Albertina menyebut, salah satu yang diperiksa adalah Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi.

“93 karyawan KPK akan menjalani sidang etik, termasuk karutan (Achmad Fauzi),” kata Albertina Ho, Kamis, 11 Januari 2024.

Albertina menyebut ada sejumlah jenis pelanggaran etik dari keterlibatan Achmad Fauzi di kasus pungli rutan, yaitu dugaan menerima pungli hingga penyalahgunaan wewenang.

“Tidak hanya menerima. Sebagai pimpinan dia tidak bisa melakukan pembinaan terhadap bawahannya. itu kan termasuk pelanggaran etik,” tegasnya.

“Etiknya pasal yang mana, kita nanti,” sambung Albertina.

Selain pelanggaran etik, KPK juga memproses kasus pungli rutan secara pidana. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. (*)

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. Namun, Syamsuddin menjelaskan, Dewas KPK hanya akan fokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai KPK.

“Dewas ini melakukan penegakan etik. Untuk pidananya, Pihak yang berwenang akan melakukannya,” pungkas Syamsuddin. (*)

“(Firli Bahuri) tidak hadir,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri, Dewas KPK telah memeriksa 12 saksi.

Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean mengatakan rencananya ada 13 saksi lainnya yang akan dimintai keterangan. Tapi, dia tidak menyebutkan nama-namanya.

Kata dia, total saksi yang dimintai keterangan dalam sidang dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sebanyak 27 orang.

Lanjutnya, Dewas KPK menargetkan sebelum akhir tahun 2023 sudah selesai.

“Total 27 saksi yang diperiksa. Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah selesai,” ucapnya.

Mangkir dari Panggilan Polisi

Di hari yang sama, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri juga mangkir dari panggilan penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kamis, 21 Desember 2023.

Firli diperiksa penyidik Polri sebagai tersangka. Namun, dia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain.

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik.

“Iya, enggak bisa hadir di pemeriksaan. Kita minta ditunda karena ada agenda. Sebenarnya sudah ada permohonan kita ke Polda Metro Jaya,” kata Ian saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai agenda Firli Bahuri sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan penyidik. Dia hanya mengatakan bahwa agendanya penting.

Selain itu, lanjut Ian, pihaknya juga telah meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan.

“Karena kita minta supaya diselesaikan dulu yang terkait dengan pasal 65 KUHAP itu, terkait menghadirkan saksi yang meringankan,” tuturnya.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak empat kali di Gedung Bareskrim Polri. Dua di antaranya saat masih berstatus sebagai saksi yakni pada tanggal 26 Oktober dan 16 November 2.23.

Sementara dua lainnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 1 Desember dan 6 Desember 2023. (*)

Syamsuddin mengatakan itu menanggapi penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Pemberhentian Ketua KPK berada di tangan Presiden. Di Pasal 32 ayat 2 UU 19 Tahun 2019 disebutkan, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, itu diberhentikan dari jabatannya dan itu tentu melalui Keputusan Presiden (Keppres) ,” kata Syamsuddin Haris di Jakarta, Kamis, 23 November 2023.

Sebagai informasi, Pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK.

Mengenai sikap Dewas apakah akan merekomendasikan Firli Bahuri agar mundur dari jabatan Ketua KPK atau tidak, Syamsuddin mengatakan akan menunggu putusan etik.

“Setelah putusan etik dikeluarkan kami akan memberikan rekomendasi,” tuturnya.

Dia memastikan proses sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri tetap berlanjut.