JAKARTA, Eranasional.com – Permohonan banding Irjen Teddy Minahasa terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ditolak Majelis Sidang Banding Etik Polri. Dengan begitu, Teddy tetap dipecat dari institusi Polri.

Sidang Banding Etik Polri dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri.

“Satu, menolak permohonan banding,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (4/8/2023).

Ramadhan menyebut, penolakan Majelis Sidang Banding Etik menguatkan putusan sidang Komisi  Kode Etik Polri (KKEP) yang diputuskan 30 Mei 2023 lalu.

“Dua, menguatkan putusan sidang KKEP Nomor: PUT/24/V/2022 tanggal 30 Mei 2022,” lanjut Ramadhan.

Dia jelaskan, majelis memutuskan perbuatan Teddy sebagai perbuatan tercela, dan yang bersangkutan diberikan sanksi dipecat.

“Sanksi administrasi berupa PTDH sebagai anggota Polri,” tuturnya.

Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa pada Selasa (31/5) dijatuhi sanksi PTDH setelah dinyatakan melanggar etik karena diduga terlibat peredaran narkoba. Tak terima, Teddy mengajukan banding putusan itu.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan Teddy Minahasa dalam kasus narkoba. Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Teddy.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakatra Barat atas nama Terdakwa Teddy Minahasa yang dimintakan banding tersebut,” kata hakim ketua Sirande Palayukan saat membacakan putusan banding di PT DKI Jakarta.

Atas putusan banding tersebut, Teddy kembali melawan dengan mengajukan permohonan kasasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperkuat vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang menghukum mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dengan hukuman penjara seumur hidup.

Teddy mengakukan banding ke PT DKI karena tidak terima divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim PN Jakbar.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Teddy Minahasa yang dimintakan banding tersebut,” kata Hakim Ketua PT DKI Jakarta Sirande Palayukan membacakan putusan banding di PT DKI Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Dalam memutuskan banding ini, Sirande dibantu oleh empat anggota yakni Mohammad Lutfi, Teguh Harianto, Yahya Syam, dan Sumpeno.

Teddy Minahasa dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dalam kasus narkoba, yakni menukar barang bukti sabu dengan tawas.

Teddy Minahasa Ajukan Kasasi

Menanggapi itu, Teddy Minahasa langsung mengajukan permohonan kasasi. Hal itu diucapkan kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

“Kami akan mengajukan kasasi pekan depan,” kata Hotman saat dikonfirmasi, Kamis (6/7/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolres Bukittinggi, Sumatera Barat, AKBP Dody Prawiranegara divonis 17 tahun penjara di kasus narkoba eks Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Dody mengajukan banding.

Vonis AKBP Dody Prawiranegara dibacakan oleh hakim ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Jon Sarman Saragih di Gedung PN Jakbar, Rabu (10/5/2023).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Dody Prawiranegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata Jon.

Hakim Jon kemudian melanjutkan membaca vonis Dody Prawiranegara. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara,” sambungnya.

Selain itu, Dody Prawiranegara juga dikenakan denda sebesar Rp2 miliar subsider 6 bulan. Hakim Jon menyatakan Dody bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Merespon vonis tersebut, AKBP Dody Prawiranegara mengajukan banding. Sikap yang sama dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan banding.

“Yang bersangkutan (Dody Prawiranegara dan Jaksa, dua-duanya banding,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Iwan Ginting, Sabtu (3/6/2023).

Sementara itu, lanjut Iwan, lima terdakwa lainnya, yaitu Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang, Muhammad Nasir alias Daeng, dan Syamsul Maarif tak mengajukan banding atas vonis yang diterimanya.

Iwan menjelaskan, putusan vonis untuk lima terdakwa itu sudah inkrah lantaran tak mengajukan banding. Putusan itu dinyatakan inkrah sejak 7 hari setelah vonis. “Dinyatakan inkrah sejak 7 hari sejak putusan,” ucap Iwan.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Teddy Minahasa di Pecat Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari polisi akibat terlibat kasus narkoba.

Teddy yang tidak terima dengan keputusan itu akan melakukan banding.

Sanksi PTDH itu diterima Teddy saat sidang putusan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Mabes Polri, Selasa (30/5/2023).

“Teddy menyatakan banding. Demikian hasil sidang komisi kode etik Polri atas nama tersangka Irjen Teddy Minahasa,”ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan,”Selasa (30/5/2013.

Diketahui sidang kode etik Teddy Minahasa dipimpin oleh lima jenderal polisi.

Ketua sidang dipimpin langsung oleh Kabaintelkam Polri, Komjen Wahyu Widada.

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra berpendapat vonis hukuman seumur hidup terhadap Teddy Minahasa tidaklah tepat.

Kata dia, jika hakim melihat fakta-fakta secara cermat dan lebih hati-hati, Teddy Minahasa lebih tepat di jatuhkan hukuman mati.

Karena diketahui banyak hal dominan ditemukan fakta bahwa perbuatan pelaku dikategorikan sebagai kejahatan sistematis dan ditemukan banyak perbuatan sebagai faktor pemberat.

“Sayang sekali Hakim kurang cermat dalam memperhatikan aspek- aspek karakteristik dan kasuistik dalam perkara ini terkait putusannya, ini harus jadi point penting bagi hakim mengingat TM berpangkat Jenderal, pimpinan penegakan hukum tertinggi di wilayahnya sebagai Kapolda Sumatera Barat,”tegas Azmi.

Karena perbuatan Teddy mengorbankan orang lain termasuk anak buahnya, perintahnya dilakukan dengan sengaja.

“Ironisnya lagi kewenangannya sebagai pejabat yang sedang menjalankan tugas dijadikan modus termasuk disalahgunakan untuk bertransaksi narkoba,”tuturnya.

Pelaku juga kata Azmi, memperoleh keuntungan bahkan tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit serta menyangkal saat memberikan keterangan di persidangan bahkan perbuatan terdakwa nyata mencoreng nama baik instiusi kepolisian.

Sehingga dengan melihat segala aspek tersebut bahwa perbuatan pelaku adalah bentuk nyata kejahatan yang sistemik, maka dalam hukum pidana penangulangan kejahatan yang bersifat sistematik harus dikenakan hukuman mati.

“Kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (asas crimina morte extinguuntur),” tegasnya lagi.

Kata Azmi, putusan ini jadi preseden yang kurang baik (tidak edukatif) dan dirasakan kurang adil karena kurang bermanfaat dan tidak dapat dijadikan barometer di kemudian hari jika seorang pimpinan pejabat tinggi hukum terlibat transaksi narkoba yang sistematis.

Hukumannnya juga masih bisa diterapkan tidak maksimal oleh hakim.

“Jadi dapat dikatakan putusan ini kurang dapat mencegah bagi pejabat petinggi hukum agar tidak melakukan perbuatan transaksi narkoba tersebut kembali di masa akan datang,”pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa divonis bersalah dalam kasus narkoba, yakni menukar barang bukti sabu dengan tawas. Teddy divonis seumur hidup penjara.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (9/5/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana penjara seumur hidup,” sambung Hakim.

Teddy Minahasa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar untuk Teddy. Hakim menyatakan Teddy terbukti terlibat menjual barang bukti sabu lebih dari 5 gram bersama Linda dan AKBP Dody Prawiranegara.

Hakim juga menyatakan Teddy terbukti mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut senilai 27.300 Dolar Singapura atau setara dengan Rp300 juta. Hakim menolak seluruh pembelaan atau pleidoi Teddy Minahasa.

Hal memberatkan Teddy ialah tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Hakim juga menyatakan Teddy selaku polisi sebagai penegak hukum malah terlibat kasus narkoba.

“Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia,” tegas hakim.

Hal meringankan, Teddy belum pernah dihukum. Hakim juga mempertimbangkan pengabdian dan prestasi Teddy sebagai hal meringankan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakbar, Kamis (30/3) lalu.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung Jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa segera menjalani sidang vonis kasus peredaran narkotika. Majelis hakim menetapkan sidang vonis Teddy digelar pada Rabu (9/5/2023) mendatang.

“Sidang berikutnya digelar tanggal 9 Mei 2023 pukul 09.00 WIB. Agendanya pembacaan keputusan untuk perkara ini,” kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih saat sidang di PN Jakarta Barat, Jumat (28/4).

“Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan,” sambungnya.

Seperti diketahui, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” lanjut Jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

DALAM hukum pidana dikenal asas yaitu kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (asas crimina morte extinguuntur). Karenanya, tuntutan hukuman mati terhadap Teddy Minahasa (TM) sudah tepat dan demi kualitas penegakan hukum.

Apalagi mengingat kejahatan yang dilakukan Teddy Minahasa dengan sengaja dan mengetahui bahwa pelaku menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala kepolisaan Daerah (Kapolda Sumatera Barat) sehingga tuntutan hukuman mati ini dapat menjadi peringatan keras dan tegas bagi para pimpinan  penegak hukum lainnya di mana pun agar menghindari tindakan penyalahgunaan kewenangan termasuk perdagangan pengaruh jabatannya (trading in influence).

Apa yang dilakukan TM adalah sangat bertentangan dengan kewajibannya niatnya tercermin pada perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan, dimana ia diketahui sebagai orang yang menggerakkan suatu kejahatan sebagai pelaku utama dan di dalam persidangan dianggap TM berbelit, dan malah ia tidak mengakui perbuatannya, inilah yang menjadi hal yang memberatkan apalagi mengingat kondisi Indonesia yang kini sudah darurat narkoba, tidak ada jalan lain selain menerapkan hukuman mati bagi pelaku dengan karakteristik yang menyalahgunakan jabatannya dengan sengaja. Karena inilah inti perbuatannya yang juga menjadi alasan pemberat tuntutan oleh jaksa.

Ironisnya lagi, perbuatan pelaku di saat pemerintah sedang berusaha membangun peradaban bangsa, memberantas melawan narkoba, tapi justru perilaku aparatur hukum mencoreng institusi penegak hukum, membuat masyarakat hilang kepercayaan pada lembaga hukum.

Harapannya dengan tuntutan hukuman mati pada TM akan memunculkan efek jera , ancaman bagi aparat penegak hukum agar tidak terjebak kompromi dalam pidana pelaku peredaran dan jual beli narkoba. 

Azmi Syahputra

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

JAKARTA, Eranasional.com – Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dua perwira tingginya terancam dihukum mati.

Dua perwira tinggi Polri itu sama-sama berbintang dua, alias Inspektorat Jenderal (Irjen) yakni Ferdy Sambo yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) dan Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat.

Berikut sebab akibat Irjen Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa terancam dihukum mati.

Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati

Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana mati,” ucapnya melanjutkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Emosi Hotman Paris Hutapea, pengacara mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, sempat meninggi. Dia mengaku kaget mendengar tuntutan hukuman mati Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya dalam kasus dugaan peredaran narkoba.

Seperti diberitakan sebelumnya, JPU menuntut Teddy Minahasa dengan tuntutan mati karena meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar barang bukti narkoba jenis sabu dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung JPU.

JPU meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy Minahasa. JPU meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU juga meyakini Teddy Minahasa merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Dan, Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Kata JPU, Dody Prawiranegara telah menerima uang sebesar Rp300 juta dari Linda hasil penjualan sabu seberat 1 Kg, dan uang itu telah diterima oleh Teddy Minahasa dalam bentuk mata uang asing.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). Usai persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Teddy tersenyum menghampiri tim pengacaranya.

Saat menjalani sidang tuntutan, Teddy mengenakan masker. Begitu mendengar tuntutan, dia sempat melepas masker.

Usai persidangan, Teddy berjalan ke arah pengacaranya. Dia sambil tersenyum dan sempat melambaikan tangan ke arah pengunjung sidang sebelum dibawa jaksa untuk kembali ke rumah tahanan (rutan).

Teddy Minahasa dituntut mati karena jaksa meyakini jenderal poliai bintang dua itu bersalah dalam kasus peredaran narkoba, dan terbukti menukar barang bukti sabu dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung jaksa.

Jaksa menyebut Teddy Minahasa telah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual.

Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Selain itu, jaksa meyakini Dody Prawiranegara telah menerima uang sebesar Rp300 juta dari Linda hasil penjualan 1 Kg sabu.

Tak hanya itu, jaksa juga meyakini uang Rp300 juta itu telah diterima oleh Teddy Minahasa dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy Minahasa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dalam peredaran gelap narkoba, hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Sedangkan Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara, sedangkan Linda dituntut 18 tahun penjara.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana urut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

“Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Dody dan Linda telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara dan Linda dituntut 18 tahun penjara.

JAKARTA, Eranasional.com – Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dituntut hukuman penjara selam 18 tahun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyakini wanita yang diduga selingkuhan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa itu bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkoba.

“Menyatakan Terdakwa Linda Pujiastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun, dan dituntut denda Rp2 miliar subsider 6 bulan penjara,” tambah Jaksa.

Anita Cepu didakwa dengan Pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menyatakan tak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Linda.

Dalam kasus ini, Linda didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Linda bersama tiga orang lainnya.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram,” kata Jaksa.

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, Syamsul Maarif, dan mantan Kapolsek Bukti Tinggi AKBP Dody Prawiranegara. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Sabu yang diperjualbelikan itu disebut berasal dari barang bukti kasus narkoba yang disisihkan lalu diganti dengan tawas.

Anita sendiri sempat bikin geger usai mengaku sebagai istri siri Irjen Teddy. Pengakuan Linda itu dibantah oleh Teddy.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dody Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara yang juga menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Jaksa menyakini, Dody bersalam dalam kasus ini.

“Menyatakan terdakwa Dody Prawiranegara telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana 20 tahun penjara dan membayar denda Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan,” tambahnya.

JPU menyebut tak ada hal pembenar dan pemaaf dari perbuatan Dody. JPU meyakini Dody bersalah melanggar pasal Pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal yang memberatkan yaitu Dody telah menukar barang bukti narkoba dengan tawas, dan dia merupakan anggota Polri tapi terlibat peredaran narkoba sehingga merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Sementara, hal yang meringankan adalah Dody mengakui perbuatannya.

Dalam kasus ini, Dody Prawiranegara didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram.

Perbuatan itu dilakukan Dody bersama tiga orang lainnya, salah satunya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram,” tegas JPU.

Dody Prawiranegara disebut diperintah oleh Teddy Minahasa untuk mengganti sabu dengan tawas. Total sabu barang sitaan yang diganti dengan tawas yakni seberat 5 Kg.

Sabu tersebut kemudian dijual melalui Linda yang juga telah ditetapkan sebagai Terdakwa. Total sabu yang telah terjual ialah 1 Kg dengan harga Rp400 juta. Dari harga itu, Teddy Minahasa disebut menerima Rp300 juta dari AKBP Dody.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus peredaran narkotika, Teddy Minahasa, mengatakan bahwa banyak anggota Polri yang menyisihkan barang bukti narkoba untuk dikonsumsi sendiri.

Mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengungkapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Kamis (16/3) kemarin.

Teddy yang duduk sebagai Terdakwa berdalih bila perintahnya mengganti sabu sitaan dengan tawas adalah untuk menguji anak buahnya saat itu, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Doddy Prawiranegara.

“Maksudnya untuk menguji saudara Dody karena ada kejanggalan perhitungan. Itu latar belakangnya, Yang Mulia, apakah dia bermain-main atau tidak,” kata Teddy.

“Karena fakta di lapangan yang saya sering dapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan untuk dia isap sendiri. Demikian latar belakangnya,” sambungnya.

Menanggapi itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan membantah pernyataan Teddy Minahasa itu.

“Kami selalu transparan, mulai dari penyitaan di lapangan, storage di gudang, melibatkan Propram Polri dan pihak luar. Itu transparan sekali,” kata Krisno, Selasa (21/3/2023).

Meski demikian, Krisno menyatakan pihaknya siap untuk diaudit.

“Kita siap diaudit. Bahkan kemarin kita mengundang bapak-bapak dari tim Panja Narkotika untuk melihat transparansi ini,” ujarnya.

“Jadi, kami bertanggung jawab dengan kewenangan yang diberikan oleh institusi, dengan melakukan pengawasan, baik pengawasan secara struktural dan melekat. Karena di UU juga harus ada aturan yang mengatur. Baik teman-teman dari tingkat Kejaksaan, mereka juga buat peraturan sendiri, BNN membuat peraturan, dan kita juga membuat, tetapi kalau ada oknum yang berbicara seperti itu, tanya sama oknumnya,” pungkas Krisno.