KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – Angka kematian bayi dan balita akibat diare setiap tahunnya mengalami peningkatan. Setelah dievaluasi, salah satunya disebabkan karena kurang optimalnya kemampuan tenaga kesehatan (nakes), khususnya yang ada di Puskesmas. Sehingga, para nakes ini perlu dibekali pengetahuan tentang tata laksana penanganan bagi bayi yang sesuai standar.

Epidemiologi Madya sekaligus Pengelola Program Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Budi Nugroho mengungkapkan bahwa petugas nakes wajib tahu dan mampu melaksanakan diagnosa penanganan PISP terutama diare.

Jika secara teknis penanganan salah, maka saat pengobatan juga akan salah. Sementara, jika diagnosa dan penanganan sudah tepat, maka bisa mencegah kematian bayi dan balita akibat diare tersebut.

“Untuk meningkatkan pengetahuan tersebut, kami memfasilitasi kegiatan On The Job Training Tata Laksana Diare Sesuai Standar Bagi Petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) di Kota Pekalongan. Dimana, petugas fasyankes di Puskesmas ini diharapkan mampu melaksanakan diagnosa dan tata laksana yang sesuai standar,” ucapnya usai menutup kegiatan On The Job Training Tata Laksana Sesuai Standar Bagi Petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Kota Pekalongan selama 3 hari, 3-5 Oktober 2023, berlangsung di Hotel Howard Johnson Kota Pekalongan, Kamis siang (5/10/2023).

Menurutnya, perlunya deteksi dini pada bayi atau balita yang menderita diare, jangan sampai ketika bayi atau balita telat penanganannya saat dibawa ke fasyankes terdekat. Pasalnya, hal ini akan membahayakan kesehatan bayi dan pengobatannya akan kurang maksimal.

“Sebetulnya yang paling utama kesigapan ibu bayi tersebut, ketika ibu itu tahu kondisi bayinya yang sedang mengalami diare maka dia harus segera membawa bayinya berobat ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (emaha)

JAKARTA, Eranasional.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah disahkan DPR RI menjadi UU Kesehatan. Di undang-undang ini mengatur tentang pidana kesehatan, salah satunya soal pengabaian pada pasien yang dalam kondisi gawat darurat.

Hukuman pidana tersebut bisa menjerat pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan draf RUU Kesehatan yang didapat disebutkan dalam Pasal 174 Ayat (1) disebutkan, faskes baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau masyarakat harus memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang mengalami situasi gawat darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya kedisabilitasan.

Selanjutnya, pada Pasal 174 Ayat (2) ditegaskan bahwa faskes tak boleh menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, meminta uang muka dan tidak diperbolehkan mengedepankan urusan administratif yang dapat menunda pelayanan kesehatan.

Sementara, pada Pasal 275 Ayat (1) menyebutkan kewajiban-kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat dan atau situasi bencana.

Jika terbukti mengabaikan kewajiban yang disebutkan di pasal-pasal di atas, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Ayat (1) yang berbunyi, “Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan 275 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000”.

Lalu, Pasal 438 Ayat (2) menjelaskan, “Bahwa pertolongan pertama tidak dilakukan dan menyebabkan kedisabilitasan dan kematian pada pasien, maka pimpinan fasilitas kesehatan (faskes) bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, apoteker, perawat hingga bidan, mengancam akan mogok kerja jika pembahasan omnibus law RUU Kesehatan dilanjutkan.

Mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan itu saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

“Kami minta hentikan, stop pembahasan RUU Kesehatan,” kata Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk RUU Kesehatan, Beni Satria.

Dia memastikan seluruh tenaga kesehatan akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat jika pemerintah tidak menggubris tuntutan mereka.

“Akan kita buktikan nanti pada pemerintah jika tidak menggubris aksi kita ini,” tegasnya.

Menurut Beni, pembahasan RUU Kesehatan terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Kata dia, isinya tidak mengakomidir kepentingan tenaga kesehatan.

“Pembahasan RUU ini adalah yang tercepat dan terkilat dari seluruh Undang-Undang, dan draf-nya sengaja disembunyikan,” ujar Beni.

“Kalau teman-teman ingat, RUU ini dideklarasikan pemerintah bulan Februari, sekarang bulan Juni 2023. Kenapa ingin dipaksakan di bulan Juli. Ada apa ini,” sambungnya.

Dilanjutkan Beni, dengan dicabutnya 9 UU, dan kemudian merevisi 13 UU, termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan, memunculkan pertanyaan.

Dia menegaskan, tidak ada hal penting dari pembahasan RUU Kesehatan. Apalagi, organisasi tenaga kesehatan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Kita akan mencari informasi apakah pemerintah tetap bisu, tulis dan buta untuk aksi kita hari ini. Aksi hari ini untuk membuktikan bahwa kita serius, dan jangan memancing kita untuk membuat suatu tindakan yang sebenarnya tidak kita inginkan,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya saat ini sedang berupaya melakukan pemerataan tenaga kesehatan hingga ke daerah pinggiran. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata.

Menurut Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah, upaya pemerataan tenaga kesehatan (nakes) itu, tentu menjadi satu kesatuan dengan upaya mengejar target penurunan stunting di Kota Palangka Raya.

“Saat ini, bayi dan balita merupakan kelompok yang memiliki prevalensi tinggi terhadap stunting,” ungkap Umi di Palangka Raya, Senin (10/4/2023).

Perlu diketahui, lanjut dia, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan linear yang disebabkan malnutrisi asupan zat gizi kurang.

Malnutrisi merupakan masalah utama kesehatan masyarakat yang terjadi di negara berkembang. Terutama terjadi pada bayi, anak-anak, dan wanita usia reproduktif.

Karena itu kata Umi, sebagai upaya awal pencegahan stunting, maka Pemko Palangka Raya terus mengoptimalkan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan. Terutama pada anak dan ibu hamil.

“Upaya ini tentu harus didukung program berjalan. Salah satunya Pemko Palangka Raya mengupayakan agar daerah pinggiran mendapatkan pelayanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang seimbang,” ujarnya menambahkan.

Selebihnya Umi menyampaikan, masyarakat yang sehat tentu akan mampu meningkatkan taraf hidup perekonomiannya. “Kalau sudah sehat dan produktif, maka mampu memenuhi gizi keluarga dan mencegah terjadinya stunting,” tandasnya.

Jakarta- Pemerintah berencana melakukan suntikan vaksin dosis ketiga kepada tenaga kesehatan seiring dengan datangnya vaksin jadi Moderna dari Amerika Serikat. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa suntikan vaksin dosis ketiga dengan menggunakan vaksin Moderna akan membantu melindungi tenaga kesehatan menghadapi gelombang kedua pandemi di Indonesia.

“Vaksin Moderna sama juga seperti vaksin mRNA (messenger RNA) lainnya merupakan vaksin dengan efikasi yang tinggi yang sudah terbukti cukup ampuh digunakan di Amerika Serikat untuk bisa menekan laju penularan Covid-19. Rencananya vaksin ini, selain kami untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat Indonesia, khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan Indonesia,” ujar Menkes dalam keterangan pers kedatangan vaksin tahap ke-20 secara virtual, pada Minggu, (11/7/2021).

Kedatangan tiga juta vaksin Moderna yang merupakan dukungan dari pemerintah dan rakyat Amerika Serikat ini menambah jumlah ketersediaan vaksin di Indonesia.

Selain vaksin Moderna, Menkes menyebut pada semester kedua ini sebanyak 290 juta pasokan vaksin akan tiba untuk kemudian disuntikkan pada masyarakat.

“Jadi di semester kedua ini akan ada lebih dari 290 juta dosis yang datang dan harus kita suntikkan dalam 6 bulan. Tentu laju penyuntikannya nanti akan jauh lebih cepat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Menkes juga melaporkan bahwa program vaksinasi di Indonesia saat ini berjalan cukup cepat dan telah mencapai 52 juta suntikan.

” Jumlah suntikan per hari terus bertambah naik sehingga program vaksinasi nasional dengan target 181,5 juta rakyat Indonesia dapat cepat terselesaikan,” tandasnya

TANGERANG – Sebanyak 5 puskesmas Kabupaten Tangerang lockdown. Sebab 28 tenaga medis positif COVID-19.

Hasil ini didapat dari hasil tracing acak yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang.

Juru bicara Satgas Covid-19, Hendra Tarmizi mengatakan puluhan pasien tersebut berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG). Saat ini, mereka tengah menjalani perawatan di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang.

“Kita temukan dari hasil tracing beberapa waktu yang lalu, dan ditemukanlah 28 kasus. (Saat ini) mereka pun tengah menjalani perawatan di Hotel Isolasi Yasmin,” ujar Hendra saat dikonfirmasi, Sabtu (19/6/2021).

Berangkat dari kasus tersebut, Hendra menjelaskan, pihaknya telah menutup sementara puskesmas tempat mereka bekerja.

“Saat ini puskesmas itu ditutup. Puskesmas adalah puskesmas sukamulya, Rajeg, Cikuya (Solear), Mauk dan Legok sampai 20 Juni 2021,” ucapnya.

Selain itu, Hendra menuturkan, pihaknya telah melakukan penyemprotan dan tracing. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

“Sebagai upaya mencegah luasnya penyebaran virus, kita lakukan penyemprotan serta tracing kepada pegawai di lima puskesmas itu,” tutupnya.