JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, terdakwa kasus korupsi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan hukuman 15 tahun dan denda Rp1 miliar,” ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fahzal Hendri dalam sidang yang digelar pada Kamis (23/2/2023).

Surya Darmadi juga dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp39 miliar untuk menggantikan kerugian negara. Jika tidak mampu, maka diganti dengan kurungan penjara selama lima tahun.

Hakim menyatakan Surya Darmadi terbukti bersalah telah merugikan keuangan negara senilai Rp2,64 triliun.

Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yaitu penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp78,8 triliun.

Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, seta PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007.

Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi, dituntut penjara seumur hidup dan didenda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan Terdakwa Surya Darmadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primer,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

“Menghukum pidana penjara terhadap Terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan,” tambah JPU.

Jaksa meyakini Surya Darmadi terbukti secara sah melanggar Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 102 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa juga membebankan Surya Darmadi untuk membayar uang pengganti atas perekenomian negara sebesar Rp73,9 triliun.

“Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 dan 7.885.857.36 Dolar Amerika dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000 dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” tegas Jaksa.

Jaksa membeberkan sejumlah hal yang memberatkan bagi Surya Darmadi. Salah satunya, jaksa menilai Surya Darmadi tidak menerapkan pola kemitraan sawit rakyat sehingga memperoleh keuntungan tidak sah.

“Usaha perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Kabupaten Indragiri Hulu tidak menerapkan pola kemitraan sawit rakyat sehingga memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain sebesar Rp2.238.274.428.234 dan Rp 556.086.998.453,” ungkap Jaksa.

Jaksa juga menyampaikan hal yang meringankan hukuman Surya Darmadi. Hal itu adalah terdapat harta kekayaan Surya Darmadi yang telah disita untuk memulihkan kerugian negara.

“Hal-hal yang meringankan adalah terdapat harta kekayaan terdakwa yang telah disita untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Kedua, terdakwa berusia lanjut,” ucap Jaksa.

Berikut ini daftar kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang dilakukan Surya Darmadi:

1. Memperkaya Surya Darmadi Rp7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 Dolar Amerika (bila dikurskan saat ini totalnya Rp117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp7.710.528.838.289

2. Merugikan keuangan negara Rp4.798.706.951.640 dan 7.885.857,36 Dolar Amerika (bila dikurskan saat ini adalah Rp117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp4.916.167.585.602

3. Merugikan perekonomian negara Rp73.920.690.300.000

Bila semuanya dihitung maka totalnya adalah Rp 86.547.386.723.891.

JAKARTA, Eranasional.com – Tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan milik negara yang merugikan negara Rp78 triliun, Surya Darmadi, akhirnya menyerahkan diri.

Surya Darmadi menyerahkan diri pada Senin 15 Agustus 2022 usai dilakukan pemanggilan secara patut namun tak kunjung datang. Pemilik PT Duta Palma Group akhirnya akan datang memenuhi panggilan penyidik.

“Kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Surya Darmadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang, Banten, pada pukul 13.30 WIB dari Taiwan. Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) yang menunggu langsung membawa Surya Darmadi ke Kejagung.

“Alhamdulillah tadi jam [pukul] 13.30 dengan menggunakan penerbangan China Airline C 1761 dan mendarat di Cengkareng. Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD,” tutur Jaksa Agung.

JAKARTA, Eranasional.com- Rencana Kejaksaan Agung melakukan persidangan in absentia terhadap pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mendapat dukungan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan, Kejaksaan Agung berpengalaman menggelar sidang in absentia atau sidang tanpa menghadirkan terdakwa. Seperti kasus TPPI dengan terdakwa Honggo.

“Saya memberikan dukungan kalau ini disidangkan in absentia, karena kalau nanti nunggu kapan ditangkap malah kedaluarsa atau expired karena 18 tahun kasus korupsi itu expired-nya,” kata Boyamin Saiman dalam pernyataannya, Rabu (3/8/2022).

Menurut dia, Kejagung juga sudah berpengalaman dan sering melaksanakan persidangan in absentia terhadap perkara korupsi yang terdakwanya kabur ke luar negeri. Maka persidangan in absentia diperlukan dan merupakan langkah tepat.

“Tapi kalau tidak mampu untuk didatangkan atau tidak bisa ditangkap ya nggak usah nunggu lama-lama,” ujarnya.

Boyamin juga mengatakan, persidangan in absentia sebenarnya hanya akan merugikan Surya Darmadi. Sebab, ia tidak bisa membela dirinya karena tidak ada di persidangan.

Selain itu, persidangan in absentia biasanya menghasilkan hukuman yang berat, karena terdakwa dinilai tak kooperatif.

“Jadi saya juga mengimbau Surya Darmadi untuk datang aja ke indonesia menyerahkan diri dan kemudian disidangkan bisa membela diri,” tuturnya.

Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini, status Surya adalah buron. (Ainur)