Pernyataan itu disampaikan TB Hasanuddin menyusul pembubaran kegiatan pemutaran film dan diskusi yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Ternate Tengah, pada Jumat, 8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibubarkan aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate dengan alasan adanya penolakan masyarakat yang berkembang di media sosial. Aparat menilai judul film dokumenter tersebut dianggap provokatif dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, TB Hasanuddin menilai pembubaran sebuah kegiatan diskusi atau pemutaran film tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, ruang diskusi publik dan penyampaian informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang seharusnya dilindungi negara.

“Pembubaran yang dilakukan Dandim 1501 berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi TNI. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menegaskan konstitusi Indonesia secara jelas menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan pembubaran terhadap kegiatan nobar dan diskusi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

“Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia,” ujarnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/101581/pembubaran-nobar-film-pesta-babi-disorot-dinilai-bertentangan-dengan-konstitusi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/84523/praktik-suap-di-bandara-adalah-kejahatan-terhadap-keamanan-negara https://eranasional.com/84523/praktik-suap-di-bandara-adalah-kejahatan-terhadap-keamanan-negara#respond Mon, 03 Feb 2025 03:36:09 +0000 https://eranasional.com/84523/praktik-suap-di-bandara-adalah-kejahatan-terhadap-keamanan-negara Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut, dugaan praktik suap di pintu imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten sangat membahayakan keamanan negara.

Menurut dia, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional.

Karena menurut dia kegiatan tersebut merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

Pernyataan ini merespons peristiwa puluhan warga negara asing (WNA) asal China diduga menjadi korban pemerasan petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kasus pemerasan ini terungkap usai tersebarnya surat yang berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

“Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegas Hasanuddin, Minggu 2 ebruari 2025.

Dia menambahkan, imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara Indonesia dengan negara lain.

“Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” imbuhnya.

Politikus PDIP itu meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya, jangan sampai perilaku suap di Bandara terus terjadi.

Seluruh yang terlibat harus dipecat dan dilakukan perombakan organisasi di sana.

“Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku pihaknya telah mencopot semua petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta yang diduga terlibat pemerasan.

Agus mengaku pihaknya telah menerima laporan dan data terkait kasus-kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua petugas yang namanya ada di data Kedubes China dari penugasan di Soetta, kami ganti,” kata Agus dikutip Kompas.com, Sabtu 1 Februari 2025.

Agus menegaskan pihaknya tidak menoleransi kasus pemerasan ini, dan semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan.

“Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” katanya. []

Dia sangat neragukan ledakan itu akibat amunisi yang sudah kadaluarsa.

Menurut dia, secara teori, amunisi yang kedaluwarsa semestinya tidak memiliki daya ledak yang cukup besar karena unsur di dalamnya tidak penuh lagi.

“Bahkan kalau tidak expired tapi didiamkan lama, itu tidak meledak amunisinya,” kata Hasanuddin wartawan, Senin 1 April 2024.

Politikus PDI Perjuangan atau PDI-P itu menyebut, kemungkinan penyebab ledakan dipicu dari suhu panas ruang yang mempengaruhi unsur bahan peledak di gudang.

Sebab, sepengetahuannya, tidak ada aliran listrik di area dalam gudang amunisi.

Oleh sebab itu, Komisi I DPR bakal mengagendakan pembahasan penyebab ledakan gudang amunisi daerah milik Komando Daerah Militer Jakarta Raya setelah masa reses nanti.

“Akan dibahas saat rapat dengan Panglima TNI,” ujarnya.

Nantinya komisi 1 kata dia, akan meminta penjelasan pada Panglima TNI terkait relokasi maupun standar operasional prosedur penyimpanan amunisi.

ERANASIONAL.COM- Wacana penundaan pemilu 2024 yang sempat mereda kembali digulir. Kali ini, tokoh yang menggulirkan wacana itu tidak main-main. Dia adalah Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Salah satu yang menjadi alasan sehingga menggulirkan kembali wacana penundaan pemilu 2024, adalah alasan ketidakpastian sosial.

Selain itu, hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Maruf Amin, mengalami peningkatan seperti terekam dalam temuan Poltracking Indonesia November 2022.

seperti diketahui, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Maruf Amin. “Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?” kata Bamsoet.

Merespons hal itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berkomentar keras atas wacana wacana penundaan Pemilu 2024 seperti yang digulirkan politikus Golkar itu.

Kang TB sapaan Hasanuddin meminta semua pihak menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024, sebab aksi tersebut inkonstitusional. “Inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat,” kata Kang TB, Jumat (9/12).

Mantan Sesmilpres itu menyampaikan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan Pasal 22E Ayat 1 UUD RI 1945.

Adapun, aturan itu berbunyi, ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’.

Politikus PDI Perjuangan itu juga beranggapan wacana penundaan pesta demokrasi yang digulirkan Bamsoet bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mantan perwira TNI berpangkat Mayjen itu berharap ke depan semua pihak tidak terus memainkan isu penundaan Pemilu 2024 yang jelas bertentangan dengan konstitusi.