Padahal program ini mendapat penolakan dari para buruh melalui aksi demonstrasi

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah menjelaskan program Tapera yang menyasar kepada pegawai swasta akan berlaku efektif pada tahun 2027 mendatang.

Tujuannya untuk meningkatkan kemudahan pembiayaan perumahan bagi masyarakat untuk menekan angka backlog

“Menurut peraturannya tahun 2027 berlaku efektif. Ya kalau Undang-Undangnya nggak dicabut kan kalau nggak dilakukan salah kita. Legal formalnya kan begitu,” ujar Zainal Fatah di Kementerian PUPR, Sabtu 29 Juni 2024.

Kata Zainal, saat ini memang ada penolakan, meski begitu
Pemerintah akan terus memberikan sosialisasi baik untuk perusahaan maupun pekerja yang akan dibebankan untuk membayar iuran Tapera.

“Tapi yang jelas, pemerintah berusaha terus memberi penjelasan untuk apa sih, kenapa itu dilakukan, dan itu sebetulnya sudah sangat clear dulu di kantor KSP (Kantor Staf Presiden),” jelas Zainal Fatah.

“Kita harus lakukan sosialisasi. Karena ini kan perubahan besar. Tapi kalau bagi ASN, PNS sudah biasa dulu ada Bapertarum. Cuma kan waktu bapertarum kita (Pemerintah) biasa yang potong,” sambungnya.

Sekedar informasi tambahan, baik pengusaha dan pekerja belakangan ramai menolak program ini.

Karena dianggap membebankan pekerja yang akan memotong 2,5% dari gajinya, sedangkan pengusaha juga dibebankan membayar iuran 0,5% untuk setiap pegawai yang ikut dalam program tersebut.

“UU-nya menyampaikan wajib tapi yang punya rumah dia boleh ambil tabungannya itu, ini sosialisasi itu yang mungkin kami juga lemah dan belum begitu kuat,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. []

Mereka menegaskan dana Tapera murni digunakan kembali dan untuk memberikan manfaat hanya kepada peserta Tapera.

“Tidak ada hubungannya sekali antara dana dari peserta Tapera dengan pembangunan IKN, mohon maaf mungkin dari persepsi kami,” kata Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera Sugiyarto dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Dia mengungkapkan, bahwa dana peserta Tapera disimpan dalam akun (account) yang terpisah dan digunakan untuk memberikan manfaat bagi peserta Tapera.

“Karena uang yang berasal dari peserta itu murni digunakan kembali untuk peserta. Jadi katakanlah uang dari peserta itu itu ditaruh dalam akun terpisah dari akunnya dana Tapera dan itu digunakan untuk memberikan manfaat bagi peserta,” jelas dia

Berdasarkan bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyatakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan.

Dia mengatakan jika masih ada waktu bagi semua pihak untuk memberikan masukan terkait pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga tahun 2027.

Pernyataan Moeldoko ini menyusul keputusan pemberlakuan iuran Tapera, dari sebelumnya tahun ini, menjadi paling lambat tahun 2027.

“Tapera ini diberlakukan paling lambat nanti tahun 2027. Sampai 2027 masih ada waktu untuk saling memberi masukan, konsultatif dan sebagainya,” kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (7/6/2024).

Moeldoko mengatakan peraturan mengenai iuran Tapera bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun bagi pekerja mandiri juga belum terbit, baik dari Menteri Keuangan maupun Menteri Ketenagakerjaan.

Menurut Moeldoko, persoalan Tapera bukan masalah ditunda atau tidak ditunda, melainkan persoalan mendengarkan aspirasi berbagai pihak, sehingga akan ada perbaikan melalui peraturan menteri yang akan diterbitkan nantinya.

Di sisi lain, Moeldoko menjelaskan, semangat pemberlakuan kebijakan iuran Tapera dilandasi adanya backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta yang harus ditangani negara.

Dia menjelaskan negara sudah memberikan subsidi agar bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dapat ditekan di angka 5 persen, namun kebijakan itu hanya mampu mendorong kepemilikan rumah 300.000 per tahun. Sehingga, perlu skema baru untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) untuk membantu ASN dalam memiliki rumah. Namun pemerintah merasa perlu ada cakupan skema yang lebih luas, hingga muncul skema Tapera ini.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menegaskan pihaknya menolak Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera karena dirasa kian menyusahkan kaum buruh.

“Pemerintah harus cabut [PP-nya], karena PP itu sangat-sangat tidak adil, pemerintah tidak fair, akhinya kami menduga ini ada grand design apa, kenapa hanya kami dan pengusaha saja yang iur pemerntah tidak iur? Jadi cabut PP 21,” kata Riden kepada wartawan dalam demonstrasi yang dilakukan serikat pekerja di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Dalam PP No. 21/2024 telah diatur bahwa besaran iuran peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Sebanyak 2,5% ditanggung pekerja, sedangkan 0,5% oleh pemberi kerja. Hal ini dirasanya juga tidak masuk akal untuk bisa mencakup seluruh kebutuhan anggaran pembiayaan rumah.

“Buruh sudah banyak potongan-potongan, BPJS kesehatan 1%, BPJS JHT 2%, dan potongan-potongan yang lain sehingga total hampir 12%, sehingga tidak mungkin buruh punya kemapuan itu,” jelasnya.

“Kami yakin Tapera ini tidak akan cukup untuk membeli rumah, jangankan beli rumah, untuk DP aja enggak cukup. Dalam 10—30 tahun ke depan kami iur, itu tidak akan cukup beli rumah,” pungkas dia.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, penggunaan itu diwujudkan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Apakah Badan Pengelola (BP) Tapera menggunakan uang masyarakat? Uang masyarakat masuk ke penerimaan negara pada APBN, yang kemudian salah satu belanjanya disalurkan melalui FLPP,” ujar Astera dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa sumber pendanaan BP Tapera berasal dari tiga hal, yakni alihan dana kelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), modal kerja dari Pemerintah melalui APBN 2018, dan dana FLPP yang telah digelontorkan sebesar Rp105,2 triliun sejak 2010 hingga kuartal I-2024.

Kendati begitu, Astera menyebut dukungan APBN ke Tapera melalui FLPP akan dikurangi secara bertahap

“Kalau Badan Pengelola (BP) Tapera sudah bisa mandiri, maka FLPP secara perlahan akan dikurangi,” pungkas dia.

Hingga saat ini, batasan pekerja yang akan menjadi kepesertaan Tapera adalah mereka yang memiliki gaji paling tidak di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos), Indah Anggoro Putri pihaknya tengah menyusun penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur lebih spesifik batasan-batasan pekerja di sektor swasta.

Kata dia, Permenaker tersebut termasuk untuk membahas nasib pekerja outsourcing, pegawai kontrak, maupun pegawai kemitraan seperti ojol hingga kurir paket, apakah memungkinkan untuk menjadi kepesertaan Tapera.

“Nanti diatur nasib pegawai outsourcing di Permenaker gimana baik nya. Kita tunggu hasil public hearing dulu dan sosialisasi,” ujar Indah, dikutip dari Okezone, Senin 3 Juni 2024.

Terkait kepesertaan Tapera yang menyasar kepada para pekerja ini, Indah menegaskan baru akan diimplementasikan rencananya pada tahun 2027 mendatang.

Hal itu sambil menunggu aturan teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan karena berkaitan dengan hubungan industrial.

“Nanti akan diatur dalam Permen tersebut. Jadi terbitnya PP ini tidak langsung memotong upah pekerja, karena akan diatur dalam Permenaker,” kata Indah dalam konferensi pers Jumat 31 Mei 2024 lalu.

Bagi para pekerja yang memiliki upah dibawah upah minimum tidak akan dikenakan potongan Tapera.

Targetnya, pemerintah akan mengambil potongan upah untuk BP tapera mulai tahun 2027 mendatang.

“Karena ini bukan iuran dan bukan tabungan, dan berlaku untuk pekerja yang upah di atas UMP, jadi sebetulnya ini tidak memberatkan,” tutupnya. []

“Itu saya nggak mau komentar karena sudah banyak komentarnya,” kata Basuki yang juga Ketua Komite BP Tapera di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Dia mengatakan, dalam konferensi pers yang dilakukan di Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu, sudah dijelaskan mengenai program ini.

“Banyak sekali memang. Tapi saya kira sudah cukup penjelasannya ada dari KSP dan dari mana-mana,” ujar Basuki.

Diaa juga enggan berkomentar mengenai banyaknya kritik terhadap penyelenggaraan program Tapera. “Ya nanti kita ikuti saja prosesnya,” sambungnya.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengadakan jumpa pers Program Tapera bersama pihak-pihak terkait, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko menjelaskan program ini akan terus dilakukan meski ada beberapa penolakan dari pekerja hingga pengusaha.

“Kesimpulan saya bahwa Tapera ini tidak akan ditunda, wong memang belum dijalankan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Jasmi, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kemen PUPR Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan bila konsepnya berupa bantuan sosial, dana yang diambil seharusnya dari APBN. Sedangkan, apabila bentuknya jaminan sosial, dananya bisa diambil dari iuran atau pajak.

“BP Tapera ini tidak Jelas, bancilah kalau kita bilang. Ini jaminan sosial atau bantuan sosial, kalau dia bantuan sosial harus ambil dari dana pemerintah,” tegas Said dalam tayangan Kontroversi yang dikutip Jumat (31/5/2024).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto. Menurut dia, pemerintah harus memperjelas Tapera ini sebagai jaminan sosial atau tabungan.

Menurut dia, jika sebagai tabungan, bentuk iurannya harus sukarela. Pemerintah tak boleh mematok iuran tabungan pekerja

“Tidak boleh tabungan wajib, karena sejak awal 2015 membahas peraturan ini, kita dari pengusaha sudah menolak. Tidak ada urgensinya dikeluarkan aturan Tapera ini,” ucap Dawoto.

Moeldoko menjelaskan, tujuan dari Tapera ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi masyarakatnya, khususnya persoalan-persoalan terkait sandang, pangan, dan papan.

“Nah, Tapera berkaitan dengan papan. Itu tugas konstitusi, karena ada UU-nya yang harus dijalankan seorang presiden. Dasar hukum Tapera ini ada UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta UU Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, ini diatur oleh UU,” ungkap Moeldoko, saat konferensi pers, Jumat (31/5/2024).

Menurut Moeldoko, dalam Undang-Undang memang diwajibkan. Nanti pada akhirnya, apabila pada usia pensiun selesai, bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh.

“Kalau pada usia pensiun selesai, bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh, melalui pemupukan,” kata Moeldoko.

Moeldoko berharap bisa diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat dan dunia usaha.

“Kita masih ada waktu sampai dengan 2027. Jadi enggak usah khawatir. Kita juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana keluar dengan baik akuntabel dan transparan, ada OJK di situ, ada komite, tapi OJK fungsinya pengawasan,” ujar Moeldoko.

Diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, Tapera mewajibkan seluruh pekerja termasuk karyawan swasta membayar iuran yang dipotong dari gaji sebesar 3%.

Untuk besaran nilai pemotongan bagi pekerja sebesar 2,5% per bulan dari gaji dan pemberi kerja atau perusahaan 0,5%.

Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, pihaknya keberatan dengan penambahan beban iuran Tapera yang diwajibkan bagi pekerja maupun perusahaan.

Dia menganjurkan, jika Tapera sifatnya berbentuk tabungan sebaiknya berbentuk sukarela.

“Kalau namanya tabungan ya sukarela aja. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk membayar iuran. Jadi itu kalau silahkan buat sukarela,” ujar Shinta saat jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 31 Mei 2024.

Sinta justru mempertanyakan peran BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sudah diterapkan dengan memotong gaji pekerja sebagai bentuk jaminan sosial dan kesehatan.

Dia menjelaskan, dalam BPJS ketenagakerjaan, terdapat Jaminan Hari Tua (JHT) yang 30% anggarannya dapat dimanfaatkan untuk layanan tambahan.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan keterangan pers usai inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Kepala negara mencontohkan saat diberlakukan BPJS Kesehatan di luar skema gratis yang sempat menjadi sorotan.

“Tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, mengatur besaran Iuran Peserta Pekerja Tapera dari BUMN, Badan Usaha Milik Desa hingga perusahaan swasta. Aturan tersebut, ditandatangani Jokowi pada 20 Mei lalu.

Dalam Pasal 5 PP Tapera mengatur tiap pekerja yang berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera.

“Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta,” bunyi Pasal 5 ayat 3 PP tersebut.

Selain itu di Pasal 7 merinci jenis pekerja sektor mana saja wajib menjadi peserta Tapera. Aturan ini menyebut bukan cuma mewajibkan PNS atau ASN dan TNI-Polri, juga BUMN. Para karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah turut masuk daftar yang wajib jadi peserta Tapera.

Dalam Pasal 15 ayat 1 PP tersebut disampaikan Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri. Sedangkan pada ayat 2 yakni Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5 persen dan Pekerja sebesar 2,5 persen.

Sementara Besaran Iuran Tapera untuk Peserta Pekerja dari ASN, menurut Pasal 15 ayat 4b, yakni Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Aturan itu harus sesuai ketentuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Menteri Keuangan) dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di pendayagunaan aparatur negara (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara).