ERANASIONAL.COM- Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mendorong Kementerian ESDM membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk dapat menindak tambang ilegal di Indonesia.

Eddy menilai, butuh keseriusan untuk menangani tambang ilegal karena jumlahnya cukup banyak dan mulai menjamur diberbagai daerah di Indonesia.

“Menurut kami permasalahan tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, tapi juga banyak di tempat lain. Seperti di Kalimantan ada tambang ilegal untuk batu bara dan lain-lain,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Eddy menegaskan, kasus tambang ilegal ini harus ditindak pidanakan secara hukum. Selain itu, penindakan juga harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, yang tegas, dan tidak memandang bulu,” jelasnya.

Komisi VII, lanjut Eddy, saat ini telah membentuk panitia kerja atau panja untuk menangani masalah tambang ilegal.

“Kita di dalam Komisi VII sedang melakukan panja illegal mining, di mana target yang dicapai adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM,” ungkapnya.

Meski begitu, Eddy mengaku belum ada target kapan pembentukan Ditjen Gakkum ESDM tersebut. Saat ini, lanjutnya, panja illegal mining masih terus bekerja.

“Itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan panja illegal mining,” pungkasnya.