Program unggulan Pemerintah ini bukan hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul, Bogor, Senin (02/02/2026).

“Kita semua paham rakyat kita membutuhkan pekerjaan, tapi kalau kita berteriak-teriak, kita mencela-mencela, menghardik-menghardik, tidak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG,” kata Prabowo

Prabowo mengklaim program MBG telah menyasar 60 juta penerima manfaat sampai hari ini. Setidaknya sudah ada 22.275 dapur operasional atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Sebanyak 13.829 di antaranya dalam proses penilaian.

“MBG kita sudah sampai 60 juta (penerima manfaat) hari ini, kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” ujarnya.

“Itu nanti di titik kalau kita sampai 82 juta (penerima manfaat), kita akan menciptakan 3-5 juta lapangan kerja,” sambungnya.

Prabowo menyebut ada sekian ribu kasus keracunan. Namun, dia lagi-lagi membandingkan angka tersebut dengan jumlah MBG yang berhasil disalurkan.

“Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,0087. Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” tandas Prabowo.

Dia mengatakan BSU yang belum dicairkan sebagian besar akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).

“Memang ada dua mekanisme penyaluran. Yang pertama lewat bank, yang kedua adalah lewat PT Pos. Total yang sudah kita salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang, dan yang belum dari total target itu sekitar 15 juta itu sebagian besar nanti dari PT Pos. Dan ini memang membutuhkan waktu,” katanya saat ditemui di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Ia mengatakan BSU yang disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga belum seluruhnya cair.

“Masih ada beberapa sebagian kecil itu yang akan kita salurkan melalui bank Himbara karena masih ada hasil verifikasi dan validasi data yang sepertinya kami harus cek ulang lagi,” katanya.

BSU diberikan untuk pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. BSU untuk Juni 2025-Juli 2025 bakal dicairkan sekaligus Rp600 ribu

Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp10,72 triliun untuk program bantuan subsidi upah tersebut.

PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta, bergeser dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berada di Jawa tengah.

“Kami belum mengkaji pergeseran pusat PHK ini karena fenomena ini baru terdeteksi dua hari terakhir. Kami Masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta,” kata Indah di Gedung DPR, Rabu (30/10/2024).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK mencapai 59.796 orang hingga Senin (28/10), bertambah 6.800 orang dibandingkan akhir bulan lalu yang mencapai 52.993 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

“Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten,” kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin (2/9/2024).

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Bila memerinci data bulanan yang dilansir oleh Kementerian, lonjakan PHK pada April adalah yang tertinggi kenaikannya, mencapai 37% dibanding bulan Maret.

Jumlah pemutusan hubungan kerja mencapai 6.434 orang pada April saja. Bulan-bulan sebelumnya angkanya berurutan sebesar 3.332 orang pada Januari, 4.362 orang pada Februari dan 4.701 orang pada Maret.

Bila laju PHK empat bulan pertama tahun ini berlanjut pada kecepatan yang sama, bukan tidak mungkin hingga akhir tahun nanti, terjadi lonjakan jumlah PHK yang melampaui 2023. Padahal pada tahun lalu, jumlah PHK sudah menembus level tertinggi dalam tiga tahun.

Sebagai gambaran, ketika pandemi Covid-19 merebak pada 2020, terjadi PHK sebanyak 386.877 orang. Lalu pada 2021 angkanya mulai turun menjadi 127.085 orang dan pada 2022 angkanya makin berkurang menjadi 25.114 orang. Namun, pada 2023, angka PHK kembali melesat tinggi mencapai 64.855 orang, sehingga menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Semakin banyaknya PHK seharusnya menjadi peringatan bagi pemangku kebijakan agar tidak berlanjut dan membawa dampak semakin luas pada perekonomian. Beberapa indikator sejatinya sudah memberikan peringatan yang serupa yang sebaiknya tidak diabaikan.

Data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2024 secara kuartalan mencatat kontraksi atau penurunan pertumbuhan sebesar 0,83%. Yang perlu digarisbawahi, kontraksi pertumbuhan terutama terjadi di sektor lapangan usaha yang padat karya.

Di antaranya, industri pengolahan yang menjadi tulang punggung, pertumbuhannya turun -0,35% pada kuartal 1 lalu. Disusul oleh sektor konstruksi yang juga turun -2,57%. Sektor pertanian yang juga banyak menyerap tenaga kerja hanya tumbuh 0,01% secara kuartalan dan mencatat kontraksi -3,54% secara tahunan. Sektor perdagangan juga hanya tumbuh 0,12%.

Gelombang PHK yang terus berlanjut bisa berdampak luas pada perekonomian. Kehilangan pekerjaan berarti pendapatan seseorang terhenti sehingga tidak memiliki kemampuan belanja.

Konsumsi masyarakat yang kian menipis bisa menyeret pertumbuhan ekonomi domestik semakin tertekan mengingat belanja rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan saat ini dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 55% pada kuartal 1-2024.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama lalu tercatat tumbuh 4,91%, lebih tinggi dibanding kuartal pertama empat tahun terakhir, terutama karena terungkit konsumsi masyarakat memasuki musim perayaan Ramadan dan Idulfitri mulai awal Maret lalu.