Deli Serdang – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah hasil dari kegiatan Konsolidasi Tanah di Sumatera Utara

Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran dan Wakil Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar beserta jajaran. Adapun sertipikat tanah yang diserahkan sejumlah 10 bidang dari 208 bidang yang telah terbit.

Wamen ATR/Waka BPN mengakui bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah memang mudah diucap, tapi sukar dikerjakan. Hal ini karena butuh koordinasi yang kuat, mulai dari pemangku kepentingan terkait juga kepada masyarakat yang termasuk ke dalam subjek Konsolidasi Tanah.

“Seperti yang Bapak Ibu alami di sini, kan awalnya pasti diajak bicara dulu sama pemerintah daerah setempat juga jajaran BPN di sini, harus dijelaskan dulu peruntukkannya berapa, dipotong berapa. Nah, dengan kebesaran hati dari Ibu Bapak sendiri, kita tata supaya semua bidang tanah sebisa mungkin punya akses,” tutur Surya Tjandra melalui keterangan pers, Kamis (21/10)

Surya Tjandra melanjutkan bahwa dengan dilakukan Konsolidasi Tanah, yang terjadi ialah nilai tanah bisa meningkat karena telah memiliki akses menuju bidang tanah utamanya.

“Walaupun luas tanahnya turun, nilainya bertambah karena adanya akses itu dan akses ini diberikan oleh masyarakat sendiri. Memang tanah itu nilainya relatif, ada yang tinggi, ada yang rendah, semata-mata tergantung bisa diakses atau tidak. Kelebihan dalam program Konsolidasi Tanah yang dilakukan di sini, rasanya salah satu yang pertama kali dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Melalui suksesnya Konsolidasi Tanah yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan artinya di wilayah ini sukses dalam hal koordinasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Memang luar biasa mimpi Presiden Jokowi, ingin ada konsolidasi, ada koordinasi dan sekali lagi, Deli Serdang ini jadi contoh yang istimewa. Bagaimana kolaborasi tidak hanya diucapkan, tapi dilaksanakan,” kata Surya Tjandra.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, menceritakan awal mula ditentukannya Desa Tigajuhar sebagai lokasi Konsolidasi Tanah.

Ia mengungkapkan informasi awal masyarakat waktu itu, susah mendapatkan sertipikat tanah karena masuk ke dalam kawasan hutan sehingga pengembangan ekonomi dan kepastian hukum atas tanah tidak dapat diperoleh. Maka tak lama, pihaknya menginisiasi kerja sama dengan lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

“Maka alhamdulillah, lahan-lahan itu semua ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain. Kemudian ditindaklanjuti dengan proses legalisasi aset, menggunakan konsep konsolidasi tanah,” ungkap Dadang Suhendi.

Selain kerja sama lintas sektor yang baik, Dadang Suhendi menuturkan bahwa kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama suksesnya Konsolidasi Tanah di Desa Tigajuhar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah rela melepas sebagian haknya untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk mengembangkan ekonomi di lingkungan masyarakat Tigajuhar itu sendiri. Juga untuk jajaran Kantah dan pemerintah daerah atas dukungan riil terhadap suksenya program Konsolidasi Tanah di Tigajuhar,” imbuhnya.

Fauzi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan tujuan dilakukannya Konsolidasi Tanah di wilayahnya.

“Tujuan Konsolidasi Tanah ini ialah menata bidang, bentuk, serta memberikan dukungan infrastruktur jalan sehingga nilai ekonomis terhadap bidang tanahnya meningkat, dari sosial ekonomi menjadi kapital ekonomi. Selain itu, persoalan sosial budaya masyarakat dan persoalan tumpang tindih bidang tanah antara satu dengan yang lain, bisa kita selesaikan dengan konsep Konsolidasi Tanah,” terang Fauzi.

Wakil Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar menuturkan bahwa penyerahan sertipikat hasil dari program Konsolidasi Tanah ini merupakan bentuk efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dalam melakukan penataan di wilayah Desa Tigajuhar.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh atas terselenggaranya Konsolidasi Tanah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini yang diharapkan penataannya tidak semata-mata hanya pembangunan fisik saja, melainkan masyarakat bisa mencapai kehidupan lebih baik dengan menghadirkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan modal bagi masyarakat,” pungkas H.M. Ali Yusuf Siregar.

Belitung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung, Oloan Sitorus, beserta jajaran dan Bupati Belitung, Sahani Saleh, menyerahkan 57 Sertipikat Tanah hasil dari program Redistribusi Tanah di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Jumat (08/10/2021). Sertipikat Tanah diserahkan langsung secara simbolis kepada 10 penerima.

Seusai menyerahkan Sertipikat Tanah kepada masyarakat perwakilan, dalam sambutannya Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa Sertipikat Tanah adalah bukti kehadiran pemerintah untuk masyarakat agar menjamin kepastian hukum atas tanah masyarakat.

“Warga Desa Terong ini saksi besar perubahan bangsa. Program pendaftaran tanah adalah program raksasa, diperkirakan 126 juta bidang tanah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dari pulau terluar di Miangas sampai Rote semua ada program ini,” tutur Surya Tjandra.

Seperti diketahui, legalisasi aset yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN ditargetkan akan selesai pada tahun 2025. Melalui legalitas tanah yang dimiliki masyarakat, Surya Tjandra berharap agar masyarakat bisa memaksimalkan manfaat tanahnya dengan baik.

“Kita perlu masyarakat mendapat kepastian hak supaya masyarakat mau menginvestasikan dan merawat tanahnya,” imbuhnya

Dalam kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN menunjukkan kepada masyarakat bahwa Sertipikat Tanah yang diserahkan merupakan hasil kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini semua bukan hasil kerja saya, tapi teman-teman BPN di daerah sini. Tentu juga dengan dukungan yang kuat dari Pak Bupati dan jajaran pemerintah daerah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bangun Belitung. Artinya kalau Belitung maju, Bangka Belitung juga maju, dan kalau Bangka Belitung maju menandakan Indonesia maju,” tutur Surya Tjandra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung melaporkan bahwa target Redistribusi Tanah keseluruhan di Kabupaten Belitung sebanyak 10.750 bidang dan telah terealisasi 100%. Terkhusus di wilayah Desa Terong, dari target 2.000 bidang tanah, juga telah terealisasi 100%.

“Sebelumnya kami telah menyerahkan 76 Sertipikat Tanah dari hasil Redistribusi Tanah kepada masyarakat. Hari ini karena hanya diwakilkan beberapa masyarakat, maka hanya 57 yang dapat diserahkan langsung,” kata Oloan Sitorus.

Bupati Bengkulu yang juga turut menyerahkan Sertipikat Tanah secara langsung mengingatkan kepada masyarakat Desa Terong bahwa sebagai warga negara yang telah menerima haknya maka harus juga melaksanakan kewajiban, dalam hal ini membayar pajak atas kepemilikan tanah.

“Saya ingatkan kepada masyarakat untuk membayar PBB karena ada hak, ada kewajiban sebagai warga negara. Saya yakin masyarakat di sini sudah paham betul dengan kewajiban mereka karena ujungnya untuk pembangunan di wilayah Desa Terong,” jelas Sahani Saleh.

Dalam kegiatan ini, berlangsung juga dialog antara masyarakat Desa Terong dengan Wamen ATR/Waka BPN. Sumarti (56) seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanah seluas 843 meter persegi, mengaku bangga sekali karena sudah banyak kemajuan di desanya, salah satunya terbukti dengan pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah di desa tempatnya tinggal.

“Dengan adanya sertipikat kita merasa tenang, kita punya bukti hukum. Dengan bukti hukum ini kita bisa dengan tenang mendirikan home stay untuk mendukung wisata di Belitung,” ujar Sumarti.

Sebagai penutup dialog, Suparman (48) seorang penerima Sertipikat Tanah juga berkesempatan mengungkapkan rasa senangnya secara langsung di hadapan Wamen ATR/Waka BPN.

“Saya merasa sangat senang atas sertipikat yang diberikan oleh pemerintah. Rencananya sertipikat ini akan dibuat kolam ikan karena hasil ikan air tawar pasarnya terbuka. Kebetulan dengan adanya tanah ini akan saya usahakan maksimal. Saya ini petani kecil. Sertipikat ini bisa menambah modal dari pinjaman perbankan, satu-satunya harta yang sangat berarti untuk saya,” tutur Suparman dengan haru.

Sebagai informasi, mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Bangka Belitung, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung, Oloan Sitorus, beserta jajaran meninjau lokasi eks tambang di Desa Air Saga yang berada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Maksud dari kunjungannya di sini ialah dalam rangka mendorong pelaksanaan Reforma Agraria di kawasan bekas tambang.

Yogyakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP), mendapat tugas baru berupa pencegahan untuk mengoptimalkan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Bidang pencegahan ini bertujuan menekan jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan di kemudian hari.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan bahwa pencegahan merupakan tugas yang tidak mudah. Menurutnya, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi saat ini karena berbagai masalah yang timbul dari kesalahan di masa lalu.

“Apa yang terjadi sekarang ini, problem dari masa lalu yang harus dihadapi sekarang. Namun bagaimana, apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu dan tidak kita lakukan lagi hari ini, supaya tidak muncul masalah di masa depan. Itu yang menjadi hakikat dari pencegahan,” ujarnya melalui keterngan pers, Jumat (8/10)

Ia mengungkapkan, saat ini tanah menjadi sumber sengketa dan konflik, serta munculnya mafia tanah yang disebabkan banyaknya pemilik tanah, tetapi tidak menguasai tanah. Oleh sebab itu, perbaikan-perbaikan terus dilakukan mulai dari persyaratan, sampai proses dalam penguatan dan legalisasi tanah.

“Saya melihat di BPN, banyak orang BPN yang serius dan amanah dengan pekerjaannya, betul-betul melaksanakan tugasnya. Di samping memang tertib administrasi puluhan tahun berlalu, dalam 4 (empat) tahun di era Pak Menteri Sofyan A. Djalil mulai dibereskan. Digitalisasi pun dipercepat karena kita punya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), itu program strategis nasional, dengan kata lain ada target, ada waktunya,” tutur Surya Tjandra.

“Ini kerja keras Bapak Dirjen, Staf Ahli, Staf Khusus, ini sulit karena butuh dukungan banyak sekali pihak. Mudah-mudahan dua hari ini, kita semua bisa mulai memeriksa apa yang kita lakukan di masa lalu, yang membuat masalah sekarang ada. Bagaimana mulai hari ini kita tidak lakukan lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, kita bisa sama-sama merenungkan agar betul-betul ada kejujuran dan keterbukaan untuk bersama membereskan masalah,” tambah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Direktur Jenderal PSKP, R.B. Agus Widjayanto, menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pencegahan dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk menekan jumlah sengketa, konflik dan perkara yang terus ada, bahkan mungkin bertambah.

“Supaya tidak bertambah bahkan menurun, penyelesaian kasus harus dibarengi dengan upaya pencegahan terjadinya sengketa, konflik dan perkara. Paling tidak kita bisa menyelesaikan sampai sengketa, konflik, juga perkaranya menjadi menurun. Oleh karena itu, tugas kita ditambah penyelesaian dan pencegahan sengketa konflik pertanahan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, prinsip-prinsip penanganan sengketa, konflik, dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas. Penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat atau mengikat.

“Kalau penanganan sengketa harus ada payung regulasinya, pencegahan pun harus ada payung regulasinya. Oleh karena itu, kita menyusun Rapermen Pencegahan,” terang R.B. Agus Widjayanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengemukakan berbagai modus operandi kejahatan pertanahan yang terjadi. Ia pun menyebutkan tahapan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

“Saya berharap, ini menjadi momen penting untuk merumuskan suatu kajian yang betul-betul bisa dijadikan pedoman, bersama dengan teman-teman aparat penegak hukum. Bisa dirumuskan ada suatu konsep yang kita sepakati bersama sehingga dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Sebagai leading sector dalam pencegahan kasus pertanahan, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya, memastikan pihaknya menyelenggarakan fungsi mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, dan pemetaan pencegahan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.

“Selama ini yang terjadi terkesan seperti pemadam kebakaran, bergerak setelah ada api. Sekarang kita berpikir bagamana supaya api tidak muncul. Ternyata penyebabnya ialah kasus-kasus yang berulang, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tupoksi yang baru ini mulai diberlakukan dan akan terus diberlakukan untuk menekan laju pertambahan kasus pertanahan,”

Jakarta- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri acara Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria secara daring, pada Selasa (06/10/2021) kemarin.

Surya Tjandra mengatakan terdapat beberapa catatan penting yang dapat dijadikan fokus dalam terlaksananya Reforma Agraria. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, Surya Tjandra mengatakan ada beberapa kemajuan.

Dijelaskannya bahwa Reforma Agraria pada dasarnya memiliki tujuan besar, mulai dari menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, akses sumber ekonomi, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta kualitas lingkungan hidup.

“Rasanya bisa kita membuat lebih ambisius dan memasukan indikator-indikator yang lebih konkret dalam pedoman ini,” ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (7/10)

Guna mewujudkan tujuan besar Reforma Agraria tersebut, Surya Tjandra menjelaskan terdapat catatan jika peran pemerintah daerah sangat strategis karena merupakan sektor yang esensial dalam program Reforma Agraria.

“Dalam hal ini, peran gubernur, bupati, wali Kota (pemerintah daerah) akan jadi sangat signifikan karena mereka yang mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga mereka semua harus terlibat. Juga Reforma Agraria pun menjadi menarik untuk daerah karena dapat menjawab kebutuhan, serta mimpi dari Kepala Daerah dan juga harapan dari pembangunan di daerah,” ujarnya.

Selain itu, pedoman ini diharapkan akan lebih mengelaborasi aspek penyelesaian konflik agraria, seiring dengan disusunnya rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang pencegahan kasus pertanahan. Melalui segi output Wamen ATR/Waka BPN juga memberikan masukan untuk bersama-sama dapat menetapkan output yang progresif.

“Misalnya percetakan sawah berapa yang kita targetkan suatu hari nanti, tidak hanya berbicara angka. Namun juga dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, Surya Tjandra juga menuturkan harapannya jika program Reforma Agraria tetap dapat dilanjutkan meskipun sudah tidak lagi sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

“Bagaimana nanti kita mengukur keberhasilannya setelah tahun 2024, barangkali dalam pedoman ini bisa sekalian memberikan perspektif yang lebih mendalam sehingga Reforma Agraria tetap dapat berjalan meskipun sudah tidak lagi sebagai PSN,” ungkapnya.

Kotawaringin Timur – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melakukan kunjungan ke Desa Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa (05/10/2021). Kunjungan kerja kali ini dalam rangka meninjau panen raya Kampung Reforma Agraria dan penyerahan sertipikat redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan di Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil survei awal tahun 2021 oleh Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur, Desa Hanaut mempunyai potensi dalam hal pertanian, khususnya tanaman padi, kopi, dan rotan. Untuk itu, Desa Hanaut ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria. Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur dengan dikukuhkannya kawasan hutan sehingga batas antara kawasan hutan dan non hutan jelas bahwa sebagian areal Desa Hanaut menjadi wilayah Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, mengapresiasi pengukuhan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana ini merupakan pertama kali terjadi. Ia berkata bahwa dukungan dari pemerintah daerah ini menjadi sangat penting terutama dalam hal mempercepat proses redistribusi tanah.

Surya Tjandra juga berkata bahwa tugas dari Kementerian ATR/BPN saat ini, tak hanya dalam urusan legalisasi aset semata. Namun juga dalam wujud penataan aksesnya.

“Sertipikat tanah itu penting agar masyarakat punya kepastian hak untuk menjaga tanahnya. Selain itu, BPN juga mulai ke dalam proses bagaimana pemberdayaannya agar membuktikan bahwa legalisasi aset yang ada juga dapat masuk ke arah meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima sertipikat tanah,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas Tjahyadi berkata bahwa ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa dari Kementerian ATR/BPN melalui kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya panen raya dan penyerahan sertipikat redistribusi tanah di Desa Hanaut.

“Ini juga kerja kolaboratif Kantor Pertanahan dengan pemda, serta dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Pertanian,” terangnya.

Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, berkata bahwa dalam rencana strategis Kementerian ATR/BPN mendapat tugas tidak hanya melakukan sertipikasi tanah. Namun juga bagaimana tanah-tanah yang berhasil diredistribusikan punya pertanggungjawaban lebih baik lagi.

“Setelah dilepaskan ya saatnya tanah itu dimanfaatkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesejahteraan masyarakat. Terima kasih untuk semua pihak mulai dari Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini,” jelasnya.

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor berkata bahwa pengelolaan pertanahan yang optimal, arif, dan bijaksana akan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Harapannya adanya Reforma Agraria ini, bertujuan untuk penataan dan pengelolaan kembali kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

“Hari ini setelah kita menyaksikan panen raya di Desa Hanaut, akan kita bagikan 5 buah sertipikat redistribusi tanah sebanyak 5 buah secara simbolis dari total 112 sertipikat di tahun 2021 ini,” ungkapnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, Jhonsen Ginting, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan survei terkait potensi Desa Hanaut dan didapat 3 potensi, khususnya dalam hal pertanian, yaitu tanaman padi, kopi, dan rotan. Ia juga berkata bahwa pihaknya membantu dalam hal penataan akses, yaitu pendampingan dalam bentuk penyuluhan.

“Kami bekerja sama dengan dinas pertanian, juga bekerja sama dengan dinas perindustrian terkait peningkatan nilai jual Kopi Desa Hanaut,” tutur Jhonsen Ginting.

Jhonsen Ginting juga menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan penataan aset di kawasan Desa Hanaut pada tahun 2019 sebanyak 450 bidang dalam bentuk redistribusi objek tanah Reforma Agraria. Sementara pada tahun ini, dilakukan legalisasi aset hasil redistribusi tanah sebanyak 112 bidang.

“Dalam kegiatan ini, juga terdapat bantuan dari Dinas Pertanian dalam bentuk bibit jeruk dan durian, juga ada terpal kolam ikan. Selain itu juga ada bentuk CSR (Corporate Social Responsibility-red) dari Perusahaan Best Group berupa mesin roaster kopi dan traktor dari PT Karya Makmur Abadi,” tutupnya.

Manggarai Barat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pertanahan secara menyeluruh hingga ke daerah. Hal ini melatarbelakangi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (13/09/2021). Ia mendarat di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo lalu mengunjungi Kantor Bupati Manggarai Barat.

Setibanya di Kantor Bupati Manggarai Barat, Surya Tjandra menghadiri acara dialog bersama Perwakilan Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai Barat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat, dan para peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Dalam kesempatan ini, ia menuturkan bahwa FH UI tengah meneliti situasi sengketa dan konflik pertanahan di beberapa lokasi, salah satunya di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Kehadirannya kali ini juga dalam rangka memastikan bahwa pemerintah tidak lupa dengan segala persoalan yang terjadi di daerah.

Seperti yang diketahui, Labuan Bajo saat ini menjadi destinasi wisata super premium. Namun demikian, wilayah ini masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, terutama terkait pertanahan.

“Satu setengah tahun yang lalu saya diminta mewakili Pak Menteri mendampingi Presiden, dan arahan Presiden jelas, selesaikan masalah sengketa pertanahan, konflik pertanahan di Labuan Bajo,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Untuk itu, Surya Tjandra meminta pemerintah daerah bekerja sama dalam menuntaskan masalah yang ada, tentunya juga dengan dukungan dari masyarakat adat.

“Kalau memulai menyelesaikan masalah, tidak bisa berhenti. Harus sampai tuntas atau tidak usah dimulai sama sekali. Ketika ada satu bidang, ada klaim, double, rebutan, bidang tersebut dalam status quo, stuck, berhenti. Permohonan tidak bisa diproses, pembangunan tidak bisa berlanjut, investor juga tidak mau masuk ke situ, bapak tidak bisa pakai, teman kita tidak bisa pakai, semua rugi sebenarnya. Jadi kalau mau selesai, harus semuanya mau mendukung penyelesaian,” tegasnya.

Ia pun memberi saran agar dibentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat di NTT untuk pemetaan wilayah adat, dalam hal spasial dan sosial.

“Siapa masyarakat adatnya, siapa ketuanya, strukturnya diperjelas, dan ini tidak bisa bohong, begitu terpetakan di sini, dia harus diakui oleh sebelahnya, harus diakui oleh sebelahnya lagi. Dengan demikian tata batasnya jelas. Apakah ini mungkin dilakukan atau tidak, saya tidak tahu, ibu/bapak yang harus memutuskan. Apapun putusannya, BPN bisa mendukung,” papar Surya Tjandra.

Turut hadir mendampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo. Ia menyampaikan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas seluruh persoalan pertanahan. Dalam konteks Labuan Bajo khususnya, dibutuhkan pendekatan mulai dari masyarakat, sosial, dan juga budaya.

“Setelah Labuan Bajo menjadi super premium, beberapa masalah muncul. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial, pendekatan budaya, kita tidak bisa melihat penyelesaian pada aspek hukum saja. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua pada saat ini kami butuh masukan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan bahwa pemecahan masalah pertanahan harus disertai dukungan seluruh pihak.

“Syarat sebuah wilayah supaya kuat investasinya, menjadi luar biasa adalah menciptakan suasana yang kondusif, termasuk dengan kepastian soal tanah. Kapan sering ribut-ribut, tidak ada kepastian tentang kepemilikan tanah, saya kira orang tidak bisa atau tidak mau berinvestasi. Di tengah kita juga ada peneliti dari FH UI, kehadiran mereka di Manggarai Barat untuk bisa mendekatkan, melihat benang merah apa sesungguhnya yang melilit ini semua sehingga kita tidak bisa keluar dari apa yang kita alami saat ini,” tandasnya.

Adapun kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Budi Hartanto beserta jajaran dan Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina. Melanjutkan kunjungannya di Labuan Bajo, Surya Tjandra mengunjungi Sanggar Compang Toe di Desa Melo dan disambut tarian adat setibanya ia di sana. Mengakhiri kunjungan di hari pertama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga berkesempatan menyerahkan Sertipikat Hak Pakai secara langsung kepada Bupati Manggarai Barat dan disaksikan oleh Forkopimda Manggarai Barat.

Gunungkidul – Pemerintah di Kawasan Pawonsari (Kab. Pacitan; Kab. Wonogiri; Wonosari, Kab. Gunungkidul) terus meningkatkan kerja samanya demi meningkatkan perkembangan pembangunan daerah di tiga kabupaten pada tiga provinsi tersebut. Melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sub Regional Pawonsari yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (09/09/2021) kemarin, dibahas beberapa gagasan dan rencana teknis demi percepatan pembangunan di Kawasan Pawonsari.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa jika bicara Kawasan Pawonsari, maka akan bicara suatu kawasan dengan batas administratif. Terdapat pegunungan karst (pegunungan kapur) yang melintang di sepanjang 3 (tiga) kabupaten, membuat keadaan alam daerah-daerah tersebut mempunyai kesamaan dan tidak jauh berbeda.

“Sebagai daerah di Jawa bagian selatan yang punya potensi bencana, kompleksitas ini butuh pendekatan yang lebih khusus, apa yang perlu dipertimbangkan,” ujar Surya Tjandra saat dikonfirmasi oleh wartawan, Jumat (9/9)

Surya Tjandra juga berkata bahwa percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari butuh perencanaan terpadu.

Ia menjelaskan jika pembangunan ini butuh beberapa kajian yaitu kajian kebutuhan infrastruktur wilayah, kajian karakteristik sosial-budaya setempat, kajian potensi pengembangan wilayah, kajian daya dukung & daya tampung lingkungan serta adanya peta dasar dan basis data wilayah. Terkait kajian ini, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta ikut berperan dalam hal penelitian kawasan Pawonsari.

“Terkait konteks Pawonsari, apa yang perlu jadi core atau poin utama, baru nanti kita laksanakan pembangunan didukung dengan action plan,” terang Wamen ATR/Waka BPN.

“Bagaimana mengubah ini menjadi sebuah hal yang konkret, ini yang menjadi tantangan. Kita bisa menyiapkan gagasan besar ini dan dapat dilanjutkan oleh siapa pun. Peluang ada, kebutuhan juga ada, saya lihat Pawonsari ini sudah ada secara organik. Kami dari Pemerintah pusat menghargai niat baik dari daerah dan kita semua butuh sinergi,” jelas Surya Tjandra.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengapresiasi dan berterima kasih terkait percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari terutama di wilayah Kab. Gunungkidul melalui GTRA Sub Regional Pawonsari. Ia berkata bahwa pihaknya beserta tim percepatan akan bekerja bersama secara spesifik dalam optimalisasi potensi daerah, seperti potensi alam.

Heri Susanto berkata bahwa pihaknya bersyukur bahwasanya Kab. Gunungkidul diberikan kelebihan alam yang sangat luar biasa. Ia berkata bahwa Kab. Gunungkidul punya garis pantai sepanjang lebih dari 10 km, 113 potensi obyek wisata yang dikelola Pemerintah Gunungkidul serta potensi goa yang cukup menarik serta seringkali dijadikan ikon konten wisata.

“Potensi ini tentu akan sangat relevan jika disandingkan dengan rencana program Pawonsari. Pacitan, Wonogiri, Gunungkidul punya kedekatan emosional dan potensi budaya yang hampir sama. Harapannya dengan percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari ini dapat memberikan dampak yang signifikan terutama bagi warga Gunungkidul,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suhendro berkata bahwa beberapa tim terkait dengan percepatan Kawasan Pawonsari telah melakukan observasi mulai dari Kab. Pacitan, Kab. Wonogiri dan terakhir di Kab. Gunungkidul.

Ia berharap setelah Rakor GTRA hari ini berlangsung, maka seluruh tim akan segera menyusun laporan akhir tentang hasil kegiatan berupa potensi daerah yang sudah terekam bersama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

“Semua akan kita susun untuk selanjutnya kita analisis, serta merancang perencanaan secara terintegrasi,” jelas Suhendro.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Endang Sihsetyaningrum membahas gagasan Kawasan Pawonsari jika dilihat dari sudut pandang Kawasan Strategis Nasional. Ia berkata bahwa pada Kawasan Pawonsari, dapat ditonjolkan dari sisi lingkungan hidup.

“Kami sudah lihat ada kerja sama yang baik antar kabupaten yang luar biasa. Tinggal apa yang sebetulnya mau dipertahankan dan perlu didorong. Misal, potensi wisata yang mengutamakan lingkungan dan keanekaragaman hayati, tentunya juga perlu kehati-hatian dalam perencanaan ini,” tutupnya.

Bintan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menyerahkan sertipikat tanah hasil dari program Redistribusi Tanah kepada masyarakat di Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (31/08/2021). Penyerahan sertipikat tanah seluas 18,88 hektare ini, dibagikan secara simbolis kepada 4 (empat) orang perwakilan masyarakat Desa Lancang Kuning.

Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melakukan pendistribusian sertipikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 di Desa Lancang Kuning sebanyak 276 bidang dengan total luas 18,88 hektare. Penyerahan sertipikat ini merupakan hasil pelepasan kawasan hutan Kabupaten Bintan dengan SK Menteri LHK 361 Tahun 2020 seluas 778,27 hektare.

Surya Tjandra dalam kesempatan ini mengatakan bahwa penyerahan sertipikat Redistribusi Tanah ini merupakan salah satu dari program pemerintah yaitu Reforma Agraria yang mana tujuan akhirnya ialah untuk menyejahterakan masyarakat.

Reforma Agraria juga diharapkan memberikan kepastian hukum akan hak atas tanah masyarakat, sehingga tanah menjadi sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola seoptimal mungkin.

“Reforma Agraria menjadi perhatian serius Presiden, yang menunjukkan bahwa negara hadir. Salah satunya seperti di Desa Lancang Kuning ini, negara hadir dengan segala tantangan dan keprihatinan dan tidak lari untuk mendengarkan masalah ibu dan bapak sekalian. Kami sadar bahwa ini memang tugas penting Pemerintah. Pemerintah yang harus hadir di sini untuk menyelesaikan persoalan yang Bapak Ibu hadapi,” ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam audiensi dengan masyarakat Desa Lancang Kuning.

Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan jika pelepasan kawasan hutan menjadi persoalan tersendiri karena kewenangan berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga kami terus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Instansi terkait.

“Yang dilakukan sekarang menyelesaikan tata batas antara klaim batas hutan dan klaim masyarakat dan ATR/BPN berada di tengah itu, dan kita terus dorong dengan berkoordinasi dan konsolidasi bersama KLHK,” katanya.

Dalam kunjungannya ini Wamen ATR/Waka BPN juga meresmikan Kampung Reforma Agraria bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kep. Riau, Askani; Plt. Bupati Kabupaten Bintan, Roby Kurniawan; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Asnen dan beserta jajaran.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad berterima kasih atas penetapan Desa Lancang Kuning sebagai Kampung Reforma Agraria yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.

“ATR/BPN telah melaksanakan Reforma Agraria dan bapak ibu mendapatkan sertipikat sehingga dapat kepastian hukum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini,” ucapnya.

Bintan – Indonesia yang merupakan negara kepulauan mendorong masyarakat untuk tinggal di wilayah pesisir atau permukiman di atas air. Hal ini menjadi suatu persoalan dikarenakan permasalahan legalisasi aset atas wilayah yang ditempati masyarakat tersebut. Untuk itu, pemerintah membuat suatu terobosan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) yang diupayakan dapat mengatasi permasalahan wilayah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun permukiman di atas air.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya di acara Diskusi Publik #Road to Wakatobi From Kepri dengan tema “Legalisasi Permukiman Masyarakat di Atas Air Pasca UUCK,” secara daring, Rabu, (01/09/2021).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa negara hadir dalam memfasilitasi masyarakat yang tinggal di permukiman di atas air dan diberikan hak di atas bangunannya yang pada umumnya masyarakatnya memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik. Sehingga, diharapkan masyarakat mendapatkan akses perbankan.

“Saya konsisten sekali dalam hal ini, saya selalu katakan berikan HGB (Hak Guna Bangunan) jika tidak bisa diberikan hak miliknya, karena HGB bisa diperpanjang jangka waktunya atau diperbarui,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Staf Presiden, Moeldoko menuturkan jika Presiden RI, Joko Widodo menaruh perhatian yang besar terhadap Reforma Agraria. Jika Reforma Agraria berhasil dijalankan dengan baik, akan menimbulkan efek positif terhadap masyarakat.

“Dengan penguatan Reforma Agraria masyarakat menjadi meningkat kesejahteraannya. Untuk itu, keterlibatan kementerian/lembaga dibutuhkan sehingga tanah-tanah tersebut dapat membawa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tuturnya.

Manfaat lain dari legalisasi aset pada wilayah pesisir maupun wilayah pulau-pulau terluar, selain mendapatkan kejelasan hak hukum atas tanah, dapat juga menjadi alat bukti jika terjadi konflik antar negara. “Pulau-pulau terluar perlu disertipikasi sehingga jika ada konflik antar negara di perbatasan bisa menjadi alat bukti, maka dari itu hal ini diperlukan kerja sama antar kementerian,” ujar Kepala Staf Presiden.

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra yang hadir secara luring ini mengatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk menyinkronkan penataan aset dan akses dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk percepatan legalisasi aset di wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kita butuh kerja sama dan kami siap, kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk mendiskusikan sehingga menjadi banyak catatan dan nanti dapat kita bawa ke dalam GTRA Summit di Wakatobi serta kami Kementerian ATR/BPN akan terus lakukan konsolidasi guna mempercepatnya,” kata Surya Tjandra.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menuturkan kepemilikan hak atas tanah dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena mendapat kepastian hukum.

“Hadirnya UUCK diharapkan masyarakat yang tinggal di pesisir laut segera bisa diberikan haknya, khususnya Provinsi Kepri yang wilayahnya banyak pesisir,” imbuhnya.

Pada acara ini turut hadir secara daring Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Adi Darmawan; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian KKP, Pamuji Lestari dan juga hadir secara luring Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani; beserta jajaran

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan akan terus berupaya mempercepat Reforma Agraria serta penyelesaian konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah secara bertahap, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan mempercepat program serta penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

“Seluruh pihak yang terlibat harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini, bukan hanya LPRA yang bekerja sama dengan Civil Society Organization (CSO) saja tetapi juga redistribusi yang lainnya juga harus dimonitor. Tentu juga banyak redistribusi di luar kerja sama dengan CSO maka seluruhnya harus diselesaikan juga, sehingga penanganannya dapat diselesaikan secara menyeluruh,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, melalui keterangan pers, Jakarta Sabtu (28/8).

Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa segala macam yang berhubungan dengan konflik agraria harus segera diselesaikan.

“Siapapun itu, mafia tanah harus disikat tuntas, itu pula yang menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan terkait dengan LPRA dalam pelaksanaannya diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama yang erat antar kementerian/lembaga, seperti dalam penyelesaian konflik yang melibatkan beberapa instansi.

Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu, KSP akan memfasilitasi pertemuan antar instansi dan intinya memang diharapkan ada dukungan dari yang lainnya sehingga penanganan konflik dapat segera terselesaikan.

Surya Tjandra juga mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang terlibat dan bekerja langsung di lapangan.

“Saya sangat mengapresiasi sekali, beberapa kali saya bersama dengan beberapa direktur turun langsung untuk melihat dan memang luar biasa semangat bekerjanya. Semoga hasil dari kerja keras tersebut dapat membuahkan hasil dengan maksimal,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau memaparkan progres penanganan LPRA. Ia menyampaikan bahwa pada LPRA Prioritas 1 (satu) yang telah selesai diredistribusi terdapat 6 (enam) lokasi yaitu Buleleng, Bengkulu Utara, Kolaka Timur, Tanjung Jabung Barat, Konawe Selatan, dan Nganjuk serta nantinya akan dilaksanakan penyerahan sertipikat redistribusi tanah pada LPRA oleh Presiden sebagai bentuk glorifikasi dan pembuktian atas pencapaian kerja bersama, yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 (dalam rangka Hari Tani Nasional).

Andi Tenrisau menambahkan pada LPRA Prioritas 1 (satu) terdapat 10 (sepuluh) lokasi yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu Bengkulu Tengah, Kepahiang, Minahasa Selatan, Semarang, Ciamis, Pemalang, Lebak, Batu, dan Malang. Ia juga menegaskan bahwa ditargetkan seluruhnya akan diselesaikan akhir tahun 2021 ini.

Surabaya – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi GTRA Jawa Timur pada Selasa (24/08/2021) bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Membawa tema “Dengan Reforma Agraria, Kita Wujudkan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur,” Rakor GTRA Jawa Timur kali ini mengedepankan implementasi strategi Land-Use Conflict Identification Strategy (LUCIS) serta penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan agar tercipta langkah konkret pada kegiatan Reforma Agraria dan penanganan serta penyelesaian konflik agraria.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa selama ini pembahasan soal konflik masih menjadi suatu yang tabu.

Ia berkata bahwa konflik adalah sebuah kenyataan sosial yang diterima, terlebih jika soal pembangunan, karena apapun tujuan pembangunan, pasti ada dampak yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan pembangunan.

“Terlebih soal konflik agraria, sedetail apapun perencanaan pembangunan kita, pasti akan tetap ada permasalahan tersebut. Hal yang kita bisa lakukan, bagaimana kita bisa memahami konflik tersebut dengan lebih sensitif, merangkul dengan lebih bijaksana,” tuturnya.

Dalam arahannya, Surya Tjandra juga menjelaskan terkait beberapa pendekatan pola pikir dalam menangani suatu konflik. Hal pertama adalah menanamkan keyakinan jika konflik adalah suatu hal yang tak perlu dihindari namun tetap dihadapi.

Surya Tjandra menjelaskan konflik ada karena perbedaan persepsi terkait suatu hal, terjadi karena apa yang dirasa ternyata beda dengan yang diterima, perbedaan antar pihak inilah yang menciptakan konflik.

“Perubahan pola pikir dalam memandang konflik menjadi hal yang krusial, karena sebelumnya konflik menjadi hal yang tabu, namun kemudian dapat didiskusikan dengan rileks dan terbuka,” terangnya.

Tak hanya itu, menurut Surya Tjandra, konflik juga timbul karena sikap menunggu alih-alih berinisiasi jemput bola untuk segera mencari solusi atau melakukan mitigasi awal sebelum konflik itu terjadi. Tak hanya itu, menurut Surya Tjandra, konflik tidak akan terjadi jika administrasi yang ada dilaksanakan dengan benar.

“Jika kita ingat, Pak Menteri berkali-kali mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai apa yang kita kerjakan saat ini ternyata memberi masalah di masa depan, makanya kualitas layanan administrasi yang diutamakan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Surya Tjandra beserta pihaknya kini tengah berusaha melakukan implementasi strategi LUCIS, sebuah model sistem informasi geospasial yang dapat menganalisis pola perkembangan dan hubungan historis penggunaan lahan untuk menunjukkan kecocokan suatu area untuk penggunaan tertentu.

LUCIS mengombinasikan penataan ruang dengan pengetahuan penatagunaan tanah untuk menjadi dasar kegiatan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria.

“Karena memakai data geospasial ini, sehingga dapat mengetahui potensi konflik, bagaimana potensi solusinya, bagaimana mitigasi yang perlu disiapkan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, turut hadir secara daring selaku narasumber pada kegiatan ini.

Dalam paparannya, Ia mengangkat bahasan Reforma Agraria di Indonesia dalam Perspektif Birokrasi.

“Birokrasi adalah pelayan masyarakat yang melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan lainnya secara profesional, prosedural dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” terangnya.

Lebih lanjut, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa pelaksana Reforma Agraria di Indonesia terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional, GTRA Pusat, GTRA Provinsi dan GTRA Kabupaten/Kota.

Ia juga menjelaskan bagaimana strategi Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan Reforma Agraria melalui suatu sistem yang disebut Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) serta melalui analisis peluang dan hambatan dari arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Indonesia.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyampaikan dukungan penuh terkait implementasi program Reforma Agraria di Provinsi Jawa Timur.

Ia berkata bahwa Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas 99 hari saat kali pertama dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur.

“Tujuannya tentu kami berharap bahwa ujung dari Reforma Agraria ini adalah memberikan akses kesejahteraan masyarakat namun tidak membahayakan kualitas lingkungan hidup yang ada,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Jonahar. Ia berharap bahwa rapat koordinasi ini akan menemukan rumusan yang konkret agar permasalahan dapat terselesaikan.

Jonahar juga melaporkan beberapa capaian yang dapat membantu pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Timur salah satunya adalah terdapat sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berstatus clean and clear sehingga dapat segera dilakukan penataan aset melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi tanah.”Selain itu, perlunya peningkatan keselarasan di antara seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur agar pelaksanaan GTRA menjadi lebih baik,” tutupnya.

Bandung – Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (Rakor GTRA) Provinsi Jawa Barat yang diadakan di Hotel Hilton Bandung pada Kamis, (29/04/2021).

Pada kegiatan yang mengangkat tema “GTRA Jabar 2021 Connection (Collaboration-Network-Innovation)” ini, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan 4 isu terkait pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Barat yang membutuhkan peran dari pihak terkait yang tergabung ke dalam GTRA.

Selama kunjungannya di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, ia mengamati sedikitnya 4 isu penting yang harus diterapkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, yang pertama adalah Percepatan Pembangunan daerah melalui Sinkronisasi Rencana Tata Ruang.

“Terbatasnya ruang dan terus meningkatnya populasi manusia, maka perlu dilakukan penataan ruang. Selain itu, penataan ruang juga dapat mengatur aktivitas di sekitar daerah rawan bencana,” kata Surya Tjandra.

Menurut Surya Tjandra, sinkronisasi penataan ruang juga diperlukan karena penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan yang juga berimbas kepada kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Maka melalui UUCK dan PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Hal ini harus kita wujudkan bersama,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.

Isu kedua yang bisa diangkat dalam Rakor GTRA kali ini menurut Surya Tjandra yaitu ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat Bagian Utara dan Jawa Barat Bagian Selatan.

“Setelah saya berkunjung ke beberapa daerah kemarin, saya menyadari bahwa Jawa Bagian Selatan dikaruniai alam yang indah serta sumber daya yang luar biasa. Tapi di samping itu, Jawa Bagian Selatan juga merupakan sentranya bencana. Jadi memang butuh strategi, rencana, kekuatan dan perhatian kita semua untuk memperhatikan pembangunan Jawa bagian selatan ini,” tambahnya.

Adapun isu ketiga yang diangkat adalah pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari tanah-tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU), Tanah Terlantar, Kawasan Hutan serta Penataan Akses melalui dukungan peluang pembiayaan, infrastruktur, pemasaran yang diintegrasikan dengan digitalisasi. Terakhir, yang juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo adalah Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria dari tanah Eks HGU, Aset Negara dan HGU Swasta.

Untuk mengimplementasikan arahan Presiden terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik agraria, direfleksikan pada kunjungan dan audiensi Wamen ATR/Waka BPN ke lokasi yang berpotensi sebagai Kampung Reforma Agraria di Mega Terasering Desa Sukamulya, Kabupaten Pangandaran pada 28 April 2021.

“Mega Terasering ini terdapat pada kawasan hutan dan sebagian lahan dimiliki penduduk setempat dan sudah dimanfaatkan sumber penghasilannya secara efektif sejak kurang lebih tahun 1940. Namun saat ini masyarakat justru harus membayar sewa lahan. Nah hal yang seperti ini harus kita selesaikan dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan arahan Presiden dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Surya Tjandra.

Sementara ditempat yang sama Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau yang juga hadir dalam Rakor GTRA Jawa Barat mengatakan bahwa sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.

“Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan sinergitas kita dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria,” tutur Andi Tenrisau.

Sebagai Ketua Pelaksana Harian GTRA Jawa Barat juga selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama melaporkan tema yang diangkat pada Rakor GTRA kali ini dimaknai bahwa dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan Reforma Agraria perlu adanya kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam hal penataan aset termasuk pembangunan infrastruktur maupun penataan akses termasuk peningkatan produktivitas komoditi yang dapat dikembangkan maupun penyelesaian konflik agraria.

“Tentunya juga perlu adanya jejaring dalam penguatan akses reform terutama dalam hal pemasaran produk, termasuk perlu adanya inovasi secara digital dalam hal kemudahan akses informasi dan peluang pemasaran,” tutur Yusuf Purnama.