persen

Djayadi menambahkan, lumbung suara terbanyak berasal dari wilayah Sumatera yakni sebanyak 16,2 persen. Unggul dari partai lainnya seperti Gerindra, Demokrat dan NasDem.

“Sumatera masih dikuasai PDIP yang secara umum paling banyak 16,2 persen. Dikuti Gerindra, Demokrat dan Nasdem,” ucap Djayadi.

Selain Sumatera, wilayah Jateng dan DIY juga menyumbangkan suara terbanyak yakni sebesar 24,9 persen. Sementara di DKI Jakarta PDIP masih berada di bawah PKS. “Di Jateng seperti kita duga masih dipegang oleh PDIP,” ujar Djayadi.

Adapun metodologi yang digunakan LSI yakni target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki telepon sekitar 83 persen dari populasi nasional.

Survei LSI ini dilakukan pada 1.221 responden yang dipilih melalui nomor telepon secara acak. Margin of error survei kurang lebih 2,9 persen pada tingkar kepercayaan 95 peraen dengan asumsi simple random sampling. **

JAKARTA, Eranasional.com- Kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, masih terus didalami Kejaksaan Agung. Selain mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, secara keseluruhan Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Dalam survei terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan 1.206 responden, mayoritas masyarakat optimistis Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus tersebut. Totalnya mencapai 72,1 persen.

Survei dilakukan dimulai 27 Juni hingga 5 Juli 2022. Pada temuan lain, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, mayoritas masyarakat juga meyakini ada keterlibatan mafia dalam kasus minyak goreng, totalnya mencapai 83,1 persen.

“Mayoritas percaya telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan mafia minyak goreng dalam penjualan (ekspor) minyak goreng ke luar negeri,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum, Tugas Lembaga-Lembaga Hukum, dan Isu-Isu Ekonomi secara virtual, Minggu (24/7).

Dalam temuan lain di survei tersebut, LSI juga memotret keinginan masyarakat terkait sanksi yang harus diberikan jika ada keterlibatan pejabat negara dalam kasus minyak goreng.

Menurut Djayadi, dari mereka yang mengetahui bahwa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menjadi tersangka, 38,5 persen menginginkan hukuman seumur hidup.

“Ada juga 16 persen yang menginginkan hukuman mati, sementara yang ingin sanksi 20 tahun mencapai 19,5 peren,” ungkap Djayadi.

Survei LSI juga mencatatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya, Kejaksaan dan pengadilan mengalami peningkatan ketimbang Mei 2022.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dari 64 persen (Mei 2022) menjadi 70 persen pada Juli 2022. Pengadilan juga naik, dari 60 persen (Mei 2022) menjadi 65 persen,” kata Djayadi.